Selama ini, Denmark, Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Islandia dikenal sebagai negara-negara Skandinavia atas beberapa persamaan, salah satunya adalah welfare states. Arter (2003) menjelaskan bahwa model welfare states negara-negara Skandinavia memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan jenis welfare states lain berdasarkan klasifikasi oleh Gosta Esping-Andersen, seperti model peripheral, krisis, dan model kontinental. Secara umum, welfare state merupakan sebuah sistem yang mengutamakan kesejahteraan rakyat melalui layanan-layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya. Dalam hal ini, model welfare state negara-negara Skandinavia cenderung menggunakan landasan sosial demokratis yakni sistem yang mengkombinasikan kesejahteraan publik melalui layanan-layanan oleh pemerintah dengan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Jika ditelusuri secara historis, sistem welfare di negara-negara Skandinavia diawali oleh Partai Sosial-Demokrat di Swedia pada masa resesi ekonomi di tahun 1930-an (Arter, 2008). Pada masa ini, terdapat kerjasama kelas antara Partai Buruh – Sosial-Demokrat dan Partai Petani – Agrarian. Melalui kerjasama tersebut, pemerintah kemudian dapat meningkatkan pajak untuk kesejahteraan publik, sekaligus melindungi petani dari turunnya harga makanan. Akan tetapi, dijelaskan lebih lanjut bahwa sistem ini baru mengalami perkembangan yang signifikan pada masa pasca Perang Dunia II, ketika terdapat pertumbuhan ekonomi market based yang pesat di negara-negara Skandinavia. Berbeda dengan negara-negara Eropa lain seperti Jerman dan Inggris yang mengalami penurunan ekonomi pasca perang, Swedia yang sebagai pihak netral dalam perang justru mengalami pertumbuhan ekonomi karena tidak mengalami dampak perang yang terlalu besar (Arter, 2008).

Lebih lanjut, pada masa ini Swedia juga belum benar-benar terindustrialisasi sehingga belum terbentuk kawasan urban dan belum terdapat konflik-konflik kelas Marxis (Arter, 2003). Hal ini kemudian memudahkan pemerintah untuk menciptakan kondisi yang sejahtera, sehingga muncul kepercayaan dan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya karena alasan ekonomi, Arter (2008) juga menyebutkan bahwa unsur politik juga turut berperan dalam perkembangan sistem welfate state di negara-negara Skandinavia. Di Swedia, Partai Sosial-Demokrat mendominasi pemerintahan sehingga ide-ide sosial demokrasi dapat diimplementasikan dengan mudah. Dengan demikian, solidaritas antar pekerja dapat menghapuskan bisnis-bisnis yang tidak efisien dan mendukung ekspansi bisnis-bisnis yang lebih besar.

Sedangkan di negara-negara Skandinavia lainnya, Partai Sosial-Demokrat sejatinya kurang memiliki peran yang besar. Sebagai contoh, di Norwegia, sistem welfare state lebih disebabkan oleh reformasi sosial mengenai asuransi kesehatan yang terinspirasi oleh Swedia pasca perang dan Inggris di tahun 1942 (Arter, 2008). Terkait hal ini, penulis memandang bahwa sejatinya perkembangan sistem welfare state yang diawali oleh Swedia dapat dikatakan menghasilkan efek spillover terhadap negara-negara Skandinavia lainnya. Kesuksesan dan stabilitas di Swedia pada periode masa tersebut kemudian menginspirasi negara-negara sekitarnya untuk melakukan reformasi ke arah yang sama, meski dalam praktiknya pengembangan sistem tersebut berbeda-beda di setiap negara sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Oleh karenanya, atas perbedaan-perbedaan tersebut, Arter (2008) menyebut tiap-tiap negara dengan sebutan yang berbeda yakni Swedia sebagai perintis, lalu diikuti oleh Norwegia dan Denmark, kemudian Finlandia sebagai pengembang terlambat, dan Islandia sebagai negara pendukung.

Melanjutkan paragraf di atas, sistem welfare state dari negara-negara Skandinavia memiliki karakteristiknya tersendiri. Arter (2016) menjelaskan bahwa terdapat empat prinsip utama dari sistem tersebut. Pertama, kenegaraan yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran yang besar untuk memberi layanan-layanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, universalisme yang memandang bahwa kesejahteraan merupakan suatu bentuk hak sipil dan hak sosial. Ketiga, kesetaraan sebagai prinsip dan outcome yang diharapkan dari dinamika sosial, dan keempat, konsensus antara pihak elit dan massa publik dalam proses pembuatan keputusan. Singkatnya, terdapat nilai-nilai solidaritas dan kolektivisme seputar aliansi antara pemerintah dan individu atau dikenal sebagai individualisme statis (Arter, 2016). Terkait hal ini, penulis memandang bahwa kelebihan welfare state negara-negara Skandinavia terletak pada kemampuannya untuk menjaga hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta atau perusahaan bisnis. Greve (2007) menambahkan bahwa adanya prinsip universalisme dan kesetaraan yang dikombinasikan dengan demokrasi dan kebebasan ekonomi menyebabkan adanya kondisi yang stabil dan menguntungkan bagi semua pihak.

