Dalam mempelajari studi kawasan diperlukan pendekatan-pendekatan dari berbagai aspek. Pendekatan yang ada dalam studi kawasan dibagi menjadi tiga yaitu, pendekatan dalam aspek ekonomi, keamanan, dan identitas. Pendekatan pertama yang akan penulis bahas adalah pendekatan ekonomi. Ekonomi menjadi salah satu bidang yang memiliki peran dan pengaruh yang cukup signifikan bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Dewasa ini, dunia menjadi semakin terbuka satu sama lain untuk saling melakukan kerjasama antar kawasan. Kerjasama dilakukan karena semakin tingginya tuntutan pasar yang tidak mungkin bisa dihindari oleh suatu negara dan negara tidak menghadapi tuntutan pasar sendirian. Berdasarkan hal tersebut dan berkaitan dengan studi kawasan, tidak dapat dipungkiri bahwa kerjasama kawasan juga menekankan pada adanya aspek ekonomi sehingga menyebabkan munculnya integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi pertama kali muncul karena dicetuskan oleh Adam Smith (1723-1790) yaitu berupa Free Trade Area (FTA) yang bertujuan untuk dapat menghapuskan praktik monopoli harga barang yang dilakukan oleh pasar di dalam suatu negara asalnya menuju negara tujuan dalam kaitannya dengan kegiatan ekspor dan impor (Gavin & Lombaerde, 2005: 70-71). Bukti nyata dari FTA pada saat ini adalah AFTA (ASEAN Free Trade Area). Perkembangan selanjutnya dikontribusikan oleh Jacob Viner (1950) yang memunculkan istilah baru yaitu Custom Union (CU). Gavin dan Lombaerde (2005: 72) melihat bahwa kontribusi yang diberikan oleh Jacob Viner tersebut merupakan sebuah kontribusi yang dianggap krusial. Hal tersebut dikarenakan bahwa Custom Union (CU) menjadi suatu ilmu dasar dari ilmu perdagangan internasional. Custom Union tersebut kemudian dicoba diimplementasikan oleh Amerika dan Jerman pada akhir abad ke-19 yaitu mengenai sektor pertanian dan perindustrian.

Munculnya dua aspek tersebut, memicu munculnya aspek-aspek lain yaitu pasar umum (Common Market). Secara lebih lanjut, Ballasa (1961, dalam Gavin dan Lombaerde, 2005: 75) menyebutkan bahwa CM semakin meningkatkan intensitas integrasi dalam hal penjualan, pembelian, dan lapangan pekerjaan. Gavin dan Lombaerde (2005: 73) kembali menjelaskan bahwa dengan munculnya FTA, CU, dan CM secara bertahap akan memunculkan suatu badan yang dapat mengintegrasikan aspek ekonomi dan tentunya aspek moneter yang dapat mengelola kebijakan yang akan diambil oleh regional tersebut.  Berdasarkan pemaparan tersebut, dengan kata lain pendekatan ekonomi dalam studi kawasan memiliki beberapa macam tahapan integrasi. Pertama adalah integrasi ekonomi yang dimunculkan oleh Adam Smith dalam bentuk FTA. Kemudian, FTA tersebut memunculkan integrasi selanjutnya yang menjadi kontribusi Jacob Viner berupa CU. Selanjutnya, dua integrasi tersebut melahirkan satu integrasi lainnya berupa CM (Common Market). Dengan munculnya tiga integrasi tersebut, pada akhirnya akan memunculkan suatu badan yang dapat mengintegrasikan aspek ekonomi dalam suatu regional yang menjalin kerjasama.

