Saluran penyiaran televisi terbesar di Filipina, ABS-CPN, secara resmi menghentikan operasinya pada Selasa malam lalu atas perintah dari pemerintah Filipina, segera setelah masa izin lisensi terakhirnya berakhir di hari yang sama. Pihak ABS-CPN mengatakan bahwa tindakan ini adalah sebuah bukti kepatuhan atas perintah cease and desist yang dikeluarkan oleh badan the National Telecommunications Commission (NTC). Perintah tersebut menginstruksikan ABS-CPN untuk tidak melanjutkan siaran sejak 4 mei – masa berakhirnya lisensi – hingga pembaruan lisensi disetujui oleh anggota kongres dan memberikan waktu 10 hari bagi kantor penyiaran tersebut untuk mengambil tindakan.

Dalam wawancara yang disiarkan di radio ABS-BCN, DZMM, pihak NTC mengatakan bahwa perintahnya untuk menghentikan operasi ABS-BCN bersifat “harus segera dieksekusi” dan telah disetujui oleh Sekretaris Departemen Kehakiman, Menardo Guevarra. Manajamen ABS-BCN kemudian merespon hal ini dan menyatakan bahwa mereka akan menuruti perintah dan menghentikan siaran secepatnya karena mereka tidak berniat untuk melanggar hukum dalam bentuk apa pun. Mereka juga percaya bahwa pemerintah akan mempertimbangkan pembaruan lisensi di masa depan atas dasar kepentingan masyarakat Filipina, mengingat peran dan jasa ABS-CPN dalam menyiarkan informasi untuk masyarakat sangat besar. Siaran terakhir mereka pada Selasa malam lalu kemudian diakhiri dengan kalimat: “this is ABS-CPN Corporation Channel 2. In the service of the Filipino. Now signing off.”

ABS-CBN sendiri telah berdiri sejak tahun 1953 di Filipina dan dikenal dengan program siaran beritanya, TV Patrol, juga sejumlah acara hiburan yang populer di Filipina dan acara-acara olahraga termasuk pertandingan basket dan tinju. Maka dari itu, penutupan ABS-CPN akan berdampak pada hilangnya salah satu sumber hiburan dan edukasi masyarakat Filipina. Tepat sebelum saluran mereka dihentikan sepenuhnya, pimpinan ABS-CPN, Mark Lopez, berkomentar bahwa hal tersebut tidak hanya memberatkan mereka namun juga jutaan penonton Filipina yang membutuhkan layanan mereka. Selain itu, mereka juga memperkerjakan tidak kurang dari 11.000 pegawai yang terpaksa harus berhenti bekerja selama lisensi siaran belum diperbarui. Hal ini kemudian dapat berakibat pada naiknya tingkat pengangguran di Filipina dan berkaitan dengan isu ekonomi khususnya di tengah masa pandemi saat ini.

Menilik lebih dalam, sejatinya hubungan stasiun ABS-CPN dengan pemerintah Filipina, khususnya dengan Presiden Duterte, tidak terlalu baik. Ketegangan di antara keduanya dimulai sejak tahun 2016 ketika ABS-CPN menolak untuk menyiarkan program kampanye Duterte. Sejumlah kali Duterte juga menunjukkan ketidaksukaannya atas siaran ABS-CPN dan kantor berita media daring Filipina, Rappler terkait kebijakan “Perang Narkoba” yang banyak menerima kritik karena dipandang terlalu kejam dan telah mengambil nyawa banyak orang. Dalam hal ini, ia pernah mengancam akan memblokir siaran ABS-CPN jika berita-berita kritis dan negatif terhadap pemerintah terus disiarkan di masyarakat. Dalam pidato-pidatonya, Duterte seringkali menyebut para media dengan julukan yang kasar dan bahkan menuduh mereka sebagai mata-mata karena menjual sahamnya pada investor asing.

Sebelumnya, Menardo Guevarra dari Sekretaris Departemen Kehakiman telah menganjurkan NTC untuk memberikan izin siaran sementara agar ABS-CBN dapat beroperasi sementara House of Representative mendiskusikan pembaruan lisensi mereka. Namun, pada Hari Minggu lalu yang bertepatan dengan Hari Kebebasan Pers Sedunia, pengacara pemerintah Filipina, Jose Calida, memperingatkan bahwa NTC secara hukum tidak memiliki wewenang untuk memberikan izin siaran setelah masa berlaku lisensi sebelumnya habis dan mengancam akan memberi sanksi jika NTC meneruskan rencana pemberian izin tersebut. Calida juga mengajukan laporan pada Mahkamah Agung untuk tidak mensahkan lisensi ABS-CBN. NTC sendiri mengatakan bahwa mereka tidak memiliki pilihan selain mematuhi hukum.

Peristiwa penghentian operasi ABS-CPN kemudian memicu protes dan amarah komunitas para jurnalis dan masyarakat karena hal ini dipandang telah mengancam pilar demokrasi dan kebebasan pers di Filipina. The Foreign Correspondents Association of the Philippines (FOCAP) juga menyatakan bahwa tindakan ini adalah sebuah tindakan berbau politik yang berbahaya bagi masa depan jurnalisme di Filipina. Persatuan jurnalis di Filipina juga menganggap hal ini berakar dari preferensi pribadi Duterte terhadap media-media yang kritis terhadap kebijakan-kebijakannya. Mereka mengatakan bahwa apa yang Duterte inginkan, maka itulah yang akan dia dapatkan. Dengan menutup ABS-CBN, maka terlihat dengan jelas bahwa ia berusaha untuk membungkam media yang berpotensi dapat menjadi ancaman baginya.

Referensi:

Gutierrez, Jason. 2020. “Leading Philippine Broadcaster, Target of Duterte’s Ire, Forced Off the Air” [online] tersedia dalam https://www.nytimes.com/2020/05/05/world/asia/philippines-abs-cbn-duterte.html [diakses 6 Mei 2020]

Ratfliffe, Rebecca. 2020. “Philippines’ Main Channel Forced Off-Air Amid Coronavirus Lockdown” [online] tersedia dalam https://www.theguardian.com/world/2020/may/05/philippines-main-channel-abs-cbn-forced-off-air-amid-coronavirus-lockdown [diakses 6 Mei 2020]

Regencia, Ted. 2020. “Targeted by Duterte, Future of Philippines’ ABS-CPN in Balance” [online] tersedia dalam https://www.aljazeera.com/news/2020/05/targeted-duterte-fate-philippines-abs-cbn-balance-200503114347460.html [diakses 6 Mei 2020]