Pendekatan yang menjelaskan signifikansi serta hubungan negara dengan Organisasi Internasional (OI) pada umumnya mengkaji fungsi dan peranan OI seperti perannya sebagai fasilitator bagi kerjasama dan koordinasi antar negara untuk menyelesaikan masalah bagi kelompok liberalis dan sebagai lahan kontestasi power antar negara bagi pandangan kelompok realis. Namun, terdapat kajian dari sudut pandang baru yang meneliti hubungan OI dengan negara terkait faktor-faktor yang mendorong negara untuk bergabung dan terlibat di dalam OI itu sendiri sehingga pendekatan politik domestik menjadi salah satu pendekatan kontemporer yang populer untuk menjelaskan alasan keterlibatan suatu negara dalam OI. Mansfield & Pevehouse (2006) menjelaskan bahwa negara dapat bergabung dengan OI karena kepentingan domestik yang dibawanya hingga kemudian dapat memengaruhi derajat kepatuhannya terhadap norma, aturan, dan perjanjian yang ada dalam suatu OI. Tulisan ini akan menganalisis studi kasus bergabungnya Rumania ke dalam Uni Eropa sebagai bentuk komitmen kredibilitasnya terhadap upaya demokratisasi dan liberalisasi pasca era komunisme.

Pendekatan politik domestik memandang bahwa kondisi politik domestik di dalam suatu negara memiliki pengaruh yang kuat dalam perilaku dan kebijakan negara termasuk keterlibatan dan tingkat kepatuhan negara dalam OI. Hal ini selaras dengan pandangan Dai (2005) yang menyatakan bahwa negara memiliki hubungan prinsipal-agen dengan politik domestiknya, yang mana negara berperan sebagai agen yang membuat pilihan-pilihan kebijakan sedangkan kepentingan domestik menjadi prinsipal yang mendasari pembuatan pilihan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, agen memiliki kewenangan untuk menentukan pilihan-pilihan kebijakan yang dapat memengaruhi kesejahteraan dan kepuasan prinsipal, namun untuk memastikan hal ini, prinsipal juga memiliki power untuk memberi sanksi kepada agen melalui berbagai mekanisme (Dai, 2005).

Lebih lanjut, ketika negara telah bergabung ke dalam sebuah OI, kepentingan domestik berperan sebagai penggerak dan pengawas kinerja negara. Sebagai prinsipal, politik domestik dapat menilai hasil keterlibatan dan kepatuhan pemerintah dalam OI berdasarkan tingkat kesejahteraan yang didapatnya. Namun, Dai (2005) menjelaskan bahwa dalam proses pengawasan ini dapat terjadi moral hazard yakni kondisi kesalahpahaman antara agen dan prinsipal dimana agen telah memenuhi tingkat kepatuhan yang diinginkan prinsipal, namun prinsipal tidak menyadari upaya-upaya tersebut karena hanya fokus pada hasil akhirnya saja. Dengan kata lain, prinsipal cenderung hanya melihat hasil dan dampak yang dapat dirasakannya tanpa melihat proses dan usaha yang telah dilakukan oleh agen. Oleh karenanya, Dai (2005) menegaskan kembali pentingnya informasi bagi masyarakat domestik di suatu negara agar tidak terjadi misinterpretasi dalam penilaiannya terhadap kinerja negara dalam OI.

Pandangan lain yang berkontribusi dalam pendekatan politik domestik dikemukakan oleh Mansfield dan Pevehouse (2006) yang memandang teori kredibilitas komitmen dari sistem politik domestik yang dimiliki oleh negara. Dalam hal ini keduanya berargumen bahwa negara yang sedang bertransisi ke arah yang lebih demokratis, cenderung membutuhkan OI untuk menjustifikasi tindakannya dan menunjukkan kesungguhan komitmennya dalam melakukan demokratisasi. Argumen ini kemudian dikuatkan oleh Simmons dan Danner (2010) yang menjelaskan bahwa dengan bergabung dalam OI, negara dapat meningkatkan harga yang harus ditanggung jika terjadi pelanggaran. Hal ini kemudian dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat domestik dan komunitas internasional terhadap negara. Harga yang dimaksud dapat dibagi menjadi setidaknya dua macam yakni audience cost dan sovereignty cost. Dalam audience cost, komitmen negara dalam OI memiliki publisitas yang lebih tinggi sehingga resiko yang ditanggung lebih besar. Sedangkan dalam sovereignty cost, pelanggaran yang dilakukan negara dapat menurunkan kedaulatannya. Dengan demikian, jika negara berhasil menjaga komitmennya dalam OI, maka kredibilitasnya akan meningkat di mata masyarakat domestiknya dan komunitas internasional.

