Pembahasan sistematis dan teoritis terkait dinamika rezim-rezim internasional telah mendapat perhatian studi Hubungan Internasional sejak 20 tahun yang lalu. Rezim dianggap penting karena terdapat dalam semua bidang politik kontemporer dunia seperti bidang keamanan, lingkungan, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Rezim dipandang sebagai salah satu sarana kerjasama negara-negara yang dapat memunculkan tujuan bersama dan meningkatkan transparansi antar negara. Adanya rezim internasional juga dapat membantu negara-negara bekerjasama atas pandangan yang sama untuk mendapatkan keuntungan kolektif dalam bentuk keamanan dan stabilitas (Hasenclever, 2000). Sejak tahun 1980-an, bahasan terkait rezim mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan karena munculnya aktor-aktor non negara, komunitas epistemik, dan teori-teori yang membandingkan potensi teoritis dan realita empiris terkait rezim transnasional.

Dalam perkembangan studi rezim, terdapat tiga pandangan utama yang membahas dinamika kerjasama didalam suatu rezim, ketiga pandangan tersebut adalah neoliberalisme, realisme, dan kognitivisme (Hasenclever, 2000). Ketiga pandangan tersebut dapat menjelaskan argumen dan interpretasinya masing-masing terhadap rezim internasional dengan menyertakan dukungan empiris pula, sehingga tidak ada satu pandangan yang dianggap sebagai pemenang diantara ketiganya. Yang pertama, neoliberalisme merupakan teori yang menganggap rezim internasional dapat membantu negara untuk mencapai kepentingan umumnya. Negara dianggap sebagai aktor rasional yang egois karena hanya peduli dengan kepentingan dan absolute gains dari sebuah rezim (Hasenclever, 2000). Pada awalnya, negara-negara memiliki kecurigaan terhadap janji-janji yang diberikan negara lain, namun dengan adanya rezim, ambiguitas tersebut dapat diminimalisir karena terdapat transparansi motif dan perilaku. Dengan kata lain, adanya ketakutan suatu negara untuk dicurangi dan dieksploitasi oleh negara lain menyebabkan munculnya kerjasama dalam rezim itu sendiri (Hasenclever, 2000). Rezim juga dipandang sebagai lahan investasi yang menguntungkan bagi negara karena pentingnya peran informasi dan biaya transaksi. Tidak hanya itu, rezim dapat menyebabkan negara-negara yang egois untuk menghindari hasil yang tidak menguntungkan, sehingga rezim perlu untuk dipertahankan.

Lebih lanjut, pandangan yang kedua adalah realisme dengan beberapa tokohnya antara lain Robert Gilpin, Stephen Krasner, dan Joseph Grieco yang mengatakan bahwa power tetap memiliki peran yang sama besar baik dalam situasi kerjasama maupun situasi konflik (Hasenclever, 2000). Maka dari itu, muncul teori stabilitas hegemoni yang beranggapan bahwa rezim sebagai sebuah bentuk kerjasama internasional kolektif, hanya dapat berjalan dengan efektif bila terdapat suatu aktor dominan didalamnya. Kondisi yang anarki tidak hanya menimbulkan kekhawatiran akan adanya kecurangan yang dilakukan aktor lain namun juga pentingnya pertimbangan negara terkait absolute dan relative gains yang didapatkan dari kerjasama dalam rezim itu sendiri (Hasenclever, 2000). Bagi kaum realis, rezim dapat berjalan dengan baik apabila keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing partisipan adalah seimbang dan saling menguntungkan. Ketiga, kaum kognitivis yang banyak mengkritisi pandangan neoliberal dan realis dengan anggapan bahwa preferensi dan pilihan-pilihan yang dimiliki aktor-aktor yang ada tidaklah tetap karena terdapat variasi-variasi untuk menjelaskan perilaku internasional (Hasenclever, 2000). Paham kognitivisme sendiri terbagi menjadi dua yakni yang minimalis dan maksimalis. Kaum kognitivis minimalis memandang bahwa neoliberalisme dan realisme telah melupakan adanya ambiguitas yang dihadapi oleh para pembuat keputusan dan kapasitas mereka terkait pembelajaran yang kompleks. Sedangkan kaum kognitivis maksimalis yang disebut juga dengan reflektivis dan konstruktivis, memandang karakter sosial dari hubungan internasional. Mereka beranggapan bahwa negara bukanlah aktor yang rasional melainkan dibentuk oleh institusi yang ada. Pola kerjasama yang diterapkan dalam institusi tersebutlah yang mendorong negara-negara untuk tidak egois (Hasenclever, 2000). Penanaman nilai norma yang ada dapat membuat negara bertindak secara rasional untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

Terkait tiga pandangan tersebut, Hasenclever (2000) memaparkan bahwa dibutuhkan suatu teori besar yang dapat menggabungkan ketiganya. Yang pertama, neoliberalisme dan realisme dapat diintegrasikan menjadi pandangan rasionalis dalam rezim internasional meski keduanya memiliki perbedaan-perbedaan yang berkontradiksi satu sama lain. Singkatnya, keduanya memiliki pandangan yang valid terhadap dasar-dasar dan pola dalam rezim internasional, namun juga memiliki prediksi yang berbeda dalam perilaku yang komplementer. Maka dari itu, dibutuhkan eksplorasi variabel-variabel yang ada terkait relative gains (Hasenclever, 2000). Kedua, kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam teori rasionalis dapat diisi dengan teori kaum kognitivis minimalis yang mana variabel-variabel tertentu yang terdapat dalam pandangan kaum kognitivis dapat diintegrasikan dalam teori-teori kontekstual yang dimiliki oleh pandangan rasionalis.

Dapat disimpulkan bahwa dalam memahami pola dan alasan yang mendasari adanya kerjasama dalam rezim internasional, terdapat tiga teori besar yakni neoliberalisme, realisme, dan kognitivisme. Neoliberalisme banyak berbicara mengenai negara yang dianggap sebagai aktor rasional yang egois karena hanya peduli dengan kepentingan dan absolute gains dari sebuah rezim. Sedangkan realisme berpandangan bahwa power tetap memiliki peran yang sama besar baik dalam situasi kerjasama maupun situasi konflik sehingga dibutuhkan sebuah negara dominan yang menjadi hegemon didalamnya agar tercipta stabilitas dan keuntungan yang seimbang. Berbeda dengan kognitivisme yang beranggapan bahwa negara bukanlah aktor yang rasional melainkan dibentuk oleh institusi yang ada dan pola kerjasama yang diterapkan dalam institusi tersebutlah yang mendorong negara-negara untuk tidak egois. Penulis beropini bahwa pola kerjasama yang ada didalam suatu rezim tidak dapat digeneralisasi dan disamakan karena sejarah pembentukan dan kepentingan nasional yang dimiliki setiap negara yang tergabung didalamnya adalah berbeda dan dinamis.

Referensi:

Hasenclever, A., et al. 2000. “Integrating Theories of International Regimes”, dalam Review of International Studies, 26(1): 3-33