Fenomena globalisasi turut memberikan dampak yang signifikan terhadap prospek konsep nasionalisme di masyarakat. Globalisasi yang seakan menghilangkan batas-batas teritori antar negara atau menciptakan dunia yang borderless kemudian menyebabkan adanya persebaran kultural dan interaksi lintas batas yang mendorong pembentukan masyarakat yang multikulturalisme serta semakin intensnya persebaran paham-paham kosmopolitanisme di dunia. Peningkatan interkonektivitas tersebut kemudian mendorong terbentuknya kelompok yang disebut dengan istilah masyarakat sipil global. Dengan terbentuknya masyarakat sipil global, muncul anggapan bahwa negara bukan lagi aktor utama dan satu-satunya dalam dunia perpolitikan di tingkat global, namun terdapat pula aktor-aktor non negara yang juga mulai mendapat perhatian serta peran signifikan dalam dinamika perpolitikan global tersebut. Tidak hanya itu, munculnya berbagai permasalahan baru di era kontemporer saat ini kemudian mendorong pula pembentukan aktor-aktor independen untuk turut berpartisipasi dan memberikan kontribusinya agar konflik-konflik global dapat segera terselesaikan serta tidak hanya bergantung pada pemikiran atau solusi oleh entitas negara. Oleh karenanya, di era globalisasi masyarakat sipil global mulai menunjukkan perannya dan menjadi relevan untuk dipahami lebih lanjut. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pemahaman dasar terkait definisi dan karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat sipil global, hingga relevansinya di dunia internasional dan kompabilitas yang dimilikinya dengan konsep nasionalisme.

Pemahaman mengenai Masyarakat Sipil Global secara Umum

Menurut Scholte (1999: 2), masyarakat sipil global bukanlah bagian dari entitas negara atau pemerintahan, namun bergerak secara mandiri dan tidak memiliki tujuan untuk merebut atau mengambil alih kekuasaan dengan menggulingkan pemerintahan yang ada, melainkan menjadi poros baru untuk resolusi konflik khususnya di tingkat global. Meski praktik-praktik dari masyarakat sipil global telah dapat ditemui sejak abad ke-16, namun konsep masyarakat sipil global itu sendiri mulai menjadi fokus pembahasan dan berkembang di tahun 1990-an sebagai salah satu dampak dari globalisasi. Lebih lanjut, jika ditinjau dari pemaparan United Nations Human Rights Programme (UNHRP), dapat dipahami bahwa masyarakat sipil adalah aktor kelompok atau individu yang secara suka rela dalam membentuk kesatuan yang memiliki partisipasi dalam ruang publik yakni memiliki tujuan, kepentingan, dan nilai-nilai yang sama untuk dijunjung di tingkat global dan bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia (UNHRP, 2008). Jika didasarkan pada konteks historis dan kulturnya, maka masyarakat sipil global dipandang telah memperkenalkan kebijakan yang mendalam dan efektif di era kontemporer saat ini.

Berkaitan dengan paragraf di atas, sejatinya masyarakat sipil global merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat sipil di tingkat yang lebih sempit namun telah berevolusi ke arah yang lebih global. Scholte (1999: 5) membagi masyarakat sipil global kemudian menjadi lima kelompok mayoritas yakni yang pertama, kelompom radikal yakni kelompok yang melakukan pergerakan sosial dan bertujuan untuk mengubah dan menggulingkan tatanan sosial yang ada. Kedua, kelompok reformis yang merupakan entitas kenegaraan dengan tujuan untuk memperbaiki rezim pemerintahan yang telah ada sebelumnya. Ketiga, kelompok konformis yakni kelompok kenegaraan yang menjunjung tinggi dan memperjuangkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di samping ketiga kelompok mayoritas tersebut, Scholte (1999: 7) kemudian memaparkan bahwa terdapat ciri-ciri yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi masyarakat sipil global yakni pertama, mengangkat isu-isu lintas batas dunia atau bersifat transnasional. Kedua, melibatkan komunitas atau entitas-entitas transborder. Ketiga, memiliki organisasi berskala global dan tidak terbatas pada satu negara saja, dan terakhir, bekerja atas dasar solidaritas superterritorial. Paham terkait masyarakat sipil global kemudian menjadi relevan di masa modern karena adanya motivasi dan sentiment solidaritas lintas batas wilayah yang saling menyuarakan kepentingan terhadap isu-isu transnasional seperti kelas-kelas sosial, isu gender, isu lingkungan, isu kemanusiaan, dan sebagainya. Sebagai contoh, Greenpeace sebagai salah satu bentuk Non Governmental Organization (NGO) merupakan bagian dari masyarakat sipil global yang bersatu untuk menyelesaikan isu-isu global di bidang lingkungan. Dalam aksinya, Greenpeace mengupayakan kesadaran manusia untuk tetap melestarikan lingkungan sekaligus menekan perusahaan-perusahaan untuk tidak merusak bumi melalui limbah dan polusi yang dihasilkannya.

