Diplomasi merupakan aktivitas yang sering dilakukan dalam ranah hubungan internasional. Diplomasi dilakukan oleh negara dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu diplomasi dilakukan dan kerjasama dapat terwujud. Diplomasi juga bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan menghindari konflik. Black (2010) menyebutkan bahwa diplomasi adalah sebuah permainan untuk menambah lawan daripada kawan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Mouna (2000) yang menyebutkan bahwa diplomasi merupakan cara yang dilakukan oleh negara-negara melalui perundingan untuk mengembangkan hubungan antar negara. Satow (1957) juga berpendapat bahwa diplomasi dilakukan dalam rangka menciptakan perdamaian. Salah satu bentuk diplomasi yang ada adalah diplomasi preventif. Pada tulisan kali ini, penulis menjelaskan tentang definisi diplomasi preventif, awal mula diplomasi preventif, penggunaan diplomasi preventif, kekurangan dan kelebihan yang ada, serta contoh diplomasi preventif.

Pada prinsipnya, diplomasi preventif dilakukan dengan pemberian dukungan moral ataupun material pada kepentingan langsung aktor lain yang secara tidak langsung menyangkut kepentingan aktor tersebut (Djelantik, 2007:162). Selain itu, diplomasi preventif juga dapat dilakukan dengan memfasilitasi dialog dalam membangun kembali usaha rekonsiliasi, serta menawarkan dukungan politik (ICRtoP, n.d.). Sedangkan dari segi tujuan, diplomasi preventif dilakukan guna sarana pencegahan konflik antar negara ataupun antar negara dengan kelompok minoritas di dalamnya. Selain itu, diplomasi preventif diharapkan mampu mencegah suatu perselisihan menjadi konflik terbuka serta mampu meredam penyebaran suatu konflik apabila telah mencuat ke permukaan (Djelantik, 2007:162). Mneurut International Coalition of Responsibility Protect (n.d), diplomasi preventif dapat dilakukan utusan khusus suatu negara ataupun diplomat guna membangun kemauan politik untuk mencapai perdamaian. Praktik penyebaran diplomasi preventif lahir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pertama kali dinyatakan oleh sekretaris jendral PBB Hammarskojold, diakibatkan berbagai sebab, termasuk Perang Dingin (Roy, 1995:161). Menurut Inis Claude Jr. (dalam Roy, 1995:161), diplomasi preventif merupakan sarana penetral untuk dijalankan pihak yang tidak memihak sebagai penyeimbang hubungan internasional yag efektif. The United Nations’ Agenda for Peace (1992) menyatakan bahwa apa yang dimaksud diplomasi preventif adalah tindakan untuk mencegah perselisihan yang timbul di antara pihak-pihak yang berselisih, untuk mencegah perselisihan tersebut agar tidak menjadi sebuah konflik, dan untuk membatasi persebaran dari perselisihan itu sendiri (Zyck dan Muggah, 2012:69). Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros-Ghali menyatakan bahwa harus dibedakan antara diplomasi preventif dengan peace-making. Diplomasi preventif digunakan sebagai resolusi dari konflik berskala besar melalui mediasi, negosiasi, dan peace-keeping (Zyck dan Muggah, 2012:69). Dapat dikatakan bahwa diplomasi preventif menggunakan jalan damai untuk menyelesaikan masalahnya. Diplomasi preventif dapat dikatakan sebagai sebuah infrastruktur untuk perdamaian karena ia mengambil langkah dari bawah, yaitu dari institusi-institusi formal dan informal di wilayah tersebut (Zyck dan Muggah, 2012:69). Karena oraganisasi-organisasi regional maupun subregional memiliki dampak yang unik dan akses pada situasi krisis pada wilayah mereka (United Nations, 2011:20). Diplomasi preventif sendiri lahir dari perkembangan teknik-teknik diplomasi dari PBB karena suatu sebab (Roy, 1995:162). Inis Claude Jr menjelaskan bahwasanya diplomasi preventif digunakan sebagai penetral pada negara-negara yang tidak memihak pada Perang Dingin. Sebab lain diplomasi preventif muncul akibat adanya negara-negara non-blok yang bergabung dalam PBB. Negara-negara nonblok tersebut memandang PBB dapat lebih adil dalam menyikapi dua negara super power yang saling berkonflik (Roy, 1995:163).

