Pembuatan rezim baik dalam lingkup negara maupun internasional merupakan sebuah proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam mengenai permasalahan atau isu yang tengah dihadapi sehingga solusi dapat segera ditemukan. Perdebatan pun muncul mengenai penentu kebijakan pemerintah yang dapat didasarkan pada faktor level sistem, faktor level unit, atau gabungan antara keduanya. Haas (1992) dalam tulisannya yang berjudul Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination memandang faktor-faktor penyebab perilaku suatu pemerintah yang dapat dianggap bergerak berdasarkan tekanan dari kelompok-kelompok sosial tertentu atau dianggap menentukan suatu kebijakan berdasarkan potensi keuntungan dan kesempatan yang dimiliki negara tersebut untuk mencapai tujuan dan kepentingannya. Haas (1992) kemudian membahas lebih lanjut peran kelompok epistemik yang berbasis ilmu pengetahuan dalam pemecahan masalah kompleks yang ditemui para pembuat kebijakan.

Pada dasarnya, kelompok epistemik adalah sebuah jaringan sekelompok masyarakat profesional yang memiliki keahlian di bidang tertentu dan sebuah klain otoritatif terhadap pengetahuan dan informasi yang relevan terhadap suatu kebijakan tertentu (Haas, 1992). Terkait indikator dan karakteristik yang membedakan kelompok ini dan kelompok lain adalah yang pertama, kelompok epistemik memiliki serangkaian kepercayaan normatif dan berprinsip yang rasional dan didasarkan pada kebaikan bersama. Kedua, terdapat kepercayaan kausal yang berasal dari analisis yang telah dilakukan dan kemudian dapat mengarahkan pandangan mereka terhadap kebijakan tertentu yang dapat diambil. Ketiga, terdapat validitas yang intersubjektif dan dapat membatasi ranah apa yang dikuasai. Terakhir, mereka memiliki suatu acuan kebijakan tertentu yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan manusia (Haas, 1992). Kemunculan kelompok epistemik yang bergerak berdasarkan pengetahuan dan fakta normatif kemudian dapat menghasilkan kebijakan epistemik yang bersumber dari kelompok-kelompok tersebut.

Lebih lanjut, Haas (1992) menjelaskan bahwa urgensi pengeluaran kebijakan epistemik didasarkan pada tiga hal yakni ketidakpastian, interpretasi, dan institusionalisasi. Pertama, ketidakpastian mengenai kebijakan apa yang harus diambil suatu negara kemudian memunculkan kebutuhan akan informasi-informasi yang tidak hanya berisi perkiraan terkait intensi seseorang atau probabilitas yang ada di lapangan saja namun terdiri dari bentuk nyata dari proses sosial dan politik, hubungannya dengan fenomena lain, dan konsekuensi dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, informasi tidak hanya berupa data mentah namun merupakan hasil interpretasi manusia dengan melihat proses sosial dan politik yang ada (Haas, 1992). Oleh karenanya, mereka dapat memberi saran dan arahan kepada pembuat kebijakan terkait langkah apa yang sebaiknya dilakukan. Kelompok-kelompok yang telah mendapat kepercayaan dan legitimasi kemudian dapat menginstitusionalisasikan aksinya dalam politik internasional yang lebih luas. Akan tetapi, meski telah terdapat arahan informasi dan saran kebijakan dari para anggota epistemik, pada kenyataannya negara masih sedikit banyak dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan yang ada di sistem politik internasional (Haas, 1992).

Menilik lebih dalam, meski metode ilmiah telah diperkenalkan sejak dulu, namun eksistensinya baru menguat setelah muncul pandangan positivisme yang melibatkan tenaga ahli dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal tersebut menyebabkan adanya perluasan pemerintahan menjadi sektor-sektor yang menangani kasus-kasus spesifik seperti kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Haas (1992) menjelaskan bahwa para pembuat kebijakan membutuhkan kelompok epistemik untuk beberapa hal. Pertama, ketika terjadi krisis, mereka dianggap dapat memberikan informasi yang terpercaya mengenai sebab-akibat serta konsekuensi dari peristiwa tersebut. Kedua, mereka dapat memberi pencerahan terkait hubungan kompleks antar isu yang dapat menggagalkan suatu kebijakan tertentu. Ketiga, mereka dapat membantu pemerintah mengulas kembali kepentingan utama dan prioritas yang dimilikinya. Dan keempat, kelompok epistemik juga dapat turut memformulasikan kebijakan dengan tingkatan yang berbeda-beda tergantung pada isunya. Namun meski keberadaan kelompok-kelompok epistemik dalam pemerintahan dianggap dapat merasionalkan kebijakan yang ada, pada kenyataannya para pembuat kebijakan masih memiliki peran terbesar sehingga kebijakan yang dihasilkan masih bersifat politik (Haas, 1992).

Pembahasan mengenai kelompok epistemik pada umumnya hanya membahas dalam lingkup negara saja, namun pada kenyataannya mereka dapat bergerak secara global. Untuk memperluas jaringannya, kelompok epistemik tidak harus merepresentasikan negara tertentu atau bertemu dalam pertemuan formal, melainkan dapat bertukar pandangan dan ide sehingga dapat menghasilkan suatu pandangan kolektif yang mengarah pada pembentukan komunitas internasional dengan keanggotaan yang transnasional (Haas, 1992). Sebagai akibatnya, pergerakan kelompok-kelompok tersebut dapat memberikan dampak pada perubahan sistemik. Meski tetap terkalahkan oleh kuasa para pembuat kebijakan yang ada di dalam birokrasi pemerintahan, namun kekuatan pengaruh kelompok epistemik dalam tatanan politik internasional disebabkan tidak hanya oleh persamaan kepentingan yang didasarkan pada pandangan kosmopolit yang mempromosikan kebaikan kolektif, namun juga persamaan aversi yang menentang suatu kebijakan atau prinsip tertentu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Dapat disimpulkan bahwa keadaan isu-isu global yang dipenuhi ketidakpastian, kebutuhan akan informasi dan interpretasi proses sosial yang ditawarkan oleh kelompok epistemik semakin meningkat. Kelompok epistemik kemudian mulai mendapat peran dalam struktur pemerintahan sebagai pemberi nasihat, acuan, dan saran pada para pembuat kebijakan suatu negara. Para pembuat kebijakan membutuhkan arahan dari kelompok epistemik karena isu sosial yang terjadi di dunia memiliki hubungan dan konsekuensi yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam terkait situasi yang sedang berlangsung. Akan tetapi, meski telah memiliki peran cukup besar, hingga saat ini keputusan akhir dalam pembuatan kebijakan masih ditentukan oleh para pembuat kebijakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan distribusi kekuasaan di dunia sehingga masih banyak bersifat politis. Penulis beropini bahwa hubungan kelompok epistemik dengan anggota birokrat dalam pemerintahan bersifat resiprokal karena keduanya saling membutuhkan namun seringkali memiliki perbedaan pandangan karena dasar acuan yang berbeda dimana kelompok epistemik didasarkan pada data normatif dan interpretasi proses sosial sedangkan pemerintah memiliki kepentingan tertentu yang ingin dituju dan tujuan-tujuan politik lainnya.

Referensi:

Haas, Peter M., 1992. “Introduction: Epistemic Communities and International Polici Coordination” dalam International Organization, Vol. 46, No. 1, pp. 1-35