Pendahuluan

Pada situasi konflik dan peperangan, gambaran umum yang dapat dibayangkan oleh masyarakat ialah kondisi tidak aman karena tingginya intensitas kekerasan dan tekanan dari kedua belah pihak yang saling berlawanan. Di tengah situasi chaos, perempuan dan anak-anak lebih banyak menjadi korban atas konflik atau perang yang terjadi. Sedangkan laki-laki bertugas sebagai kombatan dan pejuang untuk mengakhiri konflik. Dalam kondisi tersebut, stereotipe tentang perempuan makhluk lemah dan laki-laki merupakan individu maskulin, tidak dapat dielakkan. Tetapi pada beberapa konflik yang terjadi, asumsi demikian tidak berlaku lagi. Banyak sekelompok perempuan yang justru tergabung dalam kelompok teroris atau kelompok-kelompok ekstrimis lainnya, seperti perempuan-perempuan yang tergabung dalam Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).

Dibentuk pada tahun 1976, LTTE dikenal sebagai kelompok etno-nasionalis militan yang memperjuangkan kemerdekaan wilayah Tamil di utara dan tenggara Sri Lanka. Kelompok militan ini cukup dianggap oleh sebagian besar masyarakat Sri Lanka sebagai kelompok teroris terkuat dan terkejam di wilayah Tamil (Dissanayake, 2017). Strategi serta taktik yang LTTE terapkan untuk mencapai tujuan mereka tidak lain dengan memanfaatkan bom bunuh diri, sabuk/rompi bunuh diri dan merekrut perempuan untuk dijadikan kombatan (Express India, 2008). LTTE menjadi kelompok teroris pertama di kawasan Asia Tenggara yang merekrut perempuan sebagai kombatan sekaligus pelaku bom bunuh diri. Keterlibatan perempuan Tamil dalam organisasi militan ini sudah dimulai sejak awal dibentuknya LTTE. Kebanyakan dari mereka hanya menempati posisi-posisi pendukung seperti mencari dan mengumpulkan informasi, sebagai pelaku propaganda, mencari dana tambahan untuk membiayai organisasi atau sekadar menjadi tenaga medis (Chawade, 2016).

Perekrutan perempuan untuk dijadikan kombatan baru secara resmi dilakukan pada tahun 1983, saat batalion Women’s Front of the Liberation Tigers (WFLT) dibentuk dan memulai training mereka dua tahun kemudian. Keterlibatan langsung kombatan perempuan dalam konflik baru dilakukan di tahun 1986 (Richards, 2014). Berawal dari pembentukan batalion (WFLT), pasukan kombatan perempuan dikembangkan lagi menjadi dua cabang regu. Pertama, kelompok besar yang disebut The LTTE Women’s Wing atau Birds of Freedom yang terbagi ke dalam tiga divisi yakni divisi administrasi, divisi militan serta divisi bunuh diri. Perekrutan perempuan ke dalam LTTE juga bertujuan untuk menyebarkan kampanye tentang women empowerment di kawasan Tamil melalui propaganda. Hal ini merupakan tugas yang dilakukan oleh divisi administrasi. Sedangkan divisi militan berfungsi untuk mengatur operasi perang. Begitu pula dengan divisi bunuh diri (Black Tigers) yang memiliki tanggung jawab untuk menentukan serangan bunuh diri (Chawade, 2016).

