Lingkaran konsentris politik luar negeri adalah ruang lingkup yang menjadi konsentrasi atau prioritas hubungan politik luar negeri Indonesia. Dalam melakukan hubungan atau praktik politik dengan negara lain, Indonesia memiliki prioritas dengan cara melakukan kerja sama yang menunjang kepentingan Indonesia. Dengan prinsip politik bebas bebas aktif, Indonesia tidak serta merta berperan aktif dalam kancah internasional namun juga memiliki pertimbangan yang matang dalam melakukan hubungan kerjasama yang mana akan memudahkan untuk mencapai kepentingan nasional. Lingkaran konsentris sendiri merupakan istilah yang dicetuskan pertama kali oleh Ali Alatas, yakni mantan Menteri Luar Negeri Indonesia pada masa presiden Soeharto, yang merujuk pada instrumen yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah internasional, serta untuk menempatkan posisi Indonesia dalam menghadapi masalah internasional. Terdapat tiga dimensi yang digunakan dalam lingkaran konsentris, pertama ialah dimensi regional yang berkaitan dengan letak geografis Indonesia, kedua ialah dimensi organisasional yang merujuk pada posisi Indonesia dalam tatanan internasional, dan ketiga ialah dimensi fungsional yang berupa peran Indonesia dalam tatanan internasional (Hanzel, 2013).

Hanzel (2013) menjelaskan bahwa dalam membentuk lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia, letak wilayah geografis, ideologi, ekonomi, politik, dan keamanan menjadi dasar-dasar yang mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dan aktivitas politik luar negeri Indonesia. Indonesia memiliki wilayah lingkaran konsentris yang cukup luas dan dilihat dari segi luas wilayah, Indonesia menjadi salah satu yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, para tokoh penting di Indonesia yakin bahwa negara ini mampu berperan dalam mengatasi masalah internasional dan beranggapan bahwa Indonesia adalah negara yang kuat. Dalam menerapkan politik luar negerinya, Indonesia juga terus menjalin hubungan kerja sama internasional dan menempatkan diri pada posisi penting dalam hubungan tersebut. Contoh dari upaya tersebut adalah berlangsungnya KTT Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang mana Indonesia merupakan salah satu pencetus adanya konferensi tersebut, adanya Gerakan Non-Blok selama era Perang Dingin, dan juga pada saat Kamboja sedang dilanda konflik, Indonesia turut serta dalam  menyelesaikan masalah Kamboja dan berbagai masalah internasional lainnya (Suryadinata, 1998: 11-12). Suryadinata (1988) menjelaskan bahwa Indonesia memiliki wilayah lingkaran konsentris yang paling dalam yakni wilayah Asia Tenggara, sedangkan wilayah Amerika merupakan wilayah lingkaran konsentris terluar serta negara-negara Asia Afrika di antara keduanya. Wilayah Asia merupakan wilayah yang paling berpengaruh terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia. Contohnya Kekuatan militer Cina yang besar membuat Indonesia khawatir dan melakukan beberapa langkah untuk menjaga kedaulatannya (Suryadinata, 1998: 14). Dengan adanya pengelompokan wilayah lingkaran konsentris dapat membantu dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri Indonesia  serta pelaksanaannya, sebab Indonesia dapat mengetahui apa yang terjadi dengan negara-negara di dalam wilayah tersebut dan dapat dengan mudah mengambil jalan antisipasi jika terdapat kemungkinan-kemungkinan yang mengancam posisi Indonesia.

Dalam pengambilan keputusan politik luar negeri Indonesia dipengaruhi beberapa faktor-faktor determinan dalam kaitannya dengan lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia. Faktor determinan yang mempengaruhi politik luar negeri Republik Indonesia (PLNRI) dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh faktor sejarah, selain itu ideologi Indonesia sangat memengaruhi pengambilan keputusan PLN RI, kondisi negara, dan pandangan dari pemimpin Indonesia pada masa yang bersangkutan. Aktor sejarah Indonesia yang sempat terbelenggu oleh penjajahan membuat Indonesia kemudian sangat memperhatikan kedaulatan negaranya. Sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama yang menyebutkan, “maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”, maka kemudian segala bentuk intervensi yang merujuk pada tingkat pembelengguaan penjajah menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan PLN RI (Suryadinata, 1998: 17). Sebagai contoh adalah pengambilan wilayah RI secara sengaja yang banyak dilakukan oleh Malaysia seperti pulau Sipadan dan Ligitan yang mana membuat Indonesia jauh lebih waspada terhadap Malaysia dan mengambil keputusan untuk lebih tegas terhadap pemeritah Malaysia mengenai penentuan batas-batas wilayah Republik Indonesia.

