Identitas merupakan suatu bagian yang telah melekat dan tidak dapat dipisahkan dari diri masing-masing manusia. Identitas dapat menyebabkan lahirnya perbedaan antar manusia dari berbagai aspek seperti ras, etnis, kewarganegaraan, agama, tempat tinggal, dan sebagainya. Oleh karenanya, perbedaan merupakan suatu hal yang wajar ditemukan antar manusia dan tidak dapat dihilangkan. Diversitas dalam masyarakat dapat menjadi ciri khas dan kebanggaan tersendiri bagi tiap-tiap individu. Namun atas dasar tersebut, perbedaan juga seringkali menciptakan konflik dan permasalahan karena manusia merasa terancam dengan hal-hal yang asing atau berbeda dengan yang diketahuinya. Ditambah dengan sifat dasar manusia yang suka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, maka intensifikasi perbedaan antar individu dapat menjadi semakin tinggi dan dapat menambah kompleksitas permasalahan yang dapat mengarah ke kondisi ketidakadilan. Hal ini kemudian menjadi dasar pemikiran paham kosmopolitanisme yang berusaha meminimalisir dampak negatif dari perbedaan-perbedaan tersebut.

Perkembangan pengetahuan dan teknologi manusia kemudian turut berpengaruh dalam perkembangan paham kosmopolitanisme. Globalisasi di zaman modern saat ini telah banyak mengantarkan masyarakat internasional pada narasi dunia tanpa batas atau borderless world karena kemudahan yang ditawarkan teknologi informasi dan komunikasi. Batas-batas kedaulatan negara yang merupakan warisan dari sistem Westphalia kemudian seakan mengabur dan memberikan kebebasan individu di dunia untuk berinteraksi. Dengan kata lain, globalisasi telah mengubah pola interaksi antar manusia menjadi semakin terbuka dan luas. Namun bersamaan dengan ini, kompleksitas isu dan permasalahan global juga menjadi semakin beragam karena muncul masalah-masalah kontemporer seperti isu lingkungan, separatisme, genosida, diskriminasi, hingga kejahatan cyber. Maka dari itu, paham kosmopolitanisme mengalami perkembangan yang cukup signifikan di era globalisasi dengan gagasan-gagasannya yang mendukung inklusivitas dan toleransi antar individu. Para penstudi kemudian semakin meningkatkan perhatiannya pada paham kosmopolitanisme agar dapat menciptakan keadilan dan perdamaian global. Dengan demikian, dalam tulisan ini penulis akan memaparkan definisi, asal usul, gagasan utama, hingga penjelasan mengenai pentingnya memelajari kosmopolitanisme. Selain itu, akan dibahas pula relasi antara kosmopolitanisme dengan globalisasi dan multikulturalisme di dunia.

Jika ditinjau secara etimologis, kosmopolitanisme terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno yakni kata kosmos yang diartikan sebagai dunia atau semesta, dan politês yang diartikan sebagai kota atau masyarakat. Gannaway (2009: 5) memaparkan lebih lanjut bahwa istilah kosmos merefleksikan pemahaman terkait dunia sebagai tempat dimana semua aspek dan diversitas yang ada didalamnya dapat bersatu menjadi suatu kesatuan yang harmonis, sedangkan politês menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kewajiban yang sama untuk menghormati hukum alam dan menjaga perdamaian. Maka, kosmopolitanisme dapat dimaknai sebagai suatu ungkapan pemikiran yang merujuk pada “warga negara dunia” (Gannaway, 2009: 2). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat unifikasi moral pada paham kosmopolitanisme yang memandang bahwa terlepas dari segala perbedaan yang dimiliki, setiap manusia pada dasarnya memiliki satu identitas yang sama, yakni sebagai warga dunia atau citizen of the world. Ribeiro (2005: 19) memaknai istilah ini lebih lanjut bahwa kaum kosmopolitan mendukung sikap positif terhadap perbedaan, memiliki keinginan besar untuk mengonstruksi kesetiaan yang luas, serta menciptakan kesetaraan dan perdamaian global dengan cara berinteraksi lintas batas kultural dan sosial untuk membentuk sebuah solidaritas universal. Dengan kata lain, kaum kosmopolitan mengakui adanya perbedaan identitas antar individu sebagai suatu hal yang positif, namun juga memandang bahwa setiap individu memiliki identitas yang lebih luas yakni sebagai bagian dari penduduk dunia. Dengan berfokus pada aspek kemanusiaan yang universal, kosmopolitanisme tidak memandang dunia sebagai sesuatu yang homogen, namun justru menekankan pada perwujudan harmonisasi dari perbedaan-perbedaan yang ada atau unity in diversity.