Namun sejatinya pengimplementasian diplomasi preventif telah terlaksana sejak berabad-abad lamanya, serta dikenal dengan istilah diplomasi preventif tradisional yang dilakukan kepala negara baik secara diam maupun terang-terangan. Awalnya, selain guna mendapat bantuan material dan menciptakan perdamaian, diplomasi preventif dilakukan guna mendapatkan konsesi perdagangan melalui forum politik yang dibentuknya (Djelantik, 2007:163). Kondisi dunia ketika diplomasi preventif tradisional diterapkan nyatanya berbeda dengan dunia kontemporer. Oleh karenanya, muncul diplomasi preventif kontemporer guna menangani masalah dewasa ini. Diplomasi preventif tradisional yang lebih mengedepankan perdamaian, nyatanya sudah tidak relevan oleh kondisi dunia kontemporer yang cenderung mengejar kepentingan nasional daripada mempertahankan perdamaian dunia (Djelantik, 2007:163). Melihat fenomena adanya diplomasi preventif kotemporer, Profesor Roger Burnet beserta timnya dalam Geographic Universalle (dalam Djelantik, 2007:163) menyatakan bahwa tujuan diplomasi preventif kontemporer yang cenderung mengabaikan perdamaian dunia mengandung kekeliruan persepsi. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya, ciri-ciri dunia yang terinterdependensi saat ini menyebabkan gangguan perdamaian yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada wilayah lainnya. Dengan demikian, menciptakan perdamaian menjadi tanggung jawab seluruh warga dunia bila ingin mencapai kepentingan.

Dengan terjadinya fenomena tersebut, menurut Burnet (Djelantik, 2007:164), harus terdapat suatu tindakan oleh diplomasi preventif untuk menyikapi fenomena tersebut dengan memperluas cara pandang masyarakat untuk mencapai tujuan yang lebih besar yakni perdamaian dunia. Dalam menyikapinya, negara-negara yang belum menyadari kegunaan diplomasi preventif harus disadarkan. Jika tidak, maka tak heran bila diplomasi preventif kontemporer semakin diragukan penggunaannya karena anggapan bahwa diplomasi tersebut tidak secara khusus memberi motivasi pada negara yang jauh dari ancaman untuk ikut menciptakan perdamaian dunia (Djelantik, 2007:164). Saat ini, yang harus disadari ialah adanya hubungan sebab-akibat antara pembangunan dengan perdamaian, yakni pembangunan sejatinya menjadi faktor pendorong adanya perdamaian, begitu pula sebaliknya keterbelakangan menjadi ancaman bagi keamanan internasional (Djelantik, 2007:170).

Awal mula penggunaan diplomasi preventif dikemukakan oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Dag Hammarskjold pada saat Perang Dingin tengah berlangsung. Penggunaan diplomasi preventif oleh Hammarskjold ini mirip dengan gagasan Woodrow Wilson terkait keamanan kolektif. Keamanan kolektif ini merupakan tujuan sederhana dari diplomasi preventif yaitu untuk menjaga konflik lokal dari konflik persaingan adidaya pada saat itu (Knight dan Yamashita, 1993:284 dalam Acharya, 1994). Tujuan lain dari diplomasi preventif yaitu adalah untuk menjaga konflik baru yang mungkin timbul di luar perbedaan blok yang ada. Pasca Perang Dingin, konsep diplomasi preventif yang dikemukakan oleh Hammarskjold ini dihapus dan diberi definisi baru oleh Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Boutros Boutros-Ghali. Sekjen ini mendefinisikan diplomasi preventif sebagai sebuah tindakan untuk mencegah perselisihan yang timbul dari berbagai pihak agar konflik tidak meningkat dan tidak terjadi penyebaran konflik pula. Gagasan baru yang dikemukakan oleh PBB terkait diplomasi preventif pun juga dibedakan, seperti peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding. Peacemaking didefinisikan sebagai tindakan untuk membawa pihak yang tengah bermusuhan untuk menjalin kesepakatan. Peacekeeping didefinisikan sebagai persetujuan semua pihak terkait yang melibatkan kehadiran PBB berupa personil militer atau polisi. Peacebuilding adalah tindakan untuk mengidentifikasi struktur-sturuktur yang digunakan untuk memperkuat perdamaian dan menghindari konflik (Acharya, 1994).

