Dalam praktik perdagangan internasional, penyebaran informasi, penggunaan teknologi, dan manajemen praktikal, dibutuhkan suatu standar yang dapat digunakan secara internasional sehingga dapat memudahkan pihak-pihak yang terlibat untuk mendapat keadilan. Standar internasional berada dalam ruang lingkup yang luas karena dapat digunakan dalam isu-isu teknis maupun isu lingkungan dan sosial. Terkait pembuatan standar dalam isu lingkungan dan sosial, terdapat istilah standar multistakeholder yang merupakan kerjasama antara aktor-aktor dari sektor privat dan publik. Standar ini kemudian dianggap dapat membentuk sebuah pemerintahan privat yang dapat menyaingi pemerintah asli. Kondisi tersebut dapat terbentuk di wilayah yang pemerintahannya tidak efektif dan terdapat aktor-aktor lain yang terlibat secara global. Lebih lanjut, Balzarova dan Castka (2012) dalam tulisannya yang berjudul Stakeholders’ Influence and Cntribution to Social Standards Development: The Case of Multiple Stakeholder Approach to ISO 26000 Development menjelaskan fenomena standar mutlistakeholder tersebut dengan merujuk kepada bukti empiris yang ada yakni rezim ISO 26000.

Standar internasional dibentuk melalui standard-setting organization melalui beberapa tahap antara lain tahap persiapan, tahap committee, tahap enquiry, tahap penyetujuan, dan tahap publikasi (Balzarova & Castka, 2012). Namun, kritik utama yang diutarakan terhadap organisasi-organisasi tersebut adalah kurang adanya transparansi dan keterlibatan dari aktor multistakeholder. International Standard Organization (ISO) seringkali dianggap kurang dapat merepresentasikan negara-negara berkembang dan hanya lebih fokus pada kepentingan industri dibandingkan dengan kebaikan bersama. ISO kemudian membentuk Working Group on Social Responsibility yang ditugaskan untuk menyusun ISO 26000 dimana anggotanya terdiri dari kelompok-kelompok industri, pemerintah, konsumen, pekerja, NGO, peneliti, pendukung, dan sebagainya (Balzarova & Castka, 2012). Hal tersebut merupakan perkembangan besar bagi ISO karena dapat menciptakan platform yang lebih luas dan tidak terikat oleh sertifikasi tertentu. Berbeda dengan masa sebelumnya, ISO 26000 menyediakan akses publik atas komentar-komentar yang dilontarkan oleh setiap aktor multistakeholder yang mana hal ini menunjukkan adanya peningkatan transparansi dari ISO dan pergeseran kearah yang lebih liberal (Balzarova & Castka, 2012).

Balzarova & Castka (2012) telah melakukan analisis mendalam untuk dapat melihat cara kerja dan keefektifan dari rezim ISO 26000 yang dilakukan melalui sudut pandang enam aktor multistakeholder yang terlibat. Secara kualitatif, Balzarova & Castka (2012) mengemukakan bahwa terdapat beberapa hasil analisisnya antara lain yang pertama, para aktor pada umumnya ingin mencapai konsensus atau kesepakatan melalui pemikiran yang berbeda-beda. Kedua, para aktor juga terkadang memiliki pandangan yang sama dalam beberapa hal. Ketiga, perbedaan lingkup pengaruh dan pengetahuan yang dimiliki setiap aktor menyebabkan adanya kesepakatan terkait komentar-komentar yang diberikan. Keempat, komentar yang menginginkan perubahan dalam agenda sebelumnya cenderung dihindari dan yang terakhir, komentar yang mengusulkan inklusi dalam suatu standar spesifik tertentu tidak selalu disetujui oleh semua pihak. Dengan kata lain, diskusi pra-standardisasi menciptakan batasan dalam proses pengembangan standar tersebut.

Menilik lebih dalam, Balzarova & Castka (2012) menyatakan bahwa terdapat lima bentuk keterlibatan aktor stakeholder dalam pembuatan suatu standar yakni menghapus isu yang kontroversial, mengintegrasikan standar-standar yang ada, mengusahakan konsensus dengan cara fokus pada pembahasan lebih lanjut pada perkembangan standar, memilih isu yang dianggap penting, dan memperbaiki konten dari standar yang baru. Dari keenam kelompok aktor yang terlibat, kelompok industri menjadi aktor yang paling aktif dalam pembuatan standar karena dirasa standar yang dihasilkan nantinya paling akan mempengaruhi kegiatan produksinya. Lebih lanjut, industri sebagai stakeholder yang paling aktif kemudian juga menjadi stakeholder dengan pengaruh yang terbesar dalam proses pembuatan standar tersebut. Masing-masing stakeholder kemudian juga mendapatkan peran dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan keaktifan dan keahlian yang dimiliki (Balzarova & Castka, 2012).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa ISO 26000 merupakan bentuk empiris rezim internasional terkait standar internasional yang mulai menggunakan prinsip multistakeholder. Berbagai perubahan dilakukan untuk menghadapi kritik terhadap sistem sebelumnya yang dianggap kurang transparan dan kurang melibatkan aktor-aktor dari berbagai pihak. Dalam ISO 26000, dibentuk sebuah kelompok pekerja yang terdiri atas enam aktor yakni industri, pemerintah, konsumen, pekerja, NGO, peneliti, pendukung, dan sebagainya. Enam aktor tersebut kemudian mendapat peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam beberapa hal antara lain menghapus isu yang kontroversial, mengintegrasikan standar-standar yang ada, mengusahakan konsensus dengan cara fokus pada pembahasan lebih lanjut pada perkembangan standar, memilih isu yang dianggap penting, dan memperbaiki konten dari standar yang baru. Penulis berpendapat bahwa kerjasama yang dilakukan dalam sistem multistakeholder dapat berjalan dengan baik hanya jika para stakeholder yang terlibat dapat memposisikan dirinya dengan baik. Dengan kata lain, meski dapat saling mengemukakan kritik dan komentar, masing-masing stakeholder harus memiliki tujuan kolektif yang utama dan kesadaran yang tinggi akan perannya sehingga konflik tidak muncul dan standar yang dihasilkan dapat dirasa adil bagi semua pihak.

Referensi:

Balzarova, Michaela A. & Castka, Pavel. 2012. “Stakeholders’ Influence and Contribution to Social Standards Development: The Case of Multiple Stakeholder Approach to ISO 26000 Development” dalam Journal of Business Ethics, Vol. 111 No. 2, pp. 265-279