Pendekatan kedua dalam studi kawasan adalah pendekatan dari aspek keamnan. Sejak tahun 1990-an terdapat perubahan besar yang terjadi dalam lingkup internasional, perubahan ini kemudian tidak serta merta membawa dampak positif bagi kehidupan manusia karena disatu sisi terjadinya ketidakstabilan, disintegrasi, unipolaritas membawa tantangan sendiri kedalam sistem internasional. Dewasa ini, perdamaian dan keamanan mulai dipahami secara multidimensional, keamanan tidak hanya mencakup persoalan negara saja akan tetapi keamanan juga mencakup perlindungan terhadap individu dan kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, adanya globalisasi yang juga menyebabkan akan meningkatnya perjanjian dan kerjasama antar negara maupun secara regional, akan tetapi globalisasi tidak hanya dimaknai sebagai proses yang menguntungkan bahkan sering dikaitkan dengan Amerikanisasi atau Westernisasi yang kemudian akan menyebabkan munculnya berbagai protes dan konflik  yang beragam dari masyarakat (Stadtmüller, 2005: 104). Permasalahan mengenai keamanan seperti yang diketahui adalah sesuatu yang bersifat multidimensional dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor (Hettne dalam Stadtmüller, 2005:109). Faktor-faktor lain seperti kemiskinan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan juga turut berperan dalam terbentuknya keamanan. Apabila faktor-faktor tersebut dipenuhi, maka perdamaian akan lebih mudah tercapai (Stadtmüller, 2005:107-108). Menurut penulis, manusia akan cenderung melakukan konflik apabila terdapat ketidakpuasan akan kondisi yang ada, sehingga apabila kebutuhan alamiah dasar manusia berhasil terpenuhi maka kemungkinan terjadinya konflik semakin kecil.

Untuk memanajemen terjadinya konfliki termasuk menyelesaikan dan mencegah terjadinya konflik, institusi regional hadir sebagai solusi didalamnya (Stadtmüller, 2005: 106). Faktor-faktor ekonomi, teknologi, politik, dan keterkaitan budaya yang menstabilkan hubungan antar negara dalam suatu institusi regional, dan pertukaran orang serta informasi kemudian membangun kepercayaan bersama untuk menyelesaikan serta mencegah terjadinya konflik (Stadtmüller, 2005: 109). Secara umum, bergabungnya negara dengan organisasi internasional dapat mengurangi tingkat kedaulatan sebuah negara karena harus mengikuti norma-norma di institusi tersebut, termasuk institusi regional. Hal ini sejalan dengan pendapat Stadtmüller (2005:109) yang mengatakan bahwa regionalisme hanya dapat berjalan apabila terdapat keinginan negara untuk memenuhi kewajibannya, sehingga negara harus merelakan kedaulatannya untuk kepentingan regional. Meski begitu, Stadtmüller (2005:113) juga berpendapat bahwa institusi regional memiliki wewenang dan sumber daya untuk menyelesaikan konflik yang dapat mengganggu perdamaian regional dengan cara aksi intervensi ataupun non-intervensi.

Pendekatan terakhir dalam studi kawasan adalah pendekatan dari aspek identitas. Adanya proses integrasi regional yang didorong oleh orang-orang dengan latar belakang suatu bangsa mempengaruhi orang-orang yang merupakan warga negara dari negara-negara yang ada, maka dari itu adanya identitas berperan penting didalamnya. Menurut Slocum dan Langenhove (2005: 137), identitas bagi individu dapat diartikan sebagai hal yang membedakan individu satu dengan yang lain. Sedangkan bagi kelompok-kelompok tertentu, identitas merupakan kesamaan karakteristik yang dimiliki suatu entitas karena adanya kemiripan-kemiripan antar anggota entitas. Identitas dapat berlaku bagi individu, masyarakat, obyek, region geografis, dan sebagainya. Masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah yang berdaulat memiliki keyakinan ideologis bahwa mereka berbagi identitas yang sama dengan dilandasi kepentingan kolektif yang menyatukan berbagai perbedaan yang membangun negaranya. Promosi identitas tunggal ini kemudian tertuang dalam bentuk identitas nasional yakni nasionalisme (Slocum dan Langenhove, 2005: 138). Dalam konteks ini, dapat direfleksikan bahwa pendekatan identitas mengamati dinamika regional kawasan yang menyatukan diri dengan dilandasi kesamaan identitas baik itu kesamaan budaya, etnik, bahasa, dan demografi.

