Perkembangan tatanan perekonomian dunia yang semakin kompleks menyebabkan muncul adanya keinginan dan kebutuhan dari negara-negara untuk melakukan kerjasama ekonomi. Diawali dengan masa pecahnya Perang Dunia I dan II yang menyebabkan tingginya kerugian dan kerusakan yang dialami oleh negara-negara di hampir seluruh belahan dunia hingga bantuan ekonomi menjadi hal esensial bagi kelangsungan perekonomian internasional. Terlebih dengan adanya sistem liberalisasi pasar yang membebaskan negara untuk menentukan regulasi nasionalnya terhadap kegiatan perdagangan internasional, yang mana hal tersebut dapat berakibat pada proteksionisme dan hambatan perdagangan yang terlalu tinggi. Maka dari itu, integrasi ekonomi dan regionalisme menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan laju perekonomian internasional agar tetap stabil dan menguntungkan. Integrasi kemudian tidak hanya terjadi secara global saja namun juga pada tingkat regional, sehingga muncul isu-isu baru yang menuntut solusi jangka pendek dan jangka panjang di era kontemporer.

Regulasi ekonomi melalui intervensi pemerintah pada abad ke-19 mulai menuai kritik dari kaum liberalis yang dipelopori oleh Adam Smith dan teorinya. Kampanye yang menuntut perdagangan bebas kemudian mulai dilakukan khususnya di Inggris hingga diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya. Namun periode liberal sejak tahun 1930-an tidak bertahan lama karena pada tahun 1870-an krisis terjadi sehingga harga barang manufaktur menjadi rendah dan mendorong negara untuk memasang tarif (Winham, 2008). Proteksionisme dan kerjasama bilateral yang didasari oleh rasa nasionalisme kemudian terjadi sejak krisis hingga akhir Perang Dunia I dimana Amerika Serikat muncul sebagai negara dengan perekonomian terkuat yang kemudian mulai menanamkan nilai liberal pada sistem perdagangan internasional, yakni melalui Tarif Smooth & Hawley di tahun 1930 dan Reciprocal Trade Agreements (RTA) di tahun 1934 (Winham, 2008). Meski usaha-usaha tersebut sempat terhenti karena terjadinya Perang Dunia II, namun Amerika Serikat berhasil menguasai kembali pasar internasional dan melanjutkan penyebaran ideologinya. Dapat terlihat dari karakteristik sistem perdagangan Amerika Serikat yakni bisnis yang pro liberal, pendekatan anti pemerintah, pendekatan legal untuk hubungan perdagangan internasional, dan metode multilateral yang non diskriminatif (Winham, 2008). Sistem tersebut kemudian mendasari munculnya suatu integrasi global antar negara untuk menurunkan harga tarif dan liberalisasi pasar.

Keadaan pasca perang memunculkan suatu struktur internasional baru melalui sistem Bretton Woods di tahun 1947 yang membentuk World Bank dan International Monetary Fund (IMF) untuk menjaga kestabilan moneter dunia. Reformasi struktur yang baru juga diatur dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang mengarah kepada pembentukan International Trade Organization (ITO) namun gagal karena Amerika Serikat tidak meratifikasi (Winham, 2008). Lebih lanjut, GATT terdiri dari 35 artikel kesepakatan umum yang bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan global dan untuk mencegah sistem yang ada menjadi seperti sistem Balkan yang regional (Winham, 2008). Ciri utama dari GATT adalah non diskriminatif dan menggunakan prinsip Most Favoured Nation (MFN) yang diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan baik negara-negara maju maupun negara berkembang. Kemunculan GATT kemudian mendasari terjadinya negosiasi-negosiasi lain yang berkaitan dengan penurunan tarif oleh negara-negara antara lain Kennedy Round di tahun 1963 dan Tokyo Round di tahun 1977 (Winham, 2008). Pertemuan-pertemuan tersebut dilanjutkan dengan Uruguay Round pada tahun 1986 yang pada dasarnya merupakan pertemuan rutin anggota GATT, namun menjadi signifikan karena ada isu-isu baru yang dibahas.

Uruguay Round mulai membahas isu baru yakni perdagangan jasa yang lebih kompleks daripada perdagangan barang yang selama ini dibahas di forum GATT. Hal tersebut mendorong protes dari negara berkembang yang dipimpin oleh India dan Brazil yang mengatakan bahwa negara berkembang tidak dapat mendapat keuntungan yang sama karena kekuatannya belum setara dengan negara maju dan terlebih ketika negara maju belum menerapkan komitmen awal terkait barang agrikultur dan tekstil yang merupakan komoditas utama negara berkembang (Winham, 2008). Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan pembentukan World Trade Organization (WTO) yang membuat aturan yang lebih jelas terkait perdagangan internasional, menghilangkan inkonsistensi pada GATT, memperluas peraturan dagang internasional, dan didasarkan pada aturan bukan power (Peet, 2003).

