Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan secara rinci mengenai nasionalisme dan prinsip-prinsip dasar yang dimilikinya. Nasionalisme dapat ditunjukkan melalui tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pembelaan ataupun rasa cinta terhadap negaranya seperti perayaan-perayaan kenegaraan maupun aksi bela negara di tingkat internasional. Keberadaan nasionalisme dalam sistem negara bangsa yang telah diatur sejak Perjanjian Westphalia di abad ke-17 kemudian memiliki peranan penting dalam dinamika dan perkembangan dunia internasional. Maka dari itu, nasionalisme seringkali merujuk pada adanya otoritas sentral dan struktur hirarkis oleh pemerintah dari sebuah negara dengan batas-batas teritorial tertentu. Terlebih di era globalisasi, hubungan antar negara semakin mengalami pergeseran yang cukup signifikan, dengan anggapan bahwa perkembangan teknologi dan komunikasi menyebabkan terciptanya dunia yang borderless hingga dapat meningkatkan kerjasama dan integrasi antar negara yang ada. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan terkait peran dan relevansi negara bangsa beserta teritorinya di era globalisasi saat ini. Dengan demikian, tulisan ini akan mengidentifikasi dan menjelaskan lebih lanjut peran dan posisi negara teritorial di era globalisasi dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai relevansi hingga masa depan dari negara teritorial itu sendiri.

Jika meninjau dari sejarahnya, eksistensi negara teritorial dimulai sejak disepakatinya Perjanjian Westphalia di tahun 1648, yang membagi wilayah-wilayah yang ada di dunia menjadi negara-negara bangsa. Konsep negara bangsa diatur dengan seksama dengan adanya kedaulatan negara yang menjadi hak bahwa negara memiliki kendali atas wilayah nasionalnya. Hal ini kemudian diperjelas dalam hukum internasional bahwa sebuah negara bangsa memiliki tiga komponen utama yakni wilayah teritorial, aparatur negara, serta penduduk. Lebih lanjut, Stilz (t.t: 2) menjelaskan bahwa klaim teritorial yang dimaksud adalah hak negara untuk menerapkan yuridiksi dan memiliki kontrol penuh terhadap wilayah tersebut, dapat menegakkan hukum, mengolah sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah tersebut, dan memiliki kontrol pula terhadap mobilitas penduduk dan barang yang masuk dan keluar dari wilayah tersebut. Brown dan Ainley (2005: ) menyatakan bahwa negara merupakan suatu unit politik yang berbasis pada batas-batas teritorial dan memiliki ciri khas yakni terdapat pengambilan keputusan atau penegakan otoritas yang dilakukan oleh pemerintah di negara tersebut.

Berkaitan dengan definisi negara teritorial, Stilz (t.t: 3) menyebutkan bahwa terdapat dua sudut pandang yang dapat digunakan yakni menurut teori nasionalis dan teori legitimasi. Menurut teori nasionalis, negara teritorial terbentuk ketika negara mendapatkan persetujuan dari kelompok-kelompok bangsa dan etnis yang bertempat tinggal dalam teritori tersebut untuk mengontrol dan menerapkan tata kelola terhadap semua aspek baik sosial, politik, maupun ekonomi yang ada. Setidaknya terdapat dua kondisi yang menandakan kedaulatan absolut negara menurut teori nasionalis yakni pertama, ketika bangsa yang yang direpresentasikan oleh negara memiliki hak terhadap tanah dan kedua, negara telah diotorisasi oleh kelompok-kelompok bangsa yang ada untuk mengatur teritori tersebut. Sementara itu, teori legitimasi memandang bahwa negara teritori dapat memeroleh kontrolnya ketika negara tersebut dapat secara efektif mengimplementasikan sistem hukum yang ada, memiliki klain yang sah terhadap kontrol tersebut, memiliki sistem yang dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat, dan negara tidak dianggap sebagai perebut teritori (Stilz, t.t: 9). Dengan kata lain, teori legitimasi memandang bahwa untuk dapat memiliki otoritas penuh, negara harus mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat terlebih dahulu serta dapat mempertahankannya dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang efektif dan memenuhi kepentingan nasional bersama.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, negara teritori pada dasarnya meliputi kelompok-kelompok bangsa atau etnis yang terdapat di suatu wilayah tertentu hingga pada akhirnya bersatu dan membentuk suatu struktur hirarkis hingga identitas baru yang berbentuk negara bangsa. Penjelasan ini menggambarkan bahwa terdapat batasan-batasan yang bertujuan untuk membedakan satu negara bangsa dengan negara bangsa yang lainnya. Namun, perkembangan globalisasi seakan membuat pemahaman tersebut terkaburkan karena terdapat perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak dapat dihindari. Kini, era globalisasi menyebabkan terbukanya batasan-batasan yang ada sehingga terjadi pertukaran budaya, integrasi ekonomi, dan mudahnya mobilitas manusia dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Hal ini menyebabkan munculnya respon dari berbagai negara terhadap masuknya budaya-budaya yang mengaburkan identitas hingga teritori dari suatu negara bangsa. Mubah (2011: 1) mengemukakan bahwa globalisasi dapat berujung pada terancamnya kelestarian nilai-nilai lokal dari berbagai negara di dunia akibat masuknya budaya negara dominan dalam globalisasi. Akibatnya, budaya yang telah melekat sebagai warisan dari leluhur yang terdahulu nampaknya tidak lagi mampu untuk dijaga keasliannya. Secara perlahan, budaya lokal akan tertinggal dan tergantikan oleh homogenisasi budaya hingga dapat mengancam posisi negara di ranah internasional.

