Sistem politik suatu negara memiliki peranan penting dalam kehidupan negara tersebut. Setiap negara memiliki pola sistem politiknya masing-masing. Namun dalam hubungan internasional suatu kawasan, negara-negara yang tergabung cenderung memiliki pola sistem politik yang sama. Sebagai contohnya dapat dilihat dari kawasan Pasifik Barat Daya. Kawasan tersebut memiliki sistem politik yang cenderung sama, karena latar belakang dan isu-isu yang tengah dihadapi oleh negara-negara di kawasan tersebut. Negara-negara Pasifik Barat Daya memiliki persamaan latar belakang, dimana negara-negara ini mengalami penjajahan oleh banga Barat. Penjajahan yang pernah dialami ini menyebabkan negara-negara Pasifik Barat Daya kecil dan rentan (Lindstorm dan White, 1993). Dalam perkembangan negara-negara ini, sistem politik menjadi perhatian karena kepentingan untuk melindungi negara-negara dalam kawasan tersebut dari ancaman-ancaman eksternal maupun internal.

Salah satu ancaman internal yang mengisi dinamika sistem politik kawasan Pasifik Barat Daya dapat dilihat dari kasus kudeta yang terjadi di Fiji. Negara-negara Pasifik Barat Daya banyak yang memiliki permasalahan internal yang sama satu sama lain, seperti permasalahan demografi, pembangunan negara, pemerintahan yang lemah dan politik domestik yang belum stabil (Lawson, 2003). Konflik internal memang sering mempengaruhi dinamika sistem politik. Fiji mengalami beberapa kali kudeta, yang menyebabkan sistem politik di negara tersebut tidak stabil. Militer beberapa kali melakukan kudeta dan secara langsung megambil alih pemerintahan di Kepulauan Solomon (Lawson, 2003). Militer mengambil alih pemerintahan di Kepulauan Solomon saat terjadi krisis kepercayaan di Fiji. Otoritas politik tidak lagi dihormati oleh masyarakat Fiji dan militer harus mengambil alih kekuasaan untuk mengatasi kekerasan yang terjadi. Dinamika yang terjadi di kawasan ini, berperan penting dalam perkembangan sistem perpolitikan kawasan ini

Dalam menjalankan pemerintahannya, demokrasi merupakan suatu tujuan yang berusaha dicapai oleh negara-negara di Pasifik Selatan sebagai bagian dari pengaruh kolonial Barat yang terdahulu. Namun, kondisi unik yang dimiliki negara-negara ini seperti kecilnya luas lahan dan jumlah populasi, kemudian menyebabkan pengimplementasian sistem demokrasi tidak dapat disamakan dengan negara-negara lain pada umumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam karya Jack Corbett (2013) yang berjudul Everybody Knows Everybody: Practising Politics In the Pacific Islands, ukuran yang kecil dapat menyebabkan sebuah kesempatan sekaligus hambatan bagi masyarakat Pasifik Selatan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Kondisi yang demikian kemudian menyebabkan adanya perbedaan terkait peran elit dan pejabat pemerintah jika dibandingkan dengan negara-negara besar yang telah lama memeroleh kemerdekaannya.

Lebih lanjut, Finin & Wesley-Smith (2000) memaparkan bahwa umumnya, di awal kemerdekaannya negara-negara Pasifik Selatan masih menggunakan bentuk pemerintahan tradisional yang dipimpin oleh kepala suku. Transisi kemerdekaan ke arah yang lebih modern kemudian menimbulkan permasalahan karena bentuk tradisional tersebut seringkali tidak sesuai dengan kondisi pasca-kemerdekaan yang tidak lagi tradisional. Sehingga, muncul aksi-aksi protes dari masyarakat yang menganggap demokrasi tidak berjalan dengan baik dan pemimpin yang menjabat mengambil keuntungan secara egois dari otoritas yang dimilikinya untuk kepentingan ekonomi dan politik pribadi. Hal ini didukung oleh Duncan (2004) yang berargumen bahwa sejatinya, istilah demokrasi tidak hanya merujuk pada hak masyarakat untuk memilih pemimpinnya di badan pemerintahan, namun juga harus memperhatikan kesesuaian kebijakan yang diambil para pejabat pemerintah dengan kepentingan rakyat. Jika kepentingan elit lebih mendominasi pemerintahan di tingkat nasional maupun lokal, maka usaha-usaha desentralisasi dan pembagian kerja tidak semakin mengarah ke pemerintahan yang demokratis.