Dalam perkembangannya, terdapat kegiatan negara yang mengacu pada integrasi di tingkat kawasan melalui regionalisasi. Winham (2008) menjelaskan bahwa regionalisasi merupakan proses kolaborasi antar pemerintah yang terdiri atas dua negara atau lebih, sedangkan regionalisme sebagai pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan tertentu. Meski sistem multilateral yang non diskriminatif telah menjadi pilihan yang menguntungkan bagi negara-negara, namun regionalisme tetap terjadi utamanya karena alasan politik. Regionalisme kemudian dapat digunakan antara lain untuk mengatasi permasalahan kriminalitas regional, untuk meningkatkan kekuatan tawar menawar, dan untuk menarik investor asing (Winham, 2008). Selain alasan politik, terdapat pula alasan ekonomi yakni melalui regionalisasi, produsen domestik diharapkan dapat lebih mudah memasuki dunia internasional karena persaingan di tingkat regional dianggap tidak terlalu kompetitif dan saling menjatuhkan. Tidak hanya itu, regionalisme juga dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh WTO yang anggotanya sangat beragam, seperti investasi asing dan lingkungan karena negara-negara dalam suatu region cenderung memiliki karakteristik yang sama (Winham, 2008).

Lebih lanjut, regionalisme dianggap dapat memudarkan namun juga dapat menguatkan integrasi global (Winham, 2008). Pertama, regionalisme dapat menjadi stumbling block bagi integrasi global karena dapat memperlebar kesenjangan power antar region yang dapat mempersulit liberalisasi. Kemudian juga dapat dianggap sebagai bentuk “mangkok spaghetti” yang mana akan terdapat perbedaan tariff dan sistem yang lebih kompleks sehingga kesepakatan akan sulit dicapai. Ketiga, regionalisme akan memberi akses pasar yang diinginkan oleh pemerintah sehingga akan hilang keinginan untuk melakukan perdagangan di ranah global dan yang terakhir, dapat mendorong munculnya proteksionisme kembali karena pemerintah mendapatkan kembali kekuatannya. Sedangkan terdapat pula pendapat yang mengatakan bahwa regionalisme justru dapat mendukung kuatnya integrasi di tingkat global atau berperan sebagai batu loncatan. Kaum pendukung regionalisme tersebut berpendapat bahwa regionalisme memiliki sifat kompetitif yang sama dengan tingkat global dan merupakan awal dari integrasi ke tingkat yang lebih tinggi (Winham, 2008). Penyelesaian masalah di tingkat regional kemudian juga dapat berpengaruh pada stabilitas internasional sehingga liberalisasi pasar dapat diterapkan.

Dapat disimpulkan bahwa proteksionisme yang dilakukan oleh negara-negara menyebabkan Amerika Serikat sebagai kekuatan dagang terbesar pasca Perang Dunia dengan ideologi liberalnya melakukan upaya-upaya integrasi melalui sistem perdagangan internasional. Melalui sistem Bretton Woods, GATT dibentuk secara non diskriminatif untuk mengakomodasi kepentingan negara-negara dengan penurunan tarif. Diskusi kemudian melebar dengan membahas distribusi jasa dan non tarif, sehingga melalui Uruguay Round tahun 1986, WTO dibentuk khususnya untuk melebarkan bahasan GATT dan lebih melibatkan negara berkembang. Namun, dalam perkembangannya negara-negara mulai melakukan sistem multilateral lain yakni di tingkat regional. Bagi beberapa negara, regionalisme dianggap lebih menguntungkan karena baik alasan politik, keamanan, maupun ekonomi. Penulis beropini bahwa bagi negara berkembang, kerjasama regional dapat menjadi solusi yang lebih relevan karena dengan menggabungkan kekuatan yang ada maka diharapkan dapat menyaingi kekuatan yang dimiliki oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Referensi:

Peet, Richard. 2003. “World Trade Organization” dalam Unholy Trinity: The IMF, World Bank, and WTO. London: Zed Books, pp. 27-55

Winham, Gilbert R. 2008. “The Evolution of the Global Trade Regime” dalam Ravenhill, John. Global Political Economy. Oxford: Oxford University Press, pp. 137-171

___________. “Regionalism” dalam Ravenhill, John. Global Political Economy. Oxford: Oxford University Press, pp. 172-209