Perkembangan dan dinamika pada aktor-aktor internasional banyak dipengaruhi oleh peran globalisasi dan penemuan teknologi baru. Negara yang berkembang sejak masa Wesphalia kemudian memunculkan peran aktor-aktor baru non negara seperti Non Governmental Organizations (NGO) dan Multinational Corporation (MNC) yang mana hal ini kemudian juga mempengaruhi keteraturan dalam tatanan dunia yang sudah ada. Sektor publik yang dikelola oleh pemerintah kemudian mulai bergeser ke arah sektor privat yang dimiliki oleh pihak swasta sehingga regulasi yang dikeluarkan oleh pihak swasta kemudian juga mendapat perhatian baik di tingkat domestik, regional, maupun global. Peningkatan peran MNC juga dapat dibuktikan dari tingginya kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia bahkan dapat melebihi kekayaan yang dimiliki negara-negara kecil. Spero & Hart (2009) dalam bukunya yang berjudul The Politics of International Economic Relations menjelaskan arti penting MNC khususnya di era globalisasi dan kontemporer dimana perannya mengalami peningkatan pesat beserta karakteristik, pertumbuhan, konsekuensi yang dimilikinya.

MNC merupakan suatu entitas yang melakukan Foreign Direct Investment (FDI) dan memiliki aktivitas yang bernilai di lebih dari satu negara saja (Spero & Hart, 2009). FDI yang dimaksud sendiri adalah suatu kegiatan transfer dana yang dilakukan dari perusahaan di negara induk pada perusahaan lain di negara host untuk kegiatan operasionalnya. Istilah “direct” atau langsung kemudian merujuk kepada pengendalian aset yang dimiliki secara langsung tanpa perantara manapun meski berada di negara yang berbeda. Spero & Hart (2009) menjelaskan bahwa FDI merupakan hal yang tidak baru namun juga dapat dikatakan sebagai hal yang baru. Di satu sisi, praktik FDI telah dilakukan sejak dulu ketika terjadi operasi komersial asing, namun di sisi lain fenomena ini juga dapat dikatakan baru karena sejak masa Bretton Woods di tahun 1945, terjadi ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat hingga ditahun 1990-an jumlah MNC di dunia mengalami peningkatan drastis. Lebih lanjut, perbedaan diantara keduanya dapat dilihat dari jenis perusahaan yang berkembang yakni sebelumnya terpusat pada agrikultur, pertambangan, dan bahan mentah sedangkan di era globalisasi lebih mengarah ke pengadaan teknologi, servis dan manufaktur.

Peningkatan peran MNC di panggung internasional kemudian dapat dijelaskan karena MNC tidak hanya memasarkan produknya secara global namun juga melakukan kegiatan produksi, pelatihan tenaga kerja, dan menerapkan metode manajerialnya di negara lain sehingga dapat dikatakan sepenuhnya bergerak global dan mandiri. Spero & Hart (2009) menyebutkan bahwa terdapat dua strategi yang dapat digunakan untuk mempertahankan eksistensinya yakni joint venture dan aliansi strategis dengan perusahaan lain. Keduanya kemudian menyebabkan keadaan pasar dunia yang semakin terintegrasi, sehingga pengambilan keputusan dan kebijakan dilakukan secara terpusat yakni oleh perusahaan induknya. Oleh karenanya, perusahaan dapat bergerak dengan lebih fleksibel dan memiliki mobilitas tinggi karena memiliki akses terhadap aset-aset tertentu yang tidak terdapat di semua negara. Meski begitu, keberadaan MNC juga dapat memunculkan konflik dengan pihak pemerintah karena pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan negaranya dan aset yang dimilikinya sehingga dibentuk regulasi dan kebijakan terkait perdagangan luar negerinya (Spero & Hart, 2009).

Menilik lebih dalam, regulasi yang mengatur MNC dalam rezim internasional dapat dikatakan masih sangat terbatas dan informal karena permasalahan FDI baru mendapat perhatian dalam relasi ekonomi internasional sejak tahun 1970-an saja. Perkembangan MNC yang pesat dikhawatirkan dapat menggeser status kedaulatan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, terlebih dengan adanya liberalisasi pasar yang menyebabkan mereka lebih leluasa bergerak dan melakukan ekspansi, sehingga perlu untuk diciptakan sistem manajemen baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional (Spero & Hart, 2009). Di tingkat nasional, pemerintah dapat membuat kebijakan yang membatasi sektor-sektor penting dalam investasi nasional dan meregulasi tingkat kepemilikan aset oleh perusahaan-perusahaan asing. Manajemen MNC yang telah menanamkan investasi di negaranya juga dapat dilakukan oleh pemerintah karena dapat mempengaruhi pemerintah terkait pajak, kebijakan pekerja, pergerakan kapital, dan kebijakan kompetitif (Spero & Hart, 2009).

Selanjutnya di tingkat regional, terdapat dua kebijakan utama yang berkaitan dengan MNC yakni membatasi otonomi yang dimiliki oleh MNC dan yang kedua mendukung MNC regional agar dapat bersaing dengan MNC regional lain, sehingga keringanan tarif dapat diterapkan (Spero & Hart, 2009). Kemudian yang terakhir di tingkat internasional, telah terdapat beberapa usaha untuk mendirikan struktur governance yang menaungi MNC namun usaha-usaha tersebut gagal. Salah satunya adalah General Tariffs Trade and Agreements (GATT) yang disusun untuk mengatur investasi asing yang sejalan dengan liberalisasi pasar. Namun usaha tersebut gagal karena dianggap bias dan tidak dapat mengakomodasi kepentingan semua anggotanya, khususnya negara-negara berkembang. Sehingga GATT diresmikan menjadi organisasi internasional yang bernama World Trade Organization (WTO) agar tujuannya dapat tercapai dan dapat berbicara mengenai hal-hal yang lebih luas seperti permasalahan tarif dan non tariff.

Dapat disimpulkan bahwa meski praktiknya telah dilakukan sejak dulu, namun peran MNC mengalami peningkatan pesat sejak masa diberlakukannya sistem Bretton Woods. Keberadaan MNC di tengah tatanan dunia yang didominasi oleh negara menyebabkan adanya kekhawatiran akan menguatnya peran MNC yang dapat mengancam kedaulatan negara. Oleh karenanya, terdapat regulasi dan kebijakan terkait manajemen MNC baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Di tingkat nasional, pemerintah berusaha untuk tetap melindungi perekonomian domestiknya dengan memberi hambatan dan batasan pada gerak MNC yang menanamkan investasinya di negara tersebut. Di tingkat regional, peran MNC dibatasi sekaligus didorong agar dapat bersaing dengan MNC dari kawasan lain. Sedangkan di tingkat internasional, MNC diharapkan dapat menciptakan integrasi lintas batas negara yang saling menguntungkan sehingga dibentuk kerjasama dan jaringan antar MNC dari berbagai negara. Penulis beropini bahwa meski MNC telah mengalami peningkatan peran khususnya di era globalisasi dan pada titik tertentu memegang kunci yang tidak dimiliki pemerintah seperti fleksibilitas dan inovasi teknologi dan desain, namun dalam ekonomi internasional saat ini negara masih memiliki peranan yang sangat penting. Dapat dilihat dari kebijakan-kebijakannya yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan yang masuk, sehingga pemanfaatannya sangat bergantung kepada keahlian manajemen dan pembuat kebijakan dari pemerintah masing-masing.

Referensi:

Spero, John E. dan Jeffrey A. Hart. 2010. “The Multinational Corporation and Global Governance” dalam Politics of International Economic Relations. Boston: Wadsworth