Akan tetapi, Arter (2016) menjelaskan bahwa sistem welfare state negara-negara Skandinavia tidak lepas dari tantangan dan hambatan seperti Europanism dan globalisasi. Terkait Europanism, integrasi mendalam antar negara-negara Eropa kemudian memunculkan pertanyaan mengenai konvergensi sistem welfare state negara-negara Skandinavia dengan negara-negara Eropa yang lain. Dalam hal ini, Greve (2007) memaparkan bahwa faktor-faktor seperti integrasi finansial dan perubahan demografi dapat menyebabkan adanya sistem welfare yang lebih umum antar negara-negara Eropa. Contohnya, dalam hal pengeluaran publik dan penetapan pajak, negara-negara Eropa cenderung memiliki tingkat yang setara. Namun, meski demikian, secara lebih detail, masing-masing negara tetap memiliki sistem welfare yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi negaranya.

Selanjutnya terkait globalisasi, kini persebaran penduduk dan ekspansi pasar menyebabkan meleburnya batas-batas kenegaraan sehingga mulai muncul konflik-konflik seperti perbedaan kesempatan bekerja antara penduduk asli dan imigran, segregasi etno-rasial, dan protes dari generasi muda (Arter, 2016). Hal ini kemudian juga menjadi hambatan bagi negara-negara Skandinavia untuk menciptakan masyarakat yang multikultural dan tetap harmonis di tengah-tengah perkembangan globalisasi. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi prinsip universalisme dan kesetaraan yang menjadi salah satu karakteristik utama dari sistem welfare dari negara-negara Skandinavia. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kini, sistem welfare state negara-negara Skandinavia beroperasi di tatanan pasca sosial demokrasi sehingga penting untuk dapat beradaptasi dalam tekanan jangka pendek maupun panjang, meski penting pula untuk tetap memegang empat prinsip utamanya sebagaimana dijelaskan sebelumnya (Arter, 2016).

Dapat disimpulkan bahwa negara-negara Skandinavia khususnya Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark telah memiliki reputasi global yang baik sebagai negara welfare yang dapat menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi serta prinsip demokrasi. Beberapa prinsip utama yang membedakan model ini dengan model welfare state lain yakni kenegaraan, universalisme, kesetaraan, dan konsensus. Melalui model ini, negara-negara Skandinavia dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dapat menjalin hubungan dan kerjasama yang baik pula dengan pihak swasta. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, sistem ini juga mengalami hambatan seperti rasisme, ketidaksetaraan, protes dari masyarakat, dan penurunan ekonomi. Maka dari itu, penting bagi negara-negara Skandinavia untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan dirinya tanpa harus menghilangkan prinsip-prinsip utama yang mendasarinya. Akhir kata, penulis memandang bahwa untuk dapat memahami sistem welfare negara-negara Skandinavia, maka tidak dapat dipisahkan dari jejak historis masing-masing negara karena meski dikategorikan sebagai satu model yang sama, namun tetap terdapat perbedaan dari awal pembentukan, tujuan, hingga cara implementasinya. Selain itu, penulis juga memandang bahwa meski memerlukan perubahan dan revisi untuk beradaptasi, namun hingga kini sistem welfare state negara-negara Skandinavia masih relevan untuk diterapkan khususnya di negara-negara dengan stabilitas ekonomi dan hubungan sosial yang baik.

Referensi:

Arter, D. 2003. “Scandinavia: What’s Left is the Social Democracy Welfare Consensus” dalam Parliamentary Affairs, 56: 75-98

Arter, D. 2008. “The Nordic Welfare Policy” dalam Colin Hay dan Anad Menon (eds.), European Politics, New York: Oxford. University Press, Inc

Arter, D. 2016. “Trouble in Paradise: W(h)ither the ‘Nordic Welfare Model’?” dalam Scandinavian Politics Today, 3rd Ed. Manchester: Manchester University Press

Greve, Bent. 2007. “What Characterise the Nordic Welfare State Model?” dalam Journal of Social Sciences. 3(2), pp. 43-51

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com