Ribuan demonstran kembali memenuhi jalanan Causeway Bay, salah satu pusat perbelanjaan di Hongkong dan Distrik Wan Chai pada hari Minggu lalu untuk memprotes tindakan pemerintah Tiongkok yang mengajukan pembentukan kebijakan keamanan nasional untuk Hongkong. Kebijakan yang masih akan disahkan dalam beberapa waktu kedepan tersebut memeroleh banyak protes dan pandangan negatif karena dipandang dapat mengancam otonomi dan kebebasan sipil masyarakat Hongkong. Dalam waktu kurang dari satu jam, aparat kepolisian Wan Chan telah menembakkan gas air mata dan berupaya membubarkan kerumunan dalam aksi demonstrasi yang dianggap ilegal karena telah mengabaikan aturan social distancing tersebut. Sedangkan di Causeway Bay terlihat truk air dan kendaraan polisi bersenjata telah siap berjaga di kawasan tersebut. Meski demikian, para demonstran tetap melaksanakan aksinya dengan menyerukan slogan-slogan terkait demokrasi dan kebebasan rakyat yang beberapa kali telah diserukan dalam protes-protes anti pemerintah dalam beberapa bulan terakhir.

Demonstrasi tersebut sejatinya dipicu oleh pemerintah Tiongkok yang mengumumkan rancangan kebijakan keamanan nasional Hongkong pada hari Kamis lalu dan telah disampaikan pada anggota legislatif Tiongkok untuk dibahas pada hari Jumat. Wang Chen, wakil ketua dari the Standing Committee of the National People’s Congress (NPC) menjelaskan rincian rancangan tersebut pada sesi ketiga dalam pertemuan NPC yang berlangsung sejak tanggal 22-28 Mei. Ia mengatakan bahwa praktik “one country, two systems” yang telah diterapkan sejak penyerahan oleh Inggris pada tahun 1997 sejatinya telah berjalan dengan baik. Namun, dalam beberapa bulan terakhir terdapat peningkatan resiko keamanan nasional yang melibatkan aksi-aksi demonstrasi, kekerasan, dan teror. Oleh karenanya, kondisi ini dipandang membutuhkan aksi pencegahan dan hukuman agar tidak terjadi lagi di masa depan.

Dalam pertemuan tersebut, Wang menjelaskan bahwa rancangan kebijakan ini terdiri dari bagian pembukaan dan tujuh artikel yang berbicara seputar penegakan dari sejumlah prinsip dasar antara lain melindungi keamanan nasional dengan tegas, menjunjung tinggi asas “one country, two systems”, mendukung pemerintahan Hongkong sesuai hukum, menghilangkan gangguan eksternal, dan melindungi hak dan kepentingan warga. Namun, rancangan ini kemudian banyak memicu kekhawatiran dan amarah dari rakyat Hongkong, kelompok-kelompok sayap kanan, bahkan beberapa pemerintah dari negara lain karena dianggap telah menyalahi Hukum Dasar. Berdasarkan artikel 23 dalam Hukum Dasar yang berlaku, pemerintah Hongkong memiliki kewenangan untuk mengatur sistem keamanan dan pengadilannya sendiri terkait aksi pengkhianatan, pemisahan diri, hasutan, dan subversi terhadap Beijing. Sedangkan untuk timbal baliknya, Tiongkok harus melindungi hak kebebasan dan otonomi mereka. Maka dari itu, sejatinya pemerintah Tiongkok tidak memiliki andil dalam sistem keamanan yang dimiliki oleh Hongkong.

Akan tetapi, Wang mengatakan bahwa setelah lebih dari 20 tahun Hongkong kembali ke tanah Tiongkok, hukum yang menjalankan hal tersebut belum juga terbentuk akibat adanya sabotase dan penghalang dari pihak eksternal. Sehingga, melihat situasi keamanan Hongkong yang semakin memburuk dengan banyaknya aksi demonstrasi dan teror anti pemerintah, penting untuk mengadakan upaya penyelesaian di tingkat nasional agar sistem hukum dan mekanisme pengadilan lebih terjamin. Hal ini juga tentu berkaitan erat dengan peningkatan keamanan di tingkat nasional yang bebas dari ancaman eksternal dan kekerasan. Ia juga menambahkan bahwa dengan adanya kebijakan ini seharusnya rakyat justru merasa lebih tenang dan gembira atas masa depan Hongkong karena situasi menjadi lebih aman. Sedangkan bagi rakyat Hongkong, kebijakan tersebut tentu dapat mengancam kebebasan dan hak otonomi yang dimilikinya karena pengadilan dilakukan oleh pihak Tiongkok. Selain itu, mereka juga mengkhawatirkan dampak kebijakan ini terhadap sektor bisnis dan ekonomi Hongkong sebagai pusat finansial yang sangat menguntungkan di Tiongkok.

Sementara itu, kritik tidak hanya diutarakan oleh rakyat Hongkong saja, namun juga dari negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat yang sedang berperang dagang dengan Tiongkok. Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo mengatakan bahwa tindakan pemerintah Tiongkok yang dapat mengancam otonomi dan kebebasan Hongkong sebagaimana dituliskan dalam deklarasi bersama Tiongkok-Inggris di bawah Hukum Dasar akan berdampak pada penilaian Amerika terhadap penerapan prinsip “one country, two systems” dan status wilayah tersebut. Ia juga mengindikasikan bahwa pemerintahan Trump akan menghukum Tiongkok jika kebijakan ini disahkan, termasuk mengakhiri status spesial Hongkong. Hal ini berarti Amerika dapat menetapkan tarif untuk barang-barang dari Hongkong dan menutup akses terhadap teknologi sensitif milik Amerika. Penasihat keamanan nasional Amerika, Robert O’brien juga memperingatkan Tiongkok bahwa Amerika dapat memberi sanksi atas tindakan yang mengancam Hongkong. Ia juga mengatakan bahwa dengan kebijakan ini, maka terdapat kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan global akan hengkang dari Tiongkok dan Hongkong karena Hongkong yang memiliki sistem bebas berdagang, demokrasi, dan kapitalis sudah tiada.

Referensi:

Manfredi, Lucas. 2020. “China Sanctions ‘likely’ Over Hong Kong National Security Law: White House” [online] tersedia dalam https://www.foxbusiness.com/markets/us-sanctions-china-hong-kong-national-security-law [diakses 25 Mei 2020]

Mitchell, Tom dan Liu, Nicole. 2020. “China Risks New Hong Kong Protests by Imposing Security Law” [online] tersedia dalam https://www.ft.com/content/f2c2c055-cba9-45e1-81f8-94cc76672f14 [diakses 25 Mei 2020]

Xin, Liu dan Wenwen, Wang. 2020. “China Determined to Fix National Security Loophole, Ready for Potential US Sanctions: Experts” [online] tersedia dalam https://www.globaltimes.cn/content/1189235.shtml [diakses 25 Mei 2020]

Zheng, Sarah. 2020. “Two Sessions: national Security Law Will not Damage Hong Kong’s Freedoms, Chinese Foreign Minister Says” [online] tersedia dalam https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3085845/two-sessions-national-security-law-will-not-damage-hong-kongs [diakses 25 Mei 2020]

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti