Studi Hubungan Internasional adalah studi yang secara spesifik membahas interaksi-interaksi yang terjadi antar negara. Awalnya, studi Hubungan Internasional memiliki titik fokus pembahasan mengenai interaksi politik antar negara mengingat pada awal-awal terbentuknya bidang kajian ini, isu-isu mengenai keamanan merupakan isu utama. Seiring berjalannya waktu, isu utama dalam kajian Hubungan Internasional tidak hanya isu-isu politik melainkan juga isu-isu ekonomi. Pada awalnya, kedua isu ini berdiri dalam ruang lingkupnya masing antara Politik Internasional dan Ekonomi Internasional. Akan tetapi, dinamika-dinamika yang terjadi justru menyebabkan beberapa isu tidak mampu dijelaskan dengan baik apabila hanya menggunakan satu pola pikir saja, yang kemudian mampu dijelaskan oleh studi Ekonomi Politik Internasional. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai pengertian dasar Ekonomi Politik Internasional dan teori-teori utama yang ada di dalamnya.

Menurut Ravenhill (2008), studi Ekonomi Politik Internasional muncul sekitar tahun 1970-an akibat adanya dinamika interaksi antar negara saat itu. Secara kontekstual, maka dapat dipahami bahwa masa-masa tersebut merupakan masa-masa dimana konflik dan perang antar negara sering terjadi dan mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi tidak hanya di negara yang bersangkutan namun juga ke negara-negara lain. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi bahwa dewasa ini, isu-isu perekonomian tidak dapat dilepaskan dari isu-isu politik antar negara. Pendapat Ravenhill didukung oleh Cohen (2008) yang menyatakan bahwa perekonomian internasional tidak dapat berjalan sepenuhnya terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan politik di dalamnya. Begitu pula sebaliknya, keputusan politik internasional juga didasari dari pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan aktor yang bersangkutan. Oleh karena itu, Ekonomi Politik Internasional lahir sebagai studi yang secara spesifik membahas interaksi-interaksi ekonomi politik antar negara yang selama ini belum mampu dijelaskan oleh studi-studi lain.

Meskipun memiliki kemiripan dalam topik pembahasannya, terdapat beberapa poin penting yang berbeda dalam studi Ekonomi Politik Internasional dan studi Ekonomi Politik. Menurut Gilpin (2001), studi Ekonomi Politik memiliki fokus untuk membahas bagaimana negara mampu memperkaya dirinya untuk kemudian digunakan dalam menyelesaikan isu-isu domestik. Sementara itu, studi Ekonomi Politik Internasional memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak membahas mengenai bagaimana negara menambah kekayaannya, namun juga membahas interaksi-interaksi yang dilakukan antara aktor-aktor politik internasional dan pasar internasional. Selain itu, studi Ekonomi Politik Internasional juga membahas metode-metode untuk memperoleh kepentingan nasional suatu negara, relasi interdependensi antar negara, serta rezim-rezim internasional.

Sebagai sebuah studi, Ekonomi Politik Internasional memiliki berbagai macam teori yang dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan isu-isu terkait. Menurut Gilpin (1987), setidaknya terdapat tiga teori yang umumnya dianggap sebagai grand theories dalam studi Ekonomi Politik Internasional. Teori pertama adalah teori liberalisme yang memiliki asumsi dasar bahwa pasar merupakan entitas tersendiri yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah atau politik. Teori kedua adalah merkantilisme yang menitikberatkan pada negara sebagai aktor dominan dalam ekonomi politik internasional. Teori ketiga adalah Marxisme yang menganggap bahwa terdapat adanya segregasi kelas borjuis-proletar dalam ekonomi politik internasional. Selayaknya studi dalam ilmu sosial lain, meskipun terdapat grand theories yang dianggap mampu menjawab isu-isu ekonomi politik internasional dengan baik, tetap ada teori yang dianggap mampu menjelaskan secara sempurna sebuah fenomena sehingga tidak memungkiri kemungkinan adanya penggunaan dua atau lebih teori guna membahas satu isu.

