Kini, manusia di dunia terbagi-bagi ke dalam kelompok bangsa, ras, etnis, dan dimensi identitas lainnya. Meski demikian, manusia seringkali berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan berbagai tujuan seperti untuk menghindari ancaman atau mencari potensi kehidupan yang lebih baik. Proses perpindahan tersebut disebut dengan istilah migrasi dan bukanlah hal yang baru lagi karena telah kerap dilakukan sejak sebelum masa perang dunia. Aktivitas migrasi setidaknya melibatkan empat pihak penting di dalamnya yakni pelaku migrasi, penduduk, daerah asal migran (home country), dan daerah penerima migran (host country). Ketiga pihak tersebut turut terlibat langsung dalam proses migrasi dan menerima baik dampak positif maupun dampak negatif darinya. Di era kontemporer saat ini yang ditandai dengan integrasi dan perkembangan teknologi, proses migrasi menjadi lebih mudah dilakukan sehingga arus migrasi di dunia juga menjadi semakin meningkat dengan drastis.

Fenomena peningkatan migrasi kemudian mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk dalam pandangan kaum kosmopolitan. Pada dasarnya, aktivitas migrasi sesuai dengan pandangan kosmopolitanisme yang memandang bahwa tiap individu memiliki identitas sebagai warga dunia. Sehingga, tiap individu memiliki hak untuk melakukan perpindahan ke semua tempat di dunia dengan bebas. Maka dari itu, migrasi merupakan hal yang seringkali dikaitkan dengan kosmopolitanisme sebagai sebuah paham yang mengakui keberagaman dan menolak keras diskriminasi antar kelompok. Pembahasan mengenai migrasi dan keterkaitannya dengan kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang kemudian mendasari tulisan ini yang berkaitan dengan bagaimana kosmopolitanisme menyikapi fenomena migrasi dan apa saja implikasinya terhadap identitas yang dimiliki seseorang. Oleh karenanya, tulisan ini juga akan menyoroti signifikansi kewarganegaraan dalam pandangan kosmpolitanisme sebagai bagian dari penjelasan kosmopolitanisme mengenai identitas.

Salah satu prinsip atau gagasan utama yang dimiliki oleh paham kosmopolitanisme adalah meyakini bahwa setiap individu di dunia memiliki identitas sebagai bagian dari warga dunia (Burns, 2007: 2). Jika dielaborasikan lebih lanjut, maka kaum kosmopolitan memandang migrasi atau perpindahan tempat lintas batas negara sebagai suatu hal yang wajar dan normal terjadi karena pada dasarnya, setiap individu berhak untuk bertempat tinggal dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kehidupannya. Selain itu, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perhatian moral dari masyarakat global serta dihormati sebagai warga dunia, terlepas dari kebangsaan, ras, etnis, dan identitas lain yang dimilikinya. Maka dari itu, sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Brock (2010: 363) bahwa konsep dasar kosmopolitanisme mendukung pengurangan hingga penghilangan restriksi imigran yang masuk ke suatu negara. Kosmopolitanisme meyakini bahwa signifikansi penghapusan hambatan migrasi akan dapat memudahkan penyebaran kosmopolitanisme dan menganggap bahwa pelaku migrasi dapat bertindak sebagai agen perubahan di dunia. Selain itu, migrasi juga dianggap sebagai pembentuk masyarakat global dengan masing-masing individu sebagai unit moral yang memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagai warga dunia. Pembukaan batasan migrasi kemudian menjadi usaha masayarakat global untuk saling membuka akses bagi orang-orang yang mencari prospek hidup yang lebih baik dari tempat asalnya.

