Senin lalu, Kongres pemerintahan Filipina maju selangkah lebih dekat menuju pengesahan undang-undang anti-terorisme baru yang akan mengizinkan penahanan tanpa tuduhan bagi individu atau kelompok yang diidentifikasi sebagai “teroris” dan memberikan cabang eksekutif lebih banyak kekuasaan terhadap perbedaan pendapat hingga telah mengundang banyak skeptisme dan kekhawatiran dari masyarakat dan kelompok-kelompok pembela HAM. Hukum ini akan menggantikan the Human Security Act 2007 di Filipina.

Undang-undang Anti-Terorisme 2020 telah disetujui oleh anggota komite dan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum mereka mengambil istirahat pada tanggal 6 Juni. Beberapa hari sebelumnya, Presiden Rodrigo Duterte sendiri mengirimkan surat untuk penyelenggara acara dan mendesak pengesahan undang-undang agar segera dilakukan karena undang-undang ini bersifat “darurat”. Di bulan Februari, para anggota Senat juga telah menyetujui undang-undang serupa dengan hanya dua anggota yang menolak. Dengan mengajukan proposal undang-undang yang identik dengan proposal yang telah disetujui oleh para Senat, maka hal ini akan mempercepat proses pengesahan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat serta mempersingkat waktu mereka untuk berdebat dan bertanya.

Namun undang-undang anti-terorisme tersebut mengandung sejumlah poin yang meresahkan masyarakat karena dianggap mengancam kebebasan dan hak mereka. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah akan mendirikan badan Anti-Terrorism Council (ATC) yang memiliki kewenangan untuk menangkap para teroris tanpa surat penahanan dan dapat menahan mereka tanpa tuduhan hingga 24 hari sebelum pengadilan dilaksanakan, sementara dalam hukum yang sedang berlaku saat ini, masa penahanan maksimal sebelum pengadilan adalah tiga hari. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menghapus ketentuan pemberian ganti rugi sebesar 500.000 peso ($10.000) jika terjadi penangkapan orang yang salah sebagaimana hukum yang berlaku saat ini.

Teroris sendiri didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang “terlibat dalam tindakan yang bertujuan untuk menyebabkan kematian atau luka serius yang membahayakan nyawa seseorang, serta menyebabkan kerusakan pada properti publik dalam rangka menciptakan atmosfer atau teror.” Beberapa pihak termasuk Human Rights Watch (HRW) berpendapat bahwa definisi tersebut terlalu luas untuk melegalkan penangkapan. Meski mencakup tujuan seperti menyebabkan ketidakstabilan dan menghancurkan struktur ekonomi, sosial, atau politik dasar negara, namun jika mengacu pada definisi di atas, perkelahian di bar saja dapat diklasifikasikan sebagai tindakan terorisme. Ravina Rhamsadani dari the UN Human Rights juga mengatakan bahwa definisi tersebut terlalu luas untuk melabeli seorang teroris. Terlebih jika definisi tersebut diterapkan di Filipina, dimana banyak organisasi masyarakat telah dicap sebagai teroris.

Selain itu, skeptisme terhadap juga disebabkan oleh sistem administrasi dalam ATC yang akan dijalankan oleh the National Intelligence Coordinating Agency (NICA), yakni badan intelijen negara yang terdiri dari para anggota keamanan. Bersama dengan the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, mereka telah sejumlah kali melakukan kekerasan dan tindak ofensif terhadap para aktivis dan menuduh mereka terlibat dalam the New People’s Army – partai penyebar paham komunis di Filipina. Pada tanggal 4 Juni lalu, The UN Human Rights Office di Genewa merilis laporan bahwa terdapat setidaknya 248 aktivis di Filipina yang dibunuh sejak 2015 hingga 2019 dalam kaitannya dengan NICA dan Task Force.

Chel Diokno, seorang pengacara HAM yang juga mencalonkan diri sebagai anggota Senat dari pihak oposisi di tahun 2019 mengatakan bahwa: “masyarakat Filipina harus peduli dan khawatir terhadap undang-undang ini. Langkah yang telah diambil Kongres sejatinya telah membahayakan hak asasi dasar dan kebebasan berpendapat di Filipina. Kekuasaan besar yang akan dimiliki oleh badan eksekutif negara juga berbahaya karena dapat mengalahkan pengadilan.” Sedangkan Phil Robertson, Deputi Direktur HRW untuk Asia mengatakan bahwa: “undang-undang ini adalah malapetaka bagi pembelaan HAM di Filipina karena dapat memberi jalan bagi tindakan penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan penjara dalam periode waktu yang lama untuk orang-orang yang kritis terhadap presiden.”

Sejak menjabat di tahun 2016, Duterte telah melakukan perang terhadap media-media independen dan membatasi kebebasan berpendapat di Filipina dengan menangkap para jurnalis dan pengguna media sosial yang mengkritik pemerintah. Oleh karenanya, pengesahan undang-undang anti terorisme yang semakin memperbesar kekuasaan pemerintah khususnya badan eksekutif terkait penangkapan para “teroris” kemudian semakin meresahkan warga. Menghiraukan larangan masyarakat untuk berkerumun dalam jumlah besar akibat pandemik COVID-19, ratusan warga Filipina turun ke jalan pada Kamis lalu untuk memprotes pengesahan undang-undang anti-terorisme. Dalam kondisi pandemik sekali pun, pemerintah telah melakukan sejumlah eksploitasi dengan menangkap para penyebar hoaks dan memerintahkan salah satu stasiun televisi terbesar di Filipina, ABS-CBN untuk berhenti siaran.

Secara keseluruhan, sekutu Duterte di Kongres telah memberikan suaranya untuk menyetujui rancangan undang-undangan tersebut, membersihkan jalan bagi presiden untuk menandatangani perubahan undang-undang menjadi hukum. Dari 173 anggota legislator yang memberikan suaranya, hanya 31 anggota yang menolak dan 29 anggota yang tidak memiliki pendapat. Jerico Nograles, sponsor terbesar undang-undang ini dari pihak HoR mengatakan bahwa setelah disahkan, tentu akan ada hukum tambahan yang dapat mencegah penyalahgunaan dalam hukum anti-terorisme baru ini. Juru bicara kepresidenan, Harry Roque juga menyinggung isu serangan yang dilakukan oleh para militan Muslim di bagian selatan Filipina yang mayoritas beragama Katolik. Ia menegaskan bahwa untuk menghindari serangan-serangan serupa terjadi lagi, diperlukan hukum anti-terorisme yang lebih kuat.

Referensi:

Calonzo, Andreo. 2020. “Philippines Passes Anti-Terror Bill of Stimulus Plan| [online] tersedia dalam https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-03/philippines-passes-anti-terrorism-bill-feared-to-curb-rights [diakses 7 Juni 2020]

Human Rights Watch, 2020. “Philippines: New Anti-Terrorism Endangers Rights” [online] tersedia dalam https://www.hrw.org/news/2020/06/05/philippines-new-anti-terrorism-act-endangers-rights [diakses 7 juni 2020]

Mackinnon, Amy. 2020. “New Anti-Terrorism Law Would Enhance Duterte’s Power” [online] tersedia dalam https://foreignpolicy.com/2020/06/05/philippines-new-anti-terrorism-law-enhance-duterte-power-government-critics/ [diakses 7 Juni 2020]

New York Times. 2020. “UN Rights Official: Philippine Anti-Terror Bill Worrying” [online] tersedia dalam https://www.nytimes.com/aponline/2020/06/04/world/asia/ap-as-philippines-anti-terror-law.html [diakses 7 Juni 2020]

Ditulis oleh: Divany Nadila R