Lebih dari 60 negara di dunia telah menerapkan kebijakan lockdown dan menyatakan keadaan darurat akibat pandemik COVID-19. Sementara Jepang baru saja mengumumkan state of emergency pada Selasa lalu. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, menyatakan dalam konferensi pers bahwa kebijakan ini berlaku selama satu bulan sebagai respon pemerintah terhadap meningkatnya penyebaran infeksi corona di kota-kota besar di Jepang. Kebijakan ini ditujukan kepada Tokyo dan sejumlah wilayah di sekitarnya termasuk Osaka, Hyogo, dan Fukuoka. Abe berharap dengan kebijakan ini maka masyarakat dapat mengurangi kontak fisik dan memperlambat penyebaran virus di kota-kota besar tersebut.

Namun, tipe lockdown yang diterapkan di Jepang memiliki perbedaan dengan di negara-negara lain seperti Italia dan Prancis karena kewenangan pemerintah untuk mengontrol masyarakat dibatasi oleh konstitusi yang diberikan Amerika Serikat pada Jepang pasca Perang Dunia II. Berdasarkan konstitusi, pemerintah Jepang tidak dapat secara legal melarang masyarakat untuk keluar rumah dan memaksa bisnis-bisnis untuk tutup. Kebebasan asosiasi dan perkumpulan harus terjamin, asal tidak mengganggu kesejahteraan negara. Osamu Nishi, seorang professor di Komazawa University mengatakan bahwa situasi saat ini memang memenuhi kriteria tersebut. State of emergency yang diterapkan Abe memang benar-benar konstitusional karena hanya mengandung himbauan dan instruksi, bukan perintah, sehingga masyarakat tidak benar-benar harus patuh terhadapnya.

Selain menghimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, pemerintah juga telah menyiapkan dana sebesar 108 triliun yen atau sekitar 20% dari GDP untuk mengatasi dampak negatif yang dapat terjadi pada perekonomian Jepang. Tidak dapat dipungkiri, pandemik COVID-19 telah dan dapat berpotensi menciptakan krisis terbesar di dunia di era pasca perang. Abe mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan segala hal yang diperlukan untuk melindungi fasilitas medis dan meningkatkan kapasitas. Dengan kebijakan state of emergency, maka diharapkan dapat mengurangi hubungan antar manusia sebesar 70-80% sehingga infeksi akan mencapai puncaknya dalam waktu dua minggu ke depan.

Meski demikian, masih terdapat banyak kekhawatiran terhadap krisis ekonomi yang dapat terjadi, utamanya bagi para pebisnis kecil dan menengah yang bergantung pada penjualan sehari-hari. Di Tokyo saja, terdapat sekitar 160.000 penjual makanan dan puluhan ribu lainnya di wilayah sekitarnya yang kebanyakan terdiri atas bisnis-bisnis kecil dan dikelola oleh pemiliknya sendiri. Orang-orang inilah yang diperkirakan akan terkena dampak paling besar jika harus menutup bisnisnya selama lockdown. Mereka khawatir uang tunjangan dan subsidi yang diberikan pemerintah tidak akan cukup untuk menyelamatkan mereka, serta untuk mendapatkannya mereka juga harus mengurus sejumlah surat-surat dan persyaratan secara daring. Pada dasarnya mereka memahami bahwa negara tengah berada dalam situasi sulit, namun mereka juga harus bertahan hidup dan melakukan apa yang dapat dilakukan untuk memastikan hal itu.

Selain itu, juga terdapat kekhawatiran terhadap kesiapan medis khususnya di wilayah-wilayah outbreak. Dalam lima hari terakhir, jumlah pasien positif di Tokyo meningkat dua kali lipat hingga mencapai angka 1200 – lebih dari seperempat jumlah kasus positif di seluruh Jepang. Gubernur Tokyo menyatakan bahwa ia telah menyediakan 1000 ruang isolasi untuk pasien COVID-19. Namun karena jumlah yang telah mencapai angka tersebut, maka para tenaga medis harus memindahkan kasus-kasus tanpa gejala dan kasus-kasus ringan untuk menambah ruang. Menurut Kenji Shibuya dari King’s College London, Jepang tengah berada dalam keadaan bahaya dan jumlah kasus yang ada saat ini barulah permulaan.

Himbauan yang bersifat tidak memaksa kemudian lebih mengandalkan tekanan sosial dan rasa hormat masyarakat terhadap pemerintah saja. Keadaan di Jepang saat ini tetap tidak melakukan strict lockdown karena bank, supermarket, transportasi umum, dan penjual kebutuhan sehari-hari masih beroperasi seperti biasanya dan masyarakat tidak dilarang untuk keluar rumah. Jalanan juga tidak akan ditutup dan kegiatan impor makanan juga akan tetap dilakukan agar ketersediaan bahan pangan terjamin. Orang-orang yang melanggar dan tidak menghiraukan himbauan ini juga tidak akan diberi sanksi, berbeda dengan negara-negara lain yang memberi denda atau hukuman lainnya.

Beberapa berpendapat bahwa konstitusi perlu diamandemen agar pemerintah dapat menerapkan kebijakan lockdown. Abe dapat meminta gubernur-gubernur untuk menutup sekolah dan tempat-tempat publik namun pemerintah tidak dapat memberi aksi hukuman terhadap mereka yang tidak bersedia patuh. Para tenaga medis telah berupaya meyakinkan publik untuk tidak datang ke sekolah, membatalkan acara-acara besar, dan memperingatkan masyarakat untuk menghindari kerumunan di tempat tertutup seperti tempat karaoke dan sebagainya. Menurut survei dari the Ministry of land, Infrastructure, Transport, dan Tourism, hanya seperdelapan masyarakat Jepang yang menerapkan sistem kerja dari rumah dan melakukan pencegahan pandemik sebagaimana dihimbau oleh pemerintah. Maka dari itu, penting bagi pemerintah Jepang untuk mempertimbangkan dan menyusun strategi lebih lanjut agar pandemik dapat teratasi.

Referensi:

Blair, Gavin. 2020. “Japan’s Abe Declares State of Emergency Amid Coronavirus Outbreak” [online] tersedia dalam https://www.aljazeera.com/news/2020/04/japan-abe-declares-state-emergency-coronavirus-outbreak-200407105354274.html [diakses 8 April 2020]

Reynolds, Isabel dan Nobuhiro, Emi. 2020. “Japan’s Abe Enacts Emergency in Bid to Avoid 80,000-Case Surge” [online] tersedia dalam https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-07/japan-s-abe-declares-state-of-emergency-over-coronavirus [diakses 8 April 2020]

Rich, Motoko, et al. 2020. “Japan Declared a Coronavirus Emergency. Is It Too Late?” [online] tersedia dalam https://www.nytimes.com/2020/04/07/world/asia/japan-coronavirus-emergency.html [diakses 8 April 2020]

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti