Sejak awal pembentukan fondasi Uni Eropa di tahun 1950-an, Jerman telah dipandang sebagai salah satu aktor terpenting di dalam dinamika Eropa, yang mana hal ini memunculkan pertanyaan mengenai posisi Jerman di Uni Eropa dan seberapa jauh pengaruhnya dalam pembentukan kebijakan-kebijakan Uni Eropa itu sendiri. Terkait hal ini, besarnya peran dan pengaruh Jerman dapat dilihat dalam peristiwa krisis Euro yang terjadi di tahun 2010. Dijelaskan dalam Bâlgăr (2014) bahwa bagi Uni Eropa, krisis tersebut telah menyebabkan permasalahan dalam Economic Monetary Union (EMU) dan mengancam stabilitas mata uang Euro. Hal ini kemudian mendorong peran Jerman sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Eropa untuk berperan aktif dalam pendalaman integrasi Eropa dan melakukan restrukturisasi untuk pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang. Dengan kata lain, besarnya ekonomi Jerman dan kesuksesannya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya pada masa krisis menyebabkan para pembuat kebijakan Uni Eropa mengharapkan kepemimpinan Jerman untuk menyelamatkan Uni Eropa dari krisis yang berkepanjangan. Jerman kemudian menjadi harapan utama bagi Eropa karena kekuatan besar lain seperti Prancis mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi akibat krisis, sedangkan Inggris dan Polandia tidak termasuk ke dalam negara-negara yang terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan Uni Eropa (Bâlgăr, 2014).

Menilik lebih dalam, Bâlgăr (2014) menjelaskan bahwa dalam kondisi ini Jerman kemudian merasa memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan membentuk strategi yang dapat memberi solusi bagi krisis Eurozone dan memastikan keamanan ekonomi bagi seluruh anggota Uni Eropa. Sejatinya, secara struktur Uni Eropa tidak menghendaki adanya negara yang menjadi pemimpin, karena terdapat prinsip equal coexistence. Namun, institusi Uni Eropa sendiri dipandang tidak siap secara ekonomi dan politik untuk menghadapi krisis, sehingga dibutuhkan adanya penggerak dan pemersatu Eropa, yang mana kemudian ditujukan pada Jerman sebagai negara yang terkena dampak paling kecil dari krisis. Terkait hal ini, penulis sepakat bahwa keadaan krisis yang kemudian mendorong Jerman untuk bertindak sebagai pemimpin karena stabilitas Jerman sebagai sebuah negara juga sedikit banyak bergantung pada stabilitas Uni Eropa.

Melanjutkan pemaparan di atas, argumen penulis didukung oleh Bâlgăr (2014) yang menjelaskan bahwa sejak akhir Perang Dunia II, Jerman menerapkan kebijakan luar negeri yang cenderung lunak dan tidak agresif. Sehingga keputusan Jerman untuk menjadi pemimpin Uni Eropa saat krisis Eurozone menunjukkan kesungguhan Jerman dalam meningkatkan perekonomian negara-negara Uni Eropa dan memperdalam integrasi. Sedangkan bagi Uni Eropa sendiri, meski masih terdapat kekhawatiran bahwa Jerman dapat berupaya untuk menguasai Eropa kembali dengan semakin menguatnya pasca unifikasi, namun juga penting untuk menyadari bahwa dengan menurunnya hubungan antar negara Eropa akibat krisis, maka juga berpengaruh terhadap eksistensi Eropa di tingkat global. Lemke (2010) menambahkan bahwa dinamika ekonomi juga kemudian akan memengaruhi integrasi Eropa secara keseluruhan, sehingga kepemimpinan Jerman dibutuhkan untuk memulihkan Eropa baik secara hubungan internal maupun eksternal.

Lebih lanjut, Galpin (2015) kemudian menjelaskan bahwa dalam praktiknya, Jerman berupaya untuk menerapkan nilai-nilai ordoliberal dan mendefinisikan ulang indikator-indikator good European bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Secara sederhana, nilai-nilai ordoliberal dapat dipahami sebagai suatu landasan teori yang mendukung regulasi untuk menghasilkan pasar yang memiliki tingkat kompetisi sempurna. Para penstudi ordoliberal kemudian memandang kemunduran Uni Eropa disebabkan oleh kurangnya tingkat kompetisi antar negara dan tingginya hutang dari negara-negara krisis yang kemudian menjadi beban bagi Uni Eropa itu sendiri (Galpin, 2015). Menghadapi hal ini, Jerman kemudian berupaya untuk meluruskan kembali makna dari good European, bahwa solidaritas Eropa tidak hanya membahas mengenai tingkat kesediaan negara-negara untuk saling membantu saat masa krisis namun juga memasukkan nilai moral bagi setiap negara untuk patuh dan disiplin terhadap aturan-aturan dan kebijakan Uni Eropa. Oleh karenanya, Galpin (2015) menyatakan bahwa tindakan Jerman yang mendukung keluarnya Yunani dari Eropa tidak dapat diartikan sebagai pudarnya identitas Eropa bagi Jerman, namun justru merupakan upaya Jerman untuk menguatkan kembali dasar-dasar prinsip Eropa yang penting untuk dipatuhi oleh setiap anggota.

