Taiwan merupakan salah satu wilayah strategis di Asia Timur khususnya bagi dua kekuatan besar di dunia yakni Tiongkok dan Amerika Serikat karena faktor-faktor politik, historis, dan geografis. Status Taiwan sebagai sebuah entitas politik yang belum mendapatkan kedaulatan membuatnya tidak dapat sepenuhnya melindungi teritorinya dan nasibnya banyak bergantung pada kebijakan dan keputusan dari negara lain khususnya Tiongkok dan Amerika Serikat. Maka dari itu, meski memiliki perekonomian yang maju, Taiwan tidak memiliki kekuatan politik yang setara dengan negara-negara lain, serta perannya dalam forum-forum global masih kecil karena dianggap sebagai entitas nonnegara. Sejak akhir Perang Dingin, hubungan Taiwan dengan Tiongkok mengalami kondisi pasang surut dan tidak dapat diprediksi kelanjutannya, sedangkan hubungannya Amerika Serikat cenderung terus mengalami peningkatan. Isu tersebut kemudian dapat memberi dampak pada hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat sendiri sebagai dua negara besar yang harus mempertahankan status quo-nya. Maka dari itu, tulisan ini akan menjelaskan langkah dan strategi yang digunakan untuk menghadapi situasi yang ada sebagai entitas yang diperebutkan oleh Tiongkok dan Amerika Serikat.

Pada Mei 2016, Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen membuat kebijakan New Southbound Policy (NSP) yakni pengadaan kerjasama lebih dalam dengan 10 anggota Associations South East Asian Nations (ASEAN), 6 negara Asia Selatan, juga Australia dan Selandia Baru. Glaser et al (2018) menjelaskan bahwa kebijakan ini dibentuk dengan tujuan agar Taiwan tidak terlalu banyak bergantung pada Tiongkok dan memperluas pengaruhnya ke wilayah Selatan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat posisinya di dunia internasional melalui integrasi regional dalam berbagai aspek seperti kultur, edukasi, agrikultur, dan aset ekonomi. Namun, kebijakan ini juga menuai kritik yang menganggap bahwa NSP hanya akan meneruskan kegagalan kebijakan Go South yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Lee dan Presiden Chen (Glaser et al, 2018). Kebijakan Go South dibentuk pada tahun 1994 dengan tujuan yang sama yakni untuk menurunkan tingkat ketergantungan terhadap Tiongkok melalui ekspansi investasi teknologi dan infrastruktur ke Asia Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan kebijakan Go South yang kedua pada tahun 1997 dengan memanfaatkan krisis Asia yang terjadi di Asia Tenggara yang dianggap dapat menguntungkan.

Lebih lanjut, usaha pemandirian diri dari ketergantungan ekonomi dari Tiongkok tentu menyebabkan adanya perubahan pada hubungan keduanya. Dilihat dari sisi historisnya, Tiongkok dan Taiwan memang memiliki dua keinginan dan ideologi yang berbeda sehingga kesepakatan menjadi sulit untuk dicapai. Dari sisi kepentingannya, Tiongkok menginginkan unfikasi Taiwan dengan Tiongkok karena dianggap dapat memperkuat Tiongkok, sementara Taiwan ingin mendapatkan pengakuan kedaulatannya dan menjadi negara yang merdeka dari pengaruh Tiongkok (Bush, 2011). Buktinya adalah Presiden Lee Teng Hui yang menolak konsep one country two systems yang memposisikan Taiwan sebagai subordinat Tiongkok karena dianggap hanya sesuai diterapkan pada bekas koloni Inggris seperti Hongkong. Sedangkan dari sisi ideologi, Tiongkok yang sosialis tentu sangat berbeda dengan Taiwan yang cenderung lebih demokratis.

Isu tersebut menjadi semakin kompleks dengan kedatangan Amerika Serikat yang ingin menciptakan stabilitas regional di Asia Timur sehingga mulai melibatkan dirinya dalam isu Taiwan sejak masa Perang Dingin. Pada dasarnya Amerika Serikat tidak ingin memihak kepada kedua belah pihak karena tidak ingin menimbulkan konflik regional di Asia Timur, namun dengan bersandar pada Taiwan Relations Act (TRA) sejak 1979, Amerika Serikat yang anti-komunis kemudian mendukung pemerintahan nasionalis Taiwan dengan melakukan kerjasama dan mulai mengirimkan bantuan ekonomi dan militer secara berkala (Mubah, 2014). Akan tetapi di sisi lain, di tahun yang sama Amerika Serikat juga telah menyetujui one-China policy pada pertemuan Shanghai Communique yang menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Hal tersebut kemudian semakin meningkatkan kompleksitas hubungan Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat dalam isu ini.

