Pengajuan permohonan pengunduran diri Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad pada hari Senin, 24 Februari lalu telah memicu kembali krisis politik besar yang pertama sejak pemilihan umum tahun 2018, serta dapat menghambat proses reformasi yang sedang dibentuk oleh pihak koalisi pemerintah. Permintaan tersebut kemudian telah disetujui oleh Raja dan kini Mahathir menjadi Perdana Menteri Sementara Malaysia hingga waktu yang belum ditentukan. Dalam pidato pertamanya di hadapan publik pasca pengunduran dirinya, Mahathir menyatakan bahwa tindakannya dimaksudkan untuk menepis kritik bahwa ia adalah seorang penguasa yang haus kekuasaan dan hanya akan bersedia kembali menjabat ketika mayoritas pembuat hukum (lawmakers) di pemerintahan mendukungnya. Ia juga menyatakan bahwa ia tidak akan membuka kerjasama dengan United Malays National Organization (UMNO) –partai penguasa Malaysia selama enam dekade sebelum 2018– dan jika diperkenankan, akan mendirikan pemerintahan yang bebas dan tidak berpihak pada partai manapun sehingga dapat mementingkan kepentingan-kepentingan nasional saja.

Menilik lebih dalam, pengunduran diri Mahathir juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pencegahan terhadap pemberian kekuasaan selanjutnya pada Anwar Ibrahim yang memiliki hubungan yang cukup kompleks dengan Mahathir sendiri. Pada awalnya, ketika Mahathir berkuasa di tahun 1981-2003, Anwar berada dalam kabinet pemerintahan hingga di tahun 1990-an, ia dipenjara atas tuduhan kasus sodomi. Meski terdapat kritik bahwa tindakan ini merupakan tindakan berbau politik, namun Mahathir menyangkal hal tersebut. Selanjutnya, selama UMNO dan koalisinya berkuasa pada masa berikutnya, Anwar yang telah dibebaskan oleh Raja, Justice Party, dan Democratic Action Party kemudian bergabung dengan koalisi Mahathir –Koalisi Pakatan Harapan– di tahun 2018 dan memenangkan pemilu. Koalisi yang terdiri partai nasionalis, tengah, dan etnis Tionghoa tersebut menonjolkan nilai-nilai diversitas dan menjanjikan pemerintahan yang pluralistik dan bebas korupsi. Setelah memperoleh kemenangan, terjadi kesepakatan koalisi yang akan memberikan kekuasaan selanjutnya pada Anwar.

Kesepakatan tersebut kemudian menjadi sumber krisis yang sedang terjadi saat ini. Sejumlah pendukung tradisional Mahathir dalam Partai Bersatu berupaya untuk membentuk koalisi baru sekaligus mencegah penunjukkan Anwar sebagai penerus Mahathir di pemerintahan. Pada hari Minggu lalu, para pendukung Mahathir berdiskusi dengan pihak UMNO terkait kemungkinan pembentukan aliansi baru. Tidak lama setelahnya, partai Bersatu memutuskan untuk keluar dari koalisi Pakatan Harapan dan mendukung penuh Mahathir sebagai pemimpin. Sementara Mahathir sendiri belum pernah menyebutkan komitmen atau waktu yang pasti terkait penyerahan kekuasaannya pada Anwar, hingga menimbulkan kecurigaan dari partai pendukung Anwar terkait komitmen Mahathir dan koalisinya. Dengan krisis yang semakin parah, Mahathir kemudian mengumumkan pengunduran diri dari partai Bersatu yang diikuti dengan keluarnya 11 orang lawmakers lain yang merupakan pendukung Anwar untuk menyeimbangkan keadaan. Terdapat dua tindakan yang dapat dilakukan Mahathir yakni pertama, ia dapat membentuk pemerintahan baru dengan orang-orang yang mengajaknya untuk tetap tinggal di Pakatan Harapan atau kedua, ia juga bisa bergabung dengan pendukungnya yang telah keluar dari aliansi dan bekerjasama dengan PAS dan UMNO.

Kini, keadaan politik semakin memanas dan diliputi ketidakpastian karena pemilik suara mayoritas masih belum dapat diketahui. Untuk dapat memenangkan kursi pemerintahan, koalisi baru akan membutuhkan 112 kursi mayoritas dari 222 anggota parlemen. Mahathir dan partainya masih belum dapat memastikan jumlah kursi yang mendukungnya, begitu pula dengan Anwar. Jika tidak ada pihak yang berhasil memenangkan suara mayoritas, Malaysia akan mengambil jalan pemungutan suara (polling). Sejatinya krisis ini dapat dihindari jika para pemimpin koalisi Pakatan Harapan memenuhi janjinya dengan mengangkat representasi kelompok-kelompok minoritas dan menghentikan korupsi yang marak terjadi sejak kasus 1MDB. Idealnya, Mahathir mendukung hal ini sebagai kesepakatan yang telah disusun sejak pemilu 2018 lalu dan membiarkan koalisi menyelesaikan masa tugasnya, namun hal ini tampaknya tidak menjadi prioritasnya lagi.

Sementara itu, krisis Malaysia tidak berhenti pada aspek politik namun juga ekonomi karena kini pasar saham sedang mengalami penurunan yang sangat drastis dan bersamaan dengan menyebarnya virus corona di dunia. Nilai tukar Ringgit juga sedang berada dalam nilai yang terendah dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, krisis ini juga berkaitan dengan kepentingan etnis dan religius karena terdapat pandangan bahwa koalisi yang sedang menjabat saat ini banyak dipengaruhi oleh Tiongkok, sedangkan koalisi baru UMNO lebih cenderung membela ras asli Malaysia. Hal ini kemudian menimbulkan ketidakpastian lain terkait keberlanjutan kebijakan yang memperlakukan semua ras sama rata atau akan berganti ke model yang memberi perlakuan khusus untuk kelompok-kelompok asli Malaysia.

Referensi:

Ratcliffe, Rebecca. 2020. “Malaysia PM Mahathir Resigns but is Asked to Stay as Interim Leader” [online] tersedia dalam https://www.theguardian.com/world/2020/feb/24/anwar-ibrahim-decries-traitors-amid-cracks-in-deal-to-make-him-malaysias-next-pm [diakses 27 Februari 2020]

Shukry, Anisah dan Azmi, Hadi. 2020. “Malaysia Power Struggle Boils Over With Mahathir’s Resignation” [online] tersedia dalam https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-24/mahathir-submits-resignation-amid-turmoil-in-malaysia-coalition [diakses 27 Februari 2020]

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com