Negara merupakan sebuah entitas kompleks yang memiliki legitimasi resmi terhadap kebijakan dan perilaku yang dilakukannya. Hubungan antar negara dapat berbentuk bilateral melalui interaksi formal dan informal, serta hubungan multilateral melalui badan-badan fasilitator seperti organisasi internasional (OI). OI dapat digunakan sebagai wadah untuk membahas dan menyelesaikan konflik yang melibatkan beberapa negara dan dapat pula digunakan untuk menjalin kerjasama untuk kepentingan kolektif. Tiap anggota kemudian juga dapat meningkatkan partisipasi politik dan ekonominya di panggung internasional dengan bergabung menjadi anggota dari satu atau lebih organisasi internasional. Abbott & Snidal (1998) dalam tulisannya yang berjudul Why States Act through Formal International Organizations menjelaskan lebih lanjut mengenai peran OI dalam menyelesaikan permasalahan global dan alasan keterlibatan negara dalam sebuah OI.

Dalam menyelesaikan permasalahan internasional, negara memandang pembentukan OI sebagai cara yang tepat dan efektif karena dua hal yakni sentralisasi dan independensi (Abbott & Snidal, 1998). OI dianggap dapat mengakomodasi kepentingan kolektif melalui struktur dan sistem adiministrasi yang jelas sehingga dapat meningkatkan efektivitas kegiatan dan tujuan kolektif yang ingin dicapai. Sedangkan independensi dapat diartikan sebagai kondisi ketika negara berdaulat tetap memiliki otonominya dan kebebasannya meski telah bergabung kedalam organisasi tersebut. OI kemudian diharapkan dapat menjadi pihak ketiga yang bersifat netral dan fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pendekatan yang digunakan oleh Abbott & Snidal (1998) kemudian merujuk kepada rasionalisme dan institusionalis yang mana kedunya dianggap dapat menjelaskan motif dan tujuan OI lebih mendalam. Teori rezim kemudian fokus untuk menjelaskan bentuk kooperasi yang ada didalam organisasi internasional. Rezim dianggap sebagai sebuah entitas pasif yang hanya berisi norma dan peraturan bagi negara-negara untuk bekerjasama dan menyelesaikan konflik kolektif yang ada. Meski begitu, teori ini menuai kritik yang mengatakan bahwa kurang terdapat penjelasan mendalam terkait isu distribusi kekuasan dalam ranah internasional (Abbott & Snidal, 1998). Kritik tersebut diusung oleh kaum realis yang memandang OI sebagai refleksi dari kepentingan negara-negara besar yang tergabung didalamnya dan dapat menyebabkan instabilitas serta konflik internal dalam organisasi itu sendiri. Abbott & Snidal (1998) berargumen bahwa sintesis pandangan rasionalis dan konstruktivis dapat menjelaskan OI secara akurat yakni negara secara sadar menggunakan organisasi internasional untuk mengurangi biaya transaksi, mencari informasi, melegitimasi ide-ide baru, dan untuk melebarkan kekuasaannya. Hal tersebut kemudian membuat OI menjadi sebuah entitas baru yang dapat mempengaruhi kepentingan, preferensi, dan perilaku sebuah negara.

Terkait dua inti OI yang dianggap menguntungkan yakni sentralisasi dan independensi, negara dapat meningkatkan efisiensi dan pengaruh politiknya di dunia yang mana hal ini menguntungkan bagi negara-negara kecil khususnya. Sedangkan bagi negara besar, OI dapat meningkatkan legitimasinya terhadap norma dan peraturan yang terdapat dalam struktur sekaligus mempengaruhi perilaku pihak lain. Melalui struktur yang ada, OI dapat mengadakan forum-forum negosiasi yang efektif dan mengatur berbagai aktivitas operasional seperti pada Bank Dunia (Abbott & Snidal, 1998). Selain itu, negara-negara juga dapat bergabung dalam aktivitas produksi multilateral melalui suatu OI seperti European Organization for Nuclear Research (CERN). OI juga dapat membawa norma, kultur, dan ideologi tertentu yang dapat digunakan oleh para anggotanya seperti International Labor Organization (ILO) yang dapat mengatur konflik distribusi dan isu-isu kompleks lainnya dengan menggunakan peraturan yang terkoordinasi (Abbott & Snidal, 1998).

Peran OI yang dianggap dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara kemudian membutuhkan sifat netral dalam metode-metodenya. Lebih lanjut, Abbott & Snidal (1998) menjelaskan bahwa netralitas yang terdapat dalam organisasi internasional kemudian menyebabkan adanya peran-peran tertentu. Pertama, OI sebagai trustee yakni OI dapat menjadi entitas yang dipercaya oleh negara-negara yang terlibat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada seperti Dewan Keamanan PBB pada kasus Iraq. Kedua, OI sebagai alokator terkait pembagian keuntungan dan sumber daya secara adil bagi seluruh anggota tergantung kesepakatan yang ada seperti the IAEA yang melakukan pemantauan nuklir di semua anggota secara setara. Ketiga, OI sebagai arbiter yang menyelesaikan konflik lintas batas negara seperti peran International Court Justice (ICJ) dalam menangani kasus-kasus kriminal global.

Dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjalin antar negara membutuhkan peran OI untuk dapat menjadi wadah bertemunya kepentingan dan legitimasi negara-negara agar dapat menghasilkan suatu tujuan kolektif yang dapat diwujudkan secara multilateral. OI dapat mengadakan forum negosiasi untuk menumbuhkan kerjasama serta menyelesaikan konflik global yang melibatkan para anggotanya. OI diharapkan dapat bersifat netral agar harmonisasi antar anggota dapat tercipta. Terkait netralitas ini, OI kemudian memiliki beberapa peran penting seperti trustee, alokator, dan arbiter. Penulis beropini bahwa prinsip keadilan dan nondiskriminatif dari sebuah OI adalah penting karena setiap negara memiliki kapabilitas dan kekuasaan yang berbeda sehingga norma, peraturan, dan rezim yang dikeluarkan oleh suatu OI harus dapat mengakomodasi kepentingan dan bersifat menguntungkan bagi semua anggota dengan seadil-adilnya.

Referensi:

Abbott, Kenneth W. & Snidal, Duncan. 1998. “Why States Act through Formal International Organizations” dalam The Journal of Conflict Resolution. Vol. 42, No. 1. pp. 3-32

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com