Regu kedua yang dibentuk oleh LTTE ialah Sothiya dan Malathi untuk melatih dan menciptakan brigade militer perempuan. Layaknya angkatan militer negara manapun, brigade ini disusun atas beberapa pasukan, yakni pasukan anti-tank, pasukan senjata kelas berat dan pasukan anti-aircraft (Ann, 1993 dalam Dissayanake, 2017). Sejak pembentukan kedua batalion ini, perempuan yang tergabung ke dalam LTTE sejumlah sepertiga atau 20% dari total keseluruhan organisasi. Meskipun hanya sepertiga kekuatan LTTE, tetapi mayoritas pasukan perempuan justru memberikan kontribusi lebih banyak daripada pasukan laki-laki. Tidak hanya dari aksi bunuh diri, pengeboman, dan pembunuhan tetapi juga dari aksi propaganda, kampanye serta upaya menyuarakan kesetaraan gender (Alison, 2003). Keterlibatan perempuan kombatan di LTTE menjadi batu loncatan besar bagi perempuan yang hidup di tengah upaya memerdekakan diri dari pemerintah. Perempuan-perempuan LTTE menjadi simbol tak terelakkan atas dimensi baru peran perempuan. Dalam kasus lain, perempuan dapat memperjuangkan kepentingan mereka melalui partisipasi di kursi politik yang sifatnya less violent daripada terjun langsung ke medan pertempuran seperti para kombatan perempuan LTTE. Sejarah tentang perempuan di medan perang atau sejarah tentang perempuan yang terlibat langsung pada aktivitas militer merupakan hal yang menarik untuk dibahas karena ketidaksesuaiannya dengan karakter dan kehidupan perempuan pada umumnya. Sehingga tulisan ini dibuat untuk membahas alasan-alasan yang kemudian mendorong para perempuan tersebut memutuskan bergabung dan melibatkan diri ke dalam serangkaian aksi dan aktivitas militer di bawah naungan kelompok militan LTTE. Di samping itu, penulis juga berusaha menambahkan bagaimana pendekatan gender, khususnya tentang perempuan dalam militer memandang keterlibatan anggota kombatan perempuan LTTE.

Masuknya Perempuan sebagai Anggota Milisi LTTE

Kata militerisme selalu dikaitkan dengan peperangan atau konflik. Sebagian besar akademisi mendefinisikan perang dengan membatasi jumlah korban yang mati dalam pertempuran. Apabila jumlah mencapai angka seribu orang, maka pertempuran tersebut dapat dikategorikan ke dalam peperangan. Selain itu, perang juga dapat didefinisikan sebagai tindak kekerasan yang terstruktur terhadap pihak lawan. Dari kedua definisi di atas, Goldstein (2001), menyatakan bahwa perang dapat dimaknai sebagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang baik secara terstruktur yang kemudian membentuk sebuah sistem berkelanjutan atas dasar kepentingan. Perang yang identik dengan aksi militerisme selalu didominasi oleh kaum laki-laki. Tetapi, munculnya anggota perempuan dalam struktur keanggotaan LTTE memberikan dimensi baru atas peran perempuan itu sendiri.

Setelah melakukan perekrutan anggota perempuan khusus untuk menjadi kombatan perang melawan pihak pemerintah Sri Lanka, LTTE membangun sarana pelatihan militer bagi anggota baru. Kader-kader perempuan Tamil yang pertama dilatih harus berpartisipasi pada pelatihan dalam kurun waktu satu tahun, terhitung sejak Oktober 1986 hingga Oktober 1987. Pelatihan anggota perempuan Tamil ini pada awalnya dianggap sia-sia dan diragukan keberhasilannya. Keraguan tersebut muncul atas dasar asumsi umum masyarakat terhadap perempuan itu sendiri (Balasingham, 1993). Dengan bergabung menjadi anggota kombatan, perempuan Tamil tidak hanya merepresentasikan sikap bertolak belakang yang selama ini diinterpretasikan oleh sebagain besar orang tentang feminitas. Tetapi juga memaksa mereka untuk hidup di bawah tekanan militer yang tidak pernah dialami sebelumnya. Keputusan ekstrem yang dipilih oleh perempuan Tamil untuk turut bergabung menjadi kombatan bukan tanpa sebab. Ada beberapa hal yang kemudian mendorong mereka untuk memutuskan menjadi pasukan militer kombatan.

