Di era yang semakin modern kini, arus pergerakan komoditas antar wilayah tidak hanya meliputi kegiatan produksi dan konsumsi ekonomi dan kultur saja, melainkan juga terjadi persebaran ide, gaya hidup, dan pembangunan yang dapat memberi dampak signifikan terhadap sektor kehidupan manusia baik di tingkat mikro maupun makro. Menurut Chareonwongsak (2002), tren global saat ini dapat ditinjau melalui beberapa karakteristik antara lain meningkatnya difusi, pembangunan yang lebih cepat, meningkatnya nilai komersil, diversifikasi yang lebih besar, dan peningkatan standardisasi. Terkait hal ini, terdapat pandangan bahwa globalisasi merupakan fenomena yang membawa dampak negatif karena terjadi penyebaran kultur asing melalui media dan internet, bahkan dapat mengarah pada anihilasi manusia akibat potensi konflik interstate di masa depan. Sedangkan di sisi lain, terdapat pandangan bahwa globalisasi membawa dampak yang positif karena dapat memudahkan mobilitas manusia dan menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi pembangunan dunia. Akan tetapi, Chareonwongsak (2002) menjelaskan bahwa globalisasi bukanlah hal yang terjadi begitu saja, namun merupakan sebab dan akibat dari tindakan-tindakan manusia. Oleh karenanya, dalam hal ini teknologi dan aksesibilitas memiliki peran yang besar dalam dinamika di era globalisasi. Teknologi dan informasi kemudian menjadi kekayaan yang bernilai tinggi sehingga penting untuk mengkaji hal ini. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut terkait penyebaran teknologi yang berlangsung di era globalisasi, perluasan akses terhadap teknologi, hingga prospek aksesibilitas di era globalisasi.

Di era modern, transmisi informasi dan teknologi telah berkembang dan menjadi komoditas penting di dunia ekonomi global. Teknologi secara umum menurut Archibugi dan Pietrobelli (1999) dapat dipahami sebagai teknik atau blueprint yang dapat dipelajari dan dimanfaatkan untuk menciptakan kesempatan baru dalam pembangunan dunia. Oleh karenanya, teknologi dan globalisasi memiliki keterkaitan yang kuat dan keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena kini, kepemilikan teknologi menjadi suatu bentuk kekayaan yang dapat menjadi salah satu faktor penentu kemajuan suatu negara. Di satu sisi, terdapat anggapan bahwa teknologi meningkatkan integrasi dunia karena dapat membuka akses antar wilayah melalui transportasi dan komunikasi yang terdifusi melalui jaringan dan jasa telekomunikasi (Chareonwongsak, 2002). Akan tetapi, penyebaran teknologi juga dianggap dapat menciptakan open society yang lebih dominan sehingga tradisi lokal dapat tergantikan oleh perspektif-perspektif global seperti kapitalisme, digitalisasi, dan keterbukaan pasar. Selain itu, Chareonwongsak (2002) juga menyebutkan dampak-dampak negatif lain seperti adanya dilema etis, devaluasi manusia, hilangnya identitas personal, kurangnya kebebasan individu, dan ketimpangan sosial. Dalam hal ini, penulis memandang bahwa kemajuan teknologi dan globalisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan telah terjadi di seluruh dunia, sehingga khususnya bagi negara-negara berkembang, hal ini dapat menjadi potensi dan kesempatan besar untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara maju, terlebih dengan adanya keterbukaan akses dan semakin mudahnya penyebaran teknologi melalui media dan internet.

Berkaitan dengan ulasan di atas, penyebaran teknologi dan kemudahan akses terhadap teknologi dapat semakin mendorong aksi-aksi pelanggaran seperti pembajakan dan pencurian ide. Hal ini kemudian dapat merugikan para inovator dan peneliti yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan biaya untuk menciptakan teknologi-teknologi baru dan dapat berpengaruh terhadap rendahnya minat masyarakat untuk melakukan penelitian. Hak paten kemudian dianggap sebagai kebutuhan krusial untuk memberantas pembajakan dan membentuk kesadaran terkait proteksi keamanan atas kepemilikan informasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Drahos dan Braithwaite (2002) dalam tulisannya yang berjudul Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy terkait hak paten dalam Trade Related Intellectual Rights (TRIPS) sebagai bentuk arena kompetisi dan dinamika baru di dunia. Namun, kehadiran hak paten nyatanya juga menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu karena memunculkan gap atau ketimpangan informasi karena adanya batasan-batasan yang diciptakan oleh para pemilik sumber-sumber informasi tersebut.

