Polandia merupakan salah satu negara yang relatif baru dibanding negara-negara lainnya yang berani menawarkan program kebijakan baru di Uni Eropa. Polandia sendiri baru menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004 berdasarkan Treaty of Accession pada tanggal 16 April 2003 di Athena bersama dengan sembilan negara lainnya (CNN, 2004). Salah satu program kebijakan yang dimaksud adalah pembentukan Eastern Partnership yang diajukan bersama dengan Swedia (Rahimov, 2010). Program kebijakan ini disampaikan dalam European Union General Affairs and External Relations Council pada tanggal 26 Mei 2008 di Brussel dan diwakilkan oleh masing-masing menteri luar negeri negara-negara Uni Eropa.

Eastern Partnership merupakan sebuah forum yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan politik dan ekonomi Uni Eropa dengan negara-negara bekas Uni Soviet (Rettman, 2009). Negara-negara yang dimaksud adalah Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Moldova, dan Ukraina. Forum ini kemudian digunakan untuk membahas isu-isu terkait perdagangan bebas, akses visa, dan juga keamanan energi (Rahimov, 2010). Selama ini, hanya antar negara-negara yang tergabung dengan Uni Eropalah yang dapat secara kolektif menentukan isu-isu di atas. Sementara itu, terdapat hubungan yang relatif intens antara negara-negara di atas dengan negara-negara yang tergabung dengan Uni Eropa. Maka dari itu, diperlukannya sebuah wadah multilateral yang mampu mengakomodasi kepentingan antara kedua belah pihak.

Selain itu, Rahimov (2010) berpendapat bahwa terdapat beberapa tujuan bagi Uni Eropa dari pembentukan Eastern Partnership itu sendiri. Pertama, Eastern Partnership merupakan sebuah penyeimbang dari program kerja sama Uni Eropa selama ini. Sebelumnya, Uni Eropa memang miliki program kerja sama dengan kawasan lain seperti dengan negara-negara Mediterania yang diwujudkan dalam Union for Mediterranian ataupun dengan Amerika Serikat. Kedua, Eastern Partnership bertujuan untuk memperkirakan integrasi antara Uni Eropa dengan negara-negara terkait. Integrasi yang dimaksud lebih spesifik membahas pada integrasi ekonomi. Eastern Partnership juga bertujuan untuk membentuk asosiasi politik bersama di antara negara-negara yang terlibat.

Selama ini, terdapat beberapa kebijakan dari Uni Eropa terkait dengan hubungannya dengan negara-negara lain. Salah satu di antaranya adalah European Neighbourhood  Policy yang menjangkau hingga Rusia di timur dan Afrika di selatan. Namun, Copsey dan Pomorska (2014) berpendapat bahwa pembentukan Eastern Partnership memiliki keunikan dibanding kebijakan sebelumnya karena adanya upaya untuk membentuk Deep and Comprehensive Free Trade Area di kawasan tersebut. Berbeda dengan program European Neighbourhood Policy sebelumnya, European Economic Area, Deep and Comprehensive Free Trade Area bersifat lebih mendalam karena membahas isu seperti liberalisasi visa. Maka dari itu, hal ini menunjukkan adanya upaya integratif dari Uni Eropa yang melebihi dari upaya kerja sama semata dengan European Economic Area.

Menurut penulis, pengajuan dari pembentukan Eastern Partnership sendiri merupakan hal yang menarik. Hal ini dikarenakan kondisi negara-negara yang termasuk dalam program kebijakan tersebut yang dianggap belum stabil dan memiliki konflik-konflik internal (Rahimov, 2010). Antara Azerbaijan, Georgia, dan Moldova masing-masing memiliki konflik separatis dalam negeri. Selain itu, adanya perebutan kekuasaan di kawasan Nagorno-Karabakh antara Azerbaijan dan Armenia juga menjadi salah satu bentuk ketidakstabilan kawasan yang disasar oleh Eastern Partnership. Belarusia juga belum mengalami reformasi ekonomi maupun demokratik yang merupakan salah satu nilai yang dijunjung oleh Uni Eropa. Penggunaan istilah partnership juga menjadi permasalahan, mengingat dalam implementasinya lebih menekankan peran Uni Eropa sebagai pihak regulator yang bersifat top-down daripada kerja sama yang linear. Maka dari itu, penulis merasa perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang mengapa Polandia mengajukan pembentukan Eastern Partnership ke Uni Eropa.