Kompabilitas dan Implikasi Masyarakat Sipil Global terhadap Nasionalisme

Masyarakat sipil global yang merujuk pada pluralisme dipandang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi nasionalisme di era globalisasi. Meningkatnya peran masyarakat sipil global juga kemudian dipandang dapat melunturkan fungsi tradisional negara hingga menyebabkan adanya krisis identitas. Jika menghubungkan konsep masyarakat sipil global dengan nasionalisme, maka terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Pollock (2001) memandang bahwa persebaran kosmopolitanisme di dunia kemudian mendorong terbentuknya pemerintahan global yang semakin mengesampingkan nilai-nilai nasionalisme dalam relasi yang dibangun untuk mewujudkan interkonektivitas dalam masyarakat sipil global. Akan tetapi, argumen ini mendapat sanggahan-sanggahan yang menyatakan bahwa negara masih merupakan aktor relevan di era globalisasi. Boyang (2011: 3) memandang bahwa lunturnya fungsi-fungsi negara sebagai aktor utama dilatarbelakangi oleh kompleksitas identitas yang ada baik di skala lokal maupun global, serta dapat mengubah loyalitas masyarakat di dunia. Tidak hanya itu, hal ini juga disebabkan oleh peran negara yang kurang maksimal dalam merangkul kepentingan warga negaranya sehingga masyarakat kemudian membentuk kelompok masyarakat sipil global sebagai wadah untuk mewujudkan kepentingan dan aspirasinya, serta berkontribusi dalam penyelesaian masalah di tingkat global yang selama ini tidak mampu diselesaikan antar negara.

Akan tetapi, alasan-alasan tersebut dipandang masih belum cukup untuk menghapuskan legitimasi negara seutuhnya karena negara masih berperan sebagai penyedia identitas secara spesifik dan legal sesuai dengan kebutuhan manusia (Boyang, 2011: 5). Selain itu, masyarakat sipil global juga terdiri dari integrasi kelompok-kelompok yang berbeda, sehingga Scholte (1999: 20) memandang bahwa aktivitas masyarakat sipil global juga masih mengadopsi nilai-nilai pengetahuan asli untuk terus mempertahankan nasionalisme negaranya. Masyarakat yang mendeklarasikan dirinya sebagai wadah bagi demokrasi grassroot yang benar-benar didasari oleh kepentingan rakyat sejatinya masih berada di angan-angan karena nyatanya, setiap representasi dari kelompok masyarakat sipil global tetap memerlukan akreditasi dan pengakuan dari entitas negara untuk dapat menyuarakan pendapatnya di forum global. Hanya melalui media internet yang terbuka kemudian kelompok-kelompok tersebut dapat bergerak dengan lebih leluasa dan independen. Namun, dengan kata lain persetujuan negara atau setidaknya opini publik dari sebuah negara juga menentukan eksistensi dan dukungan terhadap kelompok-kelompok masyarakat sipil global yang ada.

