Dinamika tatanan dalam sistem internasional memengaruhi perkembangan konflik yang terjadi dari masa ke masa. Sistem internasional sejak Perjanjian Westphalia menciptakan tatanan yang terdiri atas negara bangsa yang berdaulat dan memiliki batas-batas negaranya masing-masing. Tatanan tersebut memunculkan persaingan dan perbandingan antar negara berdaulat yang mana hal ini merujuk pada tingkat keberhasilan negara. Pembahasan mengenai “state failure” dan “state collapse” (negara gagal) kemudian muncul bagi negara-negara Dunia Ketiga yang cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan negara-negara Utara yang sudah maju. Namun, terdapat kesenjangan dan ketimpangan dalam teori state failure negara gagal dan realita yang ada. Good governance dan state building menjadi konsep-konsep yang dianggap penting untuk menjelaskan keberhasilan sebuah negara.

Teori kegagalan negara pertama kali muncul dari para pemikir Barat khususnya Amerika Serikat pada tahun 1990-an dan mengalami peningkatan urgensi pasca peristiwa 9/11 di Washington DC, Amerika Serikat (Call, 2008). Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menjelaskan konsep dari negara yang gagal yakni yang pertama, merujuk pada tulisan William Zartman dan Robert Rotberg, negara merupakan entitas formal yang berperan sebagai penyedia jasa bagi penduduknya (Erikson, 2011). Jika fungsi dasar kenegaraan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, maka negara tersebut dapat dikatakan gagal. Negara-negara dalam sistem internasional kemudian dibagi berdasarkan tingkatan-tingkatan keberhasilannya sebagai sebuah negara yakni negara kuat, lemah, menuju gagal, telah gagal, dan collapsed. Namun, kritik terhadap konsep ini adalah penyusunan definisi yang terlalu luas sehingga dengan demikian, hampir semua negara dapat diidentifikasi sebagai sebuah negara yang gagal karena belum ada negara yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan penduduknya. Maka Erikson (2011) menyatakan bahwa negara gagal dapat dilihat sebagai negara yang paling mendekati definisi tersebut.

Selanjutnya adalah pendekatan yang dipelopori oleh Robert Jackson dan Stephen Krasner, yang berargumen bahwa negara gagal adalah negara yang tidak dapat mengontrol teritorinya dan tidak dapat menjadi monopoli kekerasan (Erikson, 2011). Negara dianggap gagal apabila tidak dapat memenuhi komponen dari negara berdaulat positif, yakni adanya eksklusi dari otoritas eksternal untuk mengintervensi pembuatan kebijakan negara, posisi negara sebagai otoritas politik tertinggi, dan kedaulatan legal yakni pengakuan dari negara-negara lain. Namun kedua pendekatan ini berbeda dengan Call (2008) yang menyatakan bahwa konsep negara gagal hanya dapat relevan jika didefinisikan sebagai kondisi ketika negara tidak memiliki otoritas sedikit pun baik secara internal maupun eksternal seperti yang terjadi di Somalia pada tahun 1991-2004. Namun, definisi-definisi tersebut seringkali tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi karena suatu fenomena dapat memiliki faktor penyebab dan akibat yang berbeda-beda di masing-masing negara sehingga dibutuhkan analisis yang membedakan dua ruang lingkup negara yakni secara teori atau secara empiris. Penulis beropini bahwa penting untuk meninjau dari kedua sudut pandang karena keduanya saling memengaruhi. Penyesuaian teori atau konsep negara yang dibayangkan dengan realitas empiris yang ada akan membentuk interpretasi dan prediksi baru bagi para peneliti, namun bukti empiris yang ada dapat memunculkan tipe ideal yang baru dan dapat menjadi awal dari penelitian yang lain.

Call (2008) memaparkan enam kritik terhadap teori negara antara lain yang pertama, adanya generalisasi pada definisi negara gagal itu sendiri. Kedua, pembagian preskripsi yang tidak adil terkait kekuatan negara. Ketiga, mengabaikan peran demokrasi dan hanya menganggap rakyat sebagai objek negara. Keempat, mengabaikan perdamaian dan hanya fokus pada pembangunan negara yang dapat menciptakan insecurity dan ketegangan antar kelompok. Kelima, asumsi yang terlalu didasarkan pada pemikiran Barat dan keenam, mengabaikan peran negara-negara Barat dalam kegagalan yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga khususnya secara historis. Maka dari itu, muncul pendekatan-pendekatan alternatif yang berusaha menyempurnakan teori negara gagal dengan cara mempersempit konsep negara gagal menjadi kategori-kategori tertentu untuk menghindari ambiguitas. Pertama, collapsed state yang diartikan sebagai negara yang kehilangan otoritasnya dalam beberapa periode waktu. Kedua, negara lemah yakni negara yang dikuasai oleh institusi-institusi informal sebagai sumber utama dari pengadaan jasa dan alokasi sumber daya masyarakat. Ketiga, war torn states yakni negara yang terpecah belah karena perang. Keempat, negara otoriter yang mana pembangunan negara tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pergantian rezim (Call, 2008).

Dapat disimpulkan bahwa teori kegagalan negara telah mengalami peningkatan signifikansi karena banyaknya fenomena-fenomena yang mengancam kedaulatan negara khususnya pasca 9/11. Didasarkan pada asumsi tersebut, muncul kekhawatiran dari negara-negara tersebut akan kehancuran atau kegagalan yang dapat terjadi. Teori kegagalan negara berusaha menjelaskan indikator-indikator negara yang termasuk kedalam kategori kuat, lemah, mengalami kegagalan, telah gagal, dan collapsed sebagai tingkatan hirarkisnya. Namun, pada kenyataannya indikator tersebut banyak mengacu pada keadaan negara-negara Barat yang dianggap “normal”, sehingga teori ini lebih banyak diaplikasikan pada negara-negara Dunia Ketiga. Penulis beropini bahwa meski teori kegagalan negara memiliki banyak kekurangan dan ambiguitas, serta kurang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, namun teori ini telah meningkatkan rekognisi dan kewaspadaan negara-negara untuk dapat menjaga stabilitas dan keamanan negaranya didalam sistem internasional.

Referensi:

Call, Charles T. 2008. “The Fallacy of the ‘Failed State’” dalam Third World Quarterly, Vol. 29, No. 8. Taylor & Francis, Ltd.

Eriksen, Stein Sundstol. 2011. “’State Failure’ in Theory and Practice: The Idea of the State and the Contradictions of State Formation” dalam Review of International Studies, Vol. 37, No. 1. Cambridge University Press

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com