Kegiatan ekonomi dan politik dalam ranah internasional merupakan aspek yang dinamis dan terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Namun, permasalahan utama yang belum ditemukan solusinya hingga saat ini adalah masalah ketidaksetaraan pembangunan antara negara-negara di dunia, khususnya pada masa dekolonialisasi pasca Perang Dunia II yang mana muncul negara-negara yang baru merdeka dan langsung dituntut untuk bisa bersaing dengan negara-negara Barat. Lebih lanjut, kemiskinan kemudian menjadi isu global yang muncul akibat kualitas pertumbuhan yang berbeda antara wilayah Utara dan Selatan. Adanya ketimpangan pembangunan tersebut menyebabkan negara-negara Dunia Ketiga menginginkan adanya keadilan dan pemerataan ekonomi global, sehingga berbagai strategi baru mulai diterapkan. Permasalahan kemudian menjadi semakin kompleks terkait munculnya Multinational Cooperations (MNCs) yang dengan dorongan globalisasi, mulai bergerak secara independen tanpa tergantung oleh negara asalnya. Hubungan antara MNC dan pemerintah kemudian juga berkontribusi pada perubahan tatanan internasional yang ada, sehingga memunculkan pandangan baru dari kelompok non-kapitalis dan kapitalis transnasional.

Diawali dari masa pasca kolonialisme pada akhir Perang Dunia II, hampir semua negara di Asia dan Afrika telah mendapatkan kemerdekaannya. Jatuhnya kolonialisme ini sendiri disebabkan oleh banyaknya pemberontakan dari masyarakat anti kapitalis dan munculnya negara-negara industrial baru seperti Amerika Serikat dan Jepang yang dengan kekuatan ekonominya mulai membatasi gerak negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis (Frieden, 2006). Namun meski telah merdeka, negara-negara Asia dan Afrika memiliki masalah baru yakni tuntutan untuk memajukan perekonomian tanpa adanya bantuan dari negara kolonial, ditambah lagi dengan suara yang kecil di ranah internasional. Terdapat dua perspektif terkait ketidaksetaraan pembangunan yang dirasakan oleh negara-negara Selatan (Thomas, 2008). Pertama, negara-negara Utara memandang akar dari permasalahan ini adalah kurangnya efisiensi dari kebijakan domestik negara-negara Selatan sendiri. Sedangkan dari perspektif negara-negara Selatan, ketidaksetaraan tersebut disebabkan oleh struktur sistem internasional yang diskriminatif. Maka dari itu, terdapat usaha-usaha untuk menghapus kemiskinan di dunia dengan melakukan modifikasi dalam kebijakan pembangunan dunia sebagai bentuk tanggung jawab kolektif.

Lebih lanjut, salah satu usaha yang dilakukan adalah membentuk sistem Bretton Woods dengan mendirikan tiga institusi utamanya yakni IMF, World Bank, dan GATT (Thomas, 2008). Dipelopori oleh Amerika Serikat, proteksionisme yang dilakukan oleh negara-negara pada tahun 1930-an dianggap sebagai penyebab ketidakstabilan ekonomi sehingga liberalisasi pasar dianggap sebagai solusi yang tepat. Liberalisasi pasar juga ditunjukkan dengan Konsensus Washington yang beranggapan bahwa perdagangan bebas adalah metode paling menguntungkan dengan efek trickle down (Thomas, 2008). Namun dalam praktiknya, sistem Bretton Woods dan Konsensus Washington tetap dianggap memihak pada kepentingan negara-negara Utara sehingga pada tahun 1973, sistem ini dihentikan. Selanjutnya, negara-negara berkembang mulai mencari cara lain untuk memajukan perekonomiannya sehingga pada tahun 1973 revolusi industri banyak terjadi di Asia dan Afrika. Negara-negara Amerika Latin yang awalnya memiliki perekonomian yang lemah, menerapkan sistem industrialisasi yang mana pemerintah melindungi dan memberi subsidi pada industri-industri lokal (Frieden, 2006). Pemerintah membantu kemajuan industri dalam negeri dengan tujuan agar dapat bersaing dalam ranah internasional. Lebih lanjut, pembangunan yang difokuskan pada sektor industri juga diharapkan dapat memberi efek spillover pada sektor lainnya sehingga pembangunan dapat berjalan dengan efektif. Sistem ini juga diterapkan di India yang mengalokasikan investasinya pada infrastruktur dan industri-industri dasar seperti besi dan baja hingga berkembang ke manufaktur yang lebih modern. Kemudian, terdapat pula strategi dari negara-negara Asia Timur yang mendorong manufakturnya untuk melakukan ekspor besar-besaran. Dalam hal ini pemerintah melakukan intervensi terhadap sektor industrial dengan memberi kredit murah dan penarikan pajak ekspor (Frieden, 2006). Oleh karenanya, pada masa ini mulai muncul negara-negara industri baru yang mulai dapat menyaingi negara-negara Barat.

