Timor Leste merupakan salah satu negara kecil yang terleak di wilayah timur Indonesia, yakni di Pulau Timor bagian Timur. Dilihat dari linimasanya, wilayah Timor merupakan salah satu bekas jajahan Portugal di era kolonialisme. Selain menjadi tujuan bangsa Portugis untuk dieksploitasi, mereka juga memiliki misi utama untuk menyebarkan agama Kristiani sebagai tujuan gospel mereka. Oleh karena itu, sama dengan beberapa wilayah lain seperti Makau di Tiongkok dan Malaka di Malaysia, wilayah Timor Leste merupakan salah satu tempat seminari bagi kaum Kristiani, yakni sebagai tempat belajar bagi masyarakat untuk menjadi seorang pastur. Dengan demikian, mayoritas masyarakat di Timor Leste memeluk agama Katolik Roma hingga saat ini. Walaupun kolonialisme berpindah ke tangan Belanda, pengaruh Portugal masih kental hingga saat ini. Beberapa buktinya dapat ditunjukkan dengan penggunaan bahasa nasional yang sangat kenal dipengaruhi oleh Bahasa Portugis dan beberapa penamaan yang diadopsi dari budaya Portugal (Hull, 1999).

Secara geografis, wilayah Timor Leste merupakan wilayah Melanesia, dengan ciri-ciri masyarakatnya adalah berkulit gelap dan rambut keriting. Walaupun dinilai cukup dekat dengan Australia, tidak ditemukan satu pun pengaruh Suku Aborigin Australia di sana. Pengaruh budaya yang paling kental adalah Melayu, yang juga dibawa oleh adanya pengaruh bahasa Melayu yang digunakan oleh beberapa masyarakat di Timor Leste (Hull, 1999). Namun, mayoritas masyarakat secara etnografis masuk pada kelompok Melanesia juga berbagi bahasa dengan masyarakat yang bermigrasi dari Papua. Oleh karena itu, terdapat beberapa bahasa yang sama antara bahasa yang digunakan di Timor dengan bahasa yang dgunakan di Papua (McWillim & Traube, 2011). Dengan masuknya wilayah Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia dari Belanda, masyarakat Timor Leste berubah menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, walaupun penggunaannya masih minor di kalangan masyarakat (Hull, 1999). Di sisi lain, masyarakat Timor Leste kala itu masih menggunakan bahasa daerah asli mereka masing-masing dan masih bertahan hingga tahun 1970-an (McWilliam & Traube, 2011).

Jika menilik dari sisi perpolitikan di Timor Leste, sejatinya dinamika yang terjadi saat ini dapat ditarik kembali sejak masa sebelum kemerdekaan, yakni pada masa pre-kolonial, kolonial, persengketaan dengan Indonesia, hingga kependudukan United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET). Timor Leste merdeka pada tanggal 20 Mei 2002 dan resmi menjadi anggota PBB yang ke 191 pada tanggal 27 September 2002. Menurut Sahin (2007), masalah utama yang masih didapatkan setelah mendapatkan kemerdekaannya terdapat pada proses state building yang dapat dipahami sebagai cara konstruksi atau rekonstruksi pemerintah untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Sahin menambahkan bahwa Timor Leste sebagai negara yang baru merdeka memiliki banyak tugas penting seperti membangun institusi yang fungsional, membersihkan pengaruh masa lalu yang kelam, menciptakan lapangan pekerjaan, dan membangun ekonomi. Sedangkan pada kenyataannya, Timor Leste dinilai kurang mampu untuk memenuhi tugasnya sebagai negara berdaulat karena meski telah merdeka, masih terdapat masalah-masalah dan kekacauan di berbagai sektor.

Lebih lanjut, sistem pemerintahan yang digunakan berbasis pada demokrasi dan prinsip liberal akibat dari dorongan PBB pada tahun-tahun menjelang kemerdekaannya. Timor Leste dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang dipilih untuk menjabat periode lima tahun dan memiliki seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang merupakan kepala partai politik dengan jumlah suara terbanyak dalam pemilu (Molnar, 2009). Sedangkan konstitusi yang digunakan sebagai landasan pemerintahannya ditulis oleh panitia konstituen pertamanya dan disusun berdasarkan model Portugal dan sedikit memasukkan adopsi dari Mozambik. Namun, Brown (2015) memandang bahwa demokrasi merupakan konsep yang asing bagi masyarakat yang lebih mengutamakan prinsip-prinsip tradisional dan kesukuan, sehingga dinilai kurang sesuai untuk diterapkan. Sistem multipartai yang digunakan dalam dinamika politik juga seringkali mengalami gesekan konflik tersendiri dan disebut dengan istilah “flawed democracy“ karena menyebabkan perebutan kekuasaan internal, namun melupakan pembangunan institusi fungsional yang seharusnya menjadi fondasi pemerintahan. Kemerdekaan kemudian dapat menciptakan persatuan dan nasionalisme, namun di sisi lain juga memunculkan fragmentasi internal karena tidak adanya common enemy (Sahin, 2007). Oleh karenanya, pada dasarnya Timor Leste mengalami masa transisi kemerdekaan yang terlalu cepat sehingga belum tercipta kematangan struktur dan efektivitas dari pemerintahannya sebagai negara yang berdaulat.

