Kegiatan ekonomi internasional dalam perkembangannya selalu mengalami dinamika sehingga menghasilkan era-era tertentu yang dapat dianalisis untuk memahami studi Ekonomi Politik Internasional lebih lanjut. Tulisan ini akan membahas dinamika sistem moneter internasional sejak masa gold standard hingga Bretton Woods. Secara historis, pembagian periode ini dimulai pada masa pasca Perang Dunia I ketika terdapat kerugian besar bagi negara-negara khususnya di Eropa dan Asia. Hal ini menyebabkan perekonomian domestik yang turun drastis dan munculnya Amerika Serikat sebagai salah satu kekuatan yang tetap bertahan. Meski demikian, pada tahun 1929 terjadi pergolakan besar yang memengaruhi perekonomian Amerika Serikat dan dunia yakni Depresi Besar yang menyebabkan menurunnya ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara lain yang menggantungkan perekonomiannya pada Amerika Serikat (Frieden, 2006). Bagi perekonomian dunia sendiri, kehancuran ekonomi ini menjadi sebuah kemunduran yang signifikan bagi penganut paham liberalisme dan asas laissez-faire. Namun, para pemikir kaum liberalis menganggap bahwa perekonomian seharusnya berjalan sendiri tanpa campur tangan pemerintah sehingga hal ini dibiarkan terjadi. Hal ini disebabkan oleh teori invisible hand yang mereka gunakan yakni pasar dapat memperbaiki dirinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Kemudian tindakan tersebut mengundang kritik dari seorang ekonom Inggris yang bernama John Keynes yang mengatakan bahwa model pasar selalu mengarah ke keseimbangan penjualan dan pembelian, namun tidak selalu dalam tingkatan yang sama (Brown, 1995).

Lebih lanjut, Keynes memaparkan bila konsumsi tidak meningkat dengan jumlah yang sama dengan kapasitas produksi, maka krisis dapat terjadi (Brown, 1995). Maka dari itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah harus memberikan pekerjaan bagi masyarakat pengangguran agar jumlah konsumen setara dengan barang yang diproduksi. Pemerintah diharapkan dapat fokus ke industri-industri yang tidak terkena imbas krisis seperti pembangunan jalan raya dan power projects untuk mengurangi angka pengangguran domestiknya (Brown, 1995). Maka peran pemerintah dianggap penting dalam menentukan nasib ekonomi domestik masing-masing negara karena pemerintah dapat mengatur tingkat kepentingan masyarakat dengan kebijakan peminjaman, juga dapat mengadakan program investasinya sendiri untuk mengimbangi investasi swasta (Brown, 1995). Selain itu, Keynes juga menganggap bahwa penggunaan emas dan perak sebagai acuan nilai tukar dollar dan poundsterling pada masa tersebut tidak efektif dan tidak selalu menyebabkan pertumbuhan finansial dunia. Pemikiran Keynes tersebut membuat pemerintah memiliki peran yang lebih besar dalam mengatur perekonomian domestiknya dan dengan demikian ekonomi internasional perlahan-lahan pulih kembali. Negara pertama yang menggunakan prinsip Keynesian adalah Swedia, hingga sampai ke Amerika Serikat yang pada masa pemerintahan Franklin D. Roosevelt, menciptakan sistem New Deal untuk mengembalikan arus pengangguran di Amerika Utara.

Selanjutnya, tokoh lain yang memiliki terobosan baru untuk mengatasi Depresi Besar adalah Hendry Ford yakni seorang pengusaha otomotif asal Amerika Serikat yang muncul dengan Fordismenya untuk menjawab bagaimana seharusnya negara mengatasi buruh dan meningkatkan konsumsi masyarakat yang dianggap kurang efektif dilakukan di Amerika Serikat. Ford menekankan pada perlunya penurunan biaya produksi bagi industri-industri yang ada dikarenakan tingginya permintaan masyarakat. Terkait efisiensi produksi, Ford memaparkan assembly line yakni produksi massal dengan pentingnya spesialisasi tenaga kerja, yang mana tenaga kerja ditempatkan pada bidang yang dikuasai sehingga produksi barang dapat berjalan dengan efisien dan menghemat waktu (Gramsci, 1971). Lebih lanjut, Ford juga menolak adanya serikat buruh sehingga buruh diharapkan setia dan patuh pada perusahaan yang mempekerjakannya. Untuk mewujudkannya, perusahaan dapat memberi upah yang tinggi yang juga bertujuan agar buruh-buruh tersebut dapat membeli barang produksinya sendiri sehingga perputaran uang menjadi lebih efektif (Gramsci, 1971). Namun, sistem Fordisme yang menerapkan prinsip keras terhadap para buruh juga memiliki efek negatif seperti kejenuhan dan tuntutan konsentrasi tingkat tinggi yang juga menjadi sorotan Ford (Gramsci, 1971).