Untuk menganalisis hal tersebut, dalam tulisan ini penulis menggunakan level of analysis atribut nasional. Menurut Fearon (1998), atribut nasional merupakan ciri khas yang merupakan hasil konstruksi dari negara yang digunakan untuk menjalankan kebijakan luar negerinya. Lebih lanjut, Ripley (1995) menjelaskan bahwa atribut nasional tidak semata-mata sebagai karakteristik suatu negara sebagaimana juga dapat dilihat dari level of analysis lain seperti politik domestik maupun identitas nasional. Atribut nasional merupakan karakteristik fisik yang dapat dilihat secara empiris dan digunakan untuk menjalankan kebijakan pemerintah secara umum.

Level of Analysis Atribut Nasional

Hudson (2007) kemudian menyebutkan beberapa atribut nasional yang dapat dijadikan variabel dalam menggunakan level of analysis ini, yaitu ukuran negara, geografi, demografi, sistem politik, kapabilitas militer, dan kapabilitas ekonomi. Breuning (2007) berpendapat bahwa terdapat beberapa variabel yang dapat dijadikan indikator ukuran suatu negara. Variabel pertama adalah faktor geografi yang mengukur luas dari suatu negara. Variabel kedua adalah populasi, yaitu melihat ukuran suatu negara berdasarkan jumlah populasinya. Kemudian, terdapat variabel ekonomi yang umumnya melihat kekuatan ekonomi dan juga kekuatan militer yang mengukur kapasitas militer suatu negara. Berdasarkan ukurannya, negara dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu negara besar atau kecil. East (1973) kemudian menyatakan bahwa baik negara kecil maupun negara besar memiliki kecenderungan pola kebijakan luar negerinya masing-masing. Namun, ia memberikan perspektif yang berbeda dengan akademisi-akademisi lainnya. Umumnya, negara kecil dianggap akan menghindari kebijakan-kebijakan yang beresiko tinggi dan memilih untuk bersikap netral karena keterbatasan kapabilitas negara. Namun, East (1973) menyatakan bahwa justru negara kecil akan mengambil kebijakan yang beresiko tinggi agar tercapainya kepentingan nasional secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari derajat intensi yang dikomunikasikan secara non-verbal maupun verbal. Secara non-verbal, negara kecil akan cenderung memilih untuk mengambil kebijakan-kebijakan spesifik yang beresiko tinggi dan juga konfliktual. Negara besar akan memilih untuk mengambil kebijakan yang beresiko rendah namun memiliki cakupan yang luas. Secara verbal, negara kecil memiliki kecenderungan untuk tidak berkomentar secara jauh terkait dengan suatu isu, sementara negara besar memilih untuk menggunakan aspek verbal dalam kebijakan luar negerinya. Hal ini disebabkan adanya upaya menghindari resiko berlebihan yang dapat mengganggu kestabilan dalam dan luar negeri yang dapat ditimbulkan akibat tindakan-tindakan yang konfliktual.

Atribut nasional selanjutnya adalah geografi. Secara sederhana, atribut nasional ini berkaitan dengan lokasi dan kondisi geografis di wilayah teritori suatu negara (Hudson, 2007). Hal ini disebabkan oleh adanya batasan maupun peluang di dalam kondisi geografis suatu negara yang kemudian membentuk pola perilaku kebijakan negara tersebut. Selain itu, keberadaan sumber daya alam yang dalam kondisi geografis suatu negara juga dapat mempengaruhi bagaimana negara bertindak. Sebagai contoh, Rusia memiliki iklim dingin yang tidak memungkinkan bagi penanaman tumbuhan ataupun akses ke pelabuhan sepanjang musim dingin. Maka dari itu, Rusia memiliki hubungan intensif dengan Ukraina yang menyediakan pelabuhan serta berperan sebagai salah satu penyuplai pangan Rusia (Bates, 2014).