Sejak terpilihnya Ma Ying-jeou yang berasal dari Kuomintang (KMT) sebagai presiden pada tahun 2008, hubungan Taiwan dan Tiongkok mulai membaik karena Ma menganggap bahwa tindakan diplomasi dan kerjasama akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan tindakan koersif (Bush, 2011). Ma dan Hu Jintao, Presiden Tiongkok pada saat itu, kemudian mulai menstabilkan hubungan kedua negara, menurunkan ketegangan konflik, dan menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi yang ada. Bentuk nyata dari meningkatnya kerjasama antara dua negara tersebut adalah dibentuknya Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) kemudian dibentuk pada tahun 2010 sebagai bentuk kesepakatan perdagangan bebas antara Taiwan dengan Tiongkok (Bush, 2011), pembentukan Cross-Strait Service Trade Agreement (CSSTA) pada 21 Juni 2013 (Mubah, 2014), dan pengakuan keberadaan Taiwan dalam pertemuan tahunan World Health Assembly (WHA) di tahun 2009 (De Lisle, 2016). Kondisi ini terus berlanjut hingga masa kepemimpinan Tsai sejak tahun 2016 yang banyak memfokuskan tujuan kerjasama baik dengan Tiongkok maupun Amerika Serikat untuk meningkatkan posisinya di ranah internasional.

Lebih lanjut, situasi regional Asia Timur terkait permasalahan ini pada masa kontemporer dapat dikatakan mulai stabil, yang mana hubungan diantara ketiga negara mulai membaik. Pada pemerintahan Tsai, Taiwan telah tergabung dalam World Trade Organization (WTO), kelompok Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), The Asian Development Bank, baik sebagai anggota atau hanya sebatas pengamat (De Lisle, 2016). Hubungannya dengan Amerika Serikat menurut Tsai sedang berada di puncaknya sejak tahun 1979 karena setelah menyetujui TRA, saat ini Amerika terus mendukung peningkatan partisipasi Taiwan di ranah internasional. Sedangkan untuk hubungannya dengan Tiongkok, Tsai mengatakan bahwa ia akan tetap melanjutkan Ma dengan mengakui Republic of China’s Constitution dan the Articles Governing Relations and Between the People of the Taiwan Area and the Mainland Area (De Lisle, 2016). Terkait hal ini, De Lisle (2016) menjelaskan bahwa Tiongkok berada dalam posisi menang karena Taiwan hingga sekarang tidak memproklamirkan kemerdekaannya dan melepaskan diri dari Tiongkok, namun juga dalam posisi kalah karena tidak berhasil melakukan unifikasi dua wilayah. Maka dari itu, dengan kondisi yang stabil ini kemudian dikeluarkan kebijakan NSP untuk melebarkan pengaruhnya ke wilayah Selatan yakni Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa isu Taiwan sebagai entitas politik yang belum berdaulat memiliki dinamika yang kompleks dan melibatkan peran dua negara besar yakni Tiongkok dan Amerika Serikat. Wilayahnya yang berbatasan langsung serta berada di bagian selatan Tiongkok menyebabkan Tiongkok menganggapnya sebagai bagian dari teritorinya dan menginginkan unifikasi, sehingga menerapkan konsep one country two systems yang menganggap Taiwan sebagai bagian subordinatnya. Sedangkan Amerika Serikat yang telah menyetujui TRA pada tahun 1979 kemudian merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi Taiwan dari ancaman apa pun. Namun pada awalnya motif Amerika Serikat adalah melakukan pembendungan terhadap paham komunis yang menyebar di Uni Soviet dan Tiongkok sehingga mendukung Taiwan yang memiliki pemerintahan yang demokratis. Dukungan Amerika tersebut kemudian merenggangkan hubungannya dengan Tiongkok karena di sisi lain Amerika juga menyetujui kebijakan one-China policy yang disepakati dalam Shanghai Communique. Di era kontemporer khususnya sejak masa pemerintahan Ma, hubungan dengan Tiongkok mulai membaik sehingga stabilitas regional di kawasan Asia Timur dapat terwujud. Penulis beropini bahwa isu ini merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai negara dalam berbagai aspek pula. Maka dari itu, dibutuhkan reformasi politik oleh Taiwan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan posisinya lebih lanjut baik di tingkat regional maupun internasional. NSP dapat dijadikan sebagai batu loncatan yang baik untuk bisa mewujudkan keinginannya sebagai negara yang berdaulat melalui dukungan dari negara-negara lain.

Referensi:

Bush, Richard C. 2011. “Taiwan and East Asian Security” dalam Foreign Policy Research Institure. Elsevier Ltd.

De Lisle, Jacques. 2016. “Taiwan’s Quest for International Space: Ma’s Legacy, Tsai’s Options, China’s Choices, and U.S Policy” dalam Foreign Policy Research Institute. Elsevier Ltd.

Glaser, Bonnie S, et al. 2018. The New Southbound Policy: Deepening Taiwan’s Regional Integration. Center for Strategic and International Studies.

Mubah, AS. 2014. “Kajian Historis atas Kompleksitas Isu Taiwan dalam Hubungan China dan Amerika Serikat” dalam Jurnal Global dan Strategis, 8(2), pp. 321-337

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com