Sedangkan jika dikaitkan dengan politik domestik Jerman, terdapat kepentingan-kepentingan tertentu yang menyebabkan munculnya tanggung jawab Jerman untuk berpartisipasi aktif dan memimpin Uni Eropa untuk melanjutkan integrasinya. Lemke (2010) menjelaskan bahwa integrasi Eropa merupakan salah satu tujuan utama dari kebijakan luar negeri Jerman sejak unifikasi. Dukungannya terhadap perkembangan Uni Eropa kemudian tidak hanya terkait strategi dan kepentingan nasional saja melainkan juga sebagai kerangka domestik untuk posisi Jerman dalam pembentukan kebijakan di tingkat Eropa. Dengan kata lain, Jerman masih memiliki ketergantungan dengan Uni Eropa sebagai institusi internasional, terlepas dari unifikasi dan akhir dari konflik Timur-Barat pasca Perang Dingin. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dinamika politik domestik Jerman seperti pergantian kekuasaan pemerintahan Helmut Kohl ke Red-Green Party kemudian memengaruhi posisi Jerman di dalam perumusan kebijakan Uni Eropa dan mengubah sistem pendekatan yang elitis menjadi lebih demokratis. Meski seringkali masih terdapat perbedaan pendapat mengenai dukungan Jerman terhadap integrasi Eropa, namun setidaknya kini tindakan Jerman dipengaruhi oleh keputusan masyarakat dan tidak hanya dari kalangan elitis saja (Lemke, 2010).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak awal pembentukan fondasi Uni Eropa hingga saat ini, Jerman memiliki peran penting dalam dinamika Uni Eropa. Secara umum hal ini disebabkan oleh kekuatan ekonomi Jerman dan kapabilitasnya untuk mempertahankan stabilitas ekonomi pada masa krisis. Penulis memandang bahwa hal ini kemudian menjadi suatu hal yang positif bagi Jerman karena dapat mengembalikan akuntabilitas dan reputasi pasca Perang Dunia, baik bagi negara-negara Eropa maupun negara-negara lain di tingkat global. Meski mulanya Jerman tidak memiliki intensi tertentu untuk menjadi pemimpin Eropa, namun terdapat dorongan tanggung jawab moral sebagai anggota Uni Eropa untuk memperkuat integrasi dan mengembalikan stabilitas ekonomi negara-negara Eropa. Oleh karenanya, penerapan nilai-nilai ordoliberal dan good European kemudian menunjukkan upaya Jerman untuk mewujudkan integrasi Eropa. Berdasarkan tiga bacaan yang disajikan, dapat dilihat bahwa ketiganya memandang pengaruh Jerman di Uni Eropa dari sudut pandang yang berbeda. Namun jika ditarik titik temu di antara ketiga bacaan, dapat diketahui bahwa kepimpinan Jerman bukanlah suatu hal yang absolut dan permanen, melainkan memiliki keterbatasan sesuai dengan prinsip-prinsip Uni Eropa yang demokratis. Peran Jerman di Uni Eropa sejatinya hanyalah sebagai penggerak dan pendorong negara-negara Uni Eropa untuk terus berpartisipasi aktif dan menerapkan strategi-strategi yang adaptif terhadap kondisi dan dinamika global.

Referensi:

Bâlgăr, C. 2014. “What Lies Ahead of Germany’s Leadership Role in Europe” dalam Economic Observer, 2(1), pp. 65-75

Galpin, C. 2015. “Has Germany “Fall Out of Love” with Europe? the Eurozone Crisis and the “Normalization of Germany’s European Identity” dalam German Politics and Society, 33(1/2), pp. 25-41

Lemke, C. 2010. “Germany’s EU Policy: The Domestic Discourse” dalam German Studies Review, 33(3), pp. 503-516

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com