Finin & Wesley-Smith (2000) menyatakan bahwa tingginya ketergantungan negara-negara di Pasifik Selatan menyebabkan tingginya pengaruh eksternal di tingkat nasional, sehingga keputusan pemimpin politik juga seringkali sama, atau setidaknya disesuaikan dengan patron ekonomi dan politiknya. Maka, terdapat anggapan bahwa pemimpin dan elit di Pasifik Selatan tidak benar-benar memiliki otoritas penuh karena masih bergantung pada pengaruh-pengaruh eksternal. Selain itu, jumlah penduduk yang kecil juga dapat menyebabkan isu nepotisme dan korupsi muncul. Corbett (2013) memaparkan bahwa keluarga dan kerabat memiliki peran penting di Pasifik Selatan karena merupakan pendukung bagi politisi-politisi yang mencalonkan diri. Oleh karenanya, ketika menang dalam pemilihan umum dan menjabat di pemerintahan, tentu pemilihan rekan-rekan politiknya juga terdiri dari keluarga dan kerabatnya. Hal ini kemudian memunculkan adanya nepotisme dan potensi korupsi yang cukup tinggi bagi negara-negara Pasifik Selatan. Corbett (2013) menjelaskan lebih lanjut bahwa namun di sisi lain, kuatnya rasa persaudaraan dan kondisi saling mengenal dapat menjadi pembatas bagi para politisi untuk tidak melakukan korupsi karena masalah yang terjadi di ranah politik akan selalu berhubungan dan menghasilkan konsekuensi dari aspek lain, mengingat rata-rata masyarakat saling terhubung satu sama lain, baik dalam ikatan keluarga maupun solidaritas.

Pasifik Barat Daya merupakan sebuah kawasan yang dapat dikatakan sangat kompleks, hingga tidak luput dalam aspek militernya. Adanya dinamika yang sangat dinamis dalam kawasan Pasifik Barat Daya membuat keamanan atau aspek militer dalam kawasan ini ikut terbentuk dengan bagaimana setiap isu berkembang. Keamanan nasional sangat dipengaruhi oleh perubahan teknologi, ekonomi, dan budaya (Shibuya & Rolfe, t.t.) Pada aspek militernya kawasan Pasifik Barat Daya tidak dapat menghilangkan pengaruh dan bantuan dari Amerika Serikat. Banyak kepentingan keamanan Amerika Serikat sulit dipisahkan dari kepentingan kawasan Pasifik Barat Daya, hingga militer Amerika Serikat ikut dalam aspek non-militer dari keamanan nasional, termasuk masalah lingkungan seperti perubahan iklim, perdagangan narkoba dan kejahatan internasional, pencucian uang, konflik etnis, dan ketidakstabilan politik (Shibuya & Rolfe, t.t.).

Hingga dapat dikatakan bahwa negara-negara dalam kawasan Pasifik Barat Daya ini masih sangat bergantung dengan adanya teknologi hingga kekuatan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat, hingga secara tidak langsung negara-negara dalam kawasan ini memiliki tendensi yang sangat besar pada Amerika Serikat. Adanya kepentingan-kepentingan dari Amerika Serikat dalam perkembangan kawasan Pasifik Barat Daya diciptakan karena adanya globalisasi, yang mana mau tidak mau negara-negara yang berkembang dalam kawasan ini bergantung pada negara maju seperti Amerika Serikat. Adanya tendensi militer yang dilakukan oleh kawasan Pasifik Barat Daya diawali saat Perang Dunia II yang mana kawasan ini dijadikan sebagai arena peperangan oleh Jepang, hingga pangkalan militer Jepang dapat berdiri di kawasan ini sebelum dikalahkan oleh Amerika Serikat. Namun dalam Shie (2007) sekarang dapat dilihat bahwa Australia yang memiliki kedekatan geografis sangat dekat dengan kawasan Pasifik Barat Daya mendominasi kekuatan militer di kawasan ini.

Referensi:

Corbett, Jack. 2013. “Everybody Knows Everybody: Practising Politics in the Pacific Islands” dalam Democratization.

Duncan, Ron. 2004. “An Overview of Decentralisation and Local Governance Structures in the Pacific Region” dalam The Pacific Regional Symposium “Making Local Governance Work” 2004

Finin, Gerard A. and Wesley-Smith, Terence A. 2000. Coups, Conflicts, and Crises: The New Pacific Way?, East-West Centre Working Paper on Pacific Island development Centre. No. 13, 2000. Honolulu, East-West Centre.

Shibuya, E., dan Rolfe J. t.t. “Security in the Oceania in the 21th Century”. Honolulu, Asia-Pacific Centre for Security Studies.

Shie, T. R., 2007. “Rising Chinese Influence in the South Pacific”. Asian Survey, 47(2): 307-326.