Tercatat setidaknya terdapat 60 orang yang dipenjarakan di Tiongkok karena menyebarkan informasi yang dilarang oleh pemerintah setempat pada tahun 2006 (Human Rights Watch, 2006). Salah satu di antaranya adalah Shi Tao, seorang jurnalis Tiongkok, yang dihukum 10 tahun penjara karena mengirimkan sebuah surat elektronik kepada sebuah kantor berita di New York, Amerika Serikat. Selama ini, Tiongkok memang dikenal telah menerapkan pengawasan yang ketat terhadap jaringan internet di negaranya. Padahal, Tiongkok dianggap merupakan salah satu pasar terbesar di bidang industri teknologi informasi bagi multinational corporation (MNC) dengan jumlah pengguna internet sebesar 669 juta jiwa (World Bank, 2015). Kebijakan pemerintah Tiongkok yang terlalu ketat terhadap jaringan internetnya berpotensi untuk menjadi hambatan bagi MNC asing yang bergerak di bidang teknologi informasi dan yang berkaitan dengan internet untuk beraktivitas di Tiongkok.  Penulis berpendapat, hal tersebut didasari oleh keinginan pemerintah Tiongkok untuk menciptakan barier bagi MNC asing untuk menguasai pasar Tiongkok dan untuk menjaga kondisi Tiongkok yang anti-demokrasi.

Internet merupakan produk kerja sama pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis untuk menciptakan saluran komunikasi melalui jaringan komputer pada tahun 1960-an (Barry et al, 2014). Dewasa ini, internet digunakan sebagai sarana komunikasi lintas negara yang dapat diakses oleh siapa saja. Dengan semakin mudahnya persebaran informasi setelah adanya internet, kedudukan informasi kini menjadi penting bagi aktor-aktor hubungan internasional. Menurut Wenger (2001), keberadaan internet berhasil mengubah dominasi negara sebagai pihak paling berpengaruh terhadap masyarakat dengan adanya aktor-aktor baru seperti organisasi non-pemerintah, social movement, dan jaringan-jaringan transnasional non-pemerintahan lainnya. Sebagai contoh, The Pirate Bay, social movement yang berfokus pada kebebasan berekspresi serta isu pembajakan dalam internet berhasil mempengaruhi pemikiran masyarakat global, hingga muncul partai politik berideologi yang sama dengan The Pirate Bay di negara-negara Eropa bernama Pirate Party.

Kebijakan Tiongkok untuk meregulasi jaringan internet didasari oleh keinginan rezim Partai Komunis Tiongkok untuk menjaga hegemoni ideologi komunisme di Tiongkok. Menurut Goldsmith dan Wu (2006), langkah awal penyensoran internet berawal dari kekhawatiran Partai Komunis Tiongkok atas berkembangnya Partai Demokratis Tiongkok di internet pasca kedatangan Presiden Amerika Serikat saat itu, Bill Clinton, ke Tiongkok. Saat itu, situs-situs asal Tiongkok yang menyuarakan demokrasi serta mendukung Partai Demokratis Tiongkok mulai bermunculan di internet. Selain bertentangan dengan paham komunisme Tiongkok, Partai Demokratis Tiongkok juga dianggap sebagai ancaman karena aktivitasnya yang tidak dapat terkontrol karena bergerak secara gerilya di internet. Oleh karena itu, pada tahun 1998 segala hal yang berkaitan dengan Partai Demokratis Tiongkok dilarang, termasuk situs-situs pro-demokrasi Tiongkok (Gu dan Goldman, 2004).