Selain itu, isu menonjol yang didapati dari negara ini Ialah perkembangan kehidupan dalam negara itu sendiri dalam bentuk populasi negaranya dan kesejahteraan yang diterima masyarakatnya. Pada tahun 2005, populasi negara yang baru merdeka diperkirakan mencapai 1.011.000, yang mana setengah jumlahnya adalah wanita dan dua pertiganya berusia kurang dari 25 tahun (UNDP 2006, dalam Narciso & Henriques, 2007). Hingga dapat dikatakan bahwa jumlah populasi wanita sangatlah tinggi daripada laki-lakinya. Harapan hidup rendah, angka kematian bayi tinggi, tingkat pemanfaatan layanan kesehatan rendah, dan angka mengulang sekolah dan putus sekolah tinggi (Narciso & Henriques, 2007). Namun, isu-isu akan kemiskinan merupakan isu yang umum terjadi dalam negara-negara berkembang seperti Timor Leste, maka tim penulis akan lebih memfokuskan pada isu krusial berupa isu gender di negara ini. Dalam banyak situasi, dampak kebijakan dan program pembangunan bias terhadap kesetaraan gender diberikan kepada masing-masing gender yang memengaruhi kebutuhan dan prioritas mereka, akses ke sumber daya, produk, dan layanan, hingga stereotip gender, asumsi dan harapan yang timbul dari kebijakan dan program mempengaruhi partisipasi perempuan. Pada akhirnya, peran ganda dan simultan yang dilakukan oleh perempuan menjadi sebuah sumber konflik dan ketegangan (Narciso & Henriques, 2007) .

Peran gender di Timor Leste telah ditegakkan sejak usia muda yang memengaruhi sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses ke peluang terkait pendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan sebagainya. Laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan pembuat keputusan keluarga, masyarakat, dan masyarakat, sementara perempuan dianggap sebagai pengikut dan pendukung, yang mana mereka akan menjadi ibu rumah tangga pasif dan patuh (Narciso & Henriques, 2007). Konstitusi yang dibuat sangatlah tidak berjalan sesuai dengan semestinya, hingga wanita memiliki status lebih rendah daripada laki-laki, dan menderita berbagai bentuk diskriminasi, hingga wanitamendapatkan dampak kemiskinan lebih besar daripada laki-laki karena ketidakberdayaannya. Adanya konstitusi yang telah dibuat sedemikian rupa dan telah terlegitimasi ternyata tidak memberikan banyak peluang untuk para wanita agar lebih banyak berperan dan menggunakan akses dalam peluang hidup untuk pekerjaan dan pendidikan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Timor Leste sebagai negara yang cukup muda di dunia ini tentu memiliki dinamika tersendiri. Sebagai salah satu wilayah jajahan di era kolonialisme, kawasan tersebut merupakan salah satu pusat eksploitasi bangsa Portugis selama ratusan tahun di wilayah Asia-Pasifik. Meskipun secara etnografis mereka termasuk dalam rumpun Melanesia, namun terdapat pengaruh budaya Melayu yang masuk di negara tersebut, utamanya pada saat pendudukan Indonesia yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun, meski telah terbebas dari kekangan eksternal dan kolonialisme, Timor Leste masih memiliki masalah tersendiri yang terletak pada konstruksi pemerintahannya dan keejahteraan masyarakatnya. Selain itu, adanya isu gender yang ada di Timor Leste dapat dikatakan sama dengan negara-negara berkembang lainnya, sebagaimana hal ini dapat dilihat dengan peluang wanita dalam setiap aspek, dan menjadi signifikan akibat konstitusi yang ada di Timor Leste tidak memberikan banyak perubahan pada isu gender ini. Meskipun Timor Leste masih memiliki permasalahan mendasar pada pemerintahan dan struktural mereka, namun bagi tim penulis memang masih membutuhkan waktu yang panjang bagi negara baru untuk mengembangkan dan memajukan negara mereka, sehingga dibutuhkan sokongan masyarakat di dalamnya hingga adanya kerja sama internasional untuk membantu Timor Leste yang lebih sejahtera.

Referensi:

Brown, M. Anne. 2015. “State Formation and Political Community in Timor-Leste – The Centrality of the Local” dalam RCCS Annual Review, Issue no. 7.

Hull, Geoffrey, 1999. “East Timor and Indonesia: The Cultural Factors of Incompatibility”, dalam Studies in Languages and Cultures of East Timor, Vol, 2.

McWilliam, Andrew dan Elizabeth G. Traube, 2011. “Land and Life in Tior-Leste: Introduction”, dalam McWilliam, Andrew dan Elizabeth G. Traube (eds.), Land and Life in Timor-Leste: Ethnographic Essays, Canberra: Australian National University E Press.

Molnar, A. Katalin, 2010. “The New Nation: the Independent Democratic Republic of Timor Leste” dalam Timor Leste: Politics, History, and Culture. New York: Routledge.

Narciso, Vanda and Henriques, Pedro, 2010. Women and Land in Timor-Leste : Issues in Gender and Development. Indian Journal of Gender Studies 17: 49.

Sahin, Selver B. 2007. “Building the State in Timor-Leste” dalam Asian Survey, Vol. 47, No. 2, pp. 250-267.