Budaya merupakan salah satu aspek penting dalam usaha perebutan prestise. Untuk memperebutkan prestise, maka aksi-aksi kontestasi budaya dapat terjadi. Salah satu bentuk kontestasi budaya yang terjadi adalah dengan melakukan revolusi. Dalam konteks ini, istilah revolusi dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk menggantikan sebuah rezim lama dengan rezim baru. Salah satu bentuk budaya atau kultur yang ada di dalam masyarakat adalah ideologi. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai peran ideologi serta budaya dalam usaha perebutan prestise melalui aksi revolusi. Keberadaan ideologi yang bersifat revolusionis atau revolutionary ideology sedikit banyak memiliki peran dalam jatuhnya sebuah rezim melalui revolusi. Terdapat beberapa perspektif dalam memandang ideologi revolusionis itu sendiri. Menurut Johnson (dalam Goldstone, 1991), ideologi revolusionis merupakan ideologi yang bersifat radikal dan mengganggu sementara Calhoun berpendapat bahwa ideologi reviolusionis bersifat defensif dan tradisional.

Di dalam sebuah revolusi, kelompok-kelompok revolusioner umumnya diawali oleh elit-elit yang merasa tidak dipuaskan oleh rezim yang ada (Goldstone, 1991). Kaum elit adalah kelompok yang mampu menciptakan atau membawa ideologi baru sebagai ideologi revolusionis pengganti yang nantinya memicu adanya revolusi. Meskipun rakyat jelata umumnya memiliki pola pikir feodal yang loyal terhadap rezim pemerintahan, rakyat tetap mendukung adanya perubahan yang mampu membawa kebaikan bagi dirinya. Dengan adanya opsi untuk menggulingkan rezim lama, rakyat jelata akan mendukung ideologi baru yang diusung oleh kaum elit terlepas dari ada atau tidaknya keinginan untuk mendapatkan prestise. Sementara itu, kaum elit yang mendapat dukungan dari masyrakat memiliki peluang untuk merebut prestise dari rezim lama dengan cara penetapan ideologi baru.

Ideologi revolusionis memiliki perannya masing-masing dalam fase-fase revolusi. Menurut Goldstone (1991), terdapat tiga fase dalam revolusi. Fase pertama adalah fase prerevolution, yaitu sebuah fase dimana rezim yang berkuasa masih dapat menjaga kestabilan rezim dari gerakan-gerakan penentang rezim atau gerakan-gerakan revolusioner. Di dalam fase ini, para revolusioner cenderung memiliki satu ideologi revolusionis yang sama, yaitu anti-ideologi rezim penguasa. Terlepas dari ideologi personal kelompok-kelompok dalam gerakan revolusioner, anti-ideologi dijunjung sebagai bentuk persatuan untuk menggulingkan rezim yang sedang berkuasa. Fase kedua adalah fase revolution struggle and state reconstruction. Di dalam fase ini, rezim yang berkuasa gagal untuk menjaga kestabilan rezimnya dan kelompok-kelompok revolusioner berhasil mendapatkan pengaruh lebih dalam pemerintahan. Mulai dari fase ini, kelompok revolusioner cenderung memecah dirinya dan menunjukkan alternatif-alternatif ideologi baru sebagai ideologi revolusionis pengganti ideologi lama. Setelah kontestasi ideologi antara ideologi lama dan ideologi baru berakhir, kontestasi ideologi kembali terjadi antara alternatif-alternatif ideologi pengganti. Dalam kontestasi ini, prestise masing-masing kelompok tengah diperjuangkan karena ideologi merupakan salah satu bagian dari budaya. Dalam fase terakhir atau stabilization of authority, rezim baru yang telah memenangkan kontestasi ideologi menetapkan kekuasaannya dan menyebarkan paham-pahamnya melalui penggunaan aspek-aspek kultural dalam kehidupan bermasyarakat dalam rezimnya.

Salah satu contoh adanya usaha perebutan prestise dalam proses revolusi adalah saat runtuhnya Kesultanan Ottoman dan berdirinya Republik Turki. Mustafa Kemal Ataturk menciptakan sebuah revolusi kultural dalam masyarakat Turki (Ergil, 1975). Dalam revolusinya, Ataturk menggantikan kultur dan ideologi yang diwarisi oleh Kesultanan Ottoman dengan kultur-kultur Barat. Simbol-simbol yang identik dengan rezim lama seperti penggunaan huruf Arab, pakaian khas Turki, serta sistem ekonomi diubah menjadi penggunaan huruf Latin, jas, serta sistem ekonomi Eropa yang mengedepankan aspek-aspek legal. Contoh lain adalah upaya Jepang agar dapat bersaing dengan negara-negara Barat pada akhir abad ke-19. Jepang yang awalnya berideologi isolasionis mengalami revolusi melalui Restorasi Meiji pada tahun 1868. Dalam Restorasi Meiji, Jepang menerapkan empat motto utama yaitu fukoku kyohei, wakon yosai, datsua nyuo, dan bunmei kaika (Kitahara, 1986). Inti dari motto pertama adalah Jepang harus mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari negara-negara lain, sementara inti dari motto kedua adalah perpaduan mental asli Jepang dengan teknologi Barat. Motto ketiga menjelaskan tentang keinginan Jepang untuk meninggalkan Asia dan bergabung dengan Barat yang kemudian dilanjutkan dengan motto keempat yaitu untuk menerima budaya-budaya Barat. Contoh terakhir adalah revolusi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping setelah masa kepemimpinan Mao Zedong. Selama kepemimpinan Zedong, Tiongkok menetapkan standar nilai-nilai komunisme dan sosialisme secara disiplin baik dalam aspek sosial dan ekonominya. Sementara itu, Xiaoping melakukan revolusi dengan menggunakan paham kapitalisme sebagai sistem ekonominya (Li, 2001).

Dari penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa melalui revolusi, upaya perebutan prestise dapat tercapai dengan menggunakan aspek-aspek budaya dan ideologi. Revolusi umumnya dicetuskan oleh kelompok elit dan didasari oleh ideologi revolusionis. Terdapat tiga fase dalam revolusi dan dalam masing-masing fase ideologi memiliki perannya masing-masing. Dengan menggunakan perspektif Goldstone, penulis berpendapat bahwa contoh-contoh kasus revolusi di atas merupakan bentuk untuk mendapatkan prestise yang didasari oleh adanya ideologi revolusionis. Dalam ketiga kasus tersebut, masing-masing kelompok revolusioner yang diwakili oleh Ataturk, rezim baru pemerintahan Jepang, serta Xiaoping memiliki ideologi yang berbeda dengan ideologi rezim sebelumnya. Aspek-aspek kultural yang didasari oleh ideologi revolusionis ini kemudian diterapkan secara menyeluruh dalam pola hidup masyarakat sehingga prestise rezim baru dapat tercapai.

Referensi:

Ergil, Dogu, (1975). Turkish Reform Movement and Beyond: 1923-1938. Islamic Studies, Vol. 14, No. 4, hal. 249-260.

Goldstone, Jack, (1991). Ideology, Cultural Frameworks, and the Process of the Revolution. Theory and Society, Vol. 20, No. 4, hal. 405-453.

Kitahara, Michio, (1986). The Rise of Four Mottoes in Japan: Before and After Meiji Restoration. Journal of Asian History, Vol. 20, No. 1, hal. 54-64.

Li, Xing, (2001). The Chinese Cultural Revolution Revisited. China Review, Vol. 1, No. 1, hal. 137-165.

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.