Kemudian, terdapat atribut nasional demografi yang menjelaskan tentang aspek kependudukan dari suatu negara (Hudson, 2007). Atribut nasional ini melihat tentang bagaimana populasi penduduk, angka kematian dan kelahiran, distribusi gender, penyakit genetik, dan imigrasi dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Sebagai contoh, Amerika Serikat yang menerapkan kebijakan luar negeri terkait migrasi akibat banyaknya imigran ke negaranya. Kemudian, terdapat atribut nasional terkait sistem politik. Terdapat kecenderungan bahwa negara yang memiliki sistem politik yang sama atau serupa akan memiliki hubungan yang lebih baik (Hudson, 2007). Sebagai contoh, democratic peace yang didasari oleh persamaan penggunaan sistem demokrasi di masing-masing negara (Doyle, 1983).

Dua atribut nasional berikutnya adalah kapabilitas militer dan ekonomi. Negara yang memiliki keunggulan dari sisi militer akan cenderung bersikap agresif dan merasa superior dengan negara-negara lain (Hudson, 2007). Sebagai contoh, besarnya kekuatan militer dapat menjadi salah satu alas an bagi Rusia untuk menghiraukan keputusan-keputusan internasional terkait aneksasi di Crimea. Kapabilitas ekonomi juga menjadi salah satu atribut penting mengingat adanya transisi global dari politik menjadi ekonomi pasca Perang Dingin. Negara yang memiliki hutang ataupun ketergantungan ekonomi terhadap negara lain akan cenderung mengikuti kebijakan negara yang lebih superior secara ekonomi.

Atribut Nasional: Ukuran Negara

Berdasarkan pendapat dair East (1973), pada dasarnya negara-negara yang ada di dunia dapat dikategorikan menjadi dua berdasarkan ukurannya, yaitu negara besar dan negara kecil. Jika menggunakan indikator ukuran negara berdasarkan perspektif Breuning (2007), Polandia dapat dikatakan sebagai negara besar. Hal ini mengacu pada empat variabel yang berperan sebagai indikator ukuran negara, yaitu luas wilayah, jumlah penduduk,  kekuatan ekonomi serta kekuatan militer. Secara ukuran geografis, Polandia memiliki luas sebesar 312.685 km2 (Cia.gov, t.t.). Polandia sendiri merupakan negara dengan luas wilayah terbesar keenam di Uni Eropa dengan menyumbang sebesar 7,1% total luas wilayah Uni Eropa. Menurut data dari Demografia.stat.gov.pl (2016), total penduduk Polandia mencapai angka 38.426.809 jiwa terhitung pada bulan Juni tahun 2016. Di dalam Uni Eropa, Polandia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keenam dengan menyumbang sebanyak 7,7% total penduduk keseluruhan bagi Uni Eropa. Selain itu, Polandia merupakan negara dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi ke-10 di Uni Eropa dengan angka 123 penduduk per km2.  Secara ekonomi, IMF (t.t.) mencatat bahwa Polandia memiliki gross domestic product sebesar 749.033 miliar Dolar Amerika Serikat. Polandia sendiri menempati urutan kedelapan dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Dalam kontribusinya ke Uni Eropa, Polandia merupakan penyumbang terbesar ke-11 dengan total sumbangan 2 miliar Euro. Secara militer, Polandia merupakan negara dengan kekuatan militer terbesar kelima di Uni Eropa dengan Power Index sebesar 0,3909 (Global Fire Power, 2016). Dari data variabel-variabel di atas, Polandia tidak dapat dikategorikan sebagai negara kecil dan lebih cocok disebut sebagai salah satu negara dalam kategori negara besar sesuai dengan indikator Breuning (2007) di dalam konteks Uni Eropa.

Dari kategorisasi di atas, Polandia memiliki corak pola kebijakan sebagaimana pola kebijakan negara besar lainnya. Jika berkaca pada perspektif East (1973) terkait pola kebijakan luar negeri negara besar, Polandia menggunakan aspek verbal yang eksplisit dalam kebijakan luar negerinya. Hal ini dapat dilihat dari ucapan-ucapan yang disampaikan oleh perwakilan Polandia terkait dengan isu Eastern Partnership. Sebagai contoh, ucapan Konrad Szymański sebagai Menteri Urusan Eropa Polandia pada tanggal 3 Januari 2017:

The European Union has several times unnecessarily hesitated whether to open itself to cooperation with the East…. If such countries as Ukraine and Georgia have, over the years, shown willingness to cooperate, then the European Union should not wait.” (Polskie Radio dla Zagranicy, 2017)”