Untuk memahami kosmopolitanisme lebih dalam, penting untuk mengacu pada beberapa gagasan-gagasan utama yang mendasari pemikiran kaum kosmopolitan. Burns (2007: 2) menjelaskan bahwa pertama, kosmopolitanisme meyakini bahwa setiap individu memiliki identitas sebagai bagian dari warga dunia, sehingga masing-masing individu berhak mendapat tempat di dunia sekaligus memiliki tanggung jawab moral untuk berpartisipasi dalam perdamaian dan keadilan global. Oleh karenanya, individu sebagai penggerak dan kunci harmoni dunia merupakan satuan unit yang menjadi fokus dari kaum kosmopolitan. Kedua, kosmopolitanisme mendukung prinsip universalitas, yakni pandangan bahwa setiap identitas yang dimiliki manusia adalah sejajar kedudukannya. Ketiga, setiap individu sejatinya harus menerapkan generalitas agar keadilan global dapat terwujud. Kesadaran bahwa setiap individu merupakan bagian dari penduduk dunia dan memiliki hak yang sama kemudian akan dapat menghentikan terjadinya konflik atau pembatasan hak-hak satu sama lain (Brown, 2006: 8)

Awal mula kemunculan paham kosmopolitanisme di dunia dapat ditarik kembali sejak masa Yunani Kuno yang masih menggunakan sistem polis atau city state. Pembagian wilayah polis menyebabkan terciptanya identitas yang berbeda bagi masing-masing individu, tergantung pada tempat tinggalnya. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan terkait kesetaraan antar polis, hingga seorang filsuf Yunani bernama Diogenes de Sinope mengemukakan bahwa dirinya adalah warga dunia atau citizen of the world untuk pertama kalinya, yang kemudian menjadi salah satu konsep awal dari paham kosmopolitanisme (Gannaway, 2009: 5). Beberapa ratus tahun kemudian, kaum Stoic Romawi mengadaptasi dan mengembangkan pemikiran Diogenes menjadi kosmopolitanisme yang lebih fokus pada aspek etika dalam relasi antar manusia dan pandangan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk saling menjaga satu sama lain. Kaum Stoic juga kemudian mendorong manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, karena politik dianggap sebagai profesi yang paling menguntungkan banyak manusia dengan menahan sifat buruk dan mempromosikan kebajikan (Brown, 2006: 9).

Paham kosmopolitanisme kemudian berkembang menjadi lebih modern sejak pemikiran Immanuel Kant di abad ke-20. Kant memandang manusia sebagai warga dunia dari sudut pandang kemanusiaan yang plural dan menolak individu yang egois (Cheah, 2006: 487). Lahirnya sistem Westphalia yang membagi wilayah-wilayah dunia dan memperjelas batas-batas teritorial kemudian memunculkan kembali urgensi untuk mengkaji ulang kosmopolitanisme sebagai upaya untuk meminimalisir konflik-konflik dari gesekan identitas yang terjadi. Oleh karenanya, paham kosmopolitanisme kontemporer memiliki prinsip-prinsip yang dapat berjalan beriringan dengan sistem negara bangsa dan tidak menghilangkan komitmen pada politik lokal.

Dengan memelajari dan menerapkan paham kosmopolitanisme dalam kehidupan sehari-hari, Gannaway (2009: 16) menjelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat yang bisa didapatkan. Pertama, klaim moral dan politik dari kosmopolitanisme dapat meningkatkan partisipasi dan interaksi manusia di tingkat global dan tidak terbatas pada negara asalnya saja. Kedua, pergeseran bentuk-bentuk pemerintahan di tingkat global berkaitan erat dengan kosmopolitanisme yang dapat menilai tatanan kekuatan sosial dan politik yang baru. Ketiga, globalisasi dapat mendekatkan hubungan antar individu di luar batas negara-bangsa, sehingga dapat memaksimalkan pendalaman hubungan antar manusia di tengah-tengah diversitas yang ada. Terakhir, dalam perubahan konteks kekuasaan di dunia, kosmopolitanisme dapat mengevaluasi kembali arti kebebasan bagi individu, khususnya kebebasan untuk tetap berpartisipasi aktif di skala global.