Teori liberalisme merupakan teori yang berasumsi bahwa pasar merupakan sesuatu yang tidak dapat disatukan dengan pemerintah atau isu-isu politik. Menurut Gilpin (1987), pasar yang baik dan dapat berkembang adalah pasar yang tidak memiliki nilai-nilai intervensi dari negara. Hal ini didasari oleh asumsi kaum liberalis bahwa individu manusia beserta entitas ekonomi ciptaannya seperti perusahaan dan investor merupakan entitas yang rasional. Maka dari itu, segala tindakan entitas ekonomi merupakan tindakan yang baik guna mendapatkan keuntungan secara maksimal melalui cara-cara yang dianggap efisien. Tanpa adanya intervensi negara, maka kerjasama dan interaksi ekonomi dapat berjalan tanpa hambatan, mengingat baik kerjasama maupun transaksi ekonomi hanya akan terlaksana apabila kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari interaksi tersebut. Maka dari itu, teori liberalisme beranggapan bahwa semua pihak akan diuntungkan dalam pasar bebas karena terlepas dari isu-isu politik yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian secara ekonomi dalam berinteraksi.

Bertolak belakang dengan liberalisme, teori merkantilisme berasumsi bahwa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari politik. Menurut Gilpin (1987), merkantilisme menganggap bahwa negara merupakan aktor utama yang akan selalu berusaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya termasuk dengan cara ekonomi. Setiap negara akan cenderung bersifat egois karena ada tendensi bagi setiap negara untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal dan membuat pihak lain untuk mengalami kerugian atau bersifat zero-sum. Maka dari itu, ciri khas yang ditonjolkan oleh teori merkantilisme adalah adanya konflik antar negara untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya di dalam pasar global yang juga memiliki tendensi yang sama. Gilpin (1987) kemudian membagi merkantilisme ke dalam dua bentuk, yaitu malevolent mercantilism dan benign mercantilism. Malevolent mercantilism memiliki ciri khas yaitu adanya tendensi untuk menguasai tatanan dunia sehingga memiliki orientasi ke luar, sementara benign mercantilism memiliki orientasi ke dalam karena lebih menitikberatkan pada terpenuhinya kepentingan nasionalnya itu sendiri.

Big theory ketiga adalah Marxisme yang terinspirasi dari pemikiran Karl Marx. Berbeda dengan merkantilisme yang berasumsi bahwa perekonomian diatur berdasarkan kepentingan politik, Marxisme justru berpendapat bahwa interaksi politiklah yang mengikuti kepentingan ekonomi (Gilpin, 1987). Hal ini didasari oleh asumsi utama kaum Marxis yaitu menganggap bahwa dunia terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas borjuis dan proletar. Menurut pandangan Marxisme, kelas borjuis sebagai pemilik kapital akan selalu mengeksploitasi kelas proletar sebagai kaum pekerja dengan kompensasi yang tidak layak. Untuk dapat tetap menjaga kondisi status quo, kelas borjuis akan memanipulasi keputusan-keputusan politik guna mendapatkan keuntungan maksimal. Akan tetapi, eksploitasi tersebut akan menimbulkan adanya revolusi dari kaum proletar untuk menuntut persamaan nasib dan penghapusan kelas. Dalam konteks internasional, sistem kapitalisme yang menguntungkan kelas-kelas borjuis akan tetap dipertahankan melalui lobi-lobi politik dan upaya-upaya perlawanan kelas proletar untuk mengganti sistem kapitalis akan terus berlangsung.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa studi Ekonomi Politik Internasional lahir karena diperlukan adanya kajian yang mampu membahas isu-isu ekonomi politik internasional yang tidak mampu dijelaskan oleh Ekonomi Internasional dan Politik Internasional. Terdapat tiga big theories dalam studi Ekonomi Politik Internasional. Teori pertama adalah teori liberalisme yang memiliki asumsi dasar bahwa pasar merupakan entitas tersendiri yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah atau politik. Teori kedua adalah merkantilisme yang menitikberatkan pada negara sebagai aktor dominan dalam ekonomi politik internasional. Teori ketiga adalah Marxisme yang menganggap bahwa terdapat adanya segregasi kelas borjuis-proletar dalam ekonomi politik internasional.

Referensi:

Cohen, Benjamin, (2008). International Political Economy: An Intellectual History. Princeton University Press.

Gilpin, Robert, (1987). The Political Economy of International Relations. Princeton University Press.

Gilpin, Robert, (2001). Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. Princeton University Press.

Ravenhill, John, (2008). The Study of Global Political Economy. Dalam Global Political Economy. Oxford University Press.

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.