Pada tanggal 11 September 2011, organisasi Al-Qaeda menabrakkan beberapa pesawat ke bangunan ikonik Amerika Serikat yaitu Twin Towers dan Pentagon. Menurut Delpech (2002), hal inilah yang memicu istilah global war on terror sebagai aksi perlawanan dan penanggulangan terorisme di dunia. Kedua bangunan di atas dianggap sebagai wujud dari kemegahan Amerika Serikat sebagai negara superpower, di mana kehancurannya dianggap sebagai sebuah tragedi dan memicu keresahan global. Persepsi masyarakat muncul ketika negara sebesar Amerika Serikat dianggap tidak lagi mampu menjaga ikon negaranya, sehingga wilayah lain dianggap lebih terekspos dari serangan-serangan serupa. Maka dari itu, diperlukan adanya aksi bersama untuk menanggulangi terorisme agar aksi terorisme dapat diantisipasi dan tidak semakin berkembang. Menurut van Ham (2008), pemicu utama dari aksi penanggulangan terorisme secara global adalah adanya Bush Doctrine yang memanfaatkan posisi Amerika Serikat sebagai negara superpower untuk memaksa negara-negara lain melakukan war on terror.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai institusi internasional yang berusaha untuk menjamin peradamaian dunia merespon dengan memberikan beberapa resolusi terkait dengan global war on terror (Foot, 2007). Namun, sebelum serangan Al-Qaeda dilakukan pada tahun 2001, PBB telah mengeluarkan keputusan terkait dengan Al-Qaeda, Taliban, dan Osama bin Laden melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB ke-1267. Pada awalnya, resolusi tersebut ditujukan bukan sebagai aksi melawan terorisme namun sebagai resolusi konflik di kawasan utara Afghanistan. Pada bulan September 2001, PBB mengeluarkan resolusi yang lebih spesifik membahas aksi anti-terorisme melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB ke-1368 dan 1373. Kedua resolusi di atas secara umum mewajibkan negara-negara anggota PBB untuk aktif berperan menanggulangi terorisme dengan membagi informasi yang didapatkan terkait dengan aksi terorisme ke dalam forum PBB. Selain itu, Dewan Keamanan PBB membentuk Counter Terrorism Committee sebagai badan yang menginvestigasi negara-negara anggota PBB agar menerapkan hukum anti-terorisme di negaranya.

Pada bulan Maret 2004, dikeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB ke-1535 terkait pembentukan Counter Terrorism Committee Executive Directorate sebagai pendamping dari Counter Terrorism Committee. Foot (2007) kemudian berpendapat bahwa terdapat tumpang tindih antara kedua komite tersebut. Pembentukan kedua komite tersebut juga dianggap hanya sebagai manuver PBB agar dianggap peduli terhadap isu terorisme atau yang biasa disebut sebagai institutional signaling. Selain itu, terdapat sesuatu yang menarik ketika dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB ke-1566 pada Oktober 2004. Resolusi ini secara umum menjelaskan tentang bagaimana terorisme merupakan sebuah ancaman yang serius bagi dunia (Persatuan Bangsa-Bangsa, 2004). Pada resolusi ini, terminologi terorisme sendiri baru pertama kali didefinisikan sehingga terdapat permasalahan terkait dengan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan sebelumnya. Terdapat jeda waktu 3 tahun bagi Persatuan Bangsa-Bangsa dan negara-negara anggotanya melakukan aksi anti-terorisme tanpa memiliki persamaan definisi mengenai terorisme itu sendiri.

Selain itu, juga terdapat beberapa perdebatan terkait peran dan efektivitas PBB dalam global war on terror ini. Pengambilan keputusan terkait posisi PBB itu sendiri apakah ingin menempatkan anti-terorisme sebagai agenda utamanya atau tetap berfokus pada agenda-agenda low politics juga menjadi salah satu perdebatan (Colburn, 2005). Delpech (2002) kemudian berpendapat bahwa hal ini berkaitan dengan dilema terkait pemberantasan terorisme seringkali harus dilakukan dengan cara mengintervensi kedaulatan negara lain karena posisi kelompok teroris yang kerap bersembunyi di negara berdaulat. Sejalan dengan pendapat di atas, Luck (2004) kemudian melihat bahwa terdapat dua permasalahan mengenai kontribusi PBB yaitu conceptual puzzles dan structural and institutional constraints. Hal ini berkaitan tentang intervensi yang dilakukan PBB terkait upaya anti-terorisme seringkali tidak hanya melanggar kedaulatan negara, melainkan juga norma serta peraturan internasional yang telah berlaku dan juga hak asasi manusia. Selain itu, terdapat batasan-batasan institusional bagi lembaga-lembaga seperti Counter Terrorism Committee untuk beraktivitas karena harus melalui struktur birokrasi yang ada sehingga menghalangi kinerja dan efektivitas dari aksi anti-terorisme itu sendiri.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tragedi 11 September 2001 menyebabkan dunia masuk ke dalam era war on terror. Melalui PBB, dunia berada dalam fokus untuk menghalau aksi terorisme sehingga membentuk istilah global war on terror. Namun, terdapat permasalahan-permasalahan terkait langkah-langkah yang diambil oleh PBB itu sendiri seperti tidak efektifnya lembaga yang dibentuk dan juga dilema terkait pengambilan keputusan yang ada. Penulis berpendapat bahwa terdapat disturbance ketika struktur internasional yang ada selama ini terlalu berfokus pada negara dan terdapat aktor non-negara seperti teroris yang mengancam keamanan internasional. Belum adanya mekanisme yang jelas terkait aktor non-negara dalam konteks keamanan internasional menyebabkan ketidakjelasan langkah-langkah apa saja yang harus diambil.

Referensi:

Colburn, Melanie, (2005). The UN’s War on Terrorism. [Online] Tersedia di: https://www.globalpolicy.org/component/content/article/154/26851.html (Diakses pada 19 Desember 2016).

Delpech, Thereas, (2002). The Imbalance of Terror. Washington Quarterly, Vol 25. No 2, hal. 31 – 40.

Foot, Rosemary, (2007). The United Nations, Counter Terrorism, and Human Rights: Institutional Adaptation and Embedded Ideas. Human Rights Quarterly. Vol 29, No 2, hal 489 – 514

Luck, Edward C., (2004). Another Reluctant Belligerent: The United Nations and the War on Terrorism. Dalam Richard M Price dan Mark W Zacher The United Nations and Global Security. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Persatuan Bangsa-Bangsa, (2004). Security Council Acts Unanimously To Adopt Resolution Strongly Condemning Terrorism As One Of Most Serious Threats To Peace.

Van Ham, Peter, (2008). War, Lies, and Videotape: Public Diplomacy and the USA’s War on Teorrirsm. SAGE Publication.

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.