Feodalisme ekonomi dipandang sebagai bentuk proteksi teknologi dan informasi dalam produksi informasi yang berupaya untuk menguasai kepemilikan informasi di dunia sehingga penguasaan sumber-sumber informasi hanya dimiliki orang-orang tertentu saja dan menciptakan kondisi monopoli. Drahos dan Braithwaite (2002) juga menganggap bahwa kini globalisasi dapat menggeser teknologi dan informasi yang sebelumnya adalah public goods menjadi keuntungan pribadi. Oleh karenanya, hak kekayaan intelektual tersebut kemudian dianggap merugikan khususnya bagi orang-orang miskin yang tidak mampu membayar syarat dan ketentuan dari hak paten. Tidak hanya itu, agenda pro-regulasi dan anti-kompetisi di era globalisasi juga dianggap tidak demokratis dan dapat mengancam kebebasan manusia seperti hak untuk mengonsumsi dan mengembangkan hasil karya kreatif yang sudah ada. Akan tetapi, Maskus (2000) dalam tulisannya yang berjudul Intellectual Property Rights in the Global Economy memandang bahwa TRIPS memiliki dua tujuan penting yakni pertama, untuk meningkatkan investasi di dalam pencarian informasi baru melalui kegiatan jual-beli teknologi, barang, dan jasa, dan kedua, untuk mendorong pemilik hak untuk tidak merahasiakan inovasinya dan turut berpartisipasi di pasar global. Hal ini dipandang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi terkait inovasi, pengembangan produk, dan perubahan teknis. Maskus (2000) menjelaskan lebih lanjut bahwa penyebaran teknologi di bawah hak milik intelektual dapat menciptakan kompetisi pasar yang transparan, efektif, dan non-diskriminatif.

Untuk dapat memahami lebih lanjut peran teknologi dan aksesibilitas di era globalisasi, penulis mengangkat studi kasus dampak transfer teknologi terhadap sektor manufaktur dan penciptaan lapangan kerja di Ethiopia. Dijelaskan dalam Haile et al (2013), di tahun 1950, Ethiopia menerapkan kebijakan pertama terkait pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan proses industrialisasi domestiknya. Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam investasi teknologi, skill, dan manajemen asing di sektor manufaktur. Di tahun 1980-an, Ethiopia mulai bergerak menuju ekonomi yang market-oriented dengan kebijakan-kebijakan privatisasi, pembukaan jalur perdagangan, dan deregulasi pasar. Sebagai hasilnya, terdapat peningkatan Gross Domestic Products (GDP) dari 9,3% di tahun 1996 menjadi 14,9% di tahun 2004, terdapat peningkatan permintaan pekerja, dan hasil positif dalam variabel investasi dalam jumlah output (Haile et al, 2013). Akan tetapi, meski terdapat efek positif dari kemajuan ekonomi domestiknya, hingga kini Ethiopia masih memiliki tingkat GDP per kapita yang rendah dan berada di urutan ke-168 di seluruh dunia (IMF, 2018). Berdasarkan elaborasi di atas, penulis dapat berkomentar bahwa sejatinya teknologi merupakan salah satu penggerak krusial bagi proses globalisasi di dunia. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi hampir di semua sektor dan dapat mendorong terjadinya integrasi antar negara melalui investasi-investasi asing dan perdagangan bebas. Dengan adanya peningkatan terhadap aksesibilitas teknologi saat ini, terdapat kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengekspresikan ide-ide kreatifnya dan menyebarkannya ke seluruh dunia sebagai bentuk inovasi baru maupun pengembangan dari inovasi yang telah ada sebelumnya. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam studi kasus di Ethiopia, efek trickle down dari kemajuan teknologi di dunia tetap belum dapat menciptakan kondisi kesetaraan dan menghilangkan ketimpangan, namun setidaknya jalan bagi negara-negara untuk mengembangkan potensi dirinya di tingkat global telah terbuka akibat perkembangan teknologi dan globalisasi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi dan globalisasi memiliki hubungan kausalitas dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling memengaruhi dan saling mendorong progresivitas di dunia. Kini, teknologi dipandang sebagai salah satu bentuk komoditas yang dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai yang tinggi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, hak milik intelektual di era globalisasi kemudian menjadi relevan untuk dibahas karena di satu sisi, hak milik intelektual dianggap dapat memproteksi para pemikir kreatif dan mengurangi tingkat pembajakan, namun di sisi lain juga dianggap membatasi kreativitas dan kemajuan inovasi oleh masyarakat, serta menciptakan kondisi monopoli oleh pihak-pihak tertentu saja. Akan tetapi, pada dasarnya penyebaran teknologi memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena untuk dapat mengembangkan teknologi tidak hanya memerlukan hak milik saja, melainkan juga kapabilitas untuk menggunakan, menyerap, hingga mengadaptasinya ke dalam kondisi lokal agar dapat benar-benar memberi dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan persaingan di tingkat global.

Referensi:

Archibugi, Daniele, dan Pietrobelli, Carlo. 1999/ “The Globalization of Technology and its Implications for Developing Countries. Windows of Opportunity or Further Burden?” dalam The Globalization of the Financial Markets and its Effects on the Emerging Countries.

Chareonwongsak, K., 2002. Globalization and Technology: How Will They Change Society. Thailand: Pergamon.

Drahos, Peter dan J. Braithwaite. 2002. “Resisting the New Inequality”, dalam Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy. New York: New Press.

Haile, Getinet, et al. 2013. “The Impact of Globalization and Technology Transfer on Manufacturing Employment and Skills in Ethiopia” dalam IZA Discussion Paper, No. 7820, December 2013

IMF, 2018. “GDP per Capita, Current Prices” [online] tersedia dalam https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD [diakses 4 Mei 2019]

Maskus, Keith. E. 2000. “Intellectual Property Rights and Economic Development: Patents, Growth, and Growing Pains”, dalam Intellectual Property Rights in the Global Economy, Washington DC: Institute for International Economics.

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com