Pada tahun 1998, pemerintah Tiongkok menciptakan program bernama Golden Shield Project. Program tersebut bertujuan untuk melakukan regulasi terhadap internet dan mulai efektif berjalan pada tahun 2003 melalui program bernama Great Firewall (Norris, 2009). Great Firewall merupakan program yang didesain oleh perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat, termasuk Cisco, yang dianggap lebih mampu untuk menutup akses situs-situs yang mengandung kata kunci tertentu agar dapat diakses oleh warga Tiongkok. Situs-situs yang menggandung kata “democracy”, “freedom”, dan “human rights” tidak dapat diakses dan dikategorikan sebagai situs yang mengandung tulisan-tulisan terlarang oleh Great Firewall (Dowell, 2006). Secara umum, setidaknya terdapat 109 ribu situs yang tidak dapat diakses di Tiongkok hingga bulan Desember 2015 (GreatFire.org, 2015). Dengan demikian, persebaran paham demokrasi melalui internet dapat tereduksi baik yang sebelumnya menggunakan situs dalam negeri Tiongkok maupun situs-situs asing.

Bagi MNC asing yang berasal dari negara-negara demokrasi, penyensoran serta pembatasan yang dilakukan terhadap internet merupakan halangan bagi mereka untuk memasuki pasar Tiongkok. MNC asing yang ingin beraktivitas di Tiongkok harus menyetujui perjanjian yang bernama Public Pledge on Self-Discipline for the Chinese Internet Industry. Perjanjian tersebut berisikan larangan perusahaan untuk tidak mempublikasikan konten yang dapat mengancam keamanan nasional serta kestabilan sosial Tiongkok (Hermida, 2002). Selain itu, MNC harus bersedia untuk memberikan transparansi dalam transmisi informasi yang berlangsung dalam situs dan atau aplikasi yang dibuat oleh MNC yang berkaitan. Sebagai contoh, Twitter menolak menyetujui persyaratan yang diajukan oleh pemerintah Tiongkok ini karena dianggap sebagai bentuk pembatasan kebebasan berpendapat dan hingga kini rakyat Tiongkok tidak dapat mengakses Twitter dengan bebas.

Sebelumnya, banyak prediksi dari akademisi yang mengatakan bahwa Tiongkok akan melunakkan regulasinya setelah kemunculan internet dengan besarnya tuntutan global yang bertentangan dengan kebijakan Tiongkok (Dowell, 2006). Namun yang terjadi justru sebaliknya, hingga tahun 2006 saja setidaknya sudah terdapat 3.000 MNC yang meratifikasi Public Pledge on Self-Discipline for the Chinese Internet Industry (Karatzogianni, 2006). Salah satu di antaranya adalah Yahoo! yang bahkan secara sukarela telah memberikan data-data yang dibutuhkan oleh pemerintah Tiongkok untuk memenjarakan Shi Tao. Hal ini menimbulkan pertanyaan tersendiri, mengingat tidak sedikit MNC-MNC yang turut serta meratifikasi berasal dari negara demokrasi namun justru melawan asas demokrasi itu sendiri. Perusahaan asal Amerika Serikat, Cisco, justru merupakan pembuat sistem Great Firewall yang merupakan kunci dari penyensoran internet di Tiongkok. Menurut Dowell (2006), hal tersebut dilakukan karena MNC cenderung kurang memperhatikan nilai-nilai idealis dan lebih menitikberatkan pada keuntungan semata.

Perusahaan sebesar Google sebelumnya juga sempat meratifikasi Public Pledge on Self-Discipline for the Chinese Internet Industry pada tahun 2006. Google merilis situs search engine khusus bagi Tiongkok, yaitu Google.cn, yang telah melewati penyensoran oleh pemerintah Tiongkok. Sebelumnya, situs Google tidak dapat diakses oleh rakyat Tiongkok, sehingga langkah Google untuk menciptakan Google.cn dianggap merupakan langkah strategis untuk memperoleh pasar baru di Tiongkok. Namun yang terjadi diluar ekspektasi Google, karena pendapatan yang diperoleh Google hanya sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat per tahun pada tahun 2010 (Makinen, 2015). Angka tersebut dapat dikategorikan sebagai angka yang kecil, karena dengan pasar sebesar itu Google hanya mampu mendapatkan pendapatan tambahan yang jumlahnya kurang dari 1% dari total pendapatan secara umum. Hal ini tidak terlepas dari interupsi-interupsi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok selama itu, baik dalam bentuk penyensoran, pemblokiran, serta aksi peretasan terencana yang diduga berasal dari pihak pemerintahan Tiongkok terhadap Google (Worthen, 2010). Hal tersebut merupakan salah satu sebab Google untuk menutup Google.cn pada tahun 2010. Padahal, apabila Google tetap menjalankan Google.cn hingga tahun 2015, Google diperkirakan akan mendapatkan 3,5 milyar dolar Amerika Serikat per tahun atau 12 kali lebih besar dibandingkan pada tahun 2010 (Makinen, 2015).

