Untuk menjaga stabilitas dan eksistensinya di dunia internasional, maka sebuah negara tidak dapat mengisolasi dirinya dan tidak melakukan hubungan apapun dengan negara lain, terlebih jika negara tersebut belum dapat dikatakan maju secara ekonomi. Asia Tenggara merupakan wilayah dengan 10 anggota negara yang umumnya terdiri dari negara-negara berkembang, sehingga hubungan internasional yang dilakukan dengan negara lain merupakan suatu hal yang krusial. Hubungan tersebut khususnya dilakukan dengan negara-negara yang dianggap strategis, dapat memberi keuntungan, dan dapat memelihara stabilitas baik regional maupun internasional. Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai dua negara terkuat di era kontemporer saat ini, kemudian memegang peranan yang cukup penting bagi negara-negara di Asia Tenggara. Evelyn Goh (2007) dalam tulisannya yang berjudul Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies kemudian memaparkan dua strategi utama ASEAN dengan melakukan hubungan dengan negara luar dalam usahanya untuk menciptakan keamanan dan stabilitas regional.

Bermula dari pandangan pada masa pasca Perang Dingin, tatanan dunia bergeser dari bipolar menjadi multipolar yang disebabkan oleh melemahnya kekuatan Soviet dan berkembangnya pengaruh Tiongkok di dunia. Tiongkok dan Amerika Serikat kemudian dipandang memiliki potensi kerjasama yang strategis dengan Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) yang mayoritas terdiri dari negara berkembang. Prinsip ASEAN yang nonintervensionis kemudian menyebabkan negara-negara anggotanya bebas untuk memilih keberpihakannya. Maka dari itu, bentuk kerjasama dan penyelesaian konflik di wilayah Asia Tenggara cenderung dilakukan secara bilateral dan bergantung kepada kebijakan masing-masing negara (Goh, 2007). Meski begitu, Goh (2007) mengidentifikasi bahwa terdapat dua strategi utama yang dilakukan negara-negara ASEAN untuk menjaga stabilitas regionalnya dan hubungannya dengan Tiongkok dan Amerika Serikat yakni omni enmeshment dan balancing.

Enmeshment merupakan suatu bentuk proses kerjasama dengan negara lain untuk melibatkan dirinya dalam kelompok regional dan internasional dengan tujuan integrasi jangka panjang, sedangkan istilah omni digunakan untuk menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara cenderung melakukan kerjasama dengan banyak negara (Goh, 2007). Sebagai contoh, Thailand dan Filipina yang dikenal memiliki hubungan aliansi yang kuat dengan Amerika Serikat, tidak kemudian menutup hubungan dengan negara lain, namun tetap menjalin kerjasama dengan negara-negara strategis lain Tiongkok, Jepang, dan India. Goh (2007) menganggap bahwa terdapat kekhawatiran dari negara-negara Asia Tenggara terkait keadaan multipolar pada masca Perang Dingin sehingga berusaha untuk memasukkan sebanyak mungkin negara besar kedalam lingkaran konsentrisnya. Pemikiran ini berakar dari pandangan liberalisme institusionalis yang mengatakan bahwa kerjasama akan menghasilkan interdependensi dan dapat menyatukan kepentingan negara-negara besar agar tidak berkonflik satu sama lain. Keterlibatannya dalam ASEAN kemudian juga dapat mengarahkan negara-negara tersebut untuk mematuhi dan menerapkan norma-norma ASEAN (Goh, 2007).

Keberadaan negara-negara besar tersebut dalam ASEAN melalui hubungan politik, ekonomi, dan keamanan kemudian dianggap penting agar dapat menjaga stabilitas regional dimana baik negara besar maupun kecil melakukan kerjasama. Dengan kata lain, dengan adanya lebih dari satu negara besar yang terlibat maka akan tercipta suatu keadaan deterrence yang akan menghindarkan munculnya negara hegemon di kawasan. Namun, anggapan bahwa masuknya negara besar kedalam tatanan kawasan Asia Tenggara sebagai suatu hal yang menguntungkan, tentu bertolak belakang dengan pandangan Immanuel Wallerstein dengan teorinya yakni teori sistem dunia yang mengatakan bahwa hubungan yang terjadi antara negara core seperti Tiongkok dan Amerika Serikat dengan negara peri-peri seperti negara-negara berkembang akan selalu bersifat eksploitatif (Hobden & Jones, 2001). Maka dari itu, dominasi negara besar dalam kawasan tidak akan menciptakan stabilitas regional dan keuntungan, namun justru merugikan dan dapat menimbulkan konflik. Penulis beropini bahwa negara besar dapat memanfaatkan kawasan Asia Tenggara dengan melebarkan sistem kapitalismenya, terlebih di era kontemporer, aktor internasional tidak hanya berasal dari negara namun juga MNC, yang dapat turut terlibat dalam tatanan politik di Asia Tenggara sendiri.