Salah satu OI yang dapat dimanfaatkan oleh negara anggotanya untuk meningkatkan kredibilitas komitmen bagi masyarakat domestiknya adalah Uni Eropa. Uni Eropa didirikan atas penandatanganan Perjanjian Maastricht di tahun 1992, namun sejarah pendirian Uni Eropa sejatinya dimulai sejak tahun 1950-an melalui organisasi-organisasi sebelumnya (European Union, t.t). Di awal pendiriannya, Uni Eropa beranggotakan enam negara anggota yakni Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg, dan Perancis. Kemudian Uni Eropa mengalami ekspansi anggota hingga pada ekspansi terakhirnya di tahun 2013, Uni Eropa memiliki 28 negara anggota tetap (European Union, t.t). Uni Eropa dibentuk atas dasar keadaan dunia yang masih mengalami trauma pasca Perang Dunia I dan II, hingga muncul urgensi untuk mendirikan organisasi yang dapat mengakomodasi kerjasama negara-negara dan menghindari terjadinya perang baru di masa depan. Oleh karenanya, tujuan awal pembentukan Uni Eropa adalah untuk meningkatkan integritas ekonomi dan kerjasama regional pasca perang. Namun, kini tujuan Uni Eropa mengalami perluasan hingga mencakup bidang lain seperti kebijakan luar negeri, pertahanan dan keamanan, isu hukum, isu sosial, dan isu lingkungan (European Union, t.t).

Sebagai organisasi supranasional, Uni Eropa mewajibkan negara anggotanya untuk menerapkan undang-undang yang selaras dengan hukum Eropa bersama yang dikenal dengan istilah “Acquis Communautaire”. Hal ini mencakup seluruh syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon negara anggota yang akan bergabung. Lebih lanjut, Struktur organisasi Uni Eropa terdiri dari tujuh komisi yakni Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa, Dewan Eropa, Bank Sentral Eropa, Mahkamah Eropa, dan Mahkamah Audit Eropa (European Union, t.t). Masing-masing badan memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsi Uni Eropa sebagai organisasi supranasional. Dalam menjalankan fungsinya dan mencapai tujuannya, Uni Eropa dilandasi oleh setidaknya enam nilai fundamental antara lain harga diri manusia, kebebasan, demokrasi, kesetaraan, persamaan derajat di depan hukum, dan hak asasi manusia. Keenam nilai tersebut mendasari kebijakan-kebijakan Uni Eropa dan tertulis dalam Perjanjian Lisbon dan the EU Charter of Fundamental Rights.

Keanggotaan Uni Eropa yang didasarkan oleh nilai-nilai demokratis dan liberalisasi pasar kemudian menjadi ketertarikan tersendiri bagi negara-negara di kawasan tersebut untuk bergabung. Tulisan ini akan menganalisis studi kasus diterimanya Rumania sebagai negara pos-komunisme pertama yang menjadi anggota EU di tahun 2007. Rumania merupakan negara yang terletak di persimpangan Eropa Tengah, Timur, dan Tenggara serta berbatasan dengan Bulgaria di bagian Selatan, Ukraina di bagian utara, Hungaria di bagian barat, dan Serbia di bagian barat daya. Pada masa Perang Dunia I dan II, Rumania berupaya untuk tetap menjadi pihak yang netral, namun tidak berhasil karena pada akhirnya, Soviet berhasil menduduki Rumania selama beberapa tahun. Okupasi Soviet di Rumania menyebabkan pemerintahan Rumania dipenuhi oleh elit-elit komunis yang kemudian mengambil alih pemerintahan hingga mengusir Raja Michael I untuk meninggalkan Rumania di tahun 1947. Hal ini menyebabkan Rumania dikenal sebagai negara komunis dan otoritarian. Namun perlahan Rumania mulai menerapkan aturan dan hukumnya sendiri, terlepas dari pengaruh Soviet. Bersamaan dengan hal tersebut, muncul kelompok-kelompok anti-komunis yang menuntut reformasi ekonomi karena hutang luar negeri Rumania semakin bertambah besar kala itu.

Revolusi 1989 di Rumania kemudian berhasil menggulingkan pemerintahan sebelumnya hingga dapat mendirikan pemerintahan yang baru dengan Ion Iliescu yang berasal dari Social Democratic Party (SDP) sebagai presiden pertama pasca komunisme di Rumania. Sejak terbentuknya pemerintahan baru tersebut, Rumania mulai menyatakan komitmennya untuk melakukan demokratisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai neoliberal dalam pemerintahannya (Craciun, 2017). Namun, baik masyarakat domestik maupun komunitas internasional tidak segera percaya dengan kesungguhan komitmen Rumania, mengingat masa lalunya sebagai negara otoriter dan komunis. Maka dari itu, pemerintahan Rumania harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa komitmen ini sungguh-sungguh akan diimplementasikan dan reformasi akan dilaksanakan. Lebih lanjut, kasus Rumania sebagai negara yang sedang dalam tahap transisi menuju negara demokratis kemudian dapat menjelaskan implementasi pendekatan politik domestik dalam OI. Di tahun 2004, Rumania mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa sebagai bentuk perwujudan komitmennya terhadap demokratisasi dan reformasi ekonomi nasionalnya. Dijelaskan dalam (Craciun, 2017), upaya Rumania untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa dilandasi oleh setidaknya dua hal yakni pertama, terdapat prospek peningkatan konsensus antar elit dalam wilayah Eropa dan kedua, dorongan masyarakat domestik Rumania yang menginginkan perubahan nyata setelah adanya reformasi pemerintahan yang tumpang tindih dan konflik kekerasan yang tidak kunjung berakhir.