Menilik lebih dalam, meski negara-negara telah merdeka dan bebas dari negara kolonial, terdapat pandangan neokolonialisme yang mengatakan bahwa sebenarnya kontrol atas sumber daya ekonomi masing-masing negara tetap dikuasai oleh negara kolonial karena banyaknya manifestasi politik, serta resource bondage yang sudah tertanam sejak masa kolonial. Kondisi ini kemudian menyatukan suara negara Dunia Ketiga untuk bisa lepas dari kuasa negara-negara kapitalis sehingga muncul dua teori yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena ini. Pertama, teori modernisasi yang beranggapan bahwa difusi kultural dan pengenalan terhadap teknologi modern terhambat oleh adanya kultur tradisional sehingga pembangunan tidak berjalan dengan lancar (Hoogvelt, 1997). Maka, diperlukan sebuah evolusi sosial melalui konvergensi masyarakat Dunia Ketiga dengan model Barat, sehingga nilai-nilai kultural menjadi universal dan modernisasi dapat dilakukan secara merata di dunia. Namun pernyataan tersebut menuai kritik dari teori dependensi yang menganggap unit analisis yang digunakan oleh kaum modernis sangat kapitalis dan tidak fokus pada keterbelakangan yang dialami negara-negara Dunia Ketiga. Dalam teori dependensi, lambatnya pembangunan tidak disebabkan oleh konflik domestik namun sejarah yang sama diseluruh dunia terkait sistem kapitalisme (Hoogvelt, 1997). Dari sistem kolonial, muncul sebuah struktur ekonomi yang terdistorsi sehingga menyebabkan stagnansi ekonomi dan kemiskinan dalam skala besar. Sistem tersebut menyebabkan negara Dunia Ketiga hanya dapat menghasilkan barang primer ke negara-negara industri, tidak dapat membentuk industri lokal, dan menumbuhkan ketergantungan ekstrim dengan pasar internasional (Hoogvelt, 1997). Maka dari itu, muncul keinginan dari negara Dunia Ketiga untuk dapat memasuki pasar domestik negara-negara industri, serta menginginkan adanya reformasi dalam sistem moneter internasional.

Dalam era kontemporer, globalisasi dan neoliberalisasi pasar mulai memunculkan aktor-aktor baru selain negara yang dapat memengaruhi struktur dan tatanan internasional. Hal tersebut menjadi tantangan baru bagi negara-negara untuk mempertahankan eksistensi perekonomian nasionalnya. Dalam Robinson (2004) dijelaskan bahwa globalisasi mendorong perkembangan kaum kapitalis transnasional yang diartikan sebagai kaum kapitalis domestik yang melakukan kegiatan perdagangan dan investasi dalam skala internasional. Kaum kapitalis ini sendiri dapat dibagi berdasarkan kepentingan yang dimiliki yakni kapital industrial, komersial, finansial, dan informasi. Lebih lanjut, pergerakan kapital dalam era globalisasi menyebabkan adanya perubahan tatanan dalam sistem internasional. Produksi lokal yang kemudian mengalami transnasionalisasi hingga melampaui lintas batas negara kemudian menyebabkan kompetisi pasar yang semula hanya dilakukan antar negara, menjadi bergeser didalam lingkar perusahaan transnasional yang bersifat oligopoli (Robinson, 2004). Hal tersebut memunculkan adanya perbedaan kelas borjuis dan proletar antar perusahaan-perusahaan transnasional itu sendiri. Dominasi kaum kapitalis transnasional kemudian dapat dilihat dari semakin kuatnya MNCs dalam perekonomian global.