Menilik lebih dalam, Depresi Besar yang menyebabkan keruntuhan ekonomi domestik juga memengaruhi stabilitas ekonomi internasional, termasuk kejatuhan ekonomi Britania Raya yang pada saat itu memegang peranan terpenting dalam sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional sendiri memiliki peranan penting dalam Ekonomi Politik Internasional karena dapat mengatasi permasalahan terkait nilai tukar mata uang antar negara yang bersifat fluktuatif serta menentukan arah pertumbuhan perdagangan internasional. Sistem moneter pertama yang diterapkan dalam ekonomi global adalah era classical gold standard pada tahun 1870 hingga 1914. Sebelumnya, sistem gold standard sebenarnya sudah diterapkan di Britania Raya namun sempat terhenti karena Perang Napoleon dan akhirnya digunakan kembali di negara-negara Eropa dan dunia pada tahun 1870 (Gilpin, 1987). Gold Standard adalah sistem yang mana emas menjadi dasar nilai tukar mata uang suatu negara dalam kegiatan ekonomi internasional. Dengan sistem ini, diharapkan adanya keseimbangan pembayaran internasional dengan perputaran emas di dunia. Berbeda dengan sistem liberal yang membiarkan pasar berjalan dengan sendirinya tanpa campur tangan pihak lain, sistem gold standard membutuhkan peran bank central untuk menjaga stabilitas stabilitas perputaran uang (Gilpin, 1987).  Selain itu, sistem ini dijalankan tidak secara impersonal dan simetris karena dibutuhkan sebuah “pemimpin” atau hegemon yang mampu dan memiliki keinginan untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia. Pada era ini, sistem gold standard dianggap berhasil karena negara-negara individu dapat mengatur ekonomi domestiknya dengan mata uang yang relatif stabil, masalah likuiditas dapat diatasi, dan munculnya kepercayaan masyarakat terhadap Britania Raya untuk menjaga nilai emas (Gilpin, 1987).

Namun, Perang Dunia I menyebabkan sistem ini justru merugikan seperti inflasi, nilai tukar yang tidak stabil, dan devaluasi mata uang. Permasalahan ini terus berlanjut hingga akhirnya menyebabkan terjadinya Depresi Besar pada tahun 1929. Lebih lanjut, untuk mengatasi hal ini para pemimpin negara berkumpul di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat untuk membicarakan sistem moneter yang dapat digunakan selanjutnya. Konferensi ini menghasilkan sistem baru yang mengubah standar emas menjadi dollar Amerika sehingga Amerika kemudian menggeser posisi Britania Raya yang menjadi hegemon moneter di masa sebelumnya (Frieden, 2006). Untuk mendukung kebutuhan sistem ini yang berjalan sejak 1948, kemudian dibentuk trinitas organisasi internasional yakni IMF, World Bank, dan GATT yang sekarang telah berubah menjadi WTO. Ketiga lembaga tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia (Frieden, 2006). IMF dan World Bank berperan sebagai lembaga keuangan internasional untuk mempertahankan stabilitas harga dalam usahanya mencapai keseimbangan tanpa batasan perdagangan (Peet, 2003). Sedangkan GATT yang dibentuk pada tahun 1947 berperan sebagai rezim yang menerapkan pengurangan tarif perdagangan. Kemudian pada tahun 1994, GATT berganti menjadi WTO yakni sebuah organisasi internasional yang diharapkan dapat menyempurnakan GATT dengan membahas ruang lingkup yang lebih luas dan tidak hanya membahas tarif namun juga non tarif (Peet, 2003). Namun, sistem Bretton Woods sendiri hanya dapat bertahan selama beberapa tahun saja karena Presiden Nixon akhirnya menghentikan pelaksanaan sistem ini karena keuangan Amerika Serikat yang tidak stabil dan menipisnya cadangan emas di Fort Knox yang menyebabkan fixed exchange rates berubah menjadi floating.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa periode yang menandai perubahan sistem moneter internasional. Periode pertama adalah gold standard system pada tahun 1870-1914 yang menerapkan sistem dimana emas menjadi dasar nilai tukar mata uang suatu negara dalam kegiatan ekonomi internasional. Namun pada masa Perang Dunia I, ekonomi dunia mulai mengalami keruntuhan sehingga dibutuhkan sebuah sistem baru. Keruntuhan ini kemudian menyebabkan munculnya era Depresi Besar pada tahun 1929 yang memengaruhi perekonomian dunia termasuk Britania Raya dan Amerika Serikat. Ketidakberhasilan sistem liberalisme pasar untuk mengatasi krisis ekonomi memunculkan pemikir baru seperti Keynes dan Ford. Keynes menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur perekonomian domestiknya seperti mengurangi angka pengangguran dan membentuk program investasi yang dapat menyaingi swasta. Sedangkan Ford memunculkan solusi bagi ketidakefektifan ekonomi Amerika Serikat dengan mengubah struktur tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Produksi massal dengan buruh yang diberi upah tinggi diharapkan dapat menyebabkan adanya keseimbangan antara produksi dan konsumsi. Lebih lanjut, akhirnya pada tahun 1944 para pemimpin negara berkumpul di Bretton Woods untuk membicarakan hal ini. Hasil konferensinya adalah bergesernya acuan nilai mata uang dari emas menjadi dollar Amerika serta semakin pentingnya peran trinitas lembaga ekonomi internasional yakni IMF, World Bank, dan GATT. Namun ternyata sistem Bretton Woods juga tidak dapat bertahan lama karena keuangan Amerika Serikat yang tidak stabil dan menipisnya cadangan emas di Fort Knox yang menyebabkan fixed exchange rates berubah menjadi floating.

Referensi:

Brown, Michael B. 1995. “The Keynesian Model” dalam Models in Political Economy. London: Penguin

Frieden, Jeffrey A. 2006. Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century. New York: W.W. Norton & Co. Inc

Gramsci, Antonio. 1971. “Americanism and Fordism” dalam Selections from the Prison Notebooks. London: Lawrence and Wishart

Gilpin, Robert. 1987. “International Money Matters” dalam The Political Economy of International Relations. Princeton: Princeton University Press

Peet, Richard. 2003. “Bretton-Woods: Emergence of a Global Economic Regime” dalam Unholy Trinity: The IMF, World Bank, and WTO. London: Zed Books.