Mesir merupakan salah satu negara dalam kawasan Timur Tengah yang berada di sebelah timur laut benua Afrika, berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di sebelah selatan, Laut Mediterania di sebelah utara, dan Israel di sebelah timur. Pada awalnya Mesir merupakan salah satu peradaban besar dan negara tertua di dunia yang kemudian mengalami perkembangan hingga menjadi negara dengan sistem republik di tahun 1953, dibawah kekuasaan Anwar Sadat. Setelah masa kekuasaan Anwar Sadat berakhir, selama 30 tahun Mesir dipimpin oleh Husni Mubarak yang membawa arus perubahan dan dinamika baik dalam aspek militer, politik, dan ekonomi domestik di Mesir karena gaya kepemimpinannya yang otoriter dan sentralistik. Hal ini menimbulkan banyaknya protes dan demonstrasi dari masyarakat Mesir hingga pada tahun 2011 Mubarak berhasil digulingkan dan Mesir mengalami masa transisi (Kandeel, 2011). Tulisan ini akan membahas lebih lanjut dinamika politik, ekonomi, dan militer domestik Mesir sejak dan pasca masa pemerintahan Husni Mubarak, hingga masa transisi Mesir menuju negara yang lebih demokratis.

Dijelaskan didalam Kandeel (2011), pada tahun 1980-an sejak Mubarak menjabat sebagai pemimpin Mesir, terjadi resesi dan krisis ekonomi di Timur Tengah karena Perang Irak-Iran. Mesir sendiri mengalami kemunduran ekonomi yang cukup parah karena adanya inefisiensi pemerintahan terkait pengaturan finansial dan permasalahan korupsi yang tidak kunjung berakhir. Terlebih, sifat sentralistik yang dimiliki Mubarak menyebabkan adanya kesenjangan sosial yang tinggi antara elit pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ekonomi, Mubarak melakukan upaya reformasi pada tahun 1990-an yakni bergabung dengan World Trade Organization (WTO) dan program privatisasi (Kandeel, 2011). Kedua langkah ini mengarahkan Mesir menjadi negara yang lebih liberal dan terbuka ekonominya terhadap pihak swasta. Namun, pada kenyataannya hal ini justru membawa dampak negatif pada masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pengangguran, krisis kelaparan, dan inflasi karena liberalisasi berkaitan dengan monopoli, korupsi pemerintah dan swasta, dan eksploitasi tenaga kerja.

Lebih lanjut, Mubarak juga banyak mengalokasikan dananya untuk membeli senjata dan mengembangkan sektor militernya. Mubarak yang memang memiliki latar belakang militer, menyatakan dalam pidatonya di tahun 1995 bahwa tingkat perkembangan persenjataan merupakan salah satu kekuatan yang penting untuk menghalangi hal-hal yang mengancam keamanan nasional Mesir (Azarva, 2007). Diawali dengan adanya Perjanjian Camp David pada tahun 1978, Mubarak kemudian melakukan kerjasama yang cukup intens dengan Amerika Serikat dan mengubah sumber senjata Mesir yang pada awalnya berbasis Soviet menjadi senjata model Barat (Azarva, 2007). Dengan majunya persenjataan Mesir baik secara kuantitas maupun kualitas, Mubarak memandang bahwa hal ini dapat menjadi kunci dari stabilitas regional dan akhir dari konflik Arab dan Israel. Akan tetapi, dengan kondisi masyarakat yang tidak sejahtera dan politik domestik yang tidak adil, maka mulai terjadi pemberontakan dan revolusi yang mendorong adanya perubahan dalam pemerintahan Mesir dan menuntut adanya pengembalian keadilan hukum, keteraturan, dan kesejahteraan. Puncak demonstrasi terjadi pada tanggal 11 Februari 2011, ribuan demonstran melaksanakan aksinya di istana kepresidenan hingga terjadi pertumpahan darah dan Mubarak berhasil digulingkan. The Supreme Council of the Armed Forces kemudian mengambil alih sementara pemerintahan Mesir hingga pemilu dilakukan beberapa bulan setelahnya (Kandeel, 2011). Masa pasca penggulingan Mubarak kemudian disebut dengan masa transisional. Keadaan vacuum of power yang kemudian diisi oleh pihak militer, mulai menimbulkan kecurigaan dan skeptimisme dari masyarakat Mesir meski Mubarak telah digulingkan. Hal ini wajar terjadi karena sebelumnya terjadi kedekatan hubungan militer dengan pemerintahan Mubarak dan dianggap hanya berpura-pura memihak pada rakyat dengan mendukung revolusi.

Skeptimisme masyarakat terhadap pihak militer yang disertai dengan kekhawatiran terkait tidak adanya pengganti pemerintahan yang dianggap pantas, kemudian memunculkan pihak-pihak oposisi yang berusaha untuk mendapatkan dukungan rakyat. Salah satunya adalah kelompok Muslim Brotherhood yang memiliki pandangan sosialis dan berbasis Islam. Sebelumnya, Muslim Brotherhood sendiri telah menempati kurang lebih 20% dari kursi parlemen di pemerintahan Mubarak (Khalil, 2006). Muslim Brotherhood mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok yang akan membangun Mesir yang demokratis dan akan memberi keadilan bagi masyarakat melalui bantuan ekonomi. Namun, beberapa pihak meragukan hal ini karena Muslim Brotherhood hendak mewujudkan pemerintahan berbasis Islam dan dapat dianggap justru akan menghilangkan prinsip demokrasi. Skeptimisme ini utamanya berasal dari kaum minoritas non-muslim yang beragama Kristen Coptic yang menolak sistem yang terlalu islami. Khalil (2006) menjelaskan lebih lanjut bahwa prinsip identitas Islam yang dibawa oleh kelompok mana pun termasuk Muslim Brotherhood, tidak akan pernah sejalan dengan prinsip negara yang demokratis kecuali kelompok tersebut akan bergeser menjadi kelompok liberal.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa masa kepemimpinan Husni Mubarak selama 30 tahun telah membawa dampak yang signifikan dalam dinamika politik dan ekonomi di Mesir. Pemerintahan yang otoriter mendorong terjadinya revolusi hingga terjadi masa transisi yang menginginkan demokrasi dan kesejahteraan ekonomi di Mesir. Penulis berpendapat bahwa dengan demikian, baik kelompok militer maupun kelompok islami tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Mesir. Yang dibutuhkan masyarakat Mesir adalah pemerintahan yang tidak monopolistik dan dapat menjalankan pemerintahan dengan baik khususnya dalam pengaturan keuangan dan mengurangi angka pengangguran. Pendidikan juga merupakan hal yang esensial bagi masyarakat Mesir karena dapat meningkatkan jumlah tenaga ahli yang dapat memenuhi kriteria pekerja bagi perusahaan-perusahaan asing. Dengan demikian, Mesir dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam kondisi perekonomian dunia yang dicirikan dengan adanya pasar bebas dan keterbukaan ekonomi.

Referensi:

Azarva, Jeffrey. 2007. “From Cold Peace to Cold War: the Significance of Egypt’s Military Buildup” dalam middle East Review of International Affairs, Vol. 11, No. 1, pp. 59-73.

Kalil, Magdi. 2006. “Egypt’s Muslim Brotherhood and Political Power: Would Democracy Survive?” dalam Middle East Review of International Affairs, Vol. 10, No. 3

Kandeel, Amal A. 2011. “Egypt at Crossroads” dalam Middle East Policy, Vol. 18, No. 2, pp. 37-45