Dukungan kosmopolitanisme terhadap migrasi, tidak kemudian mengabaikan peran negara di dalamnya. Negara memiliki peran untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan keadilan bagi setiap orang yang berada di wilayahnya, baik penduduk lokal maupun migran. Brock (2010: 363) memaparkan bahwa jika kebijakan negara untuk membuka hambatan migrasi tidak diikuti dengan pengembangan prospek hidup lebih lanjut, maka kebijakan tersebut justru dapat menjadi kemunduran bagi keadilan global. Dengan kata lain, penting untuk mengembangkan kemajuan negaranya seiring dengan diterapkannya kebijakan migrasi. Kosmopolitanisme fokus pada kebijakan dan edukasi baik bagi penduduk lokal maupun imigran untuk memenuhi kebutuhan baik di negara asal maupun di negara yang dituju (Walker & Serrano, 2006: 65),. Selain itu, untuk mendukung keadilan global, kosmopolitanisme berpendapat bahwa di masa kini, terdapat urgensi untuk melebarkan prinsip demokrasi diatas kekuasaan negara. Demokrasi di tingkat internasional harus dapat mencakup seluruh kepentingan umat manusia secara umum tanpa terkecuali. Kaum kosmopolitan mengusulkan adanya institusi independen yang memiliki otoritas diluar kekuasaan negara-bangsa serta legitimasinya didasarkan pada hak-hak warga global (Chandler, 2003: 334). Sedangkan negara-bangsa masih memiliki peran sebagai suatu institusi demokrasi representatif dan memenuhi kebutuhan warga negaranya, namun tidak seharusnya menjadi pengambil keputusan akhir.

Kosmopolitanisme kemudian menghadirkan istilah “global citizenship” atau kewarganegaraan global, sebagai bentuk implementasi hak-hak global yang dimiliki setiap individu. Merujuk pada definisi dari Cuccioletta (2001: 2), kewarganegaraan global dapat mengidentifikasi setiap individu tidak hanya sebagai bagian dari wilayah asalnya saja namun juga bagian dari negara yang dituju dan wilayah sekitarnya. Dengan adanya acuan moral dalam diri setiap individu bahwa status kewarganegaraan global dimiliki oleh semua orang, maka tingkat keterkaitan antar individu kemudian menjadi pemicu untuk saling bertanggung jawab satu sama lain jika ada permasalahan yang menimpa (Chandler, 2003: 347). Dengan demikian, kosmopolitanisme tidak menolak kewarganegaraan nasional yang mengikat seseorang dengan negara asalnya, namun kaum kosmopolitan melihat pentingnya kesadaran bahwa tiap individu juga memiliki status kewarganegaraan global agar dapat tercipta rasa saling bertanggung jawab satu sama lain dan perdamaian dapat terwujud.

Sebagai fenomena yang telah kerap terjadi di dunia, migrasi memiliki implikasi tertentu baik bagi negara asalnya maupun negara yang dituju, baik implikasi positif maupun implikasi negatif. Sebagaimana dijelaskan dalam tulisan Brock (2010: 366), terdapat anggapan bahwa aktivitas migrasi dapat meningkatkan perekonomian dari negara yang dituju. Argumen ini didukung oleh Noja et al (2018: 3) yang menyatakan bahwa arus masuk migrasi telah memberi efek positif bagi 69% penduduk lokal dari 34 negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Namun, beberapa pihak khawatir migrasi dapat menyebabkan tidak meratanya ditribusi seperti isu-isu masyarakat yang kehilangan pekerjaan, gaji yang tidak mencukupi, hingga meningkatnya kompetisi antar penduduk lokal dan imigran. Brock (2010: 366) kemudian menyoroti bahwa pekerjaan imigran seringkali dipandang sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya, kotor, dan rendah sehingga umumnya tidak diminati oleh penduduk lokal. Sehingga muncul anggapan bahwa imigran justru dapat membawa dampak positif karena dapat membuka bisnis baru dan motivasi untuk mengembangkan diri sebagai tenaga ahli. Lebih lanjut, remittance juga menjadi perdebatan terkait dampak yang dibawanya khususnya bagi negara asal. Di satu sisi, remittance dianggap menguntungkan karena diterima langsung oleh keluarga imigran dan tidak melalui pemerintah yang memiliki potensi untuk korupsi. Namun di sisi lain, remittance dianggap hanya dapat menyelesaikan masalah kemiskinan personal, sedangkan yang sebenarnya dibutuhkan negara adalah pengentasan kemiskinan struktural melalui pembangunan sektor publik seperti rumah sakit dan sekolah. Brock (2010: 367) juga menambahkan bahwa remittance dapat meningkatkan ketergantungan terhadap negara yang dituju dan dapat semakin menyulitkan aktivitas ekonomi di negara asal.