Diplomasi preventif ini dipahami sebagai inisiatif diplomatik maupun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk meredam sengketa sebelum menjadi kekerasan. Dalam sejarahnya, Roy (1995) menyebutkan bahwa diplomasi preventif muncul pada masa Perang Dingin atau pada awal abad ke 20. Diplomasi ini pada umumnya banyak digunakan oleh negara-negara dunia ketiga yang merdeka dan diakui kedaulatannya setelah Perang Dingin untuk mencegah keterlibatan negara-negara superpower dalam menghadapi konflik lokal maupun regional negara dunia ketiga. Lebih lanjut, Roy (1995) mengatakan bahwa diplomasi preventif pada dasarnya digunakan pada saat munculnya konflik diantara negara yang bersangkutan sehingga dapat meredam konflik tersebut sebelum menjadi konflik yang lebih besar yang berpotensi pada tindak kekerasan. Bedjaoui (2000) mengungkapkan konsep utama dari diplomasi preventif, yakni (1) Larangan penggunaan kekerasan, (2) Penyelesaian konflik secara damai.

Diplomasi preventif ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam praktif penggunaannya. Kelebihan dari diplomasi ini adalah dapat secara efektif menyelesaikan konflik dan disamping itu adanya peran mediator sebagai pihak ketiga dapat mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan dikarenakan pihak ketiga berusaha untuk mengakhiri konflik. Kelebihan yang lain adalah praktek diplomasi jenis ini mampu mengurangi kemungkinan terjadinya konflik yang dapat memicu perang sedari dini. Oleh karena itu, hubungan antar negara akan menjadi relatif lebih tenang sehingga mewujudkan hubungan yang damai. Sedangkan kekurangan dari diplomasi ini adalah masih adanya rasa ketidakpercayaan antara negara yang berkonflik sehingga adanya anggapan bahwa perdamaian sulit dicapai. Kekurangan yang lain adalah diplomasi preventif tidak dapat menjamin adanya konflik yang berkelanjutan di kemudian hari. Hal ini didasari oleh adanya threshold setiap negara untuk melakukan kompromi, sehingga apabila sebuah negara menganggap dirinya merasa lebih dirugikan untuk menjalin diplomasi preventif dibanding berkonflik maka konflik akan mungkin terjadi.

Contoh penggunaan diplomasi preventif adalah aksi preventif pertama oleh PBB yang diwujudkan dalam bentuk misi peacekeeping di Makedonia (UNPREDEP) pada tahun 1995-1999. Contoh diplomasi preventif yang lain adalah yang dilakukan oleh PBB dalam Perang Dingin. Fungsi PBB adalah pembendungan dan stabilisasi konflik lokal dan mencegah perselisihan Amerika-Soviet agar tidak meluas keluar dari daerah Perang Dingin (Roy, 1995). Dengan partisipasinya, PBB menghindari konflik yang semakin melebar dan semakin panas.

Contoh lainnya selama krisis di Suez, pengiriman pasukan perdamaian PBB ke negara tersebut merupakan upaya untuk mencegah keterlibatan negara-negara besar. Masalah yang menyebabkan pementukan dan pengiriman pasukan PBB ke Mesir adalah terjadinya pergolakan di Teursan Suez. Terusan Suez dinasionalisasi oleh Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser pada tanggal 26 Juli 1956. Nasionalisasi Terusan Suez yang dilakukan oleh pihak Mesir mengakibatkan negara-negara yang mempunyai kepentingan atas terusan suez seperti Inggris dan Perancis menolak nasionalisasi tersebut. Pendekatan-pendekatan untuk jalan damai terus dilakukan namun Mesir menolak dengan kukuh mengatakan bahwa Terusan Suez adalah bagian dari wilayhnya. Perjanjian damai yang diupayakan buyar ketika tentara Israel menyerbu pada tanggal 30 oktober 1956 hingga melewati garis perbatasan Mesor dengan bertujuan menduduki Gurun Siani hingga Terusan Suez.