Lebih lanjut, Colas (2001) memandang bahwa negara masih merupakan aktor yang relevan di era globalisasi, yang mana hal ini ditunjukkan dengan seluruh bentuk aktivitas masyarakat sipil global pada dasarnya diinisiasi oleh negara. Sebagai contoh, pertemuan IGO seperti PBB dan organisasi internasional lain seringkali juga melibatkan peran NGO di dalamnya untuk turut berpartisipasi dalam proses penyelesaian suatu isu tertentu. Dengan bukti tersebut, Colas (2001) memandang bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil global pada dasarnya juga dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan negara. Negara asal kelompok masyarakat sipil global tertentu dengan tempat kelompok tersebut beroperasi kemudian menjadi dua pihak yang saling tarik menarik dan berkaitan erat dalam menentukan output yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional dan sentiment nasional tetap menjadi driving force atau penggerak yang signifikan dalam pengambilan keputusan dalam struktur masyarakat sipil global itu sendiri (Colas, 2001).

Sedangkan menurut Scholte (1999: 5), eksistensi masyarakat sipil global dan nasionalisme dapat saling memengaruhi karena pergerakan ke arah pluralisme dapat diimbangi dengan adanya pembentukan identitas kolektif dalam ruang lingkup kenegaraan. Selain itu, dinamika perpolitikan dunia turut dibentuk dengan keterlibatan aktor-aktor substate yakni etnis, bangsa, dan non-teritori, komunitas atau masyarakat lintas batas berdasarkan gender, kelas, ras, agama, dan aspek identitas lain yang berhubungan dengan nasionalisme. Lebih lanjut, masyarakat yang mendeklarasikan dirinya sebagai masyarakat sipil global juga tetap memerlukan identitas diri karena kewarganegaraan merupakan persoalan yang berkaitan dengan nasionalisme legal dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut (Scholte, 1999: 8). Maka dari itu, di era globalisasi dapat dilihat bahwa konsep kewarganegaraan dan nasionalisme masih relevan, namun juga selaras dengan realitas bahwa identitas nasional tidak membatasi ruang gerak individu untuk turut berpartisipasi dalam kelompok-kelompok lintas negara seperti masyarakat sipil global.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa di era globalisasi, eksistensi masyarakat sipil global menjadi semakin memiliki peran yang signifikan karena didorong oleh adanya borderless world dan kemudahan transportasi hingga akses informasi dan komunikasi. Masyarakat sipil global sendiri dapat dipahami sebagai entitas non negara yang tidak terasosiasi dengan kelompok bangsa, etnis, ras, agama, atau warga negara tertentu. Pada dasarnya, masyarakat sipil global terdiri dari sekelompok orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama yakni berupaya untuk menyelesaikan masalah dan konflik-konflik di tingkat global yang tidak dapat diselesaikan oleh entitas negara. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan terkait peran negara dan nasionalisme di era globalisasi. Pada kenyataannya, meningkatnya peran masyarakat sipil global tidak lantas menghilangkan pengaruh negara karena hingga kini, negara masih memiliki otoritas utuh dan merupakan fasilitator utama bagi wadah penyaluran aspirasi dan forum dunia. Oleh karenanya, penulis memandang bahwa saat ini, peran masyarakat sipil global dan entitas non negara masih terbatas pada pengangkatan isu yang memiliki tingkat urgensi tinggi untuk dibahas dan melakukan lobby pada pemerintah untuk segera mengentaskan masalah tersebut. Dalam beberapa waktu, masyarakat sipil global dapat menyuarakan pendapatnya ketika negara menganggap isu tersebut membutuhkan pemikiran-pemikiran ahli dan terlalu kompleks untuk diselesaikan antar negara saja.

Kata Kunci: Masyarakat Sipil Global, Nasionalisme, Kosmopolitanisme, Globalisasi

Referensi:

Boyang, Li. 2011. “Rethinking Global Civil Society Theory: A Political Analysis on the Rise of Popular Nationalism in China” dalam Master’s Thesis in Global Studies, Faculto of Social Sciences, Lund University

Colàs, Alejandro. 2001. The Promises of International Civil Society: Global Governance, Cosmopolitan

Democracy and the End of Sovereignty?. New York: First Press.

Pollock, Graham. 2011. Civil Society Theory and Euronationalism

Scholte, Jan Aart. 1999. “Global Civil Society: Changing the World” dalam CSGR Working Paper, No. 31/99

United Nations Human Rights. 2008. Working with the United Nations Human Rights Programme: A Handbook for Civil Society. UNHR: New York and Geneva