Secara verbal, ucapan dari Szymański menunjukkan adanya tendensi menuntut bagi Uni Eropa untuk segera bertindak. Selain itu, kutipan tersebut menunjukkan adanya protes atas kekecewaan Polandia terhadap kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa. Berdasarkan skema kategorisasi aksi kebijakan luar negeri secara verbal oleh East (1973), maka kedua hal tersebut menunjukkan adanya derajat komitmen yang tinggi secara eksplisit. Hal tersebut merupakan salah satu ciri dari pola kebijakan luar negeri negara besar yang menyatakan bahwa negara besar akan menggunakan aspek verbal secara eksplisit serta menunjukkan derajat komitmen yang tinggi untuk menyampaikan kebijakan luar negerinya.

Secara non-verbal, Polandia lebih menekankan pada pola-pola kebijakan luar negeri yang tidak spesifik dan juga tidak konfliktual. Pengajuan Eastern Partnership itu sendiri pada dasarnya juga merupakan salah satu contoh dari pola kebijakan Polandia yang cenderung kooperatif dan tidak konfliktual. Hal ini dapat dilihat dari pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat kooperasi dibanding konfliktual. Sebagai contoh, kunjungan Presiden Polandia, Bronislaw Komorowski, ke Latvia dapat dikategorikan sebagai kebijakan luar negeri non-konfliktual (Polskie Radio dla Zagranicy, 2012). Kunjungan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan Latvia yang disertai pembahasan mengenai Eastern Partnership ke depannya. Terhadap negara Eastern Partnership, Polandia juga lebih memilih langkah-langkah non-konfliktual dengan menjalin hubungan luar negeri secara intensif seebagaimana terlihat dari pembentukan kelompok Parlemen Polandia-Belarusia (Belta, 2016).

Menurut Rahimov (2010), Polandia mempunyai tujuan untuk membantu negara-negara Eropa Timur. Upaya tersebut telah dilakukan berkali-kali oleh Polandia dalam Eastern Dimension of the European Union dan juga European Neighbourhood Policy. Selain itu, Polandia juga berharap agar Uni Eropa sendiri dapat mengembangkan pengaruhnya hingga ke kawasan lain. Kedua hal tersebut menunjukkan adanya corak kebijakan luar negeri Polandia yang memiliki cakupan yang luas serta memberikan dampak tidak hanya bagi negaranya namun juga ke negara-negara lain. Hal tersebut sesuai dengan salah satu corak kebijakan luar negeri negara besar lainnya yaitu mempunyai kebijakan luar negeri yang memiliki cakupan luas dan berdampak bagi banyak negara. Oleh karena itu, pengajuan Eastern Partnership oleh Polandia merupakan kebijakan luar negeri yang merepresantasikan Polandia sebagai negara besar.

Atribut Nasional: Geografis

Kemudian, terdapat atribut nasional geografis yang berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Polanda untuk membentuk Eastern Partnership. Secara geografis, Polandia berbatasan langsung dengan Ukraina di Tenggara dan juga Belarusia di Timur. Selain itu, Moldova juga terletak tidak jauh dari Polandia meskipun tidak berbatasan langsung mengingat Moldova berbatasan dengan Ukraina. Polandia juga termasuk salah satu dari beberapa negara Uni Eropa yang tidak secara keseluruhan berbatasan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Maka dari itu, Polandia dapat dikatakan merupakan negara buffer antara Uni Eropa dengan negara-negara lainnya. Menurut Adamczyk (2010), Polandia sendiri telah dianggap sebagai perwakilan dari negara-negara Eropa Timur bagi Uni Eropa dan juga sebaliknya. Mengingat adanya kedekatan geografis tersebut, maka Polandia juga memiliki interaksi yang intens dengan negara-negara Eastern Partnership secara ekonomi, politik, maupun sosial. Pembentukan Eastern Partnership tentunya dapat meningkatkan kerja sama dengan negara-negara yang terlibat dengan Polandia yang kedepannya juga dapat menguntungkan Polandia.