Strategi kedua yang dijelaskan oleh Goh (2007) adalah balancing yang dapat diartikan sebagai bentuk perimbangan kekuatan negara besar dengan membentuk aliansi dengan negara besar lainnya. Strategi balancing dapat dilakukan melalui dua cara yakni indirect military balancing policies dan balancing regional yang kompleks. Goh (2007) memaparkan contoh dari indirect military balancing policies adalah untuk menyeimbangkan kekuatan Tiongkok yang semakin kuat, Filipina sebagai membentuk aliansi militer dengan Amerika Serikat. Namun, Filipina tidak mendirikan pangkalan militer Amerika di negaranya, melainkan mengadakan kerjasama dengan negara-negara ASEAN yang lain untuk menyediakan akses terhadap angkatan laut dan udara Amerika Serikat. Sedangkan complex balancing dapat ditempuh melalui tiga proses yakni diversifikasi, institusionalisasi, dan normalisasi (Goh, 2007). Terkait hal ini, penulis beropini bahwa strategi balancing yang bertujuan untuk mengimbangi dominasi di tingkat regional dapat dimanfaatkan oleh negara besar tersebut untuk menjalankan kepentingannya. Sebagai contoh, pada masa Perang Dingin, beberapa tentara Filipina dikirimkan ke medan Perang Vietnam untuk berperang di pihak Amerika Serikat. Negara-negara besar tersebut kemudian dapat memberi syarat tertentu dengan ancaman untuk memutuskan hubungan jika syarat tersebut tidak dipenuhi.

Lebih lanjut, untuk mempertahankan order dan stabilitas regional melalui dua strategi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat struktur lapisan hirarkis terkait dominasi kekuatan negara-negara besar di Asia Tenggara dengan lapisan teratas adalah Amerika Serikat, lapisan kedua adalah Tiongkok, lapisan berikutnya adalah Jepang dan India, dan lapisan terakhir adalah negara-negara ASEAN sendiri (Goh, 2007). Struktur hirarkis tersebut disusun berdasarkan tatanan balance of power yang ada di dunia internasional sehingga stabilitas regional dapat dikatakan akan tercipta dengan mengikuti stabilitas global. Omni enmeshment dan balancing kemudian digunakan pula untuk memastikan struktur ini tetap terjaga. Goh (2007) menyebutkan bahwa dua permasalahan yang harus dihindari adalah menguatnya dominasi Amerika Serikat di dunia dan kawasan Asia Tenggara yang mana hal ini dapat menimbulkan kemarahan dari negara lain, dan adanya usaha Tiongkok untuk mengambil alih kekuasaan Amerika Serikat yang tertinggi saat ini. Hancurnya lapisan satu dan dua kemudian dianggap akan menyebabkan terjadinya efek trickle down pada lapisan-lapisan selanjutnya.

Dapat disimpulkan bahwa Goh (2007) berargumen bahwa terdapat dua strategi utama yakni omni enmeshment dan balancing, yang digunakan negara-negara di Asia Tenggara untuk menjaga stabilitas regionalnya dengan mengadakan kerjasama dengan negara lain. Pandangan Goh dapat dikatakan cenderung memandang dominasi negara-negara besar di Asia Tenggara sebagai hal yang positif dan mengatakan bahwa pintu ASEAN lebih baik terbuka untuk melakukan sebanyak mungkin kerjasama dengan negara besar. Pemikiran tersebut bertolak belakang dengan pandangan kaum dependensi yang melihat hubungan mendalam antara negara maju dan berkembang akan memunculkan sikap ketergantungan dari negara berkembang dan dapat digunakan sebagai lahan eksploitasi negara maju. Penulis berpendapat bahwa negara maju memiliki potensi kerjasama yang menguntungkan, namun negara berkembang harus lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam eksploitasi yang tidak disadari. Selain itu, penulis berpendapat bahwa tulisan Goh sudah dapat menjelaskan strategi dan tujuan Asia Tenggara untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara besar untuk menjaga stabilitas regional dengan komprehensif, namun masih terdapat negara-negara yang terlewat seperti Myanmar dan Laos.

Referensi:

Goh, Evelyn. 2007. “Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies” dalam Project Muse: Scholarly Journals Online.

Hobden, Stephen, & Jones Wyn, Richard. 2001. “Marxist Theory of International Relations” dalam J. Baylis, & Smith, The Globalization of World Politics, 2nd edition. Oxford: Oxford University Press