Menurut Buergenthal (2006), komunitas internasional pada dasarnya telah berupaya untuk menjamin hak asasi manusia setelah Perang Dunia II. Hal ini didasari oleh persepsi bahwa Perang Dunia II merupakan salah satu bentuk pencederaan hak asasi manusia, sehingga perlu adanya mekanisme untuk mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai hak asasi manusia dalam tingkat internasional. Maka dari itu, dibentuklah beberapa institusi internasional yang memiliki tujuan untuk menjamin serta mempromosikan hak asasi manusia dengan berbagai macam cara. Beberapa contoh dari institusi internasional yang dimaksud adalah mahkamah hak asasi manusia internasional serta, pengadilan kriminal internasional, serta komisi pencari fakta.

Baik mahkamah hak asasi manusia internasional, pengadilan kriminal internasional, serta komisi pencari fakta memiliki tugas yang berbeda. mahkamah hak asasi manusia internasional bertujuan untuk mengadili negara sebagai sebuah entitas atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan dan disetujui oleh pemerintah setempat (Buergenthal, 2006). Saat ini, hanya terdapat tiga mahkamah hak asasi manusia internasional di dunia, yaitu European Court of Human Rights, Inter-American Court of Human Rights, dan African Court of Human and Peoples’ Rights. Sementara itu, pengadilian kriminal internasional bertujuan untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran nilai kemanusiaan serta kriminal dalam skala internasional. Selama ini, hanya ada satu pengadilan kriminal internasional permanen, yaitu International Criminal Court, sementara pengadilan kriminal internasional lainnya bersifat ad hoc seperti International Criminal Court for the Former Yugoslavia.

Sementara itu, komisi pencari fakta memiliki tugas dan tujuan yang berbeda dengan dua institusi internasional lainnya. Menurut Buergenthal (2006), komisi pencari fakta merupakan badan yang menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan di suatu negara dalam konflik internal bersenjata ataupun dalam sebuah rezim penguasa yang opresif. Dari definisi di atas, dapat dilihat perbedaan mendasar dari komisi pencari fakta dengan institusi-institusi lain di atas. Komisi pencari fakta bukanlah badan yang memiliki hak untuk mengadili serta menentukan hukuman bagi tersangka, baik itu negara maupun individu. Melainkan, komisi pencari fakta bertugas untuk mencari data-data yang dapat digunakan oleh mahkamah hak asasi manusia internasional maupun pengadilan kriminal internasional agar dijadikan bahan pertimbangan dalam persidangan.

Selain itu, komisi pencari fakta diharuskan untuk memberikan rekomendasi kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia maupun hukum kemanusiaan yang ada di negara bersangkutan (Buergenthal, 2006). Selain itu, komisi pencari fakta dapat memberikan rekomendasi agar terciptanya rekonsiliasi sebagai upaya resolusi konflik. Hal ini menunjukkan fungsi lain dari komisi pencari fakta tidak hanya sebagai pengumpul data untuk mengadili tersangka, namun juga sebagai badan yang dapat memberikan rekomendasi solusi atas pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi. Sebagai contoh, South African Truth and Reconciliation Commission merekomendasikan untuk memberikan pengampunan dan memaafkan tersangka kejahatan genosida di Afrika Selatan atau yang kemudian disebut sebagai Ubuntu. Namun, beberapa komisi pencari fakta diberikan hak tidak hanya merekomendasikan resolusi konflik, namun juga merekomendasikan pihak-pihak yang perlu diselidiki lebih lanjut dalam persidangan.

Menurut Hayner (2010), komisi pencari fakta memiliki lima karakteristik utama. Pertama, komisi pencari fakta merupakan badan yang berfokus pada konflik-konflik yang terjadi di masa lalu dan bukan isu yang sedang berlangsung. Kedua, menginvestigasi pola kejadian yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Ketiga, komisi pencari fakta harus secara langsung mengikutsertakan masyarakat yang terdampak dalam rangka menjaring informasi dari pengalaman mereka selama ini. Keempat, komisi pencari fakta merupakan badan sementara yang diakhiri dengan memberikan laporan akhir berisi kesimpulan serta rekomendasi-rekomendasi. Terakhir, komisi pencari fakta harus diberikan otoritas secara resmi oleh negara yang tengah diinvestigasi.

Buergenthal (2006) memiliki pendapat serupa terhadap pendapat di atas, terutama untuk poin terakhir. Menurutnya, terdapat tiga jenis komisi pencari fakta yaitu komisi pencari fakta nasional, komisi pencari fakta campuran, dan komisi pencari fakta internasional. Dalam konteks komisi pencari fakta nasional dan campuran, perlu adanya kerja sama serta ketersediaan dari negara bersangkutan sehingga pencarian fakta dapat berjalan dengan lancar. Tanpa otoritas negara, komisi pencari fakta akan cenderung mengalami kesulitan dalam pencarian data serta akan kehilangan kredibilitas untuk menghasilkan perubahan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan. Namun, terdapat kemungkinan komisi pencari fakta menjadi badan yang tidak independen dan memihak negara apabila terdiri dari warga dan dibentuk oleh negara sekitar. Maka dari itu, terdapat komisi pencari fakta campuran dan internasional. Komisi pencari fakta campuran terdiri dari analis dari luar negeri dibantu dengan beberapa warga negara setempat agar dapat memahami kondisi sosiologis, antropologis, dan historis negara dengan lebih baik (Buergenthal, 2006). Komisi pencari fakta internasional memiliki tujuan yang serupa, namun berusaha untuk menjaga netralitas dengan tidak memanfaatkan warga negara setempat karena kondisi negara yang cenderung memiliki polaritas tinggi sehingga netralitas warga negara setempat perlu dipertanyakan kembali.

Dari penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam proses pengadilan atas pelanggaran hak asasi manusia terdapat tiga institusi internasional, yaitu mahkamah hak asasi manusia internasional, pengadilan kriminal internasional, serta komisi pencari fakta. Secara spesifik, komisi pencari fakta bertujuan untuk memberikan data-data yang didapat dari proses investigasi atas pelanggaran hak asasi manusia untuk kemudian dijadikan referensi bagi mahkamah hak asasi manusia internasional maupun pengadilan kriminal internasional. Selain itu, komisi pencari fakta dapat memberikan rekomendasi resolusi konflik seperti kompensasi bagi korban maupun rekonsiliasi. Komisi pencari fakta juga terdiri dari tiga jenis, yaitu komisi pencari fakta nasional, campuran, dan internasional yang masing-masing memiliki ruang lingkup berbeda. Menurut pendapat penulis, komisi pencari fakta memiliki peran yang penting untuk mewujudkan hasil pengadilan yang lebih dapat diterima oleh masyarakat serta mendapatkan data-data yang berasal langsung dari masyarakat.

Referensi:

Buergenthal, Thomas, (2006). Truth Commisions: Between Impunity and Prosecutions. Journal of International Law, Vol. 38, No. 2.

Hayner, Priscilla, (2010). Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions. Routledge.

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.