Setelah berabad-abad Dark Age berhasil mengekang peradaban Eropa untuk tidak berpolitik karena adanya absolutism dari Kepausan, sebuah era yang disebut renaissance terjadi. Secara harfiah, renaissance dapat diartikan sebagai kelahiran kembali dan merujuk pada kembali terbukanya Eropa dari tekanan Kepausan. Era ini dianggap sebagai era pencerahan dengan peradaban yang lebih terbuka dan pengetahuan yang maju. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai dinamika serta praktik diplomasi di era renaissance.

Menurut Nigro (2008:196), era renaissance dimulai pertama kali di Italia. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa city-states di Italia berkembang cukup pesat terutama di bidang perdagangan. Saat Dark Age, keterbatasan akses terhadap ilmu pengetahuan dapat teratasi oleh para pedagang Italia yang berdagang di Timur, terutama Turki, yang memiliki ilmu pengetahuan yang lebih maju dibanding Eropa. Literatur-literatur dari Timur kemudian diterjemahkan dan dibawa ke Eropa untuk kemudian dicetak ulang dan dapat dikonsumsi oleh publik, sehingga akses masyarakat Italia terhadap ilmu pengetahuan kembali terbuka.

Adanya konflik kepentingan antar city-states di Italia untuk menjadi kekuatan hegemon utama juga merupakan salah satu bukti akan adanya renaissance yang menunjukkan bahwa praktik politik tidak lagi bergantung pada Kepausan lain (Kurizaki, 2011:15-16). Hal ini didasari oleh adanya Perjanjian Lodi pada tahun 1454 yang merupakan perjanjian damai antar city-states di Italia. Akan tetapi, kondisi politik antar city-states yang sebelumnya bermusuhan menimbulkan security dilemma di antara mereka sehingga menimbulkan rasa curiga satu sama lain. Menurut Kurizaki (2011:17), untuk mengatasi kecurigaan tersebut tiap city-states mendirikan kedutaan besar di city-states lain. Meskipun pembangunan serta pembiayaan kedutaan besar lebih mahal dibanding menambah kekuatan militer, fakta bahwa city-states Italia memiliki kemampuan militer yang buruk dibandingkan Byzantium memaksa mereka untuk lebih mengandalkan kemampuan diplomasi dibanding militer.

Sikap saling curiga di antara city-states dalam praktik diplomasi era renaissance di Italia ini kemudian membuat Machiavelli untuk menulis sebuah buku yang berjudul The Prince. Machiavelli melihat bahwa praktik pemerintahan Italia saat itu, termasuk diplomasi, seringkali tidak mengindahkan nilai atau norma yang berlaku (Roy, 1995:63-64). Pemerintah yang dilambangkan sebagai pangeran atau the prince dianggap hanya bertugas untuk menjalankan pemerintahan secara baik. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, pemerintah dapat melakukan segala cara agar kepentingan komunal dapat terpenuhi. Akan tetapi, praktik pemerintah yang demikian kemudian menciptakan budaya politik Italia yang pragmatis dan cenderung curang.

Berbeda dengan situasi politik di Italia, perpolitikan Perancis, terutama dalam berdiplomasi, justru cenderung lebih bersih dan tertata. Richeliu yang awalnya merupakan seorang kardinal dan diangkat menjadi negarawan Perancis kemudian menggunakan prinsip keterbukaan dan kepercayaan sehingga hubungan diplomatik antar negara harus tetap terjaga meskipun tanpa ada tujuan yang spesifik atau ad hoc (Roy, 1995:66-67). Dibawah kepemimpinan Richeliu pula Perancis mulai menerapkan tata cara dalam berdiplomasi secara modern, mulai dari etika diplomasi hingga sistem kementerian luar negerinya, sehingga banyak istilah diplomasi yang diadaptasi dari bahasa Perancis. Perancis juga yang mencetuskan ide raison d’etat atau kepentingan nasional (Kurizaki, 2011:24). Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintahan di era renaissance sudah mulai terlepas dari kepentingan-kepentingan Kepausan dan mulai menerapkan kepentingan nasional masing-masing negara.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa renaissance pertama kali muncul di Italia akibat adanya perdagangan serta praktik politik antar city-states. Praktik pemerintahan dan diplomasi di Italia didominasi oleh sifat saling curiga dan sinisme. Hal inilah yang membuat Machiavelli untuk membahasnya di The Prince yang menggambarkan pemerintahan Italia yang pragmatis. Sementara itu, situasi politik Perancis relatif lebih tertata dan jelas, serta adanya kepentingan nasional yang terlepas dari kepentingan Kepausan.

Referensi:

Kurizaki, Shuhei. (2011). A Natural History of Diplomacy. Di When Diplomacy Works (hal. 11-15).

Nigro, Louis J. (2008). Theory and Practice of Modern Diplomacy: Origins and Development to 1914. USAWC Guide to National Security Issues, Vol. 1, 195-207.

Roy, Samendra Lal. (1995). Diplomasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 60-61.

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.