Perselisihan antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung selama bertahun-tahun kini tidak hanya sebatas konflik teritori saja, melainkan juga melibatkan aspek-aspek lain seperti ekonomi khususnya bisnis dan perdagangan antar kedua negara. Dalam beberapa bulan terakhir, keduanya tengah berada dalam situasi perang dagang yang cukup intens akibat adanya kekhawatiran terhadap rencana Amerika Serikat terhadap Timur Tengah. Dalam hal ini, pekan lalu, pemerintah Israel memutuskan untuk memblokir dan melarang ekspor agrikultur dari Palestina untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Berdasarkan pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Naftali Bennett, pihak militer tidak diperbolehkan untuk mengizinkan para petani Palestina mengirimkan hasil produksinya melalui perbatasan Allenby ke Yordania sebagai satu-satunya rute yang menghubungkan wilayah tersebut secara langsung dengan dunia luar.

Keberadaan para petugas militan Israel di perbatasan tersebut kemudian telah mengontrol jalur keluar-masuk barang dan manusia ke wilayah Palestina, sehingga menyebabkan kerentanan pada perekonomian. Menurut pihak Palestinian Authority (PA), pasukan militer Israel telah menghalangi pengiriman ekspor agrikultur Palestina yang sedang menuju ke luar negeri, tidak hanya ke Israel saja, sehingga hal ini dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi perekonomian dan pendapatan nasional Palestina. Menteri Agrikultur Palestina, Reyad Attari, menyatakan lebih lanjut bahwa ekspor vegetasi negaranya mencapai nilai 88 juta dollar tahun lalu, sekitar 68% dari keseluruhan ekspor vegetasi di wilayah West Bank, sehingga pemblokiran yang dilakukan oleh Israel tersebut sangatlah signifikan. Kini, Palestina berupaya untuk membalas tindakan Israel dengan melarang sejumlah produk-produk buatan Israel yang beredar di pasar-pasar Palestina sehingga situasi perang dagang semakin memanas.

Jika ditelusuri lebih dalam, tindakan pemblokiran produk-produk agrikultur yang dilakukan oleh Israel sejatinya merupakan tindakan responsif atas keputusan PA untuk memboikot masuknya hewan ternak dari Israel sejak September lalu. Menurut pihak PA, hal ini dilakukan karena mayoritas dari jumlah keseluruhan hewan ternak yang diimpor dari Israel – sekitar 120.000 ekor – sebenarnya merupakan hasil impor Israel dari negara lain pula. Sehingga, PA memandang bahwa impor hewan ternak sebaiknya dilakukan langsung dengan negara asalnya agar lebih efektif dan hemat biaya. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Palestina terhadap Israel.

Tidak lama setelahnya, para peternak Israel mengalami adanya penurunan yang cukup drastis dalam penjualan hewan ternaknya dan kemudian menuntut pemerintah Israel untuk segera mengambil tindakan lebih lanjut terkait hal tersebut. Bennett kemudian merespon keluhan tersebut dengan melarang impor daging sapi dan sejumlah produk lain yang berasal dari Palestina, hingga kemudian hal ini memicu PA untuk kembali membalas tindakan tersebut dengan menghentikan impor sayuran, buah-buahan, minuman, dan air mineral dari Israel. Dalam hal ini, kesepakatan di antara keduanya belum dapat ditemukan karena terdapat perbedaan pendapat. Pihak PA mengatakan tindakan mereka membantu menekan Israel agar mencabut larangannya, sementara Israel mengatakan perdagangan normal akan dipuliskan saat Palestina membalikkan larangan ternak yang memulai krisis.

Lebih lanjut, perang dagang mulai kembali memanas ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan proposal kebijakannya terkait konflik Israel-Palestina pada tanggal 28 Januari lalu. Rencana yang bertajuk “Peace to Prosperity” tersebut berisi proposal untuk Israel agar secara resmi mengambil alih kekuasaan di Yerusalem Timur dan sekitar dua pertiga wilayah West Bank, sedangkan Palestina hanya diberi teritori yang lebih kecil di bagian pinggiran timur Yerusalem yang telah terpisahkan oleh tembok pemisah. Sebagai imbalan lain, Palestina akan menjadi negara yang terdemiliterisasi – di wilayah West Bank, Gaza, dan Negev – dan diberikan hak pengembalian para pengungsi Palestina yang sedang berada di luar negeri meskipun dalam jumlah yang terbatas pula. Terkait hal ini, pihak PA menolak dengan tegas rencana yang dipandang sangat pro-Israel tersebut dan sejumlah pihak membandingkan rencana ini dengan sistem apartheid yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Presiden PA, Mahmoud Abbas, mengancam untuk menunda koordinasi keamanan dengan Israel, meski hal ini belum juga dilaksanakan hingga saat ini.

Sejak Amerika Serikat membuka rencana itu ke publik, setidaknya lima warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan militer yang berada di wilayah tersebut. Satu di antaranya dibunuh di Kota Tua Yerusalem karena mencoba menembak polisi Israel, sedangkan sisanya terbunuh dalam demonstrasi yang dilakukan untuk menolak proposal Amerika Serikat. Demonstrasi tersebut berlangsung selama kurang lebih satu minggu dan diwarnai dengan serangan-serangan pagi dari pasukan militer Israel, sehingga menyebabkan sejumlah masyarakat Palestina terbunuh dan luka-luka.

Referensi:

Ezzedin, Hossam. 2020. “Israel Blocks Palestinian Agricultural Exports” [online] tersedia dalam https://asiatimes.com/2020/02/israel-blocks-palestinian-agricultural-exports/ [diakses 19 Februari 2020]

The Times of Israel. 2020. “Israel Blocks Palestinian Agricultural Exports in Escalating Trade Crisis” [online] tersedia dalam https://www.timesofisrael.com/israel-blocks-palestinian-agricultural-export-in-escalating-trade-crisis/ [diakses 19 Februari 2020]

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com