Tamil sebagai Etnis Minoritas di Sri Lanka

Etnis Tamil yang mendiami Sri Lanka di sebelah utara dan tenggara pada awalnya merupakan sekelompok pengungsi dari wilayah selatan India yang saat itu masih berada di bawah jajahan pemerintah Inggris. Mayoritas etnis Tamil yang tinggal di India bekerja sebagai buruh atau pekerja kasar untuk Inggris di bidang perkebunan serta agrikultur. Semasa imperialisme Inggris, masyarakat Tamil masih mendapatkan hak sebagai penduduk di India, tetapi setelah pemerintah Inggris memberikan kemerdekaan kepada India, sejumlah hampir 500.000 orang Tamil memilih untuk pergi ke Sri Lanka dan mendapatkan status kewarganegaraan di sana (Minority rights group international, 2018). Berangkat dari permintaan status kewarganegaraan tersebut, muncul konflik di antara para etnis Tamil dengan etnis Sinhala yang mendominasi jenis etnis di Sri Lanka. Penduduk Sinhala berpendapat bahwa mereka merupakan etnis yang paling berhak atas kawasan tersebut atas dasar asal usul budaya sejak sebelum kedatangan etnis Tamil. Perseteruan di antara kedua etnis inipun memuncak saat sengketa wilayah mulai diperdebatkan. Penolakan pemerintah Sri Lanka – yang didominasi oleh etnis Sihala – atas permintaan orang-orang Tamil atas wilayah utara dan tenggara semakin menyulut api perseteruan di antara mereka. Hingga kemudian pada tahun 1980, sengketa wilayah ini menjadi konflik bersenjata di bawah kepemimpinan Velupillai Prabhakaran, pendiri LTTE (Perera, 2016). Konflik bersenjata ini berlangsung selama 26 tahun, dalam kurun waktu yang cukup panjang tersebut, kekerasan, pembunuhan, dan penindasan dilakukan oleh kedua belah pihak satu sama lain. Karena jumlah suku Tamil yang cenderung lebih sedikit daripada suku Sihala, untuk memperjuangkan kepentingan mereka, LTTE membutuhkan banyak tenaga militan selama konflik berlangsung. Banyak laki-laki Tamil yang gugur baik di medan perang maupun ketika operasi gerilya dilaksanakan, sehingga kebutuhan akan tenaga militan dan sumber daya manusia inilah yang kemudian menjadi alasan LTTE merekrut serta melakukan propaganda untuk menarik perempuan-perempuan Tamil agar bersedia menjadi anggota kombatan LTTE.

Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Tamil

Berada di tengah situasi konflik, perempuan Tamil menjadi target utama dari serangan diskriminatif dan opresif dari pemerintah Sri Lanka, khususnya pasukan militer pemerintah. Human Rights Watch – lembaga internasional non-kepemerintahan – menemukan fakta baru yang menunjukkan bahwa salah satu upaya untuk mengusir dan mengalahkan etnis minoritas Tamil ialah dengan melakukan pemerkosaan dan penyiksaan seksual secara massal terhadap perempuan Tamil yang dianggap berhubungan erat dengan LTTE. Selama kurun waktu 26 tahun, pemerintah Sri Lanka bertanggung jawab penuh terhadap kekerasan seksual yang mereka lakukan baik terhadap laki-laki, anak-anak dan perempuan beretnis Tamil. Dari serangkaian kasus yang telah dikumpulkan, aksi pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak pemerintah Sri Lanka bukan satu-satunya tindak pelanggaran hak asasi manusia. Kebanyakan dari kekerasan seksual serta pemerkosaan tersebut diiringi dengan penyiksaan kejam dan tidak manusiawi. Lebih lanjut, para korban yang diperkosa tidak mendapatkan perlindungan maupun pelayanan medis usai membuat laporan peristiwa kepada pihak berwajib. Kekerasan seksual yang diidentifikasi terjadi pada masyarakat etnis Tamil menunjukkan bahwa mayoritas pemerkosaan dan kekerasan seksual dilakukan secara tiba-tiba ketika individu sedang berada di tempat umum. Modus operandi yang digunakan oleh otoritas Sri Lanka biasanya menangkap dan membawa perempuan-perempuan Tamil untuk diinterogasi menggunakan cara-cara tidak manusiawi agar mendapatkan informasi terkait LTTE (Human Rights Watch, 2013). Perempuan Tamil sekali lagi menjadi korban atas situasi konflik yang mereka hadapi. Sebagai korban dari kekerasan seksual dan pemerkosaan, LTTE muncul sebagai organisasi militan yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan politiknya tetapi juga berusaha mengembalikan nilai individu yang dimiliki oleh perempuan-perempuan Tamil melalui propaganda serta kampanye empowerment dan emansipasi perempuan. Hasil dari kampanye-kampanye yang dilakukan oleh LTTE untuk menarik dan merekrut anggota perempuan yang nantinya akan dilatih menjadi kombatan, berhasil mengonstruksi kembali identitas individu terlepas dari bagaimana perempuan seharusnya bersikap. Selain itu, hal ini juga menguntungkan pihak organisasi karena mendapatkan sumber daya manusia tambahan (Dissanayake, 2017).

