Korea Selatan merupakan salah satu negara Asia Timur yang mengalami kemajuan ekonomi yang dapat terbilang pesat dalam jangka waktu yang relatif pendek. Peningkatan ekonomi tersebut disebabkan oleh adanya reformasi ekonomi yang dilakukan oleh para presiden Korea Selatan sejak kemerdekaan hingga sekarang secara konsisten dan berkelanjutan. Selain perubahan fokus ekonomi domestik, pemerintah Korea Selatan juga melakukan evaluasi kultural dengan mengembalikan nilai-nilai kebudayaan asli Korea yang telah lama hilang karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Selain besarnya peran dan program pemerintah dalam memajukan perekonomian nasionalnya, dukungan positif dari masyarakat Korea Selatan sendiri juga telah memberi kontribusi besar dalam kemajuan yang dicapai. Maka dari itu, dalam tulisan ini penulis akan menjabarkan proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Korea Selatan dari masa pasca liberasi negara, faktor-faktor penyebab keberhasilannya, dan masalah-masalah apa saja yang menjadi penghambat serta bagaimana cara mengatasinya.

Sejak tahun 1948, permasalahan utama yang dihadapi Korea Selatan adalah terkait identitas kultural sehingga diterapkan strategi-strategi untuk membentuk identitas baru tanpa melupakan nilai-nilai tradisional yang dimiliki. Bagi Korea Selatan dan beberapa negara Asia Timur lainnya, budaya tidak hanya dapat diasosiasikan dengan seni dan hiburan melainkan juga mencakup norma, etika, nilai, gaya hidup, kebijakan, dan institusi (Janelli & Jim, 2007). Budaya dapat digunakan untuk meningkatkan daya tarik negara yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Karakteristik budaya tradisional Korea sebagai suatu kesatuan sendiri yang paling menonjol adalah homogenitas dan adanya pengaruh konfusianisme juga digunakan oleh masyarakat Korea sebagai cara hidup dan penentu perilakunya (Yim, 2002). Namun, budaya-budaya tersebut sempat pudar karena adanya dinamika dalam kehidupan politik dan sosial di Korea.

Lebih lanjut, isu kebudayaan di Korea Selatan berasal dari diskontinuitas budaya tradisional menjadi budaya kontemporer yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dibentuk dari kolonialisme Jepang, perpecahan Korea dari Perang Korea, dan modernisasi yang menyebabkan budaya tradisional bergeser ke budaya Barat (Yim, 2002). Pada masa kolonialisme, Jepang menerapkan kebijakan asimilasi yang memasukkan nilai-nilai masyarakat Jepang ke dalam Korea sehingga budaya tradisional yang dimiliki menjadi pudar dan tidak banyak lagi digunakan. Kemudian Perang Korea yang membagi Korea Utara dan Selatan seiring berjalannya waktu mengubah ideologi keduanya khususnya Korea Utara yang didominasi oleh Komunisme dan Sosialisme sehingga mulai menutup diri dan menghindari seni. Tidak hanya itu, globalisasi yang masuk menyebabkan arus budaya yang terjadi lebih dinamis dan tidak dapat diprediksi. Hal ini memberi efek negatif bagi masyarakat Korea karena budaya Barat seperti individualisme, hedonisme, dan kapitalisme memiliki nilai-nilai yang jauh berbeda dengan Korea (Yim, 2002). Maka dari itu, kebijakan kultural muncul untuk membentuk kembali budaya nasional Korea Selatan.

Dengan dibutuhkannya sebuah reformasi kultural melalui pembentukan kebijakan-kebijakan kultural baru, maka Korea Selatan menggunakan prinsip state-led development dengan gaya memimpin yang birokratis yakni pembangunan yang dipusatkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Kim & Jim, 2016). Hal ini utamanya disebabkan oleh prinsip konfusianisme yang mengibaratkan hubungan negara dengan masyarakat sebagai ayah dan anak, sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengatur kesejahteraan rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan baik domestik maupun internasional. Diawali dengan masa pasca liberasi pada tahun 1945, pemerintah Korea menerapkan kebijakan pintu tertutup atau closed door policy yang melarang penggunaan budaya Jepang dan Korea Utara dengan tujuan untuk memurnikan kembali budaya Korea Selatan yang diterapkan hingga masa pemerintahan Rho Tae Woo (Yim, 2002). Kemudian pada tahun 1960-an, pemerintah Korea fokus pada pembangunan ekonomi dengan menerapkan industri manufaktur pekerja intensif yang mengarah ke export led industrialization (Kim & Jim, 2016). Pada tahun 1970-an, perekonomian mulai stabil sehingga perhatian terhadap budaya mulai ditingkatkan untuk melawan masuknya materialisme dari Barat. Hal ini ditunjukkan dalam program lima tahun terkait kebudayaan yang dicetuskan oleh Park Chung Hee pada tahun 1974 dan dilanjutkan oleh Chun Doo Hwan dengan pembentukan the new plan for cultural development pada tahun 1981 dan the cultural plan in the five year plan for economic and social development pada tahun 1986 (Yim, 2002).