Perhatian lain tertuju pada tantangan kultural yang dapat dirasakan akibat fenomena migrasi di dunia. Brock (2010: 366) memandang bahwa imigran dapat merusak hingga menghancurkan kultur di negara yang dituju atau dapat menumbuhkan rasa solidaritas antar imigran hingga melawan dan mengancam penduduk lokal. Hal ini kemudian dapat meningkatkan kompetisi antara penduduk lokal yang khawatir budaya aslinya akan tergeser dengan budaya imigran, dan kelompok imigran yang ingin mempertahankan budaya aslinya meski berada di wilayah yang berbeda. Namun, masuknya imigran kemudian juga justru dapat memperkaya budaya yang ada dengan menghasilkan budaya hybrid dan kombinasi antar budaya. Menurut Brock (2010: 365), terdapat beberapa pilihan kebijakan yang dapat diterapkan oleh suatu negara terkait migrasi antara lain negara dapat tetap mempertahankan status quo, menambah jumlah migran yang dapat masuk, mengurangi jumlah migran yang dapat masuk, menambah kuota migran yang bertujuan sebagai pekerja, dan mempertimbangkan solusi yang saling menguntungkan bagi negara asal, negara yang dituju, imigran, dan penduduk lokal. Untuk menerapkan salah satu opsi kebijakan tersebut, maka negara tentu memiliki pertimbangan-pertimbangannya.

Sebagai kesimpulan, kosmopolitanisme dengan prinsip dasarnya yang memandang manusia sebagai bagian dari warga dunia kemudian memiliki peran penting dalam isu migrasi yang terjadi di dunia. Kosmopolitanisme merupakan semangat toleransi yang menembus batas-batas negara-bangsa dan sebuah upaya pembentukan masyarakat global yang memiliki rasa saling peduli yang tinggi terhadap permasalahan-permasalahan global. Tidak hanya terpaku pada negara-bangsa, kaum kosmopolitan memandang demokrasi dan keadilan global bagi masing-masing individu. Migrasi dianggap dapat membuka kesempatan bagi masing-masing individu untuk mendapat kehidupan yang lebih baik dan dapat menciptakan keberagaman serta perdamaian antar perbedaan identitas. Individu sebagai agen perubahan kemudian juga dapat meningkatkan penyebaran kosmopolitanisme melalui aktivitas migrasi. Penulis beropini bahwa meski terkesan utopis, namun prinsip dasar kosmopolitanisme yang mengedepankan aspek humanitarianisme dapat menyadarkan manusia akan hakikat fitrahnya dengan kedudukan dan hak-hak yang setara satu sama lain. Dengan kata lain, batas-batas negara dan kewarganegaraan seseorang bukanlah sebuah hambatan bagi manusia untuk saling membantu dan peduli terhadap isu-isu yang ada.

Referensi:

Brock, Gillian. 2010. Immigration and Global Justice: What Kind of Policies Should a
Cosmopolitan Support? dalam Etica & Politica / Ethics & Politics, XII, 2010, 1, pp.
362-376.

Burns, Tony. 2007. Aristotle, Stoicism, and Cosmopolitan Political Thought. Proceedings of the Conference “Cosmopolitanism: Past and Present”. University of Dundee, June 2007

Chandler, David. 2003. New Rights for Old? Cosmopolitan Citizenship and the Critique of
State Sovereignty. Political Studies, Vol. 51, pp. 332-349.

Cuccioletta, Donald. 2001. Multiculturalism or Transculturalism: Towards a Cosmopolitan
Citizenship. London Journal of Canadian Studies, Vol. 17, 2001-2002, pp. 1-11

Noja, Gratiela Georgiana et al. 2018. “Migrants’ Role in Enhancing the Economic Development of Host Countries: Empirical Evidence from Europe” dalam Sustainability 2018, 10 (894), pp. 1-32

Walker, Jeffrey P. and Anna M. Serrano. 2006. Formulating a Cosmopolitan Approach to
Immigration and Social Policy. Current Issues in Comparative Education, Vol. 9, no.
1. Teachers College, Columbia University, pp. 60-68.

Ditulis oleh: Divany Nadila R