Norma dan Budaya Sosial yang Diskriminatif dan Opresif bagi Perempuan Tamil

Mayoritas penduduk Sri Lanka, baik Tamil maupun Sihala memeluk agama Hindu yang berpegang teguh pada sistem kasta. Tidak dapat dipungkiri, hal ini membentuk hierarki sosial di tengah masyarakat atas status sosial setiap individu. Bagi masyarakat beretnis Tamil, mereka dipandang sebagai pengungsi yang menempati wilayah marjinal Sri Lanka sehingga status sosial mereka berada pada posisi bawah atau kasta Sudra (Tamilculture, 2018). Atas dasar sistem kasta tersebut, diskriminasi serta opresi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Tamil, khususnya kaum perempuan. Bagi mereka yang berstatus rendah, diperlakukan semena-mena dan tidak manusiawi sudah menjadi makanan sehari-hari. Perempuan-perempuan Tamil hidup dengan menyandang status sebagai etnis minoritas dan berkasta rendah. Situasi semakin diperburuk dengan sistem patriarki yang juga berpengaruh kuat terhadap norma dan budaya sosial Sri Lanka. Di kehidupan sehari-hari, perempuan-perempuan Tamil cukup kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan, terutama saat konflik mencapai puncaknya. Di samping sulitnya akses pendidikan dan terbatasnya ruang gerak mereka di ruang publik, perempuan Tamil juga dieksploitasi secara seksual melalui pernikahan dini. Tidak hanya itu, akibat dari situasi yang kacau, perekonomian masyarakat Tamil menjadi tidak stabil sehingga banyak dari para perempuan-perempuan Tamil yang kemudian diperjual belikan agar keluarga mereka mampu bertahan hidup di tengah kesulitan ekonomi (Chatfield, 1977).

Berdasarkan ketiga faktor pendorong yang telah diuraikan sebelumnya, penulis melihat bentuk opresi atau tekanan yang dialami oleh perempuan-perempuan Tamil termasuk ke dalam salah satu dari ketiga kategori berikut. Ketiga tekanan tersebut adalah tekanan yang berasal dari lingkup personal, tekanan struktural dan tekanan kultural. Sesuai dengan tiga komponen yang merumuskan theory of violence dari Johan Galtung, bentuk opresi yang dialami oleh individu dalam situasi konflik dapat dipetakan menjadi tiga. Pertama kekerasan personal dimana kekerasan muncul dengan subjek. Kedua kekerasan struktural dimana kekerasan bentuk ini tidak memerlukan subjek orang (negara atau sistem). Terakhir, kekerasan kultural yang tersusun atas kombinasi antara personal dan struktural. Kekerasan jenis ini dapat terjadi pada aspek agama, ideologi, hukum, maupun ilmu pengetahuan (Galtung dalam Confortini, 2006). Dalam konteks ini, Galtung menjelaskan bahwa kekerasan yang ia maksud tidak terbatas pada tindakan fisik terhadap individu. Melainkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang sifatnya non-materi seperti kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebutuhan akan mobilisasi, solidaritas, toleransi, aktualisasi diri dan sebagainya.

Pada kasus perempuan kombatan LTTE, bentuk kekerasan yang mereka alami dapat dikategorikan pada kekerasan struktural dan kultural. Sebagai etnis minoritas, masyarakat Tamil terutama perempuan, mengalami diskriminasi dari lingkungan sosial yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan kultural. Tidak hanya itu, sistem kasta serta budaya patriarki yang mengakar kuat di kawasan Tamil maupun Sri Lanka juga menjadi salah satu bentuk kekerasan kultural yang tidak dapat dielakkan oleh perempuan Tamil sebelum bergabung dalam LTTE. Sedangkan sikap opresif dan tidak berperikemanusiaan yang ditunjukkan oleh otoritas Sri Lanka terhadap perempuan Tamil merupakan kekerasan dalam kategori struktural. Hal ini didasarkan pada bentuk opresi yang terjadi secara masif melalui pemerkosaan masal.

