Dalam usaha negara-negara untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, diperlukan sebuah institusi yang dapat menjadi wadah aspirasi dan kerjasama untuk mencapai kepentingan bersama. Usaha tersebut diawali pada abad ke-19 dengan dibentuknya Universal Postal Union (UPU) dan International Telecommunication Union (ITU) sebagai wadah kerjasama multilateral terkait munculnya teknologi-teknologi baru seperti kapal uap dan telegraf. Di sisi lain, pesatnya perkembangan teknologi di bidang militer memiliki dampak lain yakni perang global, sehingga pada akhir Perang Dunia I, didirikan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB (Gordenker, 2014). Namun LBB memiliki beberapa kekurangan seperti mengabaikan peran individu, tidak dapat menarik pajak, dan tidak memiliki kekuatan militernya sendiri, maka pada tahun 1930 LBB dianggap gagal. Hingga kemudian pada tahun 1941 diadakan Kongres Amerika Serikat yang mana Presiden Roosevelt menciptakan istilah “empat kebebasan” yakni kebebasan berpendapat, berkeinginan, beragama, dan rasa takut (Gordenker, 2014). Hal ini kemudian menjadi salah satu dasar penting dalam pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1942.

PBB sebagai organisasi internasional yang terdiri atas hampir seluruh negara-negara di dunia tentu memiliki kewajiban tersendiri untuk berperan sebagai wadah penyalur aspirasi dan kepentingan negara-negara. Maka dari itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam PBB, sistem yang digunakan beroperasi secara harmonis yang didasarkan pada persatuan tujuan, proses, tindakan, dan hasil (Gordenker, 2014). Namun, pada kenyataannya sistem tersebut sangat kompleks dan terdiri dari badan pusat PBB dan badan-badan khusus lainnya yang dibentuk melalui Konferensi San Fransisco. Maka dari itu, sistem tersebut lebih cocok disebut sebagai “klan” karena memiliki persamaan-persamaan seperti fokus pada permasalahan dunia, memiliki hubungan dengan badan central PBB, terdiri atas partisipasi pemerintah negara, dan memiliki kapasitas pertumbuhan dan fungsi yang setara (Gordenker, 2014).

Lebih lanjut, badan-badan khusus yang dimaksud adalah spesialisasi agensi dalam mengatasi isu internasional dan bersifat lintas batas. Dapat pula berbentuk badan transnasional seperti Non-Govermental Organizations (NGOs) yang memiliki tujuan bersama diluar politik. Kesuksesan yang didapat oleh badan-badan tersebut diharapkan dapat memberi efek spillover dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional di bidang lain. Terkait hal ini, muncul beberapa kritik dari teori-teori dalam Hubungan Internasional. Yang pertama adalah kritik dari kaum realis yang menganggap bahwa sistem ini mengabaikan kekuatan politik antar negara (Gordenker, 2014). Kaum realis beranggapan bahwa negara tidak akan berkomitmen untuk program yang dapat menguntungkan lawannya karena setiap negara memiliki kepentingan yang tidak ditunjukkan secara eksplisit. Kemudian juga ada kritik dari kaum skeptis yang berpendapat bahwa isu yang diangkat PBB bersifat terlalu kompleks sehingga dibutuhkan konstitusi demokratis dan kekuatan yang cukup untuk menghalau kekuatan nuklir (Gordenker, 2014).

Menilik lebih dalam, berbicara mengenai hubungan antar badan khusus dibawah kendali pusat PBB, setiap agensi beroperasi dalam otonominya masing-masing dan harus memberikan laporan rutin kepada Economic and Social Council (ECOSOC). Dalam cara pengambilan keputusannya sendiri, diadakan pertemuan general assembly yang menghasilkan persuasi untuk negara-negara dalam bentuk resolusi yang akan disepakati melalui pengambilan suara (Gordenker, 2014). Lebih lanjut, untuk mengkoordinasikan badan-badan yang seringkali overlapping tersebut, terdapat the UN Chief Executive Board (CEB) yang mempertemukan petinggi-petinggi senior dalam sistem PBB dengan sekjen yang sedang menjabat. Meski hasil dari pertemuan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pembentuk keputusan dalam PBB, namun pendapat yang dikemukakan para petinggi tersebut dapat dijadikan pertimbangan penting dan acuan dalam bertindak karena mereka dianggap dapat mewakili suara publik internasional (Gordenker, 2014).

Dapat disimpulkan bahwa PBB dibentuk berdasarkan sistem desentralisasi yang terdiri atas koordinasi badan pusat dan badan-badan spesialis dibawahnya. Sistem dalam PBB sendiri dapat dikatakan sebagai sistem “klan” yang menunjukkan bahwa terjadi banyak overlap dan kompleksitas didalamnya. Meski begitu, tujuan utama PBB adalah tetap untuk menciptakan perdamaian dunia, melindungi hak-hak manusia dan pembangunan. Meski sistem yang berlaku sejak awal PBB dibentuk hingga sekarang masih memiliki banyak kekurangan dan kompleksitas, namun belum ada usaha dari negara-negara untuk melakukan reformasi total terhadap sistem ini. Penulis beropini bahwa pada dasarnya bila PBB benar-benar mengimplementasikan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai maka keberadaan PBB dapat menjadi sangat membantu untuk menjaga stabilitas. Namun, tidak semua negara-negara yang menjadi anggotanya telah memiliki kesadaran untuk mementingkan kepentingan kolektif terlebih dahulu. Permasalahan yang dihadapi juga berasal dari berbagai faktor, termasuk sistem didalam PBB sendiri sehingga diperlukan adanya evaluasi ulang dan usaha yang besar untuk dapat mengubah PBB menjadi organisasi internasional yang efisien dan dapat mengatasi isu-isu global yang ada.

Referensi:

Gordenker, Leon. 2014. “The UN System” dalam Thomas G. Weiss dan Roden Wilkinson (eds.) International Organization and Global Governance. New York: Routledge