Pemerintah Amerika Serikat pada hari Senin (13/07/20) lalu menyatakan penolakannya terhadap klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan. Tiongkok merespon hal tersebut dengan menganggap bahwa Washington hanya berupaya untuk menyulut ketegangan di antara keduanya yang saat ini sedang tidak dalam kondisi yang baik.

Amerika dan Tiongkok tengah mengalami ketegangan yang cukup tinggi akibat beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini. Dituliskan dalam the New York Times, penolakan ini muncul tidak lama setelah Amerika mengecam tindakan Tiongkok yang dianggap “menciptakan dan menyebarkan virus COVID-19”, melakukan konfrontasi dengan India, dan menindas masyarakat Hong Kong dengan kebijakan keamanan baru. Pada hari Selasa (14/07/20) lalu, Presiden Trump mengatakan bahwa ia akan menandatangani kebijakan untuk menghukum Tiongkok atas tindakannya yang telah merampas hak dan kebebasan dari rakyat Hong Kong. Dalam kebijakan tersebut, Trump juga berjanji akan mengakhiri status perdagangan spesial Amerika untuk Hong Kong.

Selain digunakan untuk “memperkuat kebijakan” Amerika, Menteri Luar Negerinya Mike Pompeo juga mengatakan bahwa klaim-klaim Tiongkok sejatinya tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan menggunakan taktik intimidasi terhadap negara-negara yang lain untuk menguatkan posisinya di Laut Cina Selatan.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh bagian Laut Cina Selatan yang meliputi “garis sembilan titik” – sekitar sembilan per sepuluh dari keseluruhan luas laut sebesar 3,5 juta kilometer persegi tersebut. Tiongkok juga telah mendirikan sejumlah instalasi militer di beberapa pulau di wilayah tersebut dan telah banyak menguasai aktivitas kemaritiman seperti perikanan dan eksplorasi mineral, mengklaim bahwa wilayah tersebut telah menjadi milik Tiongkok sejak beratus tahun lamanya. Hanya sebagian kecil dan beberapa pulau yang berhasil diklaim oleh negara-negara lain seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Taiwan.

Dikutip dari Al Jazeera, Pompeo juga menyatakan bahwa, “masyarakat internasional tidak boleh membiarkan Tiongkok memanfaatkan Laut Cina Selatan sebagai wilayah kekaisaran maritimnya. Sikap Amerika selalu berpihak pada negara-negara aliansi dan mitra dari Asia Tenggara untuk melindungi hak kedaulatan terkait sumber daya kemaritiman, sesuai dengan hak dan obligasinya di bawah hukum internasional”.

Pernyataan tersebut kemudian memicu amarah dari pihak Tiongkok yang melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negerinya, Zhao Lijian, mengatakan bahwa tuduhan Amerika sangat tidak berdasar dan hanya berisi kebohongan. Ia juga menganggap Amerika hanya berusaha untuk menyombongkan diri atas keuntungan yang dimilikinya dengan menciptakan ketegangan dan konfrontasi meski tidak secara langsung terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan itu sendiri.

Sebelumnya, Amerika cenderung mendorong pembuatan kesepakatan damai dalam kasus Laut Cina Selatan melalui proses arbitrasi, namun penolakan yang baru saja dilakukannya menunjukkan adanya pergeseran sikap. Dilansir dari Al Jazeera, Pompeo mengatakan bahwa Amerika mendukung komunitas internasional untuk melindungi hak-hak di lautan, menghormati kedaulatan, dan menolak dorongan apa pun untuk mendukung “kekuasaan” di Laut Cina Selatan dan sekitarnya.

Meski Amerika tetap akan menjaga kenetralannya dalam konflik ini, pernyataan dari pemerintahan Trump menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan untuk berpihak pada negara-negara pesisir yang semuanya menentang klaim Tiongkok terkait kedaulatan atas wilayah laut, terumbu karang, dan beting yang diperebutkan. Meski tidak memiliki klaim terhadap bagian mana pun di Laut Cina Selatan, Amerika telah mengirimkan sejumlah kapal perang dan pesawat terbang untuk keperluan keamanan dan pengawasan, serta mendukung kebebasan navigasi di jalur laut yang sibuk.

Juru Bicara Kepresidenan Filipina Harry Roque mengatakan bahwa klaim tiap-tiap negara haruslah berdasar pada Konvensi PBB atas Hukum Kelautan. Ia juga menegaskan bahwa Filipina tetap akan fokus pada kepentingan nasionalnya dan menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan berdasarkan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Taiwan memberi respon yang baik atas pernyataan Amerika dan menyebutkan inklusivitas Taiwan dalam mekanisme konflik multilateral. Juru Bicara Taiwan Joanne Ou mengatakan bahwa Taiwan dengan tegas menolak klaim negara yang bertujuan untuk intimidasi, koersi, atau kekerasan untuk menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan.

Referensi:

Al Jazeera, 2020. “US Rejects China Claims in South China Sea, Drawing Beijing’s Ire” [online] tersedia dalam https://www.aljazeera.com/news/2020/07/moves-block-chinese-claims-south-china-sea-200713191231562.html [diakses 15 Juli 2020]

Hansler, Jennifer. 2020. “US Declares ‘Most’ of China’s Maritime Claims in South China Sea is Illegal” [online] tersedia dalam https://edition.cnn.com/2020/07/13/politics/south-china-sea-pompeo-announcement/index.html [diakses 15 Juli 2020]

Lee Myers, Steven dan Mozur, Paul. 2020. “Caught in ‘Ideological Spiral,\ U.S. and China Drift Toward Cold War” [online] tersedia dalam https://www.nytimes.com/2020/07/14/world/asia/cold-war-china-us.html [diakses 15 Juli 2020]

Ditulis oleh: Divany Nadila R