Sejak Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979, Amerika Serikat mulai menaruh perhatian pada dinamika yang terjadi di Timur Tengah baik secara politik maupun ekonomi. Kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan program-program nuklir memunculkan anggapan bahwa pemerintahan yang otoriter menyebabkan munculnya konflik-konflik yang radikal. Lebih lanjut, peristiwa 9/11 telah menjadi salah satu penanda penurunan drastis stabilitas dan keamanan regional di Timur Tengah karena stereotip dan kritik-kritik yang muncul. Hal ini menyebabkan munculnya dorongan eksternal baik dari aktor negara maupun non-negara untuk melakukan demokratisasi sistem pemerintahan di negara-negara Timur Tengah. Namun hingga kini, usaha-usaha demokratisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat sejak masa pemerintahan Bush di tahun 2000-an tetap tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan karena dari 18 negara di Timur Tengah, masih terdapat tujuh negara yang menggunakan sistem pemerintahan monarki yakni Oman, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Terlebih, beberapa karakteristik kebijakan di masa pemerintahan Bush yang kurang strategis, terlalu banyak retorika, dan kurang jelas, menyebabkan turunnya kredibilitas Amerika Serikat sehingga usaha demokratisasi semakin sulit lagi dilakukan.

Jika merujuk pada kampanye Trump di tahun 2016 yang anti-muslim, berencana untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem, dan tidak ingin mendukung perdamaian Arab dan Israel, maka kebijakan Trump akan sangat kontroversial. Namun pada kenyataannya, kebijakan Trump tidak jauh berbeda dari kebijakan di masa Obama. Keduanya memprioritaskan penyerangan terhadap kelompok jihadis Salafi seperti Al-Qaeda dan ISIS, diatas kepentingan regional (Zunes, 2018). Baik Trump maupun Obama juga berusaha untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina, serta berusaha untuk mengembalikan aliansi tradisional Amerika Serikat. Sedangkan perbedaan yang paling terlihat adalah terkait sikap Amerika Serikat terhadap Iran. Trump menganggap bahwa kebijakan Obama yang bergabung dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) untuk menghentikan ambisi nuklir Iran dan berharap Iran dapat memoderasi kebijakan regionalnya, tidak akan pernah berhasil. Sehingga dalam kebijakan Trump, Amerika Serikat lebih fokus pada penahanan atau containment pengaruh Iran di Timur Tengah (Katzman, 2017).

Sejak awal masa pemerintahannya, Trump justru telah menjalin hubungan yang baik dengan beberapa aliansinya di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Mesir. Pada Mei 2017, Trump mengadakan kunjungan luar negeri pertamanya ke Arab Saudi untuk membicarakan perdagangan senjata dengan Raja Salman dan pada bulan April di tahun yang sama, Presiden Mesir, Abdel Fattah Al-Sisi mengunjungi Amerika Serikat untuk bertukar pandangan dan kerjasama (Zunes, 2018). Pada awalnya opini publik terhadap pemerintahan Trump adalah negatif, namun hal ini tidak terlalu berpengaruh karena sejak dulu negara Barat memang bertentangan dengan negara Muslim. Maka dari itu, pada pemerintahan Trump, hubungan Amerika dengan negara-negara di Timur Tengah membaik, yang mana hal ini dapat meningkatkan kredibilitas dan posisi Amerika di kawasan tersebut dalam jangka panjang.

Namun, kebijakan-kebijakan tersebut tidak terlepas dari kritik dan anggapan bahwa terdapat kebijakan-kebijakan lain yang lebih strategis. Pertama, para skeptis menyebutkan bahwa pemerintahan dibawah kekuasaan Trump tidak memiliki implementasi strategi yang jelas karena pernyataan resmi pun dapat dibantah sendiri oleh Trump melalui akun media sosialnya (Katzman, 2017). Kedua, Amerika Serikat tidak lagi menaruh program demokratisasi dan perlindungan HAM sebagai prioritas utama lagi. Bergabungnya Amerika Serikat kedalam JCPOA menunjukkan bahwa adanya dukungan terhadap rezim pemerintahan Iran yang otoriter (Al-Dajani, 2018). Kemudian kerjasama Amerika Serikat dengan Rusia pada masa pemerintahan Trump juga menunjukkan bahwa demokrasi tidak lagi dipandang sebagai salah satu dasar aliansi suatu negara dengan Amerika Serikat. Hal-hal ini kemudian dianggap tidak selaras dengan kepentingan awal Amerika yang mendukung liberalisme, kebebasan, demokrasi, dan perlindungan HAM.

Usaha demokratisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat telah berlangsung sejak terjadinya revolusi Islam di Iran pada tahun 1979 dan kembali ditingkatkan sejak peristiwa 9/11. Namun, presiden-presiden yang terdahulu banyak menemui kegagalan dalam usahanya, hal ini dibuktikan dengan masih adanya negara-negara di Timur Tengah yang menggunakan sistem pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan Trump berusaha untuk menggunakan strategi yang sedikit berbeda dari masa pemerintahan Obama, khususnya terkait hubungannya dengan Iran. Trump lebih cenderung untuk tidak terlalu memihak dalam konflik-konflik di Timur Tengah dan lebih menjalin hubungan dengan negara-negara. Namun beberapa kritik menyebutkan bahwa pola kebijakan yang demikian menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak lagi banyak memperjuangkan demokratisasi kedalam kebijakan luar negerinya dan lebih mementingkan kepentingan lain, sehingga perlu dilakukan reformasi kebijakan agar program demokratisasi dapat berjalan dengan efektif.

Referensi:

Al-Dajani, Ra’fat. 2018. “Trump in the Middle East: A Year Two Scorecard” [online] tersedia dalam https://www.ncronline.org/news/opinion/trump-middle-east-year-two-scorecard [diakses 26 September 2018]

Katzman, Kenneth. 2017. “Iran: Politics, Human Rights, and US Policy” dalam CRS Report, Februari 2017.

Zunes, Stephen. 2018. Trump’s Middle East Policy: The Irony of Hawkishness. Al-Jazeera Center for Studies.