Meski saat ini situasi pandemik terkait penyebaran virus COVID-19 telah menyebabkan kekhawatiran terhadap keamanan publik, pemerintah Polandia tetap akan mengadakan pemilihan umum presidensial yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei mendatang dan putaran kedua sekitar dua minggu setelahnya. Pemerintah polandia mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang terlalu cepat untuk menunda pemilihan presiden karena keadaan masih dapat berubah di masa depan. Menurut Presiden Polandia, Andrzej Duda, jika dalam kondisi pandemik, masyarakat dapat berjalan ke supermarket, maka mereka juga dapat berjalan ke tempat pemilihan. Rencana ini kemudian memberikan ketidakpastian baik bagi masyarakat maupun kandidat calon presiden yang lain. Oleh karenanya, hal tersebut memicu kritik dan protes dari berbagai pihak.

Menurut poll yang dipublikasikan oleh IBRiS, lebih dari 77% masyarakat Polandia memandang bahwa pemilihan presiden sebaiknya ditunda hingga tahun depan karena situasi pandemik dapat menyebabkan hasil yang tidak adil dan tidak demokratis. Petisi daring untuk menunda pemilihan yang diedarkan di masyarakat juga kini telah ditandatangani oleh sekitar 270.000 partisipan. Petisi tersebut diharapkan dapat mendesak presiden untuk mengubah keputusannya. Tidak hanya itu, sejumlah penolakan juga dilakukan oleh pemerintah daerah Polandia, salah satunya adalah Jacek Sutryk, walikota Wroclaw – kota terbesar keempat di Polandia – yang mengatakan bahwa ia tidak akan membentuk panitia untuk mempersiapkan pemilihan presiden mendatang. Tindakan ini kemudian dianggap bodoh dan tidak demokratis oleh Ryszard Telecki, figur senior dari partai yang sedang berkuasa yakni Law and Justice (PiS).

Sejatinya, periode kampanye bagi para kandidat dilakukan pada periode Bulan Februari hingga Mei. Dalam situasi normal, kandidat melakukan perjalanan berkeliling Polandia untuk berkampanye. Namun, lockdown menghambat hal tersebut sehingga kampanye banyak dilakukan secara daring. Akibatnya, aktivitas kampanye hanya menarik sedikit perhatian dari media dan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Beberapa pengamat politik kemudian memandang bahwa jika pemilihan presiden tetap akan dilaksanakan pada bulan Mei, maka keadaan ini akan menguntungkan Presiden Duda dan partainya – diprediksi akan menang sekitar 54% dalam pemilihan.

Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang membutuhkan stabilitas dalam krisis, sehingga lebih cenderung untuk memilih pemerintahan yang sedang berjalan saat ini. Acap kali terlihat bahwa Presiden Duda lebih menonjol dengan melakukan hal-hal kemanusiaan yang disiarkan di televise, melakukan banyak kunjungan ke rumah sakit, dan melakukan inspeksi di pabrik hand sanitizer. Tindakan-tindakan tersebut kemudian memperoleh kritik karena dianggap kampanye, namun segera dibantah oleh pihak pemerintah.

Namun, kritik-kritik yang ditujukan pada pemerintah tidak hanya disebabkan oleh alasan politik saja. Pada hari Sabtu lalu, lebih dari 40 NGO berkumpul untuk mendesak pemerintah agar segera mengumumkan pandemik sebagai bencana dan menunda pemilihan presiden. Sebanyak lebih dari 500 dokter, perawat, dan petugas medis lain juga ingin menunda pemilihan karena dapat membahayakan situasi kesehatan publik di Polandia. Mereka menganggap bahwa persoalan politik seharusnya tidak menjadi prioritas saat ini, melainkan manajemen krisis dan upaya-upaya untuk meningkatkan keamanan masyarakat.

Tidak menunda pemilihan juga kemudian dipandang sebagai sebuah pelanggaran atas konstitusi Polandia, tepatnya Artikel 68 yang dengan jelas menuliskan bahwa masyarakat berhak untuk mendapat perlindungan kesehatan. Maka dari itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi pandemik dan melakukan pencegahan semaksimal mungkin. Sejauh ini, Polandia memiliki 2420 kasus positif corona dan 36 angka kematian. Sejak awal penyebaran virus, Polandia sejatinya telah melakukan lockdown yang cukup awal dengan menutup sejumlah ruang publik, melarang anak-anak keluar rumah tanpa orangtua, dan menentukan jarak dua meter antar pejalan kaki. Selain itu, penerbangan internasional dan perbatasan jalur darat juga telah ditutup sejak dua minggu lalu untuk menghambat penyebaran virus di Eropa Barat. Terlebih, hingga saat ini pemerintah juga tidak menyatakan tindakan lockdown sebagai kondisi state of emergency di tingkat nasional karena jika demikian, maka secara otomatis pemilihan akan ditunda untuk setidaknya 90 hari setelahnya. Dengan demikian, penolakan pemerintah untuk menunda pemilihan presiden kemudian menimbulkan pertanyaan terkait kesungguhan pemerintah untuk memprioritaskan kesehatan dan keamanan masyarakat.

Lebih lanjut, pada hari Selasa malam lalu, partai PiS mengajukan proposal legislasi pada parlemen untuk melakukan postal voting (pemilihan melalui pos) secara universal. Perubahan ini menghasilkan amandemen untuk memperbolehkan postal voting untuk beberapa kategori seperti masyarakat yang lanjut usia atau sedang berada di rumah sakit sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemilihan di tempat yang sudah ditentukan. Namun, sejatinya amandemen untuk kode electoral harus dibuat setidaknya enam bulan sebelum pemilihan dilaksanakan. Pihak oposisi kemudian menganggap amandemen ini telah melanggar prosedur pemilihan dan suara yang masuk seharusnya dianggap tidak sah. Jika legislasi ini berlanjut, maka sekitar 200.000 masyarakat Polandia yang berdomisili di luar negeri akan tetap dapat melakukan pemilihan.

Dapat dilihat bahwa meski tengah berada dalam situasi pandemik, pemerintah Polandia tetap bersikeras untuk menjalankan pemilihan presiden pada bulan Mei mendatang. Berbeda dengan sejumlah negara lain seperti Serbia, Prancis, dan Macedonia Utara yang memutuskan untuk menunda pemilihannya, Polandia menganggap bahwa saat ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan situasi yang tidak memungkinkan lagi untuk mengadakan pemilu secara realistis. Keputusan ini telah menuai berbagai respon dan kritik dari berbagai pihak, khususnya terkait kepentingan politik pemerintah dan kekhawatiran terhadap kesehatan dan keamanan masyarakat Polandia itu sendiri. Meski demikian, Uni Eropa tampak tidak ingin turut campur dan menyerahkan keputusan ini pada pemerintah Polandia, dengan catatan pemilihan tetap harus dilakukan dengan mematuhi hukum internasional dan dengan rasa tanggung jawab terhadap keselamatan rakyat.

Referensi:

Walker, Shaun. 2020. “polish Government still Planning to hold Presidential Election” [online] tersedia dalam https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/polish-government-still-planning-to-hold-presidential-election [diakses 2 April 2020]

Wilczek, Maria. 2020. “As Most European Elections areCalled Off, Poland Pushes Ahead” [online] tersedia dalam https://www.aljazeera.com/news/2020/04/european-elections-called-poland-pushes-200401213829456.html [diakses 2 April 2020]

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti