Umumnya, peradaban Romawi Kuno dianggap sebagai sebuah era penting dalam sejarah dunia mengingat keberhasilan Romawi Kuno sebagai imperium dunia hingga kurang lebih satu milenium. Kemajuan pesat muncul di era ini dalam berbagai bidang, mulai dari strategi perang hingga teknologi. Namun, peradaban ini dianggap kurang memiliki peran dalam perkembangan diplomasi terlepas dari lamanya era ini berlangsung. Dalam tulisan kali ini, penulis akan menjelaskan sejarah peradaban Romawi Kuno serta dampaknya dalam perkembangan diplomasi.

Peradaban Romawi Kuno diawali dengan munculnya sebuah desa kecil di Perbukitan Palatine yang dipimpin oleh Romulus (Mattern, 1999:211). Desa yang kemudian diberi nama Romawi ini berkembang pesat hingga menjadi sebuah city-state yang besar. Pemerintahan Romawi yang semakin berkembang kemudian dipimpin oleh tujuh raja dari bangsa Etruscan sebelum kemudian digantikan dengan bentuk pemerintahan republik. Sebagai sebuah republik, pemerintahan Romawi tidak lagi diatur oleh raja melainkan oleh 300 anggota senat yang semuanya berasal dari golongan aristokrat. Pada tahun 333 SM, Aleksander Agung yang berperan sebagai salah satu jendral Republik Romawi berhasil memenangkan perang melawan bangsa Persia (Roberts, 1998:41). Aleksander kemudian memiliki pengaruh yang kuat dalam Republik Romawi, sehingga dia menyebut dirinya sebagai diktator seumur hidup. Anak angkatnya, Octavian, kemudian menetapkan dirinya sebagai kaisar pertama dan memulai sejarah baru Romawi sebagai sebuah kekaisaran. Setelah bertahan hingga ratusan tahun, Kekaisaran Romawi menghadapi konflik internal dan terpisah menjadi dua bagian, yaitu Romawi Timur, yang nantinya akan berubah menjadi Byzantium, serta Romawi Barat.

Menurut Fergus (1998:367-368), senat sebagai aktor diplomasi dalam Republik Romawi dengan Kekaisaran Romawi memiliki peran yang berbeda. Dalam pemerintahan Republik Romawi, senat menjadi kunci dari pemerintahan, sehingga perkara luar negeri juga menjadi urusan senat. Untuk melaksanakan fungsi diplomasinya, senat akan mengirimkan perwakilannya yang disebut sebagai legatus untuk bernegosiasi dengan pihak asing. Dalam Kekaisaran Romawi, senat hanya berwenang sebagai penasihat dari kaisar. Kaisarlah yang memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan diplomatik.

Menurut Roy (1995:58), peradaban Romawi Kuno tidak memberikan kemajuan yang berarti terhadap perkembangan diplomasi. Meksipun peradaban ini dianggap sangat maju dan memiliki ilmu serta teknologi yang lebih berkembang, peradaban ini tidak mengandalkan diplomasi dalam strategi politik luar negerinya. Hal ini disebabkan oleh kekuatan militer Romawi Kuno yang baik sehingga jalur perang dianggap lebih menguntungkan dibandingkan jalur diplomasi yang kemudian menyebabkan minimnya praktek diplomasi di era ini. Meski demikian, Kurizaki (2001:8) berpendapat bahwa peradaban Romawi Kuno memiliki peran yang lebih dominan di sistem sosial dan politiknya. Peradaban Romawi Kuno dianggap sebagai bangsa yang mentaati hukum, sehingga perjanjian diplomatik harus dilaksanakan meskipun merugikan. Selain itu, peradaban Romawi Kuno telah menerapkan hak imunitas bagi para utusan luar negeri (Roy, 1995:59).

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peradaban Romawi Kuno berawal dari sebuah desa yang kemudian berkembang menjadi city-states lalu ke bentuk republik hingga kekaisaran. Karena memiliki kekuatan yang besar, peradaban ini jarang melakukan praktek diplomasi sehingga tidak banyak perkembangan yang berarti dalam praktek diplomasinya. Meski demikian, terhadap dua hal yang dapat dikategorikan sebagai kemajuan yaitu ketaatan akan hukum serta adanya hak imunitas bagi utusan luar negeri. Praktek diplomasi sendiri dilakukan oleh senat saat era republik atau kaisar saat era kekaisaran dengan mengirimkan utusan yang disebut legatus. Peradaban ini kemudian runtuh setelah terpisah menjadi dua akibat adanya konflik internal menjadi Romawi Timur dan Romawi Barat.

Referensi:

Kurizaki, Shuhei. (2011). A Natural History of Diplomacy. Di When Diplomacy Works (hal. 8-11).

Mattern, P. Susan. (1999). Rome and the Enemy: Imperial Strategy in the Principate. University of California Press. (hal. 211-222)

Millar, Fergus. (1988). Government and Diplomacy in the Roman Empire during the First Three Centuries. The International History Review, Vol. 10, 345-377.

Roberts, J. M. (1998). The Making of the Roman World. Dalam The Penguin History of Europe (hal. 39-57). Penguin Books.

Roy, Samendra Lal. (1995). Diplomasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.