Menurut Adamczyk (2010), pengajuan pembentukan Eastern Partnership Polandia sendiri merupakan perwujudan dari perubahan pola geopolitik Polandia. Di kawasan Eropa sendiri, umumnya terdapat dua kekuatan politik besar antara Uni Eropa dengan Uni Soviet atau Rusia. Keduanya memiliki sphere of influence yang didasari oleh kedekatan geografis yang mana umumnya negara-negara Eropa bagian barat memiliki pandangan serupa dengan Uni Eropa sementara negara-negara Eropa Timur memilih untuk mendekati Uni Soviet atau Rusia. Sebelumnya, Polandia memiliki kecenderungan untuk mengikuti arus geopolitik bersama dengan Uni Soviet atau Rusia dan negara-negara Eropa Timur lainnya. Perubahan tersebut dapat dilihat sejak adanya intensi dari Polandia untuk masuk ke Uni Eropa sebelum 2004 hingga akhirnya bergabung dengan organisasi regional tersebut. Pengajuan Eastern Partnership oleh Polandia yang mengajak negara-negara yang secara tradisional merupakan negara yang berada dalam sphere of influence Uni Soviet atau Rusia dapat dikatakan perubahan pola geopolitik dari Polandia itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya perubahan persepsi Polandia atas identifikasi negaranya sebagai negara Eropa Timur yang berafiliasi dengan Uni Soviet atau Rusia menjadi negara Uni Eropa (Adamczyk, 2010).

Menurut Shapovalova dan Kapusniak (2011), salah satu penyebab Polandia mengajukan pembentukan Eastern Partnership adalah tendensi Polandia untuk tidak terus menerus menjadi negara frontier bagi Uni Eropa di kawasan Eropa Timur. Kerja sama Eastern Partnership dapat dijadikan stepping stone bagi negara-negara yang terlibat untuk bergabung ke dalam Uni Eropa. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Polandia berusaha untuk mengalihkan status negara frontier kepada negara-negara Eastern Partnership yang saat ini belum tergabung dalam Uni Eropa. Hal ini berkaitan dengan tingginya interaksi Polandia terhadap negara tetangganya seperti Ukraina, Belarusia, dan Moldova, namun memiliki framework yang berbeda. Apabila negara-negara tersebut memiliki framework yang sama dengan Polandia, maka hal tersebut dapat mempermudah pengambilan kebijakan terhadap negara-negara tetangganya. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa atribut nasional geografi dapat menyebabkan keputusan Polandia untuk mengajukan pembentukan Eastern Partnership.

Atribut Nasional: Demografis

Selanjutnya dalam atribut nasional demografi, penulis melihat ada satu aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan jumlah tenaga kerja asing di Polandia. Selama ini, Polandia merupakan negara yang dikenal sebagai negara pengirim tenaga kerja dibanding negara penerima tenaga kerja. Terlebih lagi, aksesi Polandia ke Uni Eropa pada tahun 2004 semakin membuat tenaga kerja Polandia mudah untuk masuk ke negara-negara Uni Eropa lain (Duszczyk, 2013). Hal ini dikarenakan adanya kebebasan visa serta izin kerja bagi warga negara Polandia untuk bekerja di negara-negara Eropa. Tentunya, hal ini semakin mempermudah akses serta mempercepat proses emigrasi Polandia.

Dibanding dengan jumlah imigran di Polandia, arus emigrasi dari Polandia tergolong lebih besar. Namun, perlahan-lahan jumlah imigran di Polandia semakin membesar (Duszczyk, 2013). Awalnya, jumlah tenaga kerja asing di Polandia tergolong kecil dan tidak memberikan signifikansi lebih di kehidupan Polandia. Namun, karena warga negara Polandia cenderung melakukan emigrasi ke negara-negara Uni Eropa lain, jumlah tenaga kerja Polandia semakin lama semakin berkurang. Maka dari itu, adanya imigran ke Polandia bertujuan untuk menutupi kekurangan jumlah tenaga kerja di Polandia yang telah ditinggalkan oleh warga negara Polandia itu sendiri.

Tabel 1: Jumlah Ijin Kerja Tenaga Kerja Asing Baru dari Negara Eastern Partnership Disetujui di Polandia

Sumber: Duszczyk, Maciej et al, (2013). Costs and Benefits of Labor Mobility between the EU and the Eastern Partnership Countries: The Case of Poland.