Faktor determinan lainnya adalah peranan Indonesia terhadap berbagai konflik internasional. Sebagaimana prinsip politik luar negeri Indonesia yakni ‘bebas dan aktif’ sudah seharusnya Indonesia aktif membantu mencari jalan keluar terhadap konflik internasional yang sedang berlangsung. Mantan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata yakni Jenderal Soemitro, menganjurkan agar politik luar negeri yang berorientasi ke dalam dan tidak mau menonjol ini, harus diganti dengan berorientasi ke luar dan profil tingkat tinggi. Ia pun juga menganjurkan agar Indonesia memulai memimpin dan membicarakan hal-hal kontroversional. Beberapa pengamat dari CSIS (Centre for Strategic and International Studies), mengatakan bahwa Indonesia merupakan suatu kekuatan utama atau sekurang-kurangnya menjadi ‘kekuatan menengah’ (Suryadinata, 1998: 12-13). Faktor determinan yang tak kalah penting yakni  budaya politik dan persepsi elite atas ancaman dari pihak luar. Budaya politik Indonesia yang dimaksud ialah didefinisikan sebagai tradisi dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia. termasuk didalamnya budaya politik Islam nominal dan tradisi otoriter atau feodal (Suryadinata,1998: 21). Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, para pemimpin Indonesia mempertimbangkan Islam yang kemudian sebagai determinan politik luar negeri Indonesia. menurut Suryadinata (1998), budaya politik Islam nominal ialah subbudaya Jawa abangan (mayoritas), yaitu Islam nominal atau liberal yang merupakan perpaduan antara kepercayaan asli Jawa, agama Hindu, dan agama Islam; dan Jawa santri (minoritas), yaitu Islam murni dengan watak fundamentalis.

Dewasa ini, lingkaran konsentris Indonesia mengalami sedikit banyak perubahan. Dalam lingkaran kosentris ASEAN, Indonesia terbukti telah mengandalkan entitas tersebut untuk menunjukkan eksistensinya semenjak era Soekarno dan Soeharto. Namun, penulis juga melihat bahwa kepentingan Indonesia di lingkaran konsentris ini perlu kembali dipertanyakan. Hal ini didasari dari tidak adanya langkah konkrit terhadap kasus pembakaran lahan yang menyebabkan kabut asap menyebar hingga ke negara-negara ASEAN lain selama bertahun-tahun yang mampu mempengaruhi citra Indonesia di lingkaran konsentris ini. Selain itu, Indonesia menjalin hubungan diplomatik yang lebih mendalam dalam lingkaran konsentris kedua, terutama dengan Republik Rakyat Tiongkok serta Jepang yang dapat dilihat dari peningkatan intensitas perdagangan serta transfer teknologi. Selain itu, wilayah Oseania yang selama ini tidak termasuk lingkaran konsentris Indonesia kembali mulai dipertimbangkan mengingat jumlah negara-negara Oseania yang banyak yang mampu mempengaruhi pengambilan suara di sidang Persatuan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia ialah sebuah upaya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya dengan mengelompokkan prioritas hubungan untuk mencapai kepentingan nasional. Lingkaran konsentris yang memengaruhi hubungan diplomatik Indonesia memerlukan pertimbangan dari segi letak wilayah geografis, ideologi, ekonomi, politik, dan keamanan. Faktor determinan yang memengaruhi politik luar negeri Indonesia perlu diperhatikan, dikarenakan dapat mengancam dari rencana strategis Indonesia yang akan dibuat. Menurut penulis, lingkaran strategis Indonesia perlu dikembangkan dikarenakan peta politik dunia dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu serta kebutuhan setiap negara yang dapat berubah, sehingga memerlukan pola kebijakan baru dalam menanggapi isu baru.

Referensi:

Hanzel, Matthew. 2013. The Three Spheres of Indonesia’s Foreign Policy, in Foreign Policy, The Study of International Relations.

Suryadinata, Leo. 1998. “Faktor-Faktor Determinan Politik Luar Negeri Indonesia: Mencari Penjelasan”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [terj.], Jakarta, LP3ES, hlm. 7-27.

Ditulis oleh: Teguh Andi Raharjo, Universitas Airlangga, teguharaharjo@gmail.com.