Berdasarkan identifikasi kategori kekerasan yang dialami oleh perempuan Tamil, ketiga hal di atas dapat dianggap sebagai faktor pendorong mengapa akhirnya perempuan Tamil memutuskan untuk mengangkat senjata dan bergabung ke dalam LTTE sebagai kombatan perempuan. Pendekatan feminis kemudian melihat hal ini sebagai bentuk anomali, yang juga bersinggungan dengan definisi kekerasan menurut Galtung. Dalam teorinya, Johan Galtung menyatakan bahwa dikotomi gender – maskulin dan feminin berpotensi menimbulkan adanya kekerasan/tekanan melalui ketidaksetaraan yang terjadi di lingkup sosial (Confortini, 2006). Berawal dari hal tersebut, pembahasan mengenai kekerasan serta gender yang saling bersinggungan dapat dikaji secara relevan. Serangkaian kekerasan serta segala jenis bentuk diskriminasi, opresi maupun eksploitasi yang terjadi pada perempuan Tamil sebelum akhirnya mengubah status mereka dari sekadar korban peperangan menjadi kombatan perempuan, tidak dapat dipisahkan dari implikasi konstruksi hegemoni maskulinitas (Confortini, 2006).

Perempuan-perempuan Tamil yang tergabung ke dalam pasukan militan LTTE secara tidak sengaja mendongkrak asumsi yang menstereotipe feminitas dalam militer yang memandang kelompok perempuan sebagai pihak yang selalu diselamatkan. Sedangkan laki-laki berperan sebagai pahlawan penyelamat (Sjoberg dan Via, 2010). Akibat dari hegemoni struktural dan kultural yang sifat maskulinitasnya terlalu dominan, perempuan-perempuan Tamil terdorong untuk mengubah konstruksi stereotipe masyarakat terhadap kelompok mereka. Melalui perekrutan serta pelatihan di kamp-kamp militer milik LTTE, kelompok perempuan Tamil tidak hanya dipaksa untuk keluar dari zona nyaman mereka selama ini. Tetapi lebih dari itu, identitas baru mereka pun mulai dikonstruksi ulang guna mengembalikan nilai masing-masing individu atas diskriminasi, opresi serta eksploitasi seksual yang mereka alami.

Dengan terjun langsung ke dalam aksi serangan bunuh diri, serangan gerilya serta brigade angkatan bersenjata, perempuan kombatan LTTE semakin melegitimasi tentang peran lain yang dapat dilakukan oleh perempuan. Kekerasan, penindasan, aksi militerisme dan sikap-sikap agresif maupun maskulin juga dapat muncul pada diri perempuan yang selalu diibaratkan sebagai simbol perdamaian. Dalam arti bahwa unsur-unsur yang ada pada situasi perang atau konflik seringkali ditemukan di sifat-sifat naluriah laki-laki juga bisa muncul dari diri perempuan. Di samping mematahkan asumsi umum tentang perempuan, keterlibatan mereka dalam LTTE menjadi simbol kesuksesan atas pergerakan dan emasnipasi perempuan di Sri Lanka. Selain itu, meskipun LTTE dipandang negatif oleh sebagian besar masyarakat global, terutama oleh aktor-aktor internasional, namun fakta bahwa kesuksesan kombatan perempuan LTTE merupakan salah satu perwujudan bentuk liberalisasi kaum perempuan dari opresi gender melalui pertempuran aktif di medan konflik. Ditambah lagi dengan kesuksesan para kombatan tersebut mendatangkan keuntungan cukup besar bagi keberlangsungan organisasi. Mayoritas serangan bunuh diri yang dilakukan oleh para Black Tigers seringkali tidak mengundang rasa curiga karena pembawa bom merupakan seorang perempuan. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh organisasi LTTE untuk mengembangkan taktik serupa. Akibatnya, taktik tersebut dijadikan pedoman oleh sebagian besar kelompok-kelompok teroris lainnya. Keberadaan kombatan perempuan LTTE memang dipandang buruk oleh masyarakat umum, tetapi fakta bahwa mereka akhirnya mampu menjadi simbol perubahan transformatif merupakan hal yang pada dasarnya menjadi impian setiap perempuan yang hidup di tengah situasi bergejolak. Di tengah lingkup sosial yang konservatif, keputusan mereka untuk tergabung dalam LTTE merupakan usaha pertama demi mengubah status quo. Bagi perempuan-perempuan kombatan LTTE, dengan memperjuangkan kemerdekaan wilayahnya, serupa dengan upaya mereka untuk memerdekakan diri dari kekerasan struktural maupun kultural yang telah membelenggu kebebasan individu. Beberapa manifesto yang didapatkan ketika perempuan tergabung ke dalam pasukan militant LTTE adalah mematahkan anggapan diskriminatif terkait sistem kasta yang sifatnya menekan serta kebiasaan local yang membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik. Selain itu, mereka lebih stabil dari segi politik, ekonomi maupun sosial karena mendapatkan jaminan dari organisasi. Terlebih dengan menyandang status kombatan militan, perempuan Tamil mampu melindungi diri mereka sendiri dari serangan kekerasan seksual, pemerkosaan atau kekerasan domestik lainnya (Dissanayake, 2017).