Dari keseluruhan negara yang mengirimkan imigran ke Polandia, negara-negara yang terlibat di Eastern Partnership termasuk sebagai negara penyumbang terbesar. Dalam tulisannya, Duszczyk (2013) melihat terdapat pengaruh arus imigrasi dari negara-negara seperti Ukraina, Belarusia, dan Moldova yang memiliki kedekatan geografis dengan Polandia terhadap pengajuan pembentukan Eastern Partnership oleh Polandia. Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa setiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja dari negara-negara Eastern Partnership ke Polandia. Permasalahan muncul ketika Polandia belum memiliki wadah yang konkrit untuk mengurus permasalahan-permasalahan di sektor imigrasi. Hal ini mengingat Polandia yang tergabung dalam Uni Eropa harus mengikuti regulasi-regulasi dari Uni Eropa terkait masalah ketenagakerjaan. Padahal di satu sisi, Polandia juga membutuhkan tenaga kerja asing dari negara-negara lain, utamanya negara di Eastern Partnership, untuk terus menjalankan roda perekonomiannya.

Menurut data dari Duszczyk (2013), mayoritas tenaga kerja asing dari negara-negara Eastern Partnership merupakan tenaga kerja kasar yang tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan tinggi. Selain itu, tenaga kerja asing dari negara-negara Eastern Partnership juga mengisi sektor-sektor “bayangan” yang tidak terdaftar. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja asli Polandia yang mengisi sektor-sektor ini karena rata-rata dari mereka melakukan emigrasi ke negara-negara Uni Eropa lainnya. Maka dari itu, perekonomian Polandia sedikit banyak memiliki ketergantungan terhadap tenaga kerja asing dari negara-negara Eastern Partnership, utamanya Ukraina, Belarusia, dan Moldova.

Fakta akan ketergantungan terhadap tenaga kerja asing tersebut menjadi permasalahan ketika adanya regulasi tentang ketenagakerjaan dan juga perpindahan penduduk dari Uni Eropa terhadap negara-negara tetangganya. Dalam kebijakan-kebijakan Uni Eropa selama ini, tidak ada kebijakan yang membahas tentang hal tersebut. Maka dari itu, Polandia mengajukan pembentukan Eastern Partnership ke Uni Eropa untuk memfasilitasi hal-hal tersebut (Duszczyk, 2013). Hal ini mengingat Eastern Partnership mendukung adanya pembebasan visa serta izin ketenagakerjaan bagi negara-negara anggotanya. Dengan demikian, alur ketenagakerjaan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Selain itu, Eastern Partnership juga dapat dijadikan platform bagi Polandia untuk mengatur permasalahan imigrasi dengan lebih jelas dan menguntungkan bagi Polandia (Duszczyk, 2013). Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa atribut nasional demografi terkait dengan imigrasi dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Polandia terkait dengan pembentukan Eastern Partnership.

Atribut Nasional: Sistem Politik

Menurut Fedyszak-Radziejowska (2010), Polandia telah berada dalam masa transisi dari komunisme ke bentuk demokratis. Bentuk baru dari Polandia ini disebut sebagai fase Third Polish Republic, yaitu fase dimana nilai-nilai komunisme telah hilang di Polandia. Hal ini disebabkan oleh runtuhnya Uni Soviet serta paham komunisme itu sendiri. Perubahan sistem politik ini pulalah yang kemudian menyebabkan Polandia berhasil masuk ke North Atlantic Treaty Organization pada tahun 1999 dan Uni Eropa pada tahun 2004 yang mensyaratkan negara anggotanya untuk menggunakan paham demokrasi.

Penggunaan sistem pemerintahan demokrasi oleh Polandia merupakan salah satu penyebab mengapa Polandia mengajukan Eastern Partnership ke Uni Eropa. Jika merujuk pada pendapat Pisarska (t.t.), salah satu tujuan Polandia dalam pengajuan Eastern Partnership adalah untuk mendukung demokrasi dan juga reformasi di negara-negara yang terlibat. Tujuan tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan democratic peace theory yang menyatakan bahwa negara dengan sistem politik demokratis akan memiliki kecenderungan untuk tidak berkonflik dengan negara demokratis lainnya (Doyle, 1983). Dapat dilihat bahwa tindakan yang diajukan untuk Polandia bertujuan untuk menghindari konflik dengan negara-negara tetangganya agar terciptanya kestabilan kawasan di Eropa Timur.

