Sebagai rakyat Indonesia, tentu kita tidak asing dengan istilah “koperasi”. Di lingkungan kehidupan sehari-hari kita dapat menjumpai koperasi simpan pinjam, di lingkungan sekolah kita juga pernah mengerti tentang koperasi siswa. Dapat dikatakan, dimanapun kita berada kita akan menemukan koperasi. Tentu dalam benak kita akan muncul pertanyaan mengapa ada banyak sekali koperasi di Indonesia. Menurut Hatta (dalam Higgins, 1958:52), sebenarnya ide mengenai ekonomi koperasi sudah ada di benak masyarakat Indonesia semenjak adanya pergerakan nasional pertama kali oleh Budi Utomo. Dalam tulisan kali ini, penulis sependapat dengan Benjamin Higgins mengenai peran Moh. Hatta terhadap usaha pemberlakuan sistem ekonomi koperasi di Indonesia.

Pada era awal kemerdekaan Indonesia hingga era Orde Lama, Indonesia menghadapi tantangan perdebatan ideologis di dalam masyarakat dan dalam forum politik. Setiap golongan hampir selalu mempunyai pandangan yang berbeda dalam membahas suatu hal. Saat itu, sosok Moh. Hatta dianggap sebagai seorang tokoh penengah di antara kelompok-kelompok ideologi tersebut (Higgins, 1958:50). Hatta merupakan salah satu tokoh pada awal-awal era pergerakan nasional yang menempuh pendidikan di Belanda. Selama menempuh pendidikan di Belanda selama sepuluh tahun, Hatta sempat tertarik dengan pemikiran-pemikiran dari Marxisme dan dekat dengan orang-orang dari Partai Komunis, kemudian sempat berpikiran untuk menciptakan negara Indonesia yang komunis. Namun seiring berjalannya waktu, Hatta menilai bahwa ideologi komunis tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Semenjak saat itu, posisi Hatta selalu berada di tengah-tengah antara kaum liberal, Marxis, dan agama.

Perdebatan ideologis mengenai sistem ekonomi Indonesia juga terjadi. Orang-orang yang berhaluan komunisme memandang bahwa sistem kapitalisme hanya merugikan bangsa Indonesia, sementara yang lain beranggapan bahwa sistem pasar bebas adalah jalur yang pas bagi Indonesia untuk mengembangkan dirinya. Hatta (dalam Higgins, 1958:52) kemudian menempatkan dirinya di tengah-tengah kedua kaum tersebut dengan mengajukan sistem ekonomi koperasi sebagai sistem ekonomi Indonesia. Sikap Hatta juga terwujudkan dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang membahas mengenai perekonomian nasional yang sebaiknya diatur dengan menggunakan dasar-dasar koperasi. Menurut Higgins (1958:52), Hatta memandang ayat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai cita-cita nasional, namun juga sebagai perintah untuk merealisasikannya. Hatta juga melihat bahwa nilai-nilai yang ada di sistem koperasi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dasar negara Indonesia, Pancasila.

Selain itu, Hatta (dalam Higgins, 1958:53) juga memandang bahwa koperasi merupakan sebuah ungkapan modern dari tradisi kuno bangsa Indonesia yaitu gotong royong. Sistem koperasi juga berbeda dengan sistem kapitalis, dimana di dalam koperasi harga barang haruslah dijaga dalam nilai yang rasional berbeda dengan sistem kapitalis yang berorientasi terhadap memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hatta (dalam Higgins, 1958:53) melihat bahwa prinsip dari peregerakan koperasi adalah melalui perjuangan yang dijalankan dengan kemurnian hati. Hal ini sejalan dengan pemikiran Atmadi (2004:62) yang mengatakan bahwa koperasi adalah satu-satunya “senjata” bagi kaum-kaum “lemah” dalam mempertahankan hidupnya. Menurut Hatta (dalam Higgins, 1958:53), dalam menjalankan koperasi membutuhkan sikap individuality dan solidarity. Namun yang harus ditekankan adalah perbedaan mengenai individuality dan individualism, dimana individuality merupakan sifat alami manusia yang memiliki rasa hormat dan percaya diri, sementara individualism adalah paham yang mementingkan individu di atas kelompok.

Meskipun Hatta terlihat sebagai seorang penengah di antara kedua sistem ekonomi seperti yang disebutkan di atas, Benjamin Higgins (1958:53-55) menunjukkan bahwa Hatta adalah seorang anti-kapitalis. Meski begitu, sikap Hatta dalam membendung pergerakan-pergerakan kapitalisme di Indonesia saat itu cenderung berbeda dengan kaum-kaum anti-kapitalis lainnya. Hatta memilih untuk tidak menutup atau mempersulit pergerakan perusahaan-perusahaan swasta, melainkan membangung lebih banyak perusahan negara sebagai “lawan” dari kapitalisme. Hatta (dalam Higgins, 1958:54-55) juga melihat bahwa persaingan di dalam pasar bebas terdapat adanya kemungkinan munculnya monopoli oleh perusahaan-perusaahan besar yang justru merugikan rakyat. Maka dari itu, Higgins (1958:54) melihat bahwa sistem koperasi merupakan sebuah anti-tesis oleh Hatta terhadap sistem kapitalisme. Pendapat Higgins juga didukung oleh pendapat Mubyanto (1995:127) yang mengatakan bahwa Hatta memiliki kepercayaan penuh terhadap sistem koperasi sebagai “tiang-tiang penyangga” perekonomian negara.

Namun seiring perkembangannya, sistem koperasi bukanlah merupakan jawaban yang tepat dalam mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia. Higgins (1958:55) melihat bahwa Indonesia pada saat itu membutuhkan baik solusi jangka panjang maupun solusi jangka pendek untuk membenahi perekonomiannya. Menurut Higgins (1958:55), apa yang disampaikan Hatta mengenai sistem koperasi merupakan solusi jangka panjang. Kondisi yang ada saat itu, rakyat Indonesia juga masih membutuhkan tiga kebutuhan dasar, yaitu makanan, tempat tinggal, dan pakaian, untuk dapat hidup layak. Sementara sistem koperasi yang disampaikan Hatta kurang mampu memenuhi hal tersebut dalam jangka waktu yang pendek. Menurut Higgins (1958:56) apa yang Indonesia butuhkan saat itu adalah pemimpin-pemimpin yang mempunyai nilai pragmatisme yang tinggi guna menyelesaikan permasalahan yang ada saat itu.

Dari penjelasan di atas, penulis sependapat dengan Higgins mengenai peran Hatta dalam upayanya mengembangkan sistem koperasi di Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem kapitalisme. Hatta yang selama ini berperan sebagai middle man juga akhirnya berpihak terhadap kaum anti-kapitalis dengan mendukung sistem koperasi sebagai sebuah anti-tesis terhadap kapitalisme. Hatta menilai bahwa nilai-nilai dasar yang ada di koperasi merupakan sebuah cerminan dari ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Namun selain itu, penulis juga sependapat dengan Higgins bahwa negara Indonesia tidak hanya membutuhkan solusi jangka panjang saja seperti apa yang disampaikan Hatta, namun juga harus mempunyai solusi jangka pendek yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini secara cepat.

Referensi:

Atmadi, Tjuk. (2004). Demokrasi Kita; Idealisme dan Realitas Serta Unsur yang Memperkuatnya. Jakarta: Balai Pustaka.

Higgins, Benjamin. (1958). Hatta and Co-Operatives; The Middle Way for Indonesia. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 49-57.

Mubyanto. (1995). Pemikiran Pmebangunan Bung Hatta. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.