Simpulan

Apabila diamati perkembangannya, sejak dimulainya propaganda-propaganda terkait perekrutan anggota kombatan perempuan, segala bentuk opresi, diskriminasi dan eksploitasi gender mulai berkurang. LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) muncul sebagai kelompok militant pertama yang berhasil merekrut sepertiga perempuan untuk bertanggung jawab dalam beberapa divisi utama. Meskipun perempuan Tamil pada dasarnya telah terlibat langsung dalam urusan administrasi, pendanaan, propaganda serta sebagai tenaga bantu medis, tetapi rekrutmen kali ini cukup berbeda. Pada akhirnya, perempuan Tamil terdorong untuk bergabung ke dalam organisasi LTTE karena beberapa alasan berikut. Pertama, sebagai etnis minoritas, tidak jarang bahwa pelanggaran hak asasi manusia diterima oleh masyarakat Tamil, khususnya perempuan dan anak-anak. Dengan memutuskan bergabung bersama LTTE, hal ini memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada para perempuan. Kedua, adanya pemerkosaan masal dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemerintah Sri Lanka bagi perempuan-perempuan Tamil yang dicurigai tergabung dalam LTTE. Tindakan tidak manusiawi ini justru menjadi boomerang balas dendam para perempuan kepada otoritas Sri Lanka yang telah berlaku sewenang-wenang. Ketiga, belenggu norma dan budaya patriarki.

Dengan memilih melibatkan diri secara sukarela dan langsung di medan konflik, perempuan kombatan LTTE berusaha untuk mendongkrak serta mematahkan belenggu normatif yang selama ini membatasi ruang gerak mereka di ranah publik. Sehingga, kesuksesan perempuan kombatan LTTE bukan hanya sekadar keberhasilan simbolik atas tercapainya liberalisasi dan emansipasi perempuan dari situasi ketidaksetaraan gender. Lebih dari itu, hal ini menunjukkan adanya persinggungan antara kekerasan dengan pendekatan gender. Dikotomi antara perempuan dan laki-laki, perang dengan perdamaian menjadi penunjuk bahwasanya kekerasan yang mendominasi situasi konflik merupakan akumulasi dari konstruksi hegemoni maskulinitas. Seiring dengan kemunculan hegemoni maskulin tersebut, feminitas muncul baik sebagai alasan maupun bagian dari proses militerisme itu sendiri. Selama ini perempuan dalam lingkup militer dipandang sebagai trophy atau hadiah yang akan didapatkan oleh para laki-laki ketika memenangkan suatu kompetisi. Perempuan sebagai objek, bukan subjek utama. Sebagai tambahan, perempuan juga menjadi target yang dianggap paling rentan menjadi sasaran kekerasan perang atau kekerasan dalam konflik. Tanpa adanya perempuan di tengah situasi kekacauan, laki-laki tidak mempunyai alasan lain untuk berkompetisi memenangkan proses pertempuran. Asumsi konservatif ini menurut penulis sangat bias, hanya memandang maskulinitas sebagai unsur yang paling sesuai untuk bergerak leluasa di bidang militer.