Pergolakan yang terjadi di wilayah Terusan Suez itu mengundang perhatian PBB untuk mencarikan jalan keluar dan mendamaikan negara yang bersengketa, oleh karena itu PBB mengirimkan pasukan perdamaian ke Mesir. Pemerintah Indonesia menyatakan kesediannya ikut serta dalam pasukan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda. Pada tanggal 31 Desember 1956, pasukan Garuda I dibawah pimpinan Mayor Sudiyono mengadakan apel persiapan di Istana Merdeka.

Pasukan garuda I yang dikirim ke mesir selanjutnya bergabung dengan UNEF (United Nations Emergency Force) di Abu Suweir, Mesir. Pasukan garuda I berhasil melaksanakan tugasnya dnegan baik dan kembali ke tanah air pada tangga 12 september 1957.

Kesimpulannya, diplomasi preventif adalah sebuah aktivitas diplomatik yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan mencegah terjadinya konflik dengan cara-cara damai. Tujuan utama yang hendak dicapai oleh diplomasi preventif adalah mencegah perselisihan yang timbul diantara pihak-pihak yang tengah berselisih dan membatasi persebaran dari konflik itu sendiri. Awal penggunaan diplomasi preventif adalah ketika Sekretaris Jenderal PBB, Dag Hammarskjold mengemukakannya ketika Perang Dingin tengah berlangsung. Tujuan diplomasi preventif pada saat itu adalah untuk mencegah terjadinya konflik di luar blok-blok yang ada. Pada saat itu banyak negara-negara yang telah melakukan dekolonisasi sehingga mudah dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk dipengaruhi yang ditunjukkan dengan persebaran paham oleh mereka. Akibatnya rawan terjadi konflik di luar blok tersebut. Pasca Perang Dingin, Boutros Boutros-Ghali membaharui konsep diplomasi preventif menjadi pencegahan perselisihan supaya tidak menyebar ke tempat lain. Diplomasi preventif ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan yang ada adalah adanya pihak ketiga sebagai penegah dan mencegah terjadinya konflik sejak dini. Kekurangan yang ada adalah tidak dapat menjamin bahwa diplomasi preventif adalah usaha yang efektif untuk mencegah terjadinya konflik di masa depan. Contoh diplomasi preventif adalah pengiriman pasukan perdamaian ke Terusan Suez di Mesir. Penulis berpendapat bahwa setiap penggunaan jenis diplomasi harus disesuaikan dengan zaman yang ada, kompleksitas masalah yang dihadapi, aktor yang terlibat, dan kepentingan nasional negara itu sendiri. Penggunaan jenis diplomasi harus dilaksanakan secara selektif supaya kepentingan nasional tetap terjaga dan perdamaian juga dapat ditegakkan. Bagaimanapun juga, esensi dari penggunaan metode diplomasi dari zaman ke zaman tetap sama yaitu mencapai kepentingan nasional dengan cara damai.

Referensi:

Acharya, Amitav. 1994. Preventive Diplomacy: Issues and Institutions in the Asia Pacific Region. Toronto: York University.

Black, Jeremy. 2010. A History of Diplomacy. London: Reaktion Books Ltd.

Bedjaoui, Mohammed. 2000. The Fundamentals of Preventive Diplomacy. New York: Routledge and The Center International Health and Cooperation.

Djelantik, Sukawarsini. 2007. Diplomasi : Antara Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

International Coalition of Responsibility Protect. n.d. Preventive Diplomacy: Implementing The Third Pillar of The Responsibility to Protect [online] dalam  http://responsibilitytoprotect.org/Preventive%20Diplomacy%20FINAL.pdf [diakses pada 5 Oktober 2015].

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.