Dinamika sistem moneter dalam dunia internasional pada dasarnya bertujuan untuk menghadapi dan mengatasi krisis yang sedang terjadi pada masa tertentu. Perkembangan teknologi dan kondisi sosial dan politik yang ada kemudian dapat mempengaruhi perekonomian internasional dan memunculkan konflik-konflik baru, sehingga lahir tuntutan reformasi dan pembaruan sistem agar tercipta stabilitas jangka panjang. Model Keynesian merupakan sistem yang pada awalnya digunakan untuk mengatasi peristiwa Depresi Besar pada tahun 1930-an dan kemudian menjadi sistem dominan bagi negara-negara di dunia. Sistem tersebut dianggap berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi dunia hingga pada tahun 1970-an, model Keynesian yang fokus pada peran intervensi pemerintah dan kebijakan moneter dan fiskal mulai dianggap tidak efektif dan menyebabkan tingginya pengangguran pada masa itu. Kemudian, negara besar seperti Amerika Serikat dan Britania Raya mulai meninggalkan model Keynesian dan menerapkan sistem monetarisme neoliberalisme dan menyebabkan Konsensus Washington menjadi alternatif populer bagi restrukturisasi kebijakan di negara-negara.

Keynesian merupakan sistem model yang mendominasi kebijakan negara-negara didunia pasca terjadinya Depresi Besar pada awal tahun 1930-an. Keberhasilannya dalam mengatasi krisis yang terjadi kemudian menjadi dasar terbentuknya sistem Bretton Woods dan pendirian institusi-institusi internasional seperti PBB, IMF, World Bank atau IBRD, dan The Bank of Settlements (Harvey, 2007). Model Keynesian juga menyebabkan adanya dua sistem baru yakni embedded liberalism dan monetarisme. Model Keynesian kemudian juga berjalan secara bersamaan dengan sistem embedded liberalism pada tahun 1950-an dan 1960-an yang dipandang sebagai sebuah kompromi antara keinginan untuk memanfaatkan sistem pasar bebas dari era sebelumnya sekaligus memberikan ruang gerak bagi pemerintah untuk mengintervensi kegiatan ekonomi domestiknya sehingga pada masa ini, kegiatan pasar berada dibawah kebijakan fiskal dan moneter yang mengarah pada strategi ekonomi dan politik negara (Harvey, 2007). Keynes khususnya berpendapat bahwa bebasnya pergerakan kapital berkontradiksi dengan kebebasan pemerintah untuk membuat kebijakan ekonomi sehingga sistem fixed exchange rate dianggap sebagai sistem yang dapat memaksimalkan perdagangan internasional. Namun pada tahun 1960-an, penggunaan fixed exchange rate dianggap tidak lagi sesuai untuk diaplikasikan dalam keadaan bebasnya arus kapital yang lepas kendali karena terjadi krisis pengangguran dan inflasi (Harvey, 2007).

Selanjutnya, paham monetarisme muncul dan seringkali disebut dengan model Keynesian baru. Monetarisme diawali oleh Milton Friedman disebut juga dengan teori kuantitas uang yang fokus pada efek makroekonomi terhadap bank sentral dan stabilitas harga (Harvey, 2007). Inflasi menjadi sebuah permasalahan global yang membutuhkan solusi karena model Keynesian yang fokus pada kebijakan fiskal dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah. Lebih lanjut, Brown (1995) menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi yang diusulkan oleh kaum monetaris untuk bisa menekan angka inflasi dengan menurunkan kuantitas uang yang beredar. Yang pertama, penting untuk menaikkan suku bunga agar meminimalisir pinjaman oleh perusahaan dan sektor privat. Kedua, pengeluaran pemerintah harus dibatasi dan dikurangi karena uang yang didapat merupakan hasil pinjaman. Selanjutnya, pembatasan pengeluaran pemerintah tersebut akan menyebabkan naiknya tingkat pengangguran yang juga akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal tersebut memang terlihat tidak sesuai dengan tujuan pemerintah yang ingin mengurangi tingkat pengangguran namun tahap ini dianggap sebagai sebuah batu loncatan untuk stabilitas pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Strategi terakhir adalah pada saat keadaan sudah kembali normal maka akan ada permintaan barang dan jasa untuk sektor swasta yang kemudian dapat meningkatkan peran produsen dan konsumen pribadi atau individu. Paham monetarisme menjadi populer ketika masa pemerintahan Margaret Thatcher di Britania Raya dan Ronald Reagan di Amerika Serikat (Brown, 1995). Keduanya menganggap bahwa kebijakan moneter dan individualisme adalah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan inflasi di tahun 1970-an.