Kombatan-kombatan perempuan yang tergabung dalam milisi LTTE menunjukkan kontradiksi maksimal atas asumsi-asumsi yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Meskipun keberadaan kelompok ini dianggap negatif dan menjadi musuh negara, faktanya hal ini justru menginsipirasi kaum perempuan lain di situasi serupa untuk mampu bergerak serta mengembalikan nilai yang sebelumnya direnggut dari mereka secara paksa. Dengan memutuskan bergabung ke dalam pasukan bersenjata LTTE, perempuan kombatan secara tidak langsung mematahkan diskriminasi kasta dan adat istiadat yang tercipta di lingkungan sosial Sri Lanka, menghapuskan segala bentuk diskriminasi perempuan Tamil, menstabilkan situasi sosial politik maupun ekonomi, memiliki kontrol atas kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat serta kebebasan sebagai seorang individu dan sekaligus menciptakan situasi aman menurut mereka dari setiap bentuk ancaman kekerasan seksual, pemerkosaan serta kekerasan domestik lainnya yang kerap muncul di situasi konflik.

Referensi:

Alison, Miranda. 2003. “Cogs in the Wheel? Women of liberation Tigers of Tamil Eelam”, Civil   Wars, United Kingdom: Taylor & Francis Ltd.

Balasingham, Adele Ann. 1993. Women Fighters of Liberation Tigers. Tamil Sri Lanka: Thasan    Printers.

Chatfield, Jean. 1977. “Some Women in Modern Tamil Short Stories: A Study in Irony, Journal   of South Asian Literature”, Vol. 12, No. ¾, Feminine Sensibility and Characterization in    South Asian Literature. Michigan State University: Asian Studies Center [online]. Dalam                   https://www.jstor.org/stable/40872149, [diakses pada 9 Juni 2019].

Confortini, Catia C. 2006. “Galtung, Violence, and Gender: The Case for a Peace Studies/Feminism Alliance”, Peace & Change, Peace History Society and Peace and        Justice Studies Association.

Dissanayake, Sara. 2017. “Women in the Tamil Tigers: Path to Liberation or Pawn in a Game?,     Counter Terrorist Trends and Analyses”, International Centre for Political Violence and         Terrorism Research [online]. dalam https://www.jstor.org/stable/10.2307/26351541,        [diakses pada 9 Juni 2019].

Doreen Chawade. 2016. “Roles of Women During Armed Conflict: Narratives of Jaffna Women             in Sri Lanka”, (PhD Dissertation, University of Gothenburg, 2016) [online] dalam             https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/47812/4/gupea_2077_47812_4.pdf, [diakses pada 9             Juni 2019].

Goldstein, Joshua S. 2001. War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vie Versa.            United Kingdom: Cambrigde University Press.

Human Rights Watch. Sri Lanka: Rape of Tamil Detainees, 26 Februari 2013 [online] dalam.             https://www.hrw.org/news/2013/02/26/sri-lanka-rape-tamil-detainees, [Diakses pada 9 Juni            2019].

Richards, Joanne. 2014. “An Institutional History of the Liberation Tigers of the Tamil Eelam”,    CCDP Working Paper, The Centre on Conflict, Development and Peacebuilding [online].    Dalam https://repository.graduateinstitute/ch/record.html, [diakses pada 9 Juni 2019].

Ruthless LTTE Most Dangerous Extremists: FBI. Express India, 11 Januari 2008 [online]. Dalam             http://archive.indianexpress.com/news/Ruthless-LTTE-most-dangerous-extremists-            FBI/260325/ [Diakses pada 9 Juni 2019].

Sjoberg, Laura., Sandra Via. 2010. Gender, War, and Militarism, Feminist Perspectives.    California: Prager.

Tamil Culture. A Tamil Woman: Defiance Of Caste, 2 Januari 2018. [online] dalam             https://tamilculture.com/tamil-womans-defiance-caste, [Diakses pada 9 Juni 2019].

Ditulis oleh: Anonim, Sumber JurusanHI.