Aksi-aksi protes dan demonstrasi anti-pemerintah yang telah dilakukan oleh masyarakat Irak selama dua tahun terakhir, mulai menyebar hingga mencapai Baghdad sejak bulan Oktober lalu. Kelompok-kelompok demonstran berupaya untuk menyampaikan pesan dan tuntutan pada pemerintah untuk melakukan pembersihan terhadap semua aktor politik negara dari tindakan-tindakan korupsi, pengadaan pemilihan umum yang bebas dan demokratis, serta melakukan pembaruan anggota pemerintahan yang bebas dari pengaruh Iran. Pemerintahan di bawah Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi tersebut dipandang telah membiarkan banyak ketidakadilan dalam negeri, menciptakan sistem yang membedakan kelompok sektarian dan etnik, juga didominasi oleh partai-partai pendukung Iran.

Namun aksi-aksi protes tersebut akhir-akhir ini mulai mengalami penurunan intensitas yang cukup drastis karena keputusan Muqtada Al Sadr, seorang figur politik sekaligus pemuka agama Irak yang sebelumnya turut berperang melawan pasukan Amerika Serikat pasca pendudukannya di Irak pada tahun 2003. Sadr yang merupakan salah satu pelopor gerakan-gerakan protes terhadap pemerintah, kini telah berubah pikiran pasca kepulangannya dari Iran dan mengatakan bahwa aksi-aksi tersebut berada di “jalan yang salah” dan perlu dibersihkan secepatnya. Ia juga menyerukan adanya tindakan pergaulan bebas di antara para demonstran dan memerintahkan pemisahan tenda laki-laki dan perempuan.

Sadr juga mengirimkan pasukan “blue hats” yang bertugas untuk menyusuri tenda-tenda dan membakarnya, serta menghentikan upaya-upaya aksi protes lebih lanjut. Persediaan makanan dan air bersih yang menipis kemudian mendorong para demonstran untuk berpindah dari Baghdad dan mundur hingga waktu yang tidak ditentukan. Meski tidak mengaku kalah dan menyerah, mereka mengatakan bahwa mereka sedang berada dalam posisi yang lemah, mengingat pihak pemerintah memiliki segalanya –uang, pasukan militer, dan persenjataan- sedangkan mereka tidak.

Hal tersebut merupakan suatu babak baru dalam dinamika politik Irak. Sejak Oktober lalu, lebih dari 600 demonstran telah terbunuh dan sekitar 20.000 lainnya terluka akibat serangan-serangan yang terjadi antara para demonstran dan petugas keamanan pemerintah. Selain itu, tidak kurang dari 66 properti swasta juga telah hancur dalam serangan-serangan tersebut. Dalam aksi-aksinya, para demonstran membawa bom-bom sederhana dan melempar kerikil dengan ketapel, sedangkan petugas keamanan membawa senapan dan menyerang mereka dengan peluru asli dan gas air mata. Sejumlah demonstran juga telah ditangkap dengan tuduhan terorisme dan menurut hukum di Irak, patut dijatuhi hukuman mati. Menghadapi hal ini, pemerintah Irak sendiri hanya mengakui sekitar 400 korban tewas dan menyatakan bahwa insiden tersebut terjadi akibat kecerobohan kelompok-kelompok oknum yang belum diketahui secara pasti.

Tidak hanya berasal dari para demonstran, pemerintah Irak juga mendapat tekanan dari sejumlah perwakilan negara-negara lain di Irak. Sejumlah duta besar dari 16 negara yang sedang berada di Baghdad – diantaranya Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris – menolak keras adanya penggunaan peluru asli oleh petugas keamanan dan menuntut adanya investigasi terkait kematian dari para demonstran. Hal ini juga dipicu dengan adanya roket yang mendarat di wilayah zona hijau kedutaan besar Amerika Serikat – pertama kalinya selama bertahun-tahun – dan menyebabkan tiga orang staf terluka. Meski pemerintah Irak telah berjanji untuk mengadili orang-orang yang bersalah terhadap serangan-serangan tersebut namun hal tersebut belum juga dilaksanakan hingga sekarang.

Lebih lanjut, poin lain yang menyebabkan aksi-aksi para demonstran ini menjadi suatu peristiwa besar di Irak dan berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya karena mayoritas berasal dari kalangan muda yakni generasi pertama yang tumbuh setelah internet ditemukan dan tidak pernah berada di bawah pemerintahan Saddam Hussein (1979-2003). Kalangan muda yang masih tergolong anak-anak tersebut menginginkan restorasi identitas nasional Irak yang dipandang telah hilang selama bertahun-tahun akibat krisis, perang, pendudukan Amerika Serikat, dan sektarianisme. Adanya keterlibatan anak-anak dan unsur kekerasan dalam aksi-aksi demonstrasi tersebut kemudian menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan, bahkan disebut sebagai sebuah pelanggaran terhadap the UN Convention on the Rights of the Child, yang telah ditandatangani oleh Irak sendiri. Beberapa kalimat dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwa “anak harus memiliki hak kebebasan untuk berekspresi” dan “hak kebebasan untuk asosiasi dan kebebasan untuk penciptaan perdamaian”.

Namun menurut Faris Kamal Nadhmi, spesialis psikologi politik, partisipasi anak-anak dalam aksi protes memiliki dampak positif sekaligus negatif bagi perkembangan karakternya di masa depan. Di satu sisi, mereka dapat belajar mengenai konsep-konsep penting seperti keadilan dan protes terhadap ketidakadilan. Namun di sisi lain, mereka juga dapat memperoleh aksi-aksi yang berhubungan kekerasan hingga dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya. Hal ini juga dapat menyebabkan existential anxiety, mereka dapat memandang dunia sebagai tempat yang kejam dan dapat memiliki pemikiran pesimis terhadap manusia. Dengan kata lain, partisipasi generasi muda dalam aksi-aksi protes dapat melahirkan generasi baru yang memiliki identitas nasional yang kuat bagi Irak di masa depan.

Referensi:

Arraf, Jane. 2020. “Iraq’s Protests Shook the Government. Now the Movement is Nearly Crushed” [online] tersedia dalam https://www.npr.org/2020/02/21/807725624/iraqs-powerful-protests-forced-political-change-now-they-re-nearly-crushed [diakses 24 Februari 2020]

Barbarani, Sofia. 2020. “Confusion, Violence in Iraq as Al-Sadr Pulls Support for Protests” [online] tersedia dalam https://www.aljazeera.com/news/2020/02/confusion-violence-iraq-al-sadr-pulls-support-protests-200205141402874.html [diakses 24 Februari 2020]

Ditulis oleh: Divany Nadila Relytanti, Universitas Airlangga, diva.nadila@gmail.com