Cerutti dan Enno (t.t. dalam Slocum dan Langenhove, 2005: 138) mengemukakan dua macam pendekatan identitas yakni mirror-identity dan wall-identity. Pendekatan mirror-identity menjelaskan bahwa dalam keadaan internal, segala nilai dan prinsip bersama memiliki cerminan makna baik untuk individu maupun komunal dan sifatnya saling berkaitan. Sedangkan, pendekatan wall-identity menjelaskan bahwa identitas menjadi dinding pembatas yang memberikan konsistensi dan individualitas bagi anggota-anggota komunalnya (Slocum dan Langenhove, 2005: 138). Berbeda dengan Cerruti dan Enno, Von Busekist (2004 dalam Slocum dan Langenhove, 2005: 138-139) menerangkan bahwa konsep identitas yang dinamis menegaskan batasan, menjaga hubungan, dan bergantung pada bagian-bagian di dalamnya (Slocum dan Langenhove, 2005: 139). Identitas memiliki posisi krusial dalam hubungan regional kawasan karena tak hanya kesamaan identitas dapat memicu aliansi dan kerjasama namun konfik identitas pun dapat memicu keretakan hubungan antar negara dalam region, krisis keamanan, pemaksaan kekerasan, dan terorisme (Slocus dan Langenhove, 2005: 150). Identitas berkaitan erat dengan proses integrasi dengan potensi yang sama. Salah satu contoh dari identitas sebagai faktor pemersatu kawasan regional adalah pendirian ASEAN yang pada mulanya berbasis identitas geografis dan kemudian menjadi organisasi dengan visi-misi yang bersifat spillover mulai dari aspek ekonomi, politik, keamanan, hingga sosial dan budaya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat tiga pendekatan utama dalam studi kawasan antara lain yaitu, pendekatan ekonomi, keamanan dan identitas. Didalam pendekatan ekonomi, dapat dilihat dengan adanya integrasi ekonomi kawasan mulai dari FTA, CU, CM yang kemudian terakhir terbentuknya institusi regional yang mewakili kawasan secara tunggal. Sedangkan dalam pendekatan berdasar aspek keamanan, dapat dilihat bahwa institusi regional menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik yang ada. Selain itu institusi regional juga memiliki wewenang dan sumber daya yang mumpuni untuk menyelesaikan konflik yang ada. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan berdasarkan aspek identitas. keterkaitan antara kawasan dengan identitas bisa dijelaskan melalu pengertian region yang berarti suatu kawasan yang mampu dicirikan dan dalam suatu karakteristik, yang mana itu adalah identitas suatu region. Contohnya adalah adanya MEA ini yang membuat mau tidak mau masyarakat asia tenggara akan meleburkan identitas negaranya menjadi satu identitas yaitu ASEAN.

Referensi:

Gavin, Brigid dan Philippe De Lombaerde. 2005. “Economic Theories of Regional Integration”, dalam Farrell, Mary, Bjorn Hettne, dan Luk Van Langenhove (eds.), Global Politics of Regionalism: Theory and Practice. London: Pluto Press, Ch. 5, pp. 69-86.

Stadmüller, Elizbieta. 2005. “Regional Dimensions of Security”, dalam Farrell, Mary, Bjorn Hettne, dan Luk Van Langenhove (eds.), Global Politics of Regionalism: Theory and Practice. London: Pluto Press, Ch. 7, pp. 104-109.

Slocum, Nikki, dan Luk Van Langenhove. 2005. “Identity and Regional Integration”, dalam Farrell, Mary, Bjorn Hettne, dan Luk Van Langenhove (eds.), Global Politics of Regionalism: Theory and Practice. London: Pluto Press, Ch. 9, pp. 137-154.

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.