Kosmopolitanisme kontemporer tentu tidak dapat dipisahkan dengan globalisasi sebagai sebuah proses dinamis dan berkelanjutan. Globalisasi telah memberi banyak perubahan dan mengubah pola interaksi antar manusia yang terbagi-bagi berdasarkan wilayah negara-bangsa. Terkait hal ini, kosmopolitanisme hadir untuk menetralisir dinamika yang terjadi antar negara-bangsa dengan menawarkan pandangan bahwa sejatinya setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama di dunia. Dalam perkembangannya, kosmopolitanisme kemudian seringkali dikaitkan dengan multikulturalisme, meski keduanya memiliki perbedaan yang cukup jelas. Multikulturalisme dapat dipahami sebagai suatu bentuk kesadaran terkait diversitas yang terdapat di masyarakat, khususnya di bidang kultural. Sedangkan kosmopolitanisme berusaha untuk menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut dan secara otomatis menciptakan sebuah konsesi toleransi antar individu. Seringkali multikulturalisme justru semakin memperparah masalah-masalah seperti rasisme dan diskriminasi, sedangkan kosmopolitanisme tidak hanya berfokus di tingkat lokal saja namun juga global, sehingga dapat menjangkau permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang lebih luas.

Di era globalisasi, Cheah (2006: 487) memaparkan bahwa kosmopolitan telah berkembang menjadi lebih kontemporer. Dalam sistem Westphalia yang membagi dunia menjadi wilayah-wilayah negara-bangsa, kosmopolitanisme kontemporer memandang bahwa kedaulatan tidaklah bisa diganggu gugat karena merupakan hasil konsensus rasional dari individu-individu. Negara-bangsa bertugas untuk memberi edukasi moral dan sosial pada masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan keamanan global. Akan tetapi, konsep negara-bangsa dapat menjadi problematis ketika hak-hak dan kebebasan individu tidak terpenuhi (Cheah, 2006: 488). Bentuk-bentuk budaya yang terdapat di masyarakat kemudian dapat menanamkan sikap solidaritas kosmopolitan yang mendalam hingga akhirnya dapat mendorong terjadinya komunikasi dan simpati antar individu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kosmopolitanisme merupakan sebuah paham yang telah berkembang sejak zaman Yunani Kuno dan terus berkembang hingga masa globalisasi saat ini. Pada dasarnya, kosmopolitanisme meyakini pentingnya peran individu sebagai penduduk dunia dalam konteks global. Toleransi, kebebasan individu, universalitas, dan generalitas kemudian menjadi serangkaian prinsip utama yang mendasari pemikiran kaum kosmopolitan. Di era globalisasi yang dianggap semakin mengaburkan batas-batas kenegaraan dan meningkatkan intensitas interaksi antar manusia, paham kosmopolitanisme menjadi semakin signifikan karena mendorong individu untuk berperan aktif dalam isu-isu global dan bertindak secara adil. Oleh karenanya, kosmopolitanisme cocok diibaratkan sebagai semangkuk salad yang meski semua bahannya tercampur menjadi satu kesatuan, namun masing-masing elemen masih memiliki rasa yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa meski setiap individu memiliki identitas yang berbeda, namun tetap dapat hidup berdampingan dan berinteraksi secara damai. Penulis beropini bahwa era globalisasi dan kosmopolitanisme merupakan dua hal yang dapat berjalan secara beriringan karena globalisasi menyediakan kemudahan sarana komunikasi lintas batas negara sedangkan kosmopolitanisme memberi kesadaran pada tiap-tiap individu untuk saling menghargai dan bersikap toleran pada individu yang lain.

Referensi:

Brown, Eric. 2006. The Stoic Invention of Cosmopolitan Politics. Proceedings of the Conference “Cosmopolitan Politics: On The History and Future of a Controversial Ideal”. Frankfurt am Main, December 2006.

Burns, Tony. 2007. Aristotle, Stoicism, and Cosmopolitan Political Thought. Proceedings of the Conference “Cosmopolitanism: Past and Present”. University of Dundee, June 2007

Cheah, Pheng. 2006. “Cosmopolitanism”, dalam Theory, Culture & Society. 23 (2-3), pp. 486-96.

Gannaway, Adam. 2009. What is Cosmopolitanism? MPSA Conference Paper.

Ribeiro, Gustavo Lins, 2005. “What is Cosmopolitanism?”, Vibrant – Virtual Brazilian Anthropology. Brasilia, ABA

Ditulis oleh: Divany Nadila R