Lebih lanjut, jika merujuk pada penjelasan Thomas (2018), globalisasi tidak hanya mengubah “arena” atau sistem yang ada, namun juga memberi pengaruh pada munculnya aktor-aktor baru yang mulai mendapat peran dan perhatian di era globalisasi saat ini. Pertama, terdapat Transnational Corporations (TNCs) yang dapat membantu menjalankan kapitalisme global. Besarnya kontribusinya dalam pasar bebas kemudian menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat mendorong dan menekan negara untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Meski dijelaskan bahwa TNCs belum dapat dikatakan sebagai penggerak globalisasi secara utuh, namun kini memiliki pengaruh yang besar baik dalam perilaku negara maupun struktur dunia. Aktor baru lain adalah individu. Ia juga memaparkan bahwa kini individu dapat memiliki peranan pula di era globalisasi, tergantung pada jabatan atau posisi yang dimilikinya. Sebagai contoh, orang-orang penting dan berpengaruh di tingkat internasional seperti para intelektual, tenaga ahli, pemimpin-pemimpin karismatik, tokoh religius, dan selebriti kini dapat menyuarakan pendapatnya hingga didengar oleh masyarakat global melalui cara-cara seperti kampanye internet atau pidato.

Hal-hal yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa globalisasi dapat dikatakan merupakan proses yang mengarah pada pergeseran dan perubahan-perubahan di tingkat internasional. Efek atau dampak yang dibawa oleh globalisasi tidak dapat dihindari karena kini tidak lagi terdiri dari aktor-aktor independen dengan kapabilitasnya masing-masing, namun aktor-aktor tersebut bekerjasama dan membentuk jaringan. Hal ini dapat mengancam keberadaan negara sendiri karena integrasi dan perkembangan yang ada secara tidak langsung dapat mendorong negara untuk turut berpartisipasi dalam contohnya organisasi-organisasi internasional yang dapat dikatakan melemahkan kedaulatan negara karena terdapat aturan-aturan universal yang harus dipatuhi negara.

Kini di era globalisasi, terjadi berbagai perubahan dan pergeseran dalam semua aspek yang ada di dunia seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Maka dari itu, muncul pertanyaan terkait posisi negara teritorial di era globalisasi yang mendukung mobilitas manusia antar wilayah, memudahkan komunikasi, dan mengintegrasikan negara hingga dianggap menciptakan sebuah borderless world dengan tingkat interkonektivitas yang tinggi. Lebih lanjut, posisi negara teritorial kemudian seolah dihadapkan dengan tantangan akan perdebatan mengenai keefektifan dan eksistensinya dalam dunia internasional. Terkait hal ini, terdapat dua kelompok pandangan besar yakni kelompok pertama yang menganggap negara teritorial menjadi using di era globalisasi dan kelompok kedua yang menganggap bahwa negara masih merupakan otoritas tertinggi dan yang paling berperan di sistem internasional.

