Pada tahun 1991, Visegrad Group diresmikan sebagai organisasi regional yang berada di kawasan Eropa Tengah (Fawn, 2010). Visegrad Group pada awalnya terdiri dari Polandia, Hungaria, dan juga Cekoslovakia yang kini berpecah menjadi Republik Ceko dan Slovakia. Regionalisme di Eropa Tengah ini sendiri mulai muncul pada periode 1980 hingga 1990-an saat pengaruh Uni Soviet mulai melemah pada era Perang Dingin. Namun sebelum itu, pada tahun 1335 raja dari ketiga kawasan tersebut telah melakukan perjanjian kerja sama sehingga dapat dikatakan hubungan di dalam kawasan tersebut telah terjadi jauh sebelum adanya Uni Soviet. Di era modern ini, relevansi Visegrad Group masih menjadi pertanyaan di hubungan internasional mengingat beberapa kali Visegrad Group tidak dapat menghasilkan kebijakan bersama.

Keberadaan Visegrad Group di Uni Eropa membawa dampak perubahan terhadap orientasi kebijakan organisasi regional tersebut (Reichardt, 2017). Menurut Dangerfield (2009), negara-negara Visegrad Group memiliki peran yang signifikan bagi Uni Eropa terkait dengan kebijakan inklusifitasnya terhadap negara-negara Eropa Tengah maupun Eropa Timur lain yang belum termasuk dalam Uni Eropa. Negara-negara Visegrad Group menunjukkan inisiatif serta dukungannya terhadap pemberlakuan kebijakan European Neighbouring Policy di Uni Eropa. Kebijakan tersebut secara sederhana dapat disebut sebagai upaya Uni Eropa untuk menjalin hubungan dengan kawasan-kawasan sekitar baik di Eropa Timur, Afrika, maupun Timur Tengah. Tidak berhenti pada European Neighbouring Policy, Visegrad Group juga mendukung program Eastern Partnership yang secara spesifik bertujuan untuk menggandeng negara-negara Eropa Timur yang sebelumnya memiliki relasi dengan Uni Soviet. Kedua program kebijakan Uni Eropa tersebut menunjukkan adanya kontribusi aktif dari negara-negara Visegrad Group terhadap pembentukan orientasi kebijakan Uni Eropa secara umum. Terlebih lagi, Reichardt (2017) berpendapat bahwa keberhasilan Visegrad Group untuk mengadvokasi Uni Eropa yang lebih inklusif membuat negara-negara lain tertarik untuk bergabung ke Uni Eropa maupun NATO.

Selain itu, negara-negara Visegrad Group memiliki bargaining power yang cukup untuk mempengaruhi kebijakan Uni Eropa yang didukung oleh negara-negara besar seperti Jerman. Sebagaimana diketahui, negara-negara Visegrad Group umumnya menolak penetapan kuota imigran oleh Uni Eropa pada tahun 2015 sebanyak 120.000 orang (Traynor & Kingsley, 2015). Dari keempat negara Visegrad Group, hanya Polandia yang setuju untuk menerima pengungsi setelah sebelumnya bertendensi untuk menolak. Ketiga negara Visegrad Group lainnya secara eksplisit menyatakan penolakannya terhadap penetapan kuota dan memaksa Uni Eropa untuk menetapkan kebijakan baru. Negara tidak lagi diwajibkan untuk menerima pengungsi, namun harus bersedia untuk membayar denda 250.000 Euro untuk setiap jatah pengungsi yang seharusnya diterima. Tentunya hal ini mendapat penolakan dari negara-negara tersebut dengan mengajukan banding ke European Court of Justice. Dari kasus ini dapat dilihat meskipun negara-negara Visegrad Group tidak semuanya memiliki komitmen yang sama, namun secara keseluruhan dapat menunjukkan bargaining power yang cukup untuk melawan kebijakan dari Uni Eropa yang didukung oleh negara-negara besar sehingga harus mengubah kebijakan awal dari Uni Eropa itu sendiri untuk mengakomodasi keengganan negara-negara Visegrad Group untuk menolak menerima pengungsi.

Namun, tidak semua isu dapat diselesaikan secara bersama-sama oleh negara Visegrad Group. Salah satu contoh dari kegagalan pengambilan keputusan bersama Visegrad Group adalah dalam menanggapi isu konflik antara Rusia-Ukraina pada tahun 2015. Dilihat dari kebijakan masing-masing negara Visegrad Group, Polandia merupakan satu-satunya negara yang orientasi kebijakannya pro Uni Eropa terkait kasus ini. Lebih dari itu, Polandia juga merupakan negara yang mendukung adanya kerja sama antara Ukraina dan Uni Eropa (Premier.gov.pl, 2016). Sementara itu, tiga negara Visegrad lain menunjukkan tendensi yang berbeda dengan Polandia (Kucharczyk dan Meseznikov, 2015). Ketiganya memilih untuk tidak menempatkan konflik Rusia-Ukraina sebagai prioritas karena terdapat isu-isu lain yang lebih penting. Meskipun seluruh negara Visegrad Group tergabung di Uni Eropa, Hungaria lebih menunjukkan simpatinya ke Rusia dalam kasus ini. Sementara itu, Republik Ceko dan Slovakia lebih berfokus pada aspek keamanan maupun ekonomi dibanding isu di Ukraina.

Dari penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa Visegrad Group masih memiliki relevansi sebagai sebuah organisasi regional. Hal tersebut dibuktikan dari digunakannya European Neighbouring Policy dan Eastern Partnership yang diusung oleh negara Visegrad Group di Uni Eropa. Secara umum, Visegrad Group memiliki bargaining power yang tidak cukup kecil untuk diabaikan sehingga menjadi permasalahan bagi negara lain di Uni Eropa yang berlawanan dengan kebijakan mereka. Permasalahan muncul ketika terdapat ketidaksepakatan di antara negara-negara Visegrad Group dan negara-negara tersebut harus berjuang di luar kerangka Visegrad Group yang memiliki bargaining power lebih kecil.

Referensi:

Dangerfield, Martin, (2009). V4: A New Brand for Europe? Ten Years of Post-Accession Regional  Cooperation in Central Europe. The Poznan University of Economics Review, Vol. 14, No. 4.

Fawn, R., (2010). Forum on ‘Central Europe’: ‘Central Europe’: On the Move? And at Whose and What Cost?. Perspectives, Vol. 18, No. 2, hal. 79-94.

Kucharczyk, Jacek & Meseznikov, Grigorij, (2015).  Diverging Voices, Converging Policies: The Visegrad States’ Reactions to the Russia-Ukraine Conflict. Heinrich-Böll-Stiftung.

Premier.gov.pl, (2016). Poland supports the modernisation of Ukraine. [online] Tersedia di: https://www.premier.gov.pl/en/news/news/poland-supports-the-modernisation-of-ukraine.html [Diakses pada 26 April 2017].

Reichardt, Adam, (2017). When the Fantasy of European Membership Meets the Reality of Slowly Implemented Changes [online]. Tersedia di: http://visegradinsight.eu/is-europeanization-losing-its-sex-appeal/ [Diakses pada 26 April 2017].

Traynor, Ian and Kingsley, Patrick, (2015). EU governments push through divisive deal to share 120,000 refugees. [online] The Guardian. Tersedia di: https://www.theguardian.com/world/2015/sep/22/eu-governments-divisive-quotas-deal-share-120000-refugees [Diakses pada 20 April 2017].

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.