Sebagai bagian dari kaum kapitalis transnasional, perusahaan multinasional atau Multinational Coperations (MNCs) diartikan sebagai perusahaan yang berasal dari satu atau lebih negara yang memiliki hak secara penuh atau sebagian atas anak perusahaan dalam sistem ekonomi nasional lain (Gilpin, 2001). Pada awalnya, perkembangan perusahaan multinasional dimulai pada masa imperialisme dan kolonialisme di Eropa yang ditunjukkan oleh kuatnya East India Company milik Inggris dan Vereenidge Oost-indische Compagnie milik Belanda. Namun pada era globalisasi saat ini, kegiatan ekonomi internasional menjadi semakin kompleks karena pasar mulai diperebutkan oleh perusahaan multinasional swasta dan negara (Magdoff, 1978). Kemudian dijelaskan dalam Gilpin (2001) bahwa terdapat dua pandangan terkait peran perusahaan multinasional saat ini. Pertama, perusahaan multinasional dipandang sebagai kekuatan baru yang dapat berada diatas situasi anarki antar negara dan kepentingannya dapat menggeser relevansi negara itu sendiri, bahkan negara dapat dianggap sebagai penghalang dari kemajuan perusahaan multinasional. Namun di sisi lain, terdapat pandangan bahwa negara masih memegang peranan penting karena perusahaan multinasional juga tidak dapat bergerak tanpa persetujuan negara. Sedangkan, pada realitanya keduanya memang memiliki hubungan yang erat karena perusahaan multinasional membutuhkan suatu stabilitas sosial dalam negara yang diduduki atau ingin diduduki (Magdoff, 1978). Selain itu, perusahaan multinasional juga membutuhkan negara untuk menjaga nilai mata uang sebagai alat tukar perdagangannya yang lintas batas internasional. Namun, negara sendiri juga membutuhkan perusahaan multinasional untuk menjaga stabilitas perekonomian domestiknya dan upaya menarik investor asing.

Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan ekonomi dan politik internasional, terdapat aktor-aktor dalam kelas dan bentuk yang berbeda-beda. Pembahasan mengenai kaum non-kapitalis dalam dunia internasional sendiri muncul karena isu kemiskinan terkait hubungan antara negara-negara Utara dan Selatan. Terdapat kesenjangan yang terjadi khususnya pasca era kolonialisasi karena negara-negara baru diharapkan dapat mengimbangi kekuatan negara-negara kolonial terdahulu. Kemudian muncul teori modernisasi dan dependensi yang menganalisis penyebab dan solusi yang dapat diterapkan guna mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian, juga terdapat aktor baru dalam era globalisasi saat ini yakni kaum kapitalis transnasional sebagai entitas non negara yang turut berpartisipasi dalam perdagangan dan investasi lintas batas. Hal tersebut memunculkan sebuah tatanan baru yang semakin kompleks karena pasar kemudian diperebutkan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Terkait situasi ini, perusahaan multinasional dapat dipandang sebagai pembawa keuntungan dan juga kerugian bagi negara. Selain itu, peran perusahaan multinasional juga menjadi perdebatan dalam kaitannya dengan relevansi negara di era globalisasi dan neoliberalisasi saat ini. Penulis beropini bahwa dalam memahami kegiatan ekonomi dan politik internasional, dibutuhkan perhatian tertentu terhadap kaum minor seperti negara-negara Dunia Ketiga dan juga kemunculan perusahaan multinasional yang tidak dapat diabaikan. Namun bagi penulis, di era saat ini negara masih memiliki peran yang krusial dalam menentukan jalannya perekonomian global meski lahirnya perusahaan multinasional mulai dapat memengaruhi kebijakan yang dikeluarkan suatu negara.

Referensi:

Frieden, Jeffrey. 2006. “Decolonization and Development in the South” dalam Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century. New York: W.W Norton&Co. Inc., pp. 301-320

Gilpin, Robert. 1987. “The Issue of Dependency and Economic Development” dalam Political Economy of International Relations Princeton: Princeton University Press, pp.118-170

Gilpin, Robert. 2001. “The State and the Multinationals” dalam Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. Princeton: Princeton University Press, pp. 278-304

Hoogvelt, Ankie. 1997. “Neo-Colonialism, Modernization, and Dependency” dalam Globalization and the Post-Colonial World: The New Political Economy of Development. Baltimore: The John Hopkins University Press, pp. 29-43

Magdoff, Harry. 1978. “The Multinational Corporation and Development – A Contradiction?” dalam Imperialism: From the Colonial Age to the Present. New York: Monthly Review Press, pp. 165-197

Robinson, William L. 2004. “Global Class Formation and the Rise of a Transnational Capitalist Class” dalam A Theory of Global Capitalism: Production, Class, and State in a Transnational World. Baltimore: The John Hopkins University Press, pp. 33-84

Thomas, Caroline. 2008. “Globalization and Development in the South” dalam Ravenhill, John. Global Political Economy. Oxford: Oxford University Press, pp. 410-447