Perkembangan signifikan terkait transformasi budaya di Korea terjadi pada tahun 1990-an yang diawali dengan berakhirnya masa pemerintahan yang otoriter dan diangkatnya Kim Young-Sam sebagai presiden. Pada masa ini, terjadi pergeseran fokus politis dari industri ekonomi ke aspek kultural sebagai kunci dari strategi pembangunan ekonomi Korea (Kim & Jim, 2016). Pemerintah memberikan dukungan komprehensif terkait biaya produksi teknologi dan peningkatan kualitas tenaga kerja untuk memajukan sistem distribusi. Globalisasi yang menyebabkan pasar domestik semakin berkembang kearah global menyebabkan industri strategis yang diutamakan pemerintah Korea adalah film, musik, dan game online. Kemudian pada masa pemerintahan Kim Dae-Jung yang disebut juga the president of culture, dilakukan banyak pembangunan infrastruktur untuk memfasilitasi pertumbuhan pabrik domestik berdasarkan knowledge-based economy dan digitalisasi (Lee, 2009). Kebijakan-kebijakan tersebut disusun dan dikelola oleh menteri kebudayaan dengan koordinasi lebih lanjut dengan badan kementrian lainnya tergantung bidangnya masing-masing. Dengan begitu, kunci dari keberhasilan sektor industri budaya di Korea terletak pada hubungan harmonis antar kementrian didalam pemerintahan itu sendiri dalam membentuk industri-industri yang strategis.

Lebih lanjut, pergeseran tersebut menyebabkan budaya tidak hanya digunakan sebagai identitas nasional namun juga digunakan sebagai kekuatan komersial dan memiliki nilai-nilai ekonomis (Kim & Jim, 2016). Pemerintah kemudian mendukung adanya perkembangan inovasi-inovasi dan produk-produk baru dengan memberi dana bagi industri-industri tersebut dan membuka akses terhadap investasi asing. Pada masa pemerintahan Kim Dae Jung, pemerintah mulai mengembangkan kompetisi dan produktivitas serta memberikan kebebasan lebih kepada industri dengan menghapus sensor sehingga muncul industri-industri baru seperti the Korean Broadcasting Institution (Kim & Jim, 2016). Perubahan fokus ke industri budaya tersebut juga memberi dampak terhadap keadaan sosial masyarakat seperti dengan adanya the music, records, video, and game act, terdapat sekelompok masyarakat yang memilih untuk tidak melaksanakan wajib militer untuk bergabung dengan sebuah perusahaan sebagai tenaga kerja ahli. Namun pada masa globalisasi yang neoliberal saat ini, pemerintah Korea sudah tidak campur tangan secara penuh lagi karena industri strategisnya sudah maju dan dapat berdiri sendiri (Kim & Jim, 2016). Dalam kaitannya dengan posisi Korea di ranah internasional, budaya dapat digunakan sebagai soft power untuk mencapai kepentingan nasional. Korea Selatan sangat fokus mengembangkan industri budaya dan hiburannya yang kemudian diekspor ke wilayah Asia hingga Amerika dan Eropa. Korean wave saat ini sudah dapat dirasakan di berbagai wilayah di dunia sebagai sebuah fenomena yang mengglobal. Selain itu, Korea Selatan juga banyak menaruh perhatian pada media asing yang melakukan publikasi internasional untuk menyebarkan ekspor budayanya (Janelli & Jim, 2007).

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya merupakan aspek penting dalam perkembangan ekonomi Korea Selatan. Sejak liberalisasi, isu budaya menjadi penting karena budaya tradisional Korea dianggap telah sedikit banyak terasimilasi dengan budaya Jepang dan Barat yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti warisan kolonialisasi Jepang, Perang Korea, dan modernisasi nilai-nilai Barat. Maka kemudian pemerintah menerapkan sistem state-led development yang mana pemerintah berperan sebagai pusat pengaturan kebijakan terkait industri-industri yang dianggap menguntungkan. Khususnya pada era globalisasi saat ini, Korea harus mengembangkan nilai-nilai budaya tradisionalnya untuk menghambat masuknya budaya Barat sekaligus untuk meningkatkan perekonomian domestiknya. Pemerintah Korea lalu memberi dana pada perusahaan kultural dan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang diharapkan dapat menjadi soft power bagi Korea untuk bersaing dalam pasar internasional. Maka budaya tidak lagi hanya berperan sebagai identitas nasional namun juga digunakan sebagai kekuatan komersial dan memiliki nilai-nilai ekonomis.

Referensi:

Janelli, Roger & Yim, Danhee. 2007. “Soft Power, Korea and the Politics of Culture” dalam Institute of East Asian Studies. University of California

Lee, Jungyup. 2009. “Managing the Transnational, Governing the National: Cultural Policy and the Politics of the ulture Archetype Project in South Korea” dalam Nissim Ormazgin & Eyal Ben-Ari (eds.) Popular Culture and the State in East and Southeast Asia. Routledge

Kim, Taeyong & Jin, Daiyong. 2016. “Cultural Policy in the Korean Wave: An Analysis of Cultural Diplomacy Embedded in Presidential Speeches” dalam International Journal of Communication

Yim, Haksoon. 2002. “Cultural Identity and Cultural Policy in South Korea” dalam The International Journal of Cultural Policy Vol.8 No.1. Routledge