Sementara itu, negara-negara berkembang yang juga mengalami permasalahan-permasalahan yang sama yakni inflasi dan pengangguran, membutuhkan suatu sistem lain yang lebih efektif dan sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kondisi masyarakat yang dimiliki. Maka pinjaman dianggap sebagai solusi yang tepat dengan memanfaatkan institusi internasional yang ada, salah satunya adalah World Bank. World Bank yang pada awalnya hanya memberikan pinjaman bagi negara-negara yang creditworthy dalam rangka pengembangan pembangkit listrik dan transportasi, pada tahun 1950-an mulai membantu negara berkembang dan melihat isu kemiskinan dan distribusi pendapatan (Peet, 2003). Pada tahun 1979 kemudian World Bank menggunakan sistem penyesuaian struktur yang mendukung orientasi ekspor dan liberalisasi perdagangan. Sistem ini kemudian menyeleksi negara yang akan diberi pinjaman berdasarkan kebijakannya atau policy-based sehingga negara diharapkan akan melakukan reformasi struktural dalam kebijakan domestiknya menuju liberalisasi (Peet, 2003).

Lebih lanjut, Konsensus Washington yang dipelopori oleh John Williamson kemudian muncul sebagai suatu rangkaian strategi yang populer khususnya diantara negara-negara berkembang pada tahun 1990-an. Konsensus Washington merupakan 10 rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan bagi negara-negara yang ingin melakukan reformasi ekonomi (Naim, 2000). Keadaan dunia pasca runtuhnya Uni Soviet pada akhir tahun 1980-an menyebabkan negara-negara banyak mengalami vakum ideologi menyebabkan Konsensus Washington menjadi pilihan yang menarik bagi negara-negara berkembang. Ditambah lagi dengan reformasi IMF dan World Bank yang juga membuat negara-negara menerapkan strategi ini. Namun, Naim (2000) memaparkan bahwa Konsensus Washington telah berubah menjadi Washington confusion karena ada kebingungan diantara negara-negara yang tetap mengalami stagnansi bahkan kemunduran ekonomi meski telah menerapkan strategi-strategi dalam Konsensus Washington.

Dapat disimpulkan bahwa model Keynesian yang populer untuk diterapkan dalam berbagai kebijakan negara-negara menjadi tidak lagi relevan di tahun 1970-an ketika terjadi banyak inflasi dan pengangguran. Sistem monetarisme kemudian mulai banyak digunakan khususnya oleh Margaret Thatcher di Britania Raya dan Ronald Reagan di Amerika Serikat yang menekankan penggunaan kebijakan moneter dan pentingnya individualisme dengan tujuan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sementara itu bagi negara-negara berkembang, solusi yang tepat adalah melalui sistem pinjaman yang dilakukan melalui institusi internasional seperti World Bank. Penyesuaian struktural yang merupakan reformasi struktur pemerintahan menuju liberalisasi kemudian diterapkan, diikuti dengan maraknya Konsensus Washington yang berisi 10 strategi yang dapat digunakan bagi negara-negara yang ingin melakukan reformasi ekonomi. Penulis berpendapat bahwa periode tahun 1970-an merupakan era yang tidak stabil dan terjadi perbedaan penerapan sistem oleh negara-negara dalam usahanya mengatasi inflasi dan pengangguran. Maka diperlukan kesadaran penuh akan kondisi ekonomi, politik, dan sosial setiap negara agar dapat menggunakan sistem yang sesuai dan dapat memenuhi tujuan masing-masing negara.

Referensi:

Brown, Michael B. 1995. “The Monetarist Model” dalam Models in Political Ecoomy. London: Penguin. Pp. 72-89

Naim, Moises. 2000. “Washington Consensus or Washington Confusion?” dalam Foreign Policy No.118, pp. 86-103

Peet, Richard. 2003. “The World Bank” dalam Unholy Trinity: The IMF, World Bank, and WTO. London: Zed Books, pp. 27-55

Harvey, David. 2007. “Freedom’s Just Another Word…” dalam A Brief of Neo-Liberalism. Oxford: Oxford university Press. Pp. 5-38