Berhentinya akses Google.cn menyebabkan pesaing utamanya, Baidu, mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menguasai pasar search engine Tiongkok. Setelah Google mengumumkan penutupan Google.cn, harga saham Baidu meningkat hingga 15% (Krudy, 2010). Baidu sendiri merupakan search engine ciptaan perusahaan asal Tiongkok yang dibuat pada tahun 2000. Selepas tutupnya Google.cn, Baidu menjadi search engine utama di Tiongkok dengan 80% market share di Tiongkok hingga tahun 2014 (Scott, 2014). Hal tersebut memunculkan kekuatan ekonomi tersendiri bagi Tiongkok karena produk nasionalnya berhasil menguasai market share yang besarnya melebihi total populasi Amerika Serikat.

Penulis berpendapat bahwa terdapat kaitan antara penutupan Google.cn, upaya pengontrolan internet oleh pemerintah Tiongkok, dan penguasaan market share Baidu. Jika dilihat, tahun pembuatan Baidu, 2000, tidak memiliki rentang yang cukup jauh dengan pembuatan Golden Shield Project yaitu pada tahun 1998. Kemudian, dengan fakta bahwa Baidu merupakan produk buatan Tiongkok, maka secara otomatis Baidu akan berada di bawah kontrol pemerintah Tiongkok untuk menjalankan search engine-nya berdasarkan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok. Hal tersebut memudahkan kinerja sekaligus menambah efektifitas pemerintah Tiongkok untuk memperkuat rezim anti-demokrasi yang sebelumnya dijalankan melalui Golden Shield Project dan Great Firewall. Sebagaimana dengan klaim dari Google yang menyatakan bahwa selama keberadaannya di Tiongkok yang menyatakan bahwa pihaknya mengalami serangan peretasan dari pihak pemerintah Tiongkok dan berujung pada penutupan Google.cn, hal tersebut dinilai menguntungkan tidak hanya bagi Baidu namun juga bagi pemerintah Tiongkok. Dengan semakin tingginya market share Baidu, maka kemampuan pemerintah untuk mengontrol internet menjadi semakin lebih mudah dengan menggunakan Baidu dibandingkan dengan menggunakan produk MNC asing seperti Google.cn.

Upaya pemerintah Tiongkok tidak hanya sebatas pada penguasaan market share search engine, namun juga situs-situs lain yang umumnya menguasai market share secara global. Sebagai contoh, Weibo, situs microblogging buatan Tiongkok menjadi situs substitusi Twitter yang menguasai market share situs microblogging global saat itu dan merupakan produk dari perusahaan asing yang diblokir oleh pemerintah Tiongkok. Hal tersebut dapat dilihat dari waktu pemblokiran Twitter pada bulan Juni tahun 2009 dan pembuatan Weibo pada bulan Agustus tahun 2009 (Uking dan Michele, 2011). Pola tersebut sejatinya dapat dilihat pada situs-situs lain di Tiongkok, dimana pemblokiran situs oleh pemerintah Tiongkok selalu diiringi dengan prestasi dari produk serupa dalam negeri. Renren dirilis secara resmi pada tahun 2009 dengan fungsi sebagai social media yang kurang lebih sama dengan Facebook yang merupakan produk dari MNC asing diblokir pada tahun 2008.  Setelah penutupan akses terhadap Youtube yang berada di bawah kendali Google pada tahun 2009, Youku, situs serupa buatan perusahaan asal Tiongkok, menduduki urutan pertama dalam situs penyedia video pada tahun berikutnya. Contoh situs-situs di atas secara keseluruhan merupakan situs yang berbasis pada persebaran informasi, sehingga pemerintah Tiongkok dapat dengan leluasa mengatur arus informasi yang ada di internet melalui situs-situs tersebut.

