Invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 merupakan salah satu kebijakan luar negeri yang kontroversial dan menarik berbagai kritik baik dari komunitas internasional maupun warga sipil Amerika Serikat sendiri. Pada dasarnya, Amerika Serikat mengatakan bahwa invasi tersebut bertujuan untuk menghancurkan senjata pemusnah massal yang dianggap telah dikembangkan oleh Irak, melindungi masyarakat internasional dari terorisme, dan membebaskan rakyat Irak dari pemerintahan Saddam Husein yang diktator dan dianggap bersekutu dengan kelompok teroris Al-Qaeda (Pan, 2005). Namun, penelitian dan studi lapangan menunjukkan bahwa klaim Amerika Serikat tidak terbukti. Dijelaskan dalam Pan (2005) bahwa Irak tidak terbukti memiliki senjata nuklir sejak tahun 1990-an, tidak memiliki program pengembangan bahan-bahan kimia dalam jumlah besar, dan Saddam Husein tidak terbukti memiliki hubungan khusus dengan Al-Qaeda. Setelah beberapa waktu, Amerika Serikat mengumumkan penghentian invasinya pada 1 Mei 2003 melalui pidato Bush di atas kapal induk Amerika Serikat. Pasca invasi berakhir, Irak berada di bawah pengaruh Amerika Serikat yang menerapkan kebijakan restrukturisasi untuk mendorong pembentukan “Irak Baru” yang lebih demokratis dan liberalis. Dengan demikian, sebagai negara berdaulat, Irak membutuhkan kebijakan-kebijakan baru yang dapat menciptakan stabilitas dan perkembangan yang efektif.

Setelah invasi berakhir, Irak mengalami masa transformasi dan transisi yang cukup panjang. Jalan yang harus ditempuh Irak untuk menciptakan stabilitas jangka panjang menjadi tidak mudah karena absennya kepemimpinan yang disebabkan oleh turunnya Saddam Husein dan adanya pengaruh eksternal dari Amerika Serikat (Hinnebusch, 2007). Pada masa pemerintahan Saddam Husein, rakyat Irak memang berada di bawah rasa takut dari kediktatoran dan opresi pemerintah. Namun pada kenyataannya, setelah Saddam Husein digulingkan hingga dieksekusi, warga sipil di Irak tidak kemudian benar-benar terbebas dari ancaman dan ketidakstabilan. Pan (2005) menjelaskan bahwa masyarakat Irak dapat lebih bebas mengakses program televisi dan kebebasan pers, namun di sisi lain kehidupan sehari-hari tetap sulit karena terdapat peningkatan kriminalitas dan kehancuran ekonomi. Lebih lanjut, pada masa ini Amerika Serikat mulai masuk dan memiliki pengaruh yang besar atas Irak pasca turunnya Saddam Husein. Salah satu tujuan dan harapan utama Amerika Serikat adalah menciptakan Irak yang lebih demokratis dan liberalis. Hal ini diwujudkan salah satunya dengan mengadakan pemilu pada tahun 2005.

Menurut Rubin (2005), pemilu Irak tahun 2005 memberikan dua dampak utama yakni menandai diakuinya kelompok masyarakat Syi’ah yang mendapatkan suara politik sebanding dengan besarnya jumlah anggotanya yang selama ini diasingkan oleh Saddam Husein dan kedua, tidak ada partai yang menang secara mutlak sehingga kursi dalam Majelis Perwakilan Irak dapat terisi dan terbagi secara cukup merata. Kedua hal ini menunjukkan terdapat benih-benih demokratisasi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat Irak. Namun meski demikian, di dalam tatanan pemerintah baru tersebut, isu korupsi dan kompromi masih menjadi masalah utama. Hal ini mengarahkan penulis pada opsi kebijakan yakni demokratisasi lebih lanjut bagi masyarakat Irak. Masuknya kelompok Syi’ah dan Kurdi ke dalam pemerintahan menunjukkan heterogenitas yang terdapat di Irak sehingga demokrasi dapat menjadi pilihan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok tersebut. Penulis menganggap bahwa meski dalam tatanan demokratis dapat terjadi perebutan kekuasaan, namun di dalam pemerintahan sendiri korupsi dan kurangnya transparansi dapat diatasi dengan check and balance yang dilakukan oleh anggota pemerintahan dari partai-partai yang berbeda.

Menurut penulis, situasi pasca invasi di Irak cukup memprihatinkan dan membutuhkan alternatif kebijakan yang tidak selalu menggantungkan diri dengan Amerika Serikat dalam pembuatan keputusan baik domestik maupun internasional. Langkah Irak untuk mengimplementasikan restrukturisasi sebaiknya tidak dilakukan dalam semua sektor karena contohnya kegagalan dalam kebijakan Amerika Serikat untuk mengakui kembali kelompok Ba’thist. Kebijakan ini justru menyebabkan jatuhnya korban-korban pembunuhan Islam Sunni di Irak dan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat Syi’ah (Rubin, 2005). Hal ini dapat terjadi karena tidak mudah untuk mengganti dan menciptakan tatanan baru dalam hubungan antar kelompok kultural dan religius yang ada karena konflik tidak dapat terlepas dari teror dan dendam di masa lalu. Maka dari itu, penulis memandang isu keamanan sebagai aspek esensial dalam pembangunan sebuah negara. Selain itu, keadaan Irak pasca invasi Amerika Serikat membutuhkan pembangunan ekonomi agar dapat secara bertahap melepaskan diri dari pengaruh dan ketergantungan eksternal. Dalam hal ini, penulis merekomendasikan kebijakan selanjutnya yakni fokus pada pembangunan infrastruktur dan pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Irak. Kedua hal tersebut dapat membangkitkan perekonomian domestik Irak yang kemudian dapat berpengaruh ke dalam sektor-sektor lain. Pembangunan ekonomi yang stabil kemudian dapat mengarahkan Irak untuk mengembangkan dan menjalin hubungan yang lebih seimbang dengan negara-negara lain sehingga tidak lagi harus bergantung kepada Amerika Serikat.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi Irak pasca invasi Amerika Serikat pada tahun 2003 cukup memprihatinkan dan terdapat perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek. Meski pemerintahan Saddam Husein yang diktator berhasil digulingkan, namun warga sipil Irak tetap memiliki permasalahan baru seperti masuknya pengaruh Amerika Serikat, munculnya kelompok-kelompok insurjen, lemahnya ekonomi, dan konflik antar kelompok masyarakat. Terkait hal ini penulis dapat memberikan tiga rekomendasi kebijakan yakni demokratisasi, independensi, dan pembangunan ekonomi. Demokratisasi diwujudkan melalui pemilihan umum dan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat ke dalam pemerintah untuk menciptakan efek check and balance. Independensi berkaitan dengan kemampuan masyarakat Irak untuk memilah keterlibatan Amerika Serikat ke dalam pembuatan keputusan kebijakan Irak. Sedangkan pembangunan ekonomi merujuk pada pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga dapat menciptakan efek spillover ke sektor-sektor lain.

Referensi:

Hinnebusch, Raymond. 2007. “The US Invasion of Iraq: Explanations and Implications” dalam Critique: Critical Middle Eastern Studies, Vol. 16, No. 3

Pan, Esther. 2005. “IRAQ: justifying the War” [online] tersedia dalam https://www.cfr.org/backgrounder/iraq-justifying-war [diakses 29 Oktober 2018]

Rubin, Michael. 2005. “The Future of Iraq: Democracy, Civil War, or Chaos” dalam Middle East Review of International Affairs, Vol. 9, No. 3