Disebutkan dalam Kvarnkullen dan Jakobson (2015), masalah terbesar di Rumania adalah korupsi. Maka diterimanya Rumania ke dalam Uni Eropa dapat memberi harapan besar bagi masyarakat Rumania untuk kemajuan ekonomi domestiknya. Sesuai dengan argumen Simmons dan Danner (2010), maka dengan bergabung dalam Uni Eropa, Rumania akan memiliki resiko yang lebih besar jika melanggar aturan-aturannya. Dengan adanya audience cost, semakin banyak penduduk di dunia yang akan menyoroti ketidakpatuhan Rumania terhadap Uni Eropa dan dengan sovereignty cost, Rumania dapat kehilangan kepercayaan dari sesama anggota Uni Eropa, bahkan terancam untuk dikeluarkan dari Uni Eropa. Oleh karenanya, Rumania akan terus berupaya untuk mempertahankan kredibilitas yang didapatkannya saat ini melalui keanggotaannya dalam Uni Eropa, meski belum dapat sepenuhnya meyakinkan pihak-pihak lain karena masih banyaknya konflik yang berlangsung hingga kini.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan negara dengan OI melalui pendekatan politik domestik dapat dilihat dalam kasus bergabungnya Rumania dalam Uni Eropa. Rumania yang merupakan negara komunisme pada saat setelah Perang Dunia II, kemudian melakukan revolusi di tahun 1989 dan mendeklarasikan bahwa negaranya akan berkomitmen untuk menjadi negara demokratis dan menerapkan prinsip-prinsip neoliberalisme dalam perekonomiannya. Untuk membuktikan kesungguhannya, maka Rumania terdorong untuk bergabung dengan Uni Eropa agar terdapat jaminan akan reformasi yang telah dijanjikannya. Meski pada awalnya anggota Uni Eropa enggan untuk memercayai Rumania, namun pada tahun 2007 Rumania akhirnya resmi bergabung dengan Uni Eropa. Di tahun-tahun setelahnya, Rumania mendapat perlakuan khusus oleh Uni Eropa yakni diterapkan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa Rumania memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota. Keanggotaannya dalam Uni Eropa kemudian memberikan kredibilitas bagi Rumania untuk menjalankan pemerintahannya yang menuju ke arah demokratis dan tidak lagi dipandang sebagai pihak luar oleh negara-negara di kawasan Uni Eropa. Meski perekonomian Rumania setelah bergabung dengan Uni Eropa masih tergolong rendah dan tidak mengalami peningkatan yang drastis, namun masyarakat domestik Rumania masih merasa optimis dengan perkembangan di masa datang. Penulis beropini bahwa dengan bergabung ke dalam suatu OI, negara harus benar-benar memastikan jika dirinya dapat memenuhi komitmennya karena bergabung dengan OI dapat meningkatkan kredibilitas dan memberi keuntungan jika negara dapat menjaga kepatuhannya, namun justru dapat beralih menjadi kerugian yang lebih besar jika negara melanggar.

Referensi:

Craciun, Claudiu. 2017. Romania’s Second Democratic Transition. Tersedia dalam https://library.fes.de/pdf-files/id-moe/13080.pdf

Dai, Xinyuang. 2005. “Why Comply? The Domestic Constituency Mechanism” dalam International Organization, Vol. 59, hal. 363-398.

European Union, t.t. “Goals and Values of the EU” [online] tersedia dalam https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en#from-economic-to-political-union [diakses 9 Desember 2018]

Kvarnkullen, Tomas dan Jakonbson, Hanna. “The EU has not Boosted Romania – but Millions of Romanians have Left the Country” [online] tersedia dalam https://www.expressen.se/nyheter/longread/darfor-kommer-tiggarna/en/eu-har-inte-lyft-rumanien–men-miljoner-rumaner-har-lamnat-landet/ [diakses 9 Desember 2018]

Mansfield, Edward D & Pevehouse, Jon C. 2006. “Democratization and International Organization” dalam International Organization, Vol. 60, No. 1, hal. 137-167

Simmons, Beth dan Danner, Allison. 2010. “Credible Commitments and the International Criminal Court” dalam International Organization, Vol. 64, No. 2, hal. 225-256