Dari negara-negara yang terlibat di Eastern Partnership, terdapat dua negara yang memiliki kedekatan geografis dengan Polandia yang tidak memiliki kestabilan politik dan belum menggunakan sistem demokrasi dengan optimal yaitu Ukraina dan Belarusia (Shapovalova & Kapusniak, 2011). Jika merujuk pada democratic peace theory, maka kedua negara tersebut perlu untuk menggunakan sistem politik demokrasi agar peluang konflik di kawasan sekitar Polandia terhindar. Di dalam Eastern Partnership sendiri terdapat program-program yang mendukung adanya reformasi demokratik di negara-negara yang terlibat. Maka dari itu, Eastern Partnership dapat dijadikan sarana bagi Polandia untuk menciptakan kestabilan kawasan. Hal tersebut menunjukkan adanya peran atribut nasional sistem politik Polandia terhadap pengambilan kebijakannya terkait dengan Eastern Partnership.

Kesimpulan

Eastern Partnership merupakan bentuk kerja sama Uni Eropa dengan negara-negara tetangganya, yaitu Ukraina, Belarusia, Moldova, Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan Uni Eropa dengan negara-negara anggotanya secara politik, ekonomi, dan sosial. Secara politik, Eastern Partnership mendukung adanya reformasi demokrasi. Secara ekonomi dan sosial, Eastern Partnership mendukung adanya reformasi ekonomi melalui Deep and Comprehensive Free Trade Area dan juga pembebasan visa serta izin ketenagakerjaan khusus ke negara-negara terlibat. Eastern Partnership dapat dikatakan salah satu upaya Uni Eropa untuk bekerja sama dengan kawasan timur sebagaimana ada di European Neighbourhood Policy sebelumnya. Selama ini, Uni Eropa bekerja sama dengan Amerika Serikat di barat dan juga negara-negara Mediterranian di selatan.

Dengan menggunakan kerangka teoritik level of analysis atribut nasional, penulis mengambil kesimpulan bahwa atribut nasional mempengaruhi pengambilan kebijakan Polandia untuk membentuk Eastern Partnership. Dalam tulisan ini, penulis mengambil beberapa variabel atribut nasional seperti ukuran negara, geografis, demografis, dan juga sistem politik. Sebagai negara besar di Uni Eropa, pola kebijakan Polandia memiliki cakupan yang luas sebagaimana terwujud di Eastern Partnership yang berpengaruh tidak hanya bagi negaranya namun juga negara-negara sekitar serta Uni Eropa itu sendiri. Secara verbal dan non-verbal, kebijakan luar negeri Polandia juga sesuai dengan konsep alternative negara besar oleh East (1973) yaitu eksplisit namun dengan kebijakan luar negeri yang non-konfliktual serta beresiko rendah. Polandia yang secara geografis berdekatan dengan Ukraina, Moldova, dan juga Belarusia memiliki kedekatan hubungan luar negeri dengan negara-negara Eastern Partnership. Selain itu, adanya upaya bagi Polandia untuk tidak mengubah pola geopolitik di kawasan Eropa Timur agar negara-negara Eastern Partnership berada dalam sphere of influence dari Uni Eropa. Polandia sendiri juga tidak ingin menjadi negara frontier bagi Uni Eropa di kawasan Eropa Timur, sehingga ke depannya negara-negara Eastern Partnership dapat bergabung dengan Uni Eropa dan menjadi negara frontier baru menggantikan Polandia. Secara demografis terutama ketenagakerjaan, tingginya ketergantungan Polandia terhadap imigran dari negara-negara Eastern Partnership menyebabkan perlunya sebuah framework yang mampu mengakomodasi arus tenaga kerja dari negara-negara tersebut yang diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang didukung oleh Eastern Partnership. Secara sistem politik, Eastern Partnership berusaha untuk menyebarkan paham demokrasi di negara-negara terlibat. Hal ini berkaitan dengan sistem politik Polandia yang demokratis dan berusaha untuk mereformasi negara-negara Eastern Partnership, utamanya Ukraina dan Belarusia, untuk menggunakan sistem politik yang sama. Hal tersebut sesuai dengan democratic peace theory yang menyebutkan bahwa negara demokratis cenderung tidak berkonflik antar sesamanya dan menyebabkan kestabilan kawasan di sekitar Polandia.