Dalam kelompok pertama, penulis seperti Voronkova (2010) memaparkan bahwa nasionalisme masyarakat terhadap negara bangsanya dapat melemah karena munculnya paham kosmopolitanisme yang mendukung integrasi masyarakat dunia ke dalam global village sebagai implikasi dari transformasi politik, sosial, dan budaya, serta meningkatnya komunikasi antar batas teritori. Konsep yang demikian bertolak belakang kemudian menyebabkan adanya penurunan nasionalisme dan kesetiaan masyarakat pada negara bangsa dan bergeser hingga mengutamakan kepentingan global di atas kepentingan nasional. Selain itu, juga terdapat argumen bahwa negara terpaksa untuk menyerahkan diri pada sistem internasional yang neoliberal. Meski tidak sepenuhnya hilang, negara dapat mengadopsi sistem New Public Management (NPM) yang meliputi kebijakan-kebijakan baru seperti privatisasi, deregulasi, liberalisasi, downsizing, organisasi bisnis, dan prinsip manajerial. Hal-hal tersebut secara tidak langsung dapat melemahkan negara karena negara tidak lagi menjadi otoritas terpusat namun otoritas juga dibagi ke dalam entitas-entitas lain hingga membentuk jaringan.

Sementara itu di kelompok kedua, Goksel (t.t: 8) memaparkan bahwa terdapat lima argumen utama yang mendasari adanya penguatan posisi negara teritorial di tengah globalisasi. Pertama, kondisi ekonomi kini masih tertutup dan terpusat pada negara jika dibandingkan dengan periode waktu 1870 dan 1914. Kedua, korporasi internasional masih tidak bisa melakukan tindakan tanpa persetujuan negara sehingga keputusan akhir masih berada di tangan pemerintah. Ketiga, mobilitas kapital terlalu berlebihan untuk menggambarkan keadaan saat ini karena sejatinya Foreign Direct Investment (FDI) tetap berkonsentrasi pada negara-negara industri yang maju. Keempat, perdagangan, investasi, dan aliran finansial hanya berputar di lokasi triad yakni Eropa, Jepang, dan Amerika Utara. Terakhir, kekuatan ekonomi yang terdiri dari beberapa negara teritorial tertentu masih memiliki pengaruh untuk menentukan alur pasar finansial dan tendensi ekonomi dunia. Kelima argumen di atas menunjukkan bahwa negara masih memiliki relevansi yang kuat di dunia dan justru makin menguat karena merupakan satu-satunya unit yang memiliki otoritas atas masyarakat yang tinggal dalam wilayah teritorial tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa globalisasi merupakan salah satu fenomena besar dalam Hubungan Internasional yang sangat memengaruhi beberapa aspek kehidupan masyarakat hingga dianggap dapat mengancam keberadaan negara bangsa di dunia. Negara sendiri sebelum era globalisasi dianggap sebagai aktor yang memiliki otoritas tunggal terhadap wilayah atau teritori kedaulatannya. Namun di era globalisasi saat ini dapat dilihat adanya proses melemahnya otoritasnya negara yang menyebabkan negara melakukan penyesuaian kebijakan terhadadp sistem internasional yang ada. Meski demikian, terdapat pandangan optimis yang menyatakan bahwa keberadaan negara di tengah-tengah sistem internasional tetap merupakan sesuatu yang dibutuhkan karena negara memiliki fungsi-fungsi khusus yang tidak dapat dijalankan oleh aktor lain. Dalam hal ini penulis beropini bahwa di era globalisasi, negara dapat dikatakan melemah karena terdapat aktor-aktor baru yang membentuk jaringan di sekeliling negara dan mendorong negara untuk turut berpartisipasi dalam jaringan kekuasaan tersebut sehingga otoritas negara tidak lagi tunggal. Namun, negara masih memiliki relevansi yang tinggi di era globalisasi karena perubahan-perubahan yang ada masih berada di bawah sistem negara dan masih membutuhkan kesepakatan negara bagi aktor-aktor tersebut untuk bertindak.

Referensi:

Hobson, John M. 2001. “The Second-State Debate in International Relations: Theory Turned Upside-Down” dalam Review of International Studies, vol. 27, hal. 395-414

Stilz, Annie. T.t. Nation, States, and Territory

Mubah, A. Safril. 2011. “Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi”. Surabaya: Universitas Airlangga.

Goksel, Nilufer Karacasulu. t.t. Globalisation and the state. Izmir: Dokuz Eylul University

Ditulis oleh: Divany Nadila R