Dari penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa upaya pemerintah Tiongkok untuk melakukan penyensoran didasari oleh beberapa hal. Pertama, dengan melakukan penyensoran maka jumlah MNC yang ingin beraktivitas di Tiongkok akan berkurang. Kedua, pemerintah Tiongkok dapat mengontrol serta mengawasi arus informasi yang dinilai mengkhawatirkan bagi rezim anti-demokrasi melalui jaringan internet yang tersedia, termasuk yang disediakan oleh MNC asing. Ketiga, perusahaan lokal Tiongkok akan mendapatkan keuntungan dengan pemblokiran dan penyensoran situs-situs yang sebelumnya turut serta menguasai market share Tiongkok karena akan mendapatkan porsi market share yang ditinggalkan oleh situs-situs sebelumnya. Keempat, secara ekonomi Tiongkok akan lebih diuntungkan karena market share dikuasai oleh produk dalam negeri. Kelima, dengan semakin tingginya penguasaan market share produk lokal, maka pemerintah Tiongkok akan semakin mudah menjalankan kontrol jaringan internet dibandingkan dengan melalui produk-produk dari MNC asing.

Referensi:

Dowell, William, (2006). The Internet, Censorship, and China. Georgetown Journal of International Affairs, Vol. 7, 111-119.

Goldsmith, Jack, dan Wu, Tim, (2006). Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World. Oxford University Press.

GreatFire.org, (2015). Bringing Transparency To The Great Firewall Of China. [online] Tersedia di: https://en.greatfire.org/ [Diakses pada 26 Desember 2015].

Gu, Edward, dan Goldman, Merle, (2004). Chinese Intellectuals between State and Market. Routledge Curzon.

Hermida, Alfred, (2002). Behind China’s Internet Red Firewall. [online] Tersedia di: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/2234154.stm [Diakses pada 27 Desember 2015].

Human Rights Watch, (2006). Human Rights Watch World Report 2006. [online] Tersedia di: https://www.hrw.org/legacy/wr2k6/wr2006.pdf [Diakses pada 25 Desember 2015].

Karatzogianni, Athina, (2006). The Politics of Cyberconflict. Routledge Taylor & Francis.

Krudy, Edward, (2010). US STOCKS – Futures Higher as Kraft Ups Outlook, Baidu Jumps. [online] Tersedia di: http://www.reuters.com/article/markets-stocks-idUSN1321864720100113?type=usMktRpt [Diakses pada 27 Desember 2015].

Leiner, Barry, et al., (2014). Brief History of the Internet – Internet Timeline | Internet Society. [online] Tersedia di: http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-internet [Diakses pada 25 Desember 2015].

Makinen, Julie, (2015). Chinese Censorship Costing U.S. Tech Firms Billions in Revenue. [online] Tersedia di: http://www.latimes.com/business/la-fi-china-tech-20150922-story.html [Diakses pada 27 Desember 2015].

Norris, Pippa, (2009). Public Sentinel: News Media and Governance Reform. World Bank Publications.

Scott, Gordon, (2014). Baidu Still Banging Higher Into 2015. [online] Tersedia di: http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2014/12/19/baidu-still-banging-higher-into-2015/ [Diakses pada 27 Desember 2015].

Uking, dan Michele, (2011). Micro blog’s Macro Impact. [online] Tersedia di: http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-03/02/content_12099500.htm [Diakses pada 27 Desember 2015].

Wenger, Andreas, (2001). The Internet and the Changing Face of International Relations and Security. Information & Security, Vol. 7, 5-11.

World Bank, (2015). Internet Users (per 100 People). [online] Tersedia di: http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2 [Diakses pada 26 Desember 2015].

Worthen, Ben, (2010). Researcher Says Up to 100 Victims in Google Attack. [online] Tersedia di: http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704625004575090111817090670 [Diakses pada 27 Desember 2015].

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.