Referensi:

Adamczyk, Artur, (2010). The Role of Poland in the Creation Process of the Eastern Partnership. Yearbook of Polish European Studies, Vol. 13, hal. 195-204.

Bates, T., (2014). Ukraine’s Fraught Relationship with Russia: A brief history. [online] Theweek.com. Tersedia di: http://theweek.com/articles/449691/ukraines-fraught-relationship-russia-brief-history [Diakses pada 6 Januari 2017].

Belta, (2016). High hopes for Belarus-Poland active dialogue. [online] Tersedia di: http://eng.belta.by/president/view/high-hopes-for-belarus-poland-active-dialogue-resumption-96904-2016/ [Diakses pada 13 Januari 2017].

Breuning, Marijke, (2007). Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. New York: Palgrave MacMillan.

Cia.gov, (t.t.). The World Factbook — Central Intelligence Agency. [online] Tersedia di: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2147.html [Diakses pada 12 Januari 2017].

Copsey, Nathaniel & Pomorska, Karolina, (2014). The
Influence of Newer Member States in the European Union: The Case of Poland and the Eastern Partnership. Europe-Asia Studies, Vol. 66, No. 3, hal. 421-443.

Demografia.stat.gov.pl, (2016). Wyniki badań bieżących – Baza Demografia – Główny Urząd Statystyczny. [online] Tersedia di: http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx [Diakses pada 12 Januari 2017].

Doyle, Michael, (1983). Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs. Philosophy & Public Affairs, Vol. 12, No. 3, hal. 205-235.

Duszczyk, Maciej et al, (2013). Costs and Benefits of Labor Mobility between the EU and the Eastern Partnership Countries: The Case of Poland.

Edition.cnn.com. (2004). CNN.com – EU welcomes 10 new members – May 1, 2004. [online] Tersedia di: http://edition.cnn.com/2004/WORLD/europe/04/30/eu.enlargement/index.html [Diakses pada 6 Januari 2017].

East, Maurice A., (1973). Size and Foreign Policy Behavior: A Test of Two Models. World Politics, Vol. 25, No. 4, hal. 556-576.

Fearon, James D., (1998). Domestic Politics, Foreign Policy and Theoris of International Relations. Annual Review of Political Science, Vol. 1, hal. 289-313.

Fedyszak-Radziejowska, Barbara, (2010). “People’s Poland” in the Third Polish Republic. Sarmatian Review, hal. 1500-1501.

Global Fire Power, (2016). European Military Power. [online] Tersedia di: http://www.globalfirepower.com/countries-listing-europe.asp [Diakses pada 12 Januari 2017].

Hudson, Valerie M., (2007). Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary Theory. Rowman & Littlefield.

IMF, (t.t.). Report for Selected Countries and Subjects. [online] Tersedia di: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx [Diakses pada 12 Januari 2017].

Pisarska, Katarzyna, (t.t.). Eastern Partnership as the Flagship Initiative of the Polish Presidency.

Polskie Radio dla Zagranicy, (201i2). Polish president begins state visit to Latvia. [online] Tersedia di: http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/119349,Polish-president-begins-state-visit-to-Latvia [Diakses pada 12 Jan 2017].

Polskie Radio dla Zagranicy, (2017). Deputy FM: EU should not hesitate to cooperate with East. [online] Tersedia di: http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/287244,Deputy-FM-EU-should-not-hesitate-to-cooperate-with-East [Diakses pada 12 Januari 2017].

Rahimov, R., (2010). The European Union’s Eastern Partnership and Energy Security Issues. Postgraduate. Hult International Business School.

Rettman, A., (2009). EU assigns funds and staff to ‘Eastern Partnership’. [online] Euobserver.com. Tersedia di: https://euobserver.com/foreign/27824 [Diakses pada 6 Januari 2017].

Ripley, B., (1995). Cognition, Culture and Bureaucratic Politics. Dalam Laura Neack, Jeanne A. K. Hey & Patrick J. Haney (eds.) Foreign Policy Analysis, Continuity and Change In Its Second Generation. Prentice Hall.

Shapovalova, Natalia & Kapusniak, Tomasz, (2011). Is